Jakarta (PARADE.ID)- Puluhan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia), kemarin, Senin (11/4/2022), ikut melakukan aksi unjuk rasa di sekitar istana Negara, Jakarta. Seperti kelompok mahasiswa lainnya, aksi Unusia juga mempersoalkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kendati Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu telah menyatakan Pemilu tetap dilaksanakan pada Februari 2024, namun mereka tetap meminta Jokowi untuk tegas di dua persoalan tersebut. Mengeluarkan statment penolakan penundaan Pemilu 2024 dan statmente penolakan perpanjang masa jabatan.
“Jokowi hanya memastikan tanggal pelaksanannya saja tetapi tidak memberikan sikap untuk tidak terlibat lagi di dalam kontestasi politik pada 2024 mendatang. Mahasiswa Unusia pun mendesak agar Jokowi benar-benar secara konkret tegas menolak penundaan Pemilu serentak,” demikian pinta Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasissa Unusia, Tegar Apriansyah.
Ia membeberkan alasan mengapa Jokowi harus menyatakan sikap secara tegas untuk tidak terlibat pada 2024. Salah satunya jika Jokowi tetap ikut dalam kontestasi politik pada Pemilu nanti maka hal tersebut akan menjadi penyakit bagi demokrasi di negeri ini.
Misalnya pencalonan tetap di-setting oleh elite-elite politik—menjadi penyakit bagi rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin.
“Yang cuma dipastikan kan adalah tanggal 14 Februari 2024 akan menggelar Pemilu serentak. Jokowi hanya memberi sikap Pemilu serentak 2024 tetapi dia tidak memberikan sikap bahwa dirinya tidak akan terlibat lagi dalam politik elektoral,” terangnya.
Tegar juga menyoroti laku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurutnya dia adalah orang yang mula-mula menyuarakan soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, dia (Luhut) mengonsolidasikan para petani agar kemudian bisa memilih atau bisa mendeklarasikan agar Jokowi tetap presiden.
Di banyak kesempatan, Luhut pun menurut Tegar kerap menyebut soal big data yang berisi tentang suara masyarakat ingin Jokowi tetap menjadi presiden tetapi tidak memberikan dasar atau alasan yang jelas.
Bahkan dalam pernyataannya, Luhut sebagaimana yang ia amati berkata bahwa ini adalah urusan internal pemerintahan.
“Bagaimana mungkin ini urusan internal sedangkan dia sudah bicara big data yang dinarasikan di media. Banyak kalangan mahasiswa dan kalangan elemen rakyat lainnya mendorong Luhut membuka big data tersebut,” kata dia.
Mewakili Mahasiswa Unusia yang turun aksi pada hari ini, tegar berharap agar Indonesia ke depan tidak lagi muncul berbagai problematika yang memicu protes dalam bentuk aksi demonstrasi. Pemerintah, kata dia, harus taat konstitusi.
(Verry/PARADE.ID)