Jakarta (parade.id)- Hari ini, Kamis (20/10/2022), ratusan orang dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka membawa beberapa isu atau tuntutan.
Isu atau tuntutan itu di antaranya meminta agar harga BBM diturunkan–stabilkan harga kebutuhan pokok, Cabut Omnibus Law, menolak revisi UU Sisdiknas, menolak RKUHP, cabut UU PPP (P3), dan lainnya. Atas hal itu, Ketum Aliansi KASBI, sekaligus Jubir GEBRAK Nining Elitos meminta kepada pemerintahan Jokowi-Amin untuk menghentikan mengeluarkan macam-macam regulasi yang semakin tidak berpihak pada rakyat Indonesia.
“Kalau nanti rakyat turun ke jalan karena marah dan tutup tol, jangan salahkan mereka. Jangan represif kepada mereka. Jangan tangkap merek. Perlu ditangkap itu koruptor, karena yang tidak menjalankan mandat dari rakyat,” orasi Nining mengingatkan.
Ia juga menganggap bahwa Pemerintahan Jokowi-Amin tidak memberikan Kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Rezim Jokowi, kata Nining, Rezim gagal dan tidak berpihak pada rakyat.
“Aksi ini bukan pertama tetapi ini aksi ini aksi ratusan bahkan jutaan, untuk mengingatkan kekuasaan agar mengerti apa yang menjadi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Tapi apa yang kita rasakan saat ini, kekuasaan malah menjadi bagian komprador,” tegasnya.
Sebagai contoh, adanya eksploitasi serta penindasan kepada rakyat yang terjadi di banyak pelosok. Tidak hanya buruh, melainkan generasi lainnya (bangsa) Indonesia,” ungkapnya.
Ia mengingatkan kepada pemangku kepentingan supaya tidak hanya membutuhkan rakyat ketika waktu Pemilu tiba. Merengek dan mengemis kepada rakyat. Lepas itu, rakyat seperti tidak dibutuhkan lagi.
Selain Nining, banyak orator lainnya yang berorasi. Mereka di antaranya dari perwakilan atau pimpinan afiliasi GEBRAK, seperti perwakilan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
Orator itu menyinggung terkait kenaikan harga BBM subsidi. Kenaikan itu kata dia bikin rakyat makin sengsara. Bahkan kenaikan harga BBM ini karena jokowi tidak memiliki hati.
“Alasannya karena kita yang dihantam pandemi, –banyak buruh yang tidak dibayar upahnya. Ada juga yang di-PHK karena dampak pandemi sehingga kita menjadi korban, termasuk saudara kita. Inilah yang saya maksud Jokowi tidak punya hati,” orasinya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus menyelesaikan pandemi Covid-19 serta memperbaiki ekonomi Indonesia.
“Ini mereka justru diam-diam menciptakan Omnibus Law UU Ciptakan Kerja, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal pada akhirnya inkonstitusional diputus MK. Tapi mereka tetap ngotot dan menjalankannya,” ungkapnya.
Hal ini, kata dia, membuat pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya. Pemerintah tidak peduli dengan buruh dan keluarga buruh (rakyat). Tidak peduli juga dengan buruh yang tidak memiliki status di perusahaan (tidak bekerja/PHK).
Mestinya, menurut dia, Jokowi di akhir masa sebagai Presiden dan ingin dilirik partainya, memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.
“Tapi kan akhirnya (nyata) tidak. Artinya, mereka bukan pimpinan kita. Bukan pimpinan rakyat. Dan saya rasa, semua UU tidak berpihak kepada rakyat,” kata dia.
Aksi mereka selesai kira pukul 18.00 WIB. Sebelum ke pusat aksi (Patung Kuda), massa berkumpul di depan kantor ILO, Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka melakukan longmarch ke sana.
Tergabung dalam GEBRAK: KPR, KSN, SEMPRO, KASBI, KPBI, SGBN, FSBNN, perwakilan mahasiswa (Gunadarma), KPA, dan lain-lain.
(Rob/parade.id)