Site icon Parade.id

Alasan Ibu Kota Negara Pindah karena Macet dan Banjir sebuah Ironi?

Jakarta (PARADE.ID)- Rencana pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) boleh jadi adalah sebuah ironi, jika karena salah satu alasannya adalah karena banjir. Pun karena macet.

Hal itu tersebut boleh dikatakan jika melihat komentar politisi PKS, Mardani Ali Sera.

“Tp ini merupakan masalah yang sama dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia (bukan hanya Jakarta). Selain Jakarta, ada Cirebon, Pekalongan, Semarang & Surabaya. Bahkan di Demak, sudah ada beberapa desa yg tenggelam,” kata dia, belum lama ini.

Menurut Mardani, dibandingkan melanjutkan rencana IKN, sebaiknya sumberdaya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam (tahun 2040-2050). Sebab berdasarkan kajian BRIN tahun 2021, beberapa wilayah yang diprediksi tenggelam.

“Mestinya pemerintah fokus membantu Pemda & stakeholders terkait utk menyelesaikan masalah perkotaan, bukan lari dari masalah,” tertulis di akun Twitter-nya.

Mengenai anggaran, lanjut dia, RUU IKN menyebut ‘sumber lain’. Tapi menurut dia hal ini akan meningkatkan risiko kewajiban pemerintah baik kewajiban kontingensi BUMN/risiko KPBU.

Sebagai contoh, kata dia, BUMN Karya sebagai motor pemerintah dalam pembangunan tengah menghadapi kondisi keuangan yang tidak sehat. Secara keseluruhan, utang keempat BUMN tersebut mencapai 210,16 triliun.

Ketika BUMN mengalami kesulitan likuiditas, maka pemerintah akan memberikan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN.

“Masih ingat kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)? Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dgn ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dlm perjalanannya pemerintah dgn mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN.”

Pun skema KBPU yang ditawarkan tidak menjamin tidak adanya keterlibatan APBN dalam mendanai proyek IKN ini. Ketertarikan swasta pun masih dipertanyakan, dimana iklim investasi masih belum baik di tengah polemik UU CipKer.

“Bbrp alasan mengapa @FPKSDPRRI tegas menolak rencana pemindahan Ibukota ke Kaltim.”

(Sur/PARADE.ID)

Exit mobile version