Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dugaan bocornya data BPJS Kesehatan yang menjadi perbincangan belakangan ini cerminan lemahnya perlindungan data pribadi. Sekaligus kian menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), karena belum ada UU yang mengatur pengamanan data tersebut.
“kejadian mengerikan jika data BPJS Kesehatan bocor, dampak yang dihasilkan luar biasa karena meliputi data yg lengkap & jumlah data yg lbh banyak. Dengan sentralisasi data akibat penerapan e-KTP, konsekuensinya sistem keamanan database seharusnya makin kuat,” demikian katanya, Selasa (25/5/2021), di akun Twitter-nya.
Ia mengingatkan, bahwa data pribadi saat ini sudah jadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun pemerintah sendiri. Teknologi digital pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.
“Terlebih di masa pandemi Covid-19 makin mempercepat transformasi digital masyarakat. Sudah ada 202,6 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, naik 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 (We Are Social, Digital 2021).”
Maka dari itu, kata dia, data ini perlu diperhatikan karena kunci dari transformasi digital adalah keamanan data. Ini erat kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yg ditawarkan.
“Harus dipikirkan bagaimana kebocoran data tidak terulang lagi, PR besar BPJS Kesehatan. Teringat kasus yang menimpa Facebook, sampai meminta maaf ke senat atas potensi kebocoran dari aplikasinya.”
Pemerintah harus menelusuri di mana letak kebocoran atau modus operandinya, karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita untuk ke depannya.
“Semua harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Pelaku juga harus diberi hukuman jika ada unsur kesengajaan.”
(Rgs/PARADE.ID)