Jakarta (parade.id)-Mitra driver ojol (ojek online) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Massa yang tergabung dalam Forum Koordinasi Aksi (FORKOT) menuntut Presiden Prabowo Subianto merevisi kebijakan pemotongan komisi yang diberlakukan sejak 1 Mei 2026.
Koordinator Lapangan Aksi FORKOT, Eka, menyatakan bahwa pihaknya menolak skema potongan 8 persen yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, skema tersebut sangat merugikan mitra driver.
“Kami meminta Presiden Prabowo merevisi aturan tersebut karena dampaknya sangat besar bagi kami. Kerugian terbesar justru berada di tangan mitra. Jangan tertipu dengan kata 92 dan 8. Itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang tidak paham prosedur di lapangan,” tegas Eka.
Ia menambahkan bahwa selama ini mitra sudah nyaman dengan skema 15 persen ditambah 5 persen karena memberikan banyak benefit dan keuntungan. Jika diganti menjadi 8 persen maka seluruh benefit yang selama ini didapatkan mitra akan hilang.
“Perusahaan mana yang bisa bertahan hanya dengan potongan 8 persen? Kami tidak ingin kehilangan shelter, beasiswa, dan berbagai benefit lain yang sudah ada,” ujar Eka.
Sementara itu, Okky, Penanggung Jawab Lapangan Aksi FORKOT, menyampaikan harapan agar pemerintah menciptakan ekosistem digital yang berkeadilan dan berkesinambungan antara aplikator, mitra, hingga konsumen.
“Kami berharap Bapak Presiden mendengarkan aspirasi kami dan menandatangani regulasi yang melindungi seluruh pihak. Jangan sampai kebijakan ini merusak ekosistem yang ada,” kata Okky.
Massa aksi juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Mereka merasa dikhianati karena banyak di antara mereka adalah pendukung Prabowo pada Pilpres 2024.
“Kami hadir bukan untuk membela aplikator. Kami menolak kebijakan tipu-tipu dari pemerintah. Secara pribadi saya diintimidasi agar tidak orasi, tapi saya tidak gentar. Perut kami dan teman-teman lebih penting,” tegas salah satu orator.
Mereka menegaskan bahwa demonstrasi ini murni untuk memperjuangkan nasib mitra ojol, bukan untuk kepentingan pihak aplikator.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun pihak aplikator terkait tuntutan para demonstran. Aksi berlangsung damai namun penuh emosi, mencerminkan keresahan mendalam kalangan driver ojol terhadap kebijakan baru tersebut.*