Jakarta (parade.id)– Bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat , serikat pekerja/serikat buruh se-Jawa Barat pada hari ini melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat menuntut agar PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat menerbitkan Kepgub (Keputusan Gubernur) untuk upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun keatas sesuai kebiasaan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebelumnya.
DPRD Provinsi Jawa Barat tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Rakyat karena tidak berhasil menghadirkan ketua dan jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat pada audiensi hari ini serta gagal menghadirkan PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Bp Bey Mahmudin.
Dengan dalih Perintah kemendagri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan koreksi dari kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat sebelumnya (tidak akan mengeluarkan kepgub untuk Pekerja di Jawa Barat dengan masa kerja 1 Thn keatas)
Bahkan , sempat ada statement dari PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat seperti yang disampaikan oleh Bp Abdul Ghani (Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat) dari Fraksi PKS bahwa Bey Mahmudin akan melakukan perlawanan jika Buruh Jawa Barat melawan perintah kemendagri yang diperintahkan kpda PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat.
aksi besar besaran kaum buruh jawa barat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat adalah langkah yang sudah diputuskan oleh Kaum Buruh seJawa Barat untuk mendesak kpda DPRD Provinsi Jawa Barat agar mengeluarkan hak angket dan/atau hak interpelasi sebagai Wakil Rakyat Provinsi Jawa Barat untuk memaksa mundur PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat dari jabatannya pada saat ini .
Menutup audiensi, Buya Fauzi (Panglima Komando Daerah Laskar Nasional Provinsi Jawa Barat sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI dan partai buruh) menegaskan kepada Komisi 5 agar tidak usah lagi mengundang SP/SB seJawa Barat dan membiarkan saja eskalasi gerakan perlawanan Buruh Jawa Barat semakin meninggi.
Tantangan perlawanan dari Bey Mahmudin akan kami jawab dengan perlawanan sekeras kerasnya dengan aksi besar besaran Kaum Buruh Jawa Barat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.
Tidak ada kata lain!!!
Bey Mahmudin harus mundur dari jabatannya sebagai PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat karena Bey Mahmudin adalah Gubernur terjahat yang pernah ada di Jawa Barat.
Hari H aksi akan ditentukan pada hari Jum’at lusa melalui Rapat Pimpinan SP/SB seJawa Barat yg akan digelar di Kota Bandung. *