Jakarta (parade.id)- Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi mengatakan bahwa buruh siap melakukan serangan balasan usai disetujuinya Perppu Ciptaker menjadi UU oleh DPR RI. Serangan balasan yang dimaksud oleh Buya adalah aksi mogok nasional.
“Jangan pernah menghentikan aksi mogok nasional sebelum DPR RI mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mogok nasioanl adalah harga mati! Mogok nasional adalah sebuah kepastian,” kata dia, kepada parade.id, kemarin.
Kejahatan mereka (yang setuju dengan Cipta Kerja), menurut Buya harus dilawan dengan keberanian penuh—kegilaan oleh kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia.
“Sebab buruh, tani, nelayan, para pedagang kaki lima, ojek online maupun pangkalan, ibu-ibu jamu gendomg, kaum miskin kota, kaum miskin desa, serta seluruh kelas pekerja di Indonesia, kini berada dalam satu pemahaman bahwa produk UU terjahat yang pernah ada bernama Omnibus Law UU Cipta Kerja—yang harus dilawan dengan bersatunya kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia, tergabung dalam persatuan buruh untuk bersama-sama melakukan aksi mogok nasional,” paparnya.
Aksi pemogokan nasional, kata Buya, direncanakan pada bulan Mei atau tidak bulan Juni 2023. Aksi rencana pemogokan nasional kata dia pasti dan ia meminta agar kaum buruh bersiaps-siap.
“Melumpuhkan jalan-jalan tol, melumpuhkan bandara, melumpuhkan pelabuhan, melumpuhkan aktivitas perbankan, melumpuhkan seluruh sendi-sendi ekonomi Indonesia sampai Omnibus Law UU Cipta Kkerja dicabut pemerintah dan atau DPR, demi menyelamatkan nasib kaum buruh dan kelas pekerja dan seluruh rakyat Indonesia di masa datang,” katanya.
Perlu diketahui, bahwa kata Buya, saat ia memimpin aksi unjuk rasa di daerah, seperti di Sukabumi, kemarahan massa aksi memuncak, sehingga sempat terjadi dorong-dorongan dan gesekan fisik antara massa aksi dengan aparat keamanan dari Polres Kabupaten Sukabumi. Namun, kata dia, berhasil direda dengan instruksi dari atas mobil komando.
Insiden pun kami dengar terjadi pula di depan gerbang Kemenakertrans RI, Jakarta. Apa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan di Kemenakertrans RI adalah salah satu dinamika kemarahan yang terjadi pada buruh Indonesia pada saat ini,” kata dia.
“Itu karena demi keuntungan segelintir orang dari kalangan pengusaha hitam Indonesia, DPR sama sekali tidak mengindahkan suara 56,4 juta buruh Indonesia (beserta keluarga), dengan tanpa hati nurani mengesahkan Perppu menjadi UU,” tandasnya.
(Rob/parade.id)