Jakarta (PARADE.ID)- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan di dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurut PKS, catatan ini sebagai esensi check and balances di negeri demokrasi, dimana kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi.
Sebab dengan koalisi super gemuk, maka menurutnya bisa membuat kualitas kontrol melemah. Tapi, kata dia, PKS istikamah di posisi oposisi.
“Tidak dimungkiri kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemi ini,” kata dia, Rabu (20/10/2021).
Dan menurut dia, kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit maksimal di 3 persen.
“Belum lagi riset AidData (lembaga riset keuangan di Amerika Serikat) memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Cina sebesar 245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, kita jangan menyelelekan temuan ini. Misal dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN. Tentu, kata dia, perubahan sumber pendanaan ke kas negara menimbulkan beban utang baru.
Dan hal ini bisa jadk bom waktu dan membahayakan ekonomi kita ke depan.
“Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Catatan lainnya, yakni mengenai reformasi birokrasi yang belakangan ramai ialah peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN. Kata dia, ini perlu hati-hati.
“Contoh terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak @jokowi malah menambah pos Wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi.”
Pembubaran lembaga dan badan akan berhasil menurutnya jika dikaji dengan saksama. Misalnya menggabungkan lembaga yg sejenis.
Namun demikian yang terpenting, lanjut dia, yakni bagaimana para ASN/pegawainya perlu dijaga haknya, ditingkatkan kapasitasnya.
“Kalau dia mau pindah diberikan keterampilan. Jgn sampai terlunta-lunta.”
Selanjutnya, terkait kinerja penegakan hukum yang dinilai melemah. Dimana kepuasan publik menurun dari 65,6 persen (April) menjadi 59,4 persen (Oktober) menurut survei Nasional Kompas Oktober 2021.
“Beberapa waktu terakhir kekecewaan publik pun dituangkan melalui cuitan #PercumaLaporPolisi di media sosial.”
Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini. Juga kasus ‘smackdown’ mahasiswa di Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi.
“Kemudian isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Polemik TWK KPK dan diamnya pak @jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK.”
Lain hal lagi yakni masalah pertanahan antara warga dan korporasi, perpindahan Ibu Kota non urgensi, TKA Cina, keringanan hukuman bagi koruptor, urgensi rapid/swab penumpang yang memberatkan secara finansial pelaku ekonomi UMKM. Pekerjaan Rumah presiden pun menurut dia masih banyak.
Maka dari kata dia perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya. Sebab tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin.
Partisipasi masyarakat pun menurut dia akan memberi dampak penguatan, baik dalam aspek pencegahan/penindakan. Karena tak jarang beberapa kasus korupsi tidak lepas dari partisipasi dan laporan masyarakat.
“Dan @PKSejahtera akan tetap menjadi #KamiOposisi yg konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yg lebih baik.”
(Sur/PARADE.ID)