Perwakilan lebih dari 50 negara akan berkumpul di Marmaris untuk seminar hukum dan rapat umum pada 10–11 Mei 2026.

Kontingen Indonesia terdiri dari lima peserta umum dan satu awak media telah berada di Marmaris.

“Peserta Indonesia telah mengikuti pelatihan wajib beberapa hari ini. Saat ini mempersiapkan kebutuhan dalam kapal,” Jelas Maimon Herawati, koordinator Global Peace Convoy Indonesia dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (9/5/2026).

Pelayaran ini melambangkan keteguhan dan ketekunan para aktivis untuk melanjutkan misi terlepas dari penculikan ilegal terhadap kontingen lain serta ancaman pengawasan yang mereka hadapi. Tujuan misi ini tetap sama, yaitu untuk membersamai warga Palestina dalam perjuangan melepaskan diri dari penjajahan dan memperoleh kembali hak-hak mereka.

Sepuluh hari setelah pembajakan israel, 175 aktivis diculik ke kapal israel, Nahshon, dan mengalami kekerasan fisik dan verbal. Para aktivis kemudian dimasukkan ke penjara isolasi dan kembali mengalami kekerasan fisik dari tentara israel.

“Baik aku dan kapten kapal, kami ditembak dalam intersepsi tersebut, kemudian ditahan di kapal israel. Kami dipukuli dan disiksa berkali-kali di perairan Yunani. Setelah itu, kami dimasukkan ke penjara isolasi selama lebih dari 30 jam,” testimoni Richard Maxim Walter, salah satu partisipan yang mengalami penculikan.

Hingga hari ini, Thiago Ávila dan Saif Abu Keshek masih ditahan secara ilegal. Penahanan keduanya berlangsung hingga Minggu, 10 Mei 2026 setelah mengalami dua kali perpanjangan. Saif yang sebelumnya menjalankan protes “hunger strike”, meningkatkan protesnya menjadi ” dry strike ” di mana dia tidak akan makan dan minum sebagai protes terhadap proses pengadilan yang tidak sah dan tidak memiliki landasan.*

Artikel 30 Kapal GSF Dibajak Israel tapi Tetap Berlayar pertama kali tampil pada Parade.id.

Penutupan tersebut tidak hanya membatasi akses umat Islam ke salah satu situs suci, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, termasuk pelarangan shalat Idulfitri baru-baru ini di kawasan tersebut.

UBN menegaskan bahwa kondisi ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam.

Ia menilai, pelarangan shalat Idulfitri di Al Aqsa menjadi simbol nyata dari terhambatnya kebebasan beribadah bagi umat Islam di Palestina.

“Ini bukan sekadar penutupan fisik, tetapi juga pengekangan hak dasar umat Islam untuk beribadah, termasuk pada momentum besar seperti Idulfitri,” ujar UBN dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

UBN juga menyoroti lemahnya solidaritas umat Islam global dalam merespons kondisi tersebut. Ia menyebut, fakta bahwa lebih dari dua miliar umat Islam di dunia tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, merupakan tamparan keras bagi dunia Islam.

“Fakta dua miliar umat Islam tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, adalah tamparan bagi kita semua. Ini menunjukkan umat Islam belum mampu melindungi tanah suci tersebut,” tegasnya.

UBN mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut berkontribusi dalam memperjuangkan pembukaan kembali Masjid Al Aqsa melalui langkah-langkah damai dan konstruktif.

Salah satu upaya yang diserukan adalah meramaikan media sosial dengan tagar #EnteringAlAqsa sebagai bentuk solidaritas global terhadap kondisi yang terjadi di Masjid Al Aqsa.

Pimpinan Perkumpulan AQL itu menjelaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut, #EnteringAlAqsa terinspirasi dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 21.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa.

“Tagar ini bukan sekadar simbol, tetapi panggilan iman. Ini terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 21 untuk memasuki tanah suci,” ujar UBN.

UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu menilai, semangat yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi penggerak bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan akses dan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Menurutnya, melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama, termasuk kampanye digital, harapan untuk pembukaan kembali Al Aqsa dapat semakin menguat.

Ia pun berharap solidaritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dapat menjadi dorongan moral yang kuat agar Masjid Al Aqsa kembali terbuka dan umat Islam dapat berziarah dan menjalankan ibadah, termasuk shalat lima waktu tanpa hambatan.*

Artikel UBN Ajak Rakyat Indonesia Gaungkan #EnteringAlAqsa: 28 Hari Al Aqsa Ditutup pertama kali tampil pada Parade.id.

Strategi Wag the Dog: Ekor Mengibas Anjing

Ikrar menjelaskan bahwa fenomena Wag the Dog terjadi ketika seorang pemimpin merekayasa ketegangan internasional—seperti ancaman perang—untuk menutupi skandal domestik atau merosotnya legitimasi di dalam negeri. Dalam konteks global saat ini, serangan retorika dan militer terhadap Iran dinilai sebagai upaya Trump untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal personal dan korupsi yang melilitnya.

“Kebijakan luar negeri direduksi menjadi panggung pertunjukan. Perang Amerika dan Israel terhadap Iran perlu dipahami melalui lensa ini. Donald Trump dan Netanyahu adalah ‘ekor’ yang mencoba mengibas ‘anjing’ (negara) demi menyelamatkan kepentingan politik personal mereka,” ujar Ikrar.

Risiko Bagi Indonesia: Antara Tradisi dan Ambisi

Ikrar menekankan bahwa kedekatan simbolik antara Prabowo dan Trump membawa risiko besar bagi posisi geopolitik Indonesia. Jika Indonesia terlalu merapat pada agenda personal Trump—seperti kesepakatan tarif atau forum eksklusif Board of Peace (BOP)—hal itu dikhawatirkan akan menggerus tradisi politik luar negeri “Bebas Aktif” dan posisi non-blok Indonesia.

Menurutnya, dunia multipolar saat ini membutuhkan kepemimpinan yang tenang dan konsisten pada hukum internasional, bukan retorika konfrontatif yang impulsif.

Kritik Terhadap Kebijakan Domestik

Lebih lanjut, Ikrar menyoroti potensi kemiripan gaya komunikasi “omon-omon” yang hiperbolik antara Trump dan Prabowo. Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah lebih sibuk membangun political spectacle (pertunjukan politik) ketimbang program substansial, maka risiko kegagalan kepemimpinan menjadi nyata.

Beberapa poin kritis yang disoroti meliputi:

Program Makan Bergizi Gratis: Berisiko hanya menjadi proyek logistik politik bagi kroni jika tidak dikelola secara transparan.

Koperasi Merah Putih: Dianggap berisiko menjadi sekadar slogan ekonomi kerakyatan tanpa desain kelembagaan yang matang.

Pemborosan Fiskal: Ancaman bangkrutnya ekonomi di tengah slogan efisiensi yang tidak konkret.

Pelajaran dari Isolasi Global Trump

Sebagai penutup, Ikrar mengingatkan Prabowo untuk melihat realita global saat ini di mana sekutu tradisional Amerika seperti Jepang, Kanada, dan Uni Eropa mulai meninggalkan Trump. Negara-negara tersebut menolak kebijakan tarif tinggi dan enggan terlibat dalam eskalasi perang di Timur Tengah yang dapat melumpuhkan ekonomi global melalui gangguan di Selat Hormuz.

“Pelajaran untuk Prabowo adalah jangan pernah belajar dari Trump. Prabowo bukanlah entertainer media atau pengusaha kasino. Indonesia semestinya menjadi hati nurani politik (political conscience) dunia dengan menolak perang bermotif petualangan politik,” pungkasnya. 

Artikel Prabowo Harus Menjaga Jarak dari Strategi Politik Wag the Dog pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tanggung jawab moral para pemimpin sekarang: jangan sampai karena ego dan ambisinya, karena ingin dapat legacy, gelap mata — mengorbankan nasib manusia sedunia,” tegas SBY saat diwawancarai di kanal YouTube pribadi yang tayang Selasa (3/3/2026).

SBY mengingatkan pelajaran dari Krisis Rudal Kuba di era Perang Dingin, ketika perang nuklir nyaris terjadi namun dicegah oleh rasionalitas pemimpin yang menahan diri untuk tidak menyerang lebih dahulu. “Selama 80 tahun tidak ada perang besar, meskipun permusuhannya sengit, karena ada kontrol,” katanya.

Kini tiga kekuatan paling dominan yang disorotinya Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping semuanya memiliki hak veto di PBB, kekuatan militer besar, dan ekonomi yang dominan. “Power must not go unchecked. Tidak boleh kekuasaan orang-orang kuat tidak ada yang mengontrol,” ujarnya.

SBY mengakui optimismenya terhadap diplomasi sedang diuji berat. “Harus realistik. Tidak mudah sekarang. Iklim tatanan dunia tidak kondusif. Tapi kita tidak boleh membiarkan. Pembiaran bukan opsi yang bagus,” pungkasnya.

Artikel SBY Khawatir Rasionalitas Pemimpin Dunia tak Cukup Bendung Ancaman Nuklir pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sekarang sudah meluas. Tidak lagi hanya antara Israel bersama Amerika melawan Iran, tetapi yang lain juga sudah melibatkan diri,” kata SBY dalam podcast SBY Standpoint yang tayang Selasa (3/3/2026).

SBY menyoroti keterlibatan negara-negara Teluk — Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Jordan, Uni Emirat Arab, dan Oman — yang menjadi sasaran serangan balasan Iran setelah fasilitas militer Amerika di wilayah mereka diserang. Iran berdalih tindakan itu sebagai bela diri atas serangan udara Amerika-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.

Yang paling mengkhawatirkan, menurut SBY, adalah kemungkinan berlakunya Pasal 5 NATO menyusul serangan terhadap posisi militer Inggris di Siprus. “Kalau anggota NATO nimbrung, bagaimana Rusia? Bagaimana Tiongkok? Bagaimana Korea Utara? Ini very, very dangerous,” ujarnya.

“Saya sering mengatakan, bisa loh Perang Dunia Ketiga terjadi, meskipun sebenarnya bisa dicegah,” tandasnya.

Artikel SBY: Konflik Iran Sudah Jadi Perang Regional pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa Board of Peace memiliki cacat fundamental karena menempatkan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak penjajah (occupying power).

Menurut Sudarnoto, badan yang dipimpin oleh Tony Blair dan terkait dengan inisiatif mantan Presiden AS Donald Trump tersebut merupakan bentuk nyata neo-kolonialisme. MUI berpendapat bahwa setiap upaya perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama adalah “perdamaian semu”.

“Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar Sudarnoto dalam keterangan resminya, Jumat (23/1).

MUI menyoroti adanya problem struktural yang serius dalam Board of Peace. Dengan keterlibatan Israel sebagai anggota, forum ini dianggap berisiko menggeser substansi isu dari perjuangan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

MUI menegaskan bahwa persoalan Palestina adalah masalah perampasan hak dasar dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional yang tidak bisa diselesaikan melalui skema normalisasi.

Menanggapi situasi ini, MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi resmi kepada Pemerintah RI, di antaranya:

1. Menegaskan Kemerdekaan: Meminta pemerintah menyatakan secara terbuka bahwa tujuan forum internasional haruslah kemerdekaan penuh Palestina.
2. Menolak Normalisasi: Menolak segala skema yang mengarah pada legalitas pemukiman ilegal dan blokade Gaza.
3. Opsi Menarik Diri: Mempertimbangkan untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun jika terbukti menyimpang dari prinsip keadilan.
4. Sanksi Internasional: Mendorong agar Israel diberikan sanksi internasional atas kejahatan yang telah dilakukan.

“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya,” pungkas Sudarnoto.

Artikel MUI Desak Pemerintah Evaluasi Keterlibatan Indonesia di ‘Board of Peace’ pertama kali tampil pada Parade.id.

“Venezuela itu bukan teritorinya Amerika. Di dalam hukum pidana ada asas teritorial, hukum pidana hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi di teritori negaranya,” jelas Mahfud dalam podcast Terus Terang, Selasa (6/1/2026).

Ia memperingatkan tindakan Trump bisa terjadi pada negara lain, termasuk Indonesia.

”Freeport itu 49 persen punyanya Amerika, dianggap kepentingan Amerika. Kalau main-main di sana bisa saja kena,” katanya.

Amerika memiliki Foreign Corruption Practices Act yang mengatur korupsi melibatkan perusahaan AS bisa dihukum dengan hukum Amerika.

Maduro ditangkap bersama isterinya. Di kediamannya.

Artikel Mengecam Penangkapan Maduro, Bisa Terjadi pada Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Situasi di Caracas dilaporkan gelap gulita dan mencekam setelah serangkaian ledakan dahsyat menghantam pangkalan militer serta fasilitas strategis. Presiden AS Donald Trump, melalui platform Truth Social, mengklaim bahwa militer AS telah berhasil melaksanakan operasi skala besar untuk melumpuhkan rezim Nicolas Maduro.

Operasi yang disebut berlangsung singkat namun destruktif tersebut berujung pada klaim penangkapan Nicolas Maduro beserta istrinya, yang dilaporkan telah diterbangkan keluar dari Venezuela untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat atas tuduhan “narkoterorisme”. Pemerintah Venezuela sendiri telah menetapkan status darurat nasional dan mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang brutal.

Di tengah kekacauan tersebut, KBRI Caracas memastikan bahwa hingga saat ini seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela dalam keadaan aman. Kemlu RI menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh perwakilan di kawasan terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak konflik.

“Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI, Sabtu (3/1/2026).

Selain perlindungan warga, Indonesia secara tegas menyerukan:

• De-eskalasi Konflik: Mengajak semua pihak mengedepankan dialog damai.
• Perlindungan Sipil: Mengutamakan keselamatan warga di tengah pergolakan bersenjata.
• Hukum Internasional: Menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB di atas kepentingan kekuatan militer.

Nada lebih tajam datang dari mantan Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal. Ia menilai tindakan sepihak AS yang melakukan invasi dan “penculikan” terhadap pemimpin negara berdaulat sebagai bukti runtuhnya tatanan global.

“Ini menandakan bahwa hukum rimba telah menggantikan hukum internasional. Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ terhadap negara lain,” ujar Dino. Ia memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki tatanan yang berbahaya (dangerous world order) di mana prinsip kedaulatan tidak lagi dihargai.

Dino juga mempertanyakan nyali lembaga internasional dan posisi diplomasi Indonesia. “Bagaimana sikap DK PBB? Bagaimana sikap Indonesia? Ini adalah ujian bagi politik luar negeri bebas aktif kita yang berlandaskan pada prinsip, bukan sekadar pragmatisme,” tegasnya.

Situasi di Venezuela kini menjadi ujian nyata bagi posisi Indonesia di panggung global. Masyarakat internasional kini menanti apakah Indonesia akan mengambil peran lebih signifikan dalam mengecam tindakan sepihak yang mencederai hukum internasional, atau tetap bertahan pada jalur imbauan normatif di tengah krisis yang dapat mengubah peta geopolitik dunia ini.

Artikel Dunia Masuk ‘Hukum Rimba’: RI Pantau Keselamatan WNI Usai AS Invasi Venezuela pertama kali tampil pada Parade.id.

Yang Terhormat Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Terhormat Ibu Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Terhormat Bapak Morges Abelan, Sekretaris Jenderal untuk Majelis Umum dan Manajemen, para Yang Mulia kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian.

Sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Majelis Umum yang agung ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan. Namun kita berkumpul hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita hadir di sini pertama-tama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

Kata-kata dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi Tiongkok, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia sendiri menuju kebebasan. Ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

“Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang tak pernah ada sebelumnya. Namun di era kita sendiri yang penuh dengan pencapaian ilmiah dan teknologi, era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan, kita juga terus menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat hari ini.

Kebodohan manusia yang dipicu oleh ketakutan, rasisme, kebencian, penindasan, dan kebencian rasial mengancam masa depan kita. Negara saya mengenal rasa sakit ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah daripada anjing di tanah air kami sendiri.

Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan dan apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang setara. Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas. Dalam perjuangan kemerdekaan kami, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan vital kepada kami.

Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, legitimasi internasional, membuka pintu dan mendukung pembangunan awal kami melalui upaya Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Organisasi Kesehatan Dunia, dan banyak institusi PBB lainnya.

Karena itu, Indonesia hari ini berdiri di ambang kemakmuran bersama dan kesetaraan serta martabat yang lebih besar.

Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Nyonya Presiden, para Yang Mulia, dunia kita hari ini dikuasai oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

Menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, kita tidak dapat menyerah. Kita tidak dapat menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin mendekat, bukan menjauh. Bersama-sama, kita harus berjuang untuk mencapai harapan dan impian kita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dari abu Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat institusi besar ini.

Seperti yang dikatakan Thucydides: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita seperti yang harus mereka alami.” Kita harus menolak doktrin ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat dan yang lemah. Kekuatan tidak dapat menjadi kebenaran. Kebenaran harus menjadi kebenaran.

Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar untuk pasukan penjaga perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB. Kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran langsung di lapangan.

Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan Majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu menjamin perdamaian di Gaza atau di tempat lain – di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan dan dijaga, kami siap. Kami akan memikul bagian beban kami. Tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB.

Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim

Populasi dunia terus bertumbuh. Planet kita mengalami tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di rumah dan membantu di luar negeri di mana pun kami bisa.

Tahun ini, Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami kini swasembada beras dan mulai mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina.

Kami membangun rantai pasokan pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan anak-anak dunia. Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah mengalami konsekuensi langsung dari perubahan iklim, khususnya ancaman naiknya permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami naik 5 cm setiap tahun. Dapatkah Anda bayangkan dalam 10 tahun? Dapatkah Anda bayangkan dalam 20 tahun?

Untuk ini kami terpaksa membangun tembok laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Ini akan memakan waktu mungkin 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang.

Karena itu, kami memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah-langkah segera. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015. Kami bertujuan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, dan kami sangat yakin dapat mencapai emisi nol bersih jauh lebih cepat.

Kami bertujuan untuk mereforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan yang terdegradasi untuk mengurangi degradasi hutan dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan. Indonesia beralih secara tegas dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan.

Krisis Gaza dan Seruan untuk Keadilan

Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan tampaknya menjadi suara yang paling keras. Tetapi di bawah kebisingan yang keras ini terletak kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang ingin aman, dihormati, dicintai, dan meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Anak-anak kita sedang mengamati. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks tetapi dari pilihan kita.

Hari ini, masih terjadi situasi bencana di Gaza yang terungkap di depan mata kita. Pada saat ini juga, orang-orang yang tidak bersalah menangis minta tolong, menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang yang tidak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan?

Jutaan orang menghadapi bahaya pada saat ini juga saat kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh mereka. Mereka mati kelaparan.

Bisakah kita tetap diam? Apakah tidak akan ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajari mereka bahwa keluarga manusia dapat bangkit menghadapi tantangan?

Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan bahwa kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa beberapa orang tetapi hak semua orang.

Visi untuk Masa Depan

Tidak ada satu negara yang dapat mem-bully seluruh komunitas keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individual, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan telah terbukti dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan dan rasa penindasan ini akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

Untuk mengakhiri, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia untuk solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati dan kita juga harus menjamin keamanan dan keselamatan Israel.

Hanya dengan begitu kita dapat memiliki perdamaian sejati, dan tidak lagi ada kebencian dan tidak lagi ada kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni.

Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari mewujudkan visi ini menjadi kenyataan.

Apakah ini mimpi? Mungkin. Tetapi ini adalah mimpi indah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan kemanusiaan. Perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, perjalanan yang harus kita selesaikan.

Terima kasih.

Om Shanti Shanti.

Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga kedamaian menyertai kita. Terima kasih banyak.*

Artikel Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional, Okupasi Israel atas Wilayah Pendudukan Palestina adalah ilegal dan Israel tidak memiliki kedaulatan terhadap Wilayah Pendudukan tersebut, sehingga tindakan apapun yang diambil Israel tidak dapat mengubah status hukum dari wilayah Palestina.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan tindakan illegal Israel.

Indonesia terus konsisten memberikan dukungan penuh terhadap Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sejalan dengan Solusi Dua Negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengakuan atas negara Palestina oleh semua negara; kedua, penghentian kekerasan dan gencatan senjata, serta ketiga, penentuan masa depan Palestina oleh rakyat Palestina.*

Artikel Indonesia Kecam Putusan Israel Ambil Alih Gaza pertama kali tampil pada Parade.id.