Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini, Ahad (10/4/2022), Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mengeluarkan sikap bersama, salah satunya perihal rencana aksi tanggal 11 April 2022 yang akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa lainnya, sebut saja BEM SI, di silang Monas, Jakarta.
Dijelaskan oleh salah satu pimpinan BEM, bahwa pada tanggal 11 April 2022 nanti, AMI tidak mengeluarkan pernyataan ‘iya’ atau ‘tidak’ bergabung ke dalam aksi BEM SI.
AMI malah dengan tegas memberikan ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa, pelajar, dan masyarakat miskin kota untuk melakukan aksi terus menerus hingga pada tanggal 21 April.
Tanggal 21 April 2022 itu adalah agenda puncak, yang disiapkan dengan pengerahan aksi massa kembali, melibatkan elemen-elemen masyarakat, yang telah bergabung pada kongres rakyat. Kongres rakyat diadakan pada tanggal 18 April 2022.
Adapun sebelum itu, pada tanggal 13 April 2022, AMI akan melaksanakan simposium nasional yang akan membahas kajian serta rumusan permasalahan oleh anggota AMI.
“Termasuk persoalan ekonomi maupun lainnya,” demikian bunyi konferensi pers yang dibaca secara bergantian.
Ke depannya, AMI akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Yaitu mengadakan aksi simbolik, konferensi pers dan penyebaran propaganda.
Hal itu bertujuan membangkitkan kembali semangat untuk menolak penundaan Pemilu dan mengumumkan agenda AMI selanjutnya.
“Kami akan terus berjuang sampai sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik. Kami berharap, apa-api perjuangan yang terus berembus hingga ke daerah di Indonesia dapat terus menyala hingga menerangi semangat mahasiswa dan rakyat Indonesia.
AMI juga akan terus menekan pemerintah untuk menangani persoalan ekonomi yang kian memburuk belakangan ini.
“Kami tegaskan, meski dalam pergerakan ini anggota AMI banyak mendapatkan ancaman dan tindakan melanggara peraturan perundang-undangan seperti peretasan dan tindakan represif, akan tetapi kami tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan suara penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.”
Diketahui, bahwa AMI telah menggelar aksi pertama di tanggal 2 April soal wacana perpanjangan dan penundaan Pemilu. Aksi tersebut dihadiri ratusan—ribuan massa.
Dalam aksi itu, AMI menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan sikap tegas soal itu. Akan tetapi, hingga sampai tanggal 10 April 2022, Presiden belum memberikan penolakan dengan tegas.
Pernyataan ke menteri pun dinilai AMI hanya implisit dan ambigu, tanpa adanya makna pasti, salah satunya pernyataan Jokowi kepada menterinya untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.
Bagi AMI, hal itu bukanlah pernyataan yang tegas terhadap penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Maka, kami, AMI, akan terus melakukan penekanan terus kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan secara resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden serta menyepekati pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024.”
(Rob/PARADE.ID)