Jakarta (parade.id)- Ratusan massa aksi KSPI-Partai Buruh hari ini, Rabu (26/7/2023) membawa tiga isu dan atau tuntutan. Di antaranya mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), menyoal Presidential Threshold (PT) 20 persen, kenaikan upah 15 persen tahun 2024, dan menyoal UU Kesehatan.
Soal pertama, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa hari ini di MK agendanya adalah mendengarkan para saksi terkait UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Kami meminta MK dengan rasa keadilan untuk mengabulkan pencabutan Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023. Secara formil, UU ini tidak mewakili buruh, nelayan, petani, dan lainnya,” kata Iqbal, saat konferensi pers.
Saat ini, kata Iqbal, kuasa hukum Partai Buruh sedang berasa di dalam MK. Kuasa hukum Partai Buruh ke dalam untuk mengikuti persidangan .
“Kami meminta kepada MK untuk menyatakan UU Cipta Kerja ini inkonstitusional tanpa adanya kata bersyarat,” pintanya tegas.
Diajukannya gugatan UU itu kata Iqbal, selain merasa tidak mewakili buruh, nelayan, petani, dan lainnya, juga karena merasa UU Cipta Kerja telah merugikan banyak anak bangsa.
“Maka kami meminta agar MK menyatakan UU ini inkonstitusional. Tidak berlaku,” tambahnya.
Partai Buruh adalah satu-satunya partai yang ada di Indonesia mengajukan gugatan ke MK terkait Cipta Kerja. Tidak ada partai lain, kata Iqbal, yang merupakan Presiden KSPI itu.
Soal kedua dalam agenda aksi, adalah menyoal PT 20 persen. Partai Buruh kata Iqbal telah menggugatnya. Hari ini.
Iqbal meminta agar PT 20 persen menjadi 0 persen. Ia menyoal besarnya negara kita, Indonesia.
Mestinya kata dia bisa banyak calon pemimpin atau calon presiden (Capres). Bukan hanya tiga saja.
“Kita jangan seperti membebek untuk itu. Demokrasi terpimpin ini mesti dihancurkan. Kami minya dukungan rakyat untuk ini,” kata Iqbal.
Hal lain terkait kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15 persen. Pertimbangan pertama adalah ekonomi Indonesia yang sudah mulai membaik.
Alasan lain adalah terkait middle income country. Middle income country per tahun.
Terakhir soal UU Kesehatan. Ia mengkritik keras UU Kesehatan yang baru saja diketuk oleh DPR RI ini, karena dianggapnya akan menguntungkan beberapa rumah sakit milik taipan, seperti James Riady.
“Kita minta UU Kesehatan, karena menguntungkan tujuh rumah sakit saja. Salah satunya rumah sakit Siloam. Ada kekuatan modal di belakangnya,” kata Iqbal.
Iqbal pun meminta Menkes mundur dari jabatannya. Tidak hanya Menkes, ia meminta Menaker juga mundur.
“Sebab mereka (tujuh rumah sakit) yang akan menguasai 500 triliun. Kami akan lawan dengan menyiapkan mogok nasional jika tidak didengar. Sekitar Agustus atau September. Kuncinya itu ada di PT—harus 0 persen,” pungkas Iqbal.
(Rob/parade.id)