Menurut informasi yang diterima, RUPSLB tersebut akan membahas 15 mata acara penting, termasuk perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO). Selain itu, rapat juga akan mengagendakan persetujuan atas pengunduran diri beberapa jajaran Komisaris dan Direksi, serta pengangkatan sejumlah nama baru.

Pergantian Jajaran Direksi dan Komisaris

Beberapa nama yang akan mengundurkan diri dari jabatannya meliputi:

• Bapak Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan
• Ibu Nila Marita Indreswari sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Thomas Kristian Husted sebagai Wakil Direktur Perseroan
• Bapak Pablo Malay sebagai Direktur Perseroan.

Bersamaan dengan itu, RUPSLB juga akan meminta persetujuan untuk pengangkatan beberapa nama baru dan perubahan posisi:

• Bapak Pablo Malay sebagai Komisaris Perseroan
• Bapak Sudhanshu Raheja sebagai Direktur Perseroan
• Ibu R.A. Koesoemohadiani sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Wuzhen (William) Xiong sebagai Direktur Perseroan
• Ibu Monica Lynn Mulyanto sebagai Direktur Perseroan
• Bapak Ade Mulyana sebagai Direktur Perseroan
• Pengalihan tugas dan wewenang Ibu Catherine Hindra Sutjahyo dari Direktur Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan.

Direktur Utama GOTO, Patrick Walujo, menyatakan bahwa pengangkatan sejumlah nama yang diusulkan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat struktur kepemimpinan yang lebih solid dan independen. Hal ini demi memastikan operasional GoTo tetap berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyebut para calon direktur yang diusulkan merupakan individu berpengalaman dari internal perusahaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap GoTo dan lini bisnisnya, serta telah melalui proses seleksi.

“Upaya kami menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, mitra pengemudi, mitra usaha, dan karyawan kami,” ucap Patrick dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (27/5).

Dikutip dari Katadata.co.id, rapat para pemegang saham ini memiliki tiga agenda penting lainnya. GoTo akan meminta persetujuan untuk melanjutkan pembelian kembali saham (buyback) untuk periode 2025-2026, dengan alokasi anggaran senilai US$200 juta atau setara Rp3,3 triliun.

Aksi buyback itu merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dilakukan perusahaan sejak Juni 2024 hingga Juni 2025.

“Pembelian kembali saham 2025-2026 dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 bulan terhitung setelah tanggal RUPSLB Perseroan,” tulis manajemen GOTO seperti dikutip pada Senin (2/6).

Bersamaan dengan rencana buyback, manajemen GOTO juga akan mengajukan agenda pembatalan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Aksi korporasi ini sebelumnya sudah mendapat persetujuan dalam RUPSLB yang digelar pada 30 Agustus 2024 lalu.

“Sehubungan dengan pertimbangan manajemen GOTO serta kondisi pasar saat ini, Perseroan memutuskan untuk tidak melaksanakan PMTHMETD dan meminta persetujuan pemegang saham untuk membatalkan persetujuan,” jelas manajemen.

Sebelumnya, pada RUPSLB tahun lalu, pemegang saham GOTO sudah sepakat untuk menerbitkan sekitar 120,14 miliar saham Seri A, setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh GOTO.

Patrick Walujo juga menambahkan bahwa agenda RUPS akan membahas sejumlah hal administratif, termasuk usulan dan pembaruan terkait strategi pengelolaan modal perseroan, di antaranya rencana pemanfaatan saham treasuri untuk program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen.

Menjelang RUPS dan RUPSLB yang akan digelar di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan ini, harga saham GOTO sempat mengalami tekanan.

Nama-nama soal ‘pergantian jajaran direksi dan komisaris’ belum terkonfirmasi kebenarannya maupun kepastiannya. Pun menyoal ‘permintaan persetujuan untuk pengangkatan beberapa nama baru dan perubahan posisi’.***

Artikel RUPSLB GoTo 18 Juni 2025: Pembahasan Strategis, Pergantian Direksi, dan Rencana Buyback pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Alson, saat ini sudah banyak hotel, baik di Jakarta maupun luar Jakarta, yang menghadapi persoalan berat. Ia bahkan menyebut ada salah satu hotel di Depok yang sudah tidak mampu lagi membayar upah pekerjanya.

“Ini adalah akibat dampak dari kebijakan pemerintah yang menurut saya adalah politis. Kebijakan cari muka. Kebijakan yang seolah-olah, kami adalah penguasa yang mampu melakukan apa pun yang kami mau untuk mencari perhatian rakyat,” tegas Alson kepada parade.id, Selasa (3/6/2026) sore.

Alson mengkritik bahwa kebijakan efisiensi ini diambil tanpa kajian mendalam mengenai dampaknya. Ia menjelaskan, fungsi hotel saat ini telah bergeser.

“Hotel bukan lagi semata tempat menginap atau berekreasi, melainkan telah menjadi tempat utama untuk meeting, rapat-rapat pemerintah, bank, dan perusahaan,” kata dia.

Sebagai mantan karyawan hotel, Alson tahu persis bahwa lebih dari 60 persen penghasilan hotel saat ini berasal dari sektor pemerintah dan bank. “Bukan dari wisatawan,” katanya.

Pembangunan hotel-hotel di setiap pelosok, khususnya Jakarta, ditujukan untuk menarik kegiatan meeting, incentive, conference, dan exhibition (MICE) dari instansi pemerintah dan perusahaan.

“Ketika pemerintah melakukan efisiensi sampai 50 persen, yang sasaran utamanya dirinya, otomatis akan membunuh hotel-hotel ini,” jelas Alson Naibaho.

Alson mempertanyakan tujuan pemerintah dengan kebijakan efisiensi ini. “Pemerintah dengan efisiensi ini mau menyelamatkan siapa sih sebetulnya? Menyelamatkan atas nama negara tapi membunuh rakyatnya? Bukankah rakyat itu bagian daripada negara ini?” tanyanya.

Ia mencontohkan, fakta di lapangan menunjukkan adanya hotel di Depok yang sampai hari ini pekerjanya tidak gajian karena minimnya penggunaan ruang meeting. Akibatnya, pendapatan hotel menurun drastis hingga 60 persen.

“Seharusnya pemerintah mengkaji ini. Tidak boleh juga serta-merta membuat kebijakan yang seolah-olah kelihatan spektakuler. Tapi mereka lupa spektakuler itu membunuh rakyat, membunuh pekerja hotel. PHK terjadi sudah pasti itu,” tegas Alson.

Alson meyakini bahwa jika pemerintah tidak menganulir atau meninjau kembali kebijakan ini, lebih dari 50 persen hotel-hotel budget yang memang bertujuan utama untuk kegiatan MICE akan tutup. Konsekuensi pertama dari penutupan ini adalah pengurangan pekerja.

(Rob/parade.id)

Artikel Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perlu dilakukan mitigasi yang komprehensif dalam mengantisipasi dampak adanya PHK massal. Mitigasi bisa dilakukan dengan cara berbagi kesulitan (burden sharing) sambil menunggu pulihnya pasar baik pasar domestik maupun global,” kata dia dalam keterangan tertulis.

“Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan pengurangan jam kerja, bekerja selang-seling dan sebagainya sebelum dilakukannya PHK tersebut,” sambungnya.

Namun, bila gelombang PHK ternyata tidak bisa dihindari, maka proses PHK itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Uang Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan sebagainya.

Kebijakan tarif baru Trump juga mengenai Indonesia. Indonesia dikenai tarif baru tersebut sebesar 32 persen.

(Rob/parade.id)

Artikel Perlu Mitigasi Mengantisipasi PHK Massal atas Kebijakan Tarif Baru Trump pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Jumhur, keadaan itu harus menjadi momentum membangun kebersamaan antar semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah dan DPR, swasta pelaku industri, kaum buruh/pekerja termasuk pekerja migran  atau bisa disebut Indonesia Incorporated.

“Dengan kata lain, kejadian ini bisa menjadi dorongan untuk menjadikan Indonesia yang berdikari dengan menjalankan sirkulasi ekonomi domestik yang semakin kokoh sehingga tidak terguncang keras bila terjadi gejolak pada pasar global,” kata Jumhur dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

Jumhur menyinggung diplomasi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan (diplomasi ekonomi), langsung mendatangi otoritas di AS dan meminta untuk tidak memberlakukan dulu penerapan tarif timbal balik tersebut dengan maksud agar tidak mengguncang baik perekonomian Indonesia maupun AS.

Namun, bila memang tarif timbal balik ini harus diberlakukan maka agar diberlakukannya secara bertahap misalnya selama 10 tahun untuk mencapai tarif 32 persen. Hal ini dilakukan kata dia, agar ada proses penyesuaian baik dalam dinamika pasar di Indonesia maupun di AS.

Selain itu kata Jumhur, Presiden Prabowo Subianto perlu memanggil semua Kepala Perwakilan RI beserta Fungsi Eknomi KBRI/KJRI untuk lebih bekerja keras dan cerdas membuka pasar baru di negara-negara new emerging market seperti di Afrika dan Amerika Latin, khususnya untuk pemasaran produk industri Garmen, Alas Kaki dan Mesin serta Perlengkapan Elektrik dan Furnitur yang nilai ekspornya ke AS relatif besar selama ini.

Adapun untuk negara-negara yang struktur demografinya kekurangan tenaga kerja produktif (elderly society) agar bisa dibuka peluang luas untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Perlu ada tindakan nyata agar berbagai penyelundupan khususnya produk garmen, alas kaki dan elektronik bisa dihilangkan. Demikian juga agar hambatan impor (Import Safeguards) ke Indonesia bisa ditingkatkan setidak-tidaknya disamakan dengan rata-rata negara ASEAN,” jelas Jumhur.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya pengalihan perdagangan (trade diversion) produk-produk yang selama ini bisa dijual ke AS tapi dialihkan ke Indonesia sehingga pasti akan mengganggu industri dalam negeri,” Jumhur menegaskan.

Di lain sisi, untuk mencapai suatu sistem sirkulasi ekonomi domestik yang kokoh, maka menurutnya Indonesia perlu meningkatkan daya beli rakyatnya, khususnya di perdesaan yang jumlah penduduknya sekitar 130 juta orang. Cara ini kata dia, bisa dilakukan dengan memastikan Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP) ditingkatkan yaitu dengan adanya pengaturan harga komoditas di tingkat petani, sekaligus meningkatkan industrialisasi perdesaan.

“Peranan BULOG dan Koperasi di perdesaan harus ditingkatkan termasuk dengan cara mengucurkan dana pembelian produk pertanian sehingga NTP bisa berada di kisaran 120-140%. Dengan adanya daya beli yang memadai maka mereka pastinya akan membeli produk hasil industri di perkotaan,” jelas Jumhur.

(Rob/parade.id)

Artikel Kebijakan Tarif Baru Trump Bisa Menjadikan Indonesia Berdikari pertama kali tampil pada Parade.id.

Tarif resiprokal Trump membuat bursa saham dunia anjlok dua hari berturut-turut. Aset (wealth) senilai 6,6 triliun dolar AS menguap. Hal ini menggambarkan kondisi masa depan ekonomi dunia suram, peluang masuk resesi semakin besar.

Ekonomi Indonesia juga tidak terkecuali. Krisis moneter dan krisis fiskal sulit dihindari, it is only a matter of time. Hanya masalah waktu saja. Krisis moneter yang berkepanjangan akan menjelma menjadi krisis ekonomi secara luas.

Berikut gambaran kondisi ekonomi Indonesia setelah Trump memberlakukan tarif resiprokal kepada hampir seluruh negara di dunia.

1) Tarif resiprokal Trump membuat volume Perdagangan dunia menyusut. Ekspor Indonesia ke berbagai negara turun. Ekonomi tertekan. Defisit neraca perdagangan meningkat, kurs rupiah tertekan.

2) Di tengah prospek masa depan ekonomi yang suram, investasi akan melambat, atau kontraksi. Selain itu, investor lebih memilih menyimpan cash dari pada surat berharga. Artinya, akan terjadi divestasi saham dan obligasi secara besar-besaran. Artinya, akan terjadi capital outflow dalam jumlah besar.

Bursa saham global sudah anjlok. Nasib bursa saham Indonesia juga akan sama, akan anjlok. Harga saham di bursa saham Indonesia saat ini overvalued: kemahalan. Karena belum terkoreksi kebijakan tarif resiprokal Trump, akibat liburan super panjang lebaran. Investor akan berlomba-lomba menjual portfolio sahamnya ketika bursa dibuka kembali awal minggu depan. IHSG anjlok.

3) Bagaimana nasib pasar obligasi? Untuk Indonesia, pasar obligasi jauh lebih mengerikan. Utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai sekitar 430 miliar dolar AS. Lebih dari 90 persen dari utang tersebut dalam bentuk obligasi (surat utang). Kalau para pemilik obligasi divestasi 10 persen saja dari total kepemilikannya, maka kurs rupiah akan kolaps, meluncur cepat ke Rp18.000, bahkan bukan mustahil anjlok ke Rp20.000 per dolar AS.

Tidak diragukan, capital outflow 40 miliar dolar AS pasti akan membawa bencana besar bagi ekonomi Indonesia.

4) Intervensi BI tidak mungkin efektif lagi untuk mempertahankan kurs rupiah. Untuk mencegah capital outflow, kemungkinan besar BI akan menaikkan suku bunga acuan. Tidak ada pilihan lain.

Tergantung berapa cepat rupiah terdepesiasi, suku bunga akan menyesuaikan. Semakin cepat rupiah anjlok, semakin tinggi BI menaikkan suku bunga acuan.

5) Kenaikan suku bunga BI pada gilirannya akan “membunuh” sektor riil yang memang sedang sekarat akibat tarif resiprokal Trump.

Kenaikan suku bunga BI dan kenaikan kurs dolar AS, ditambah kondisi ekonomi yang sedang melemah, pada gilirannya akan memicu banyak perusahaan gagal membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Hal ini akan membuat ekonomi semakin tertekan, menuju chaos: krisis semakin dalam.

6) Di tengah kondisi ekonomi tertekan dan melambat, BI seharusnya menurunkan suku bunga. Tetapi, ancaman capital outflow membuat posisi BI dilematis. Menurunkan suku bunga akan membuat capital outflow semakin kencang. Sedangkan menaikkan suku bunga akan mempercepat ekonomi kolaps.

7) Kondisi Fiskal atau APBN juga kritis. Penerimaan negara turun, semakin memberatkan fiskal yang juga sedang sekarat. Kemampuan pemerintah memberi stimulus fiskal semakin terbatas.

Pemerintah juga dalam posisi dilematis, menaikkan atau menurunkan tarif pajak? Menurunkan tarif pajak untuk stimulus ekonomi hampir mustahil, karena fiskal akan kolaps. Sebaliknya, menaikkan tarif pajak akan mempercepat “membunuh” ekonomi.

Penutup

Kondisi di atas menggambarkan skenario yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia, sebagai akibat dari kebijakan tarif resiprokal Trump. Hal ini sulit dihindari.

Sebaliknya, perang tarif akan semakin genting. China langsung membalas kebijakan Trump, dengan mengenakan tarif resiprokal balasan sebesar 34 persen. Sebagai info, Trump sebelumnya mengenakan tarif resiprokal 54 persen kepada China.

Sejauh ini Indonesia belum memberi reaksi memadai atas diberlakukannya tarif resiprokal Trump ini. Hal ini tentu saja tidak baik. Semoga pemerintah siap, dan mampu, mengatasi tantangan ekonomi dalam waktu dekat ini.

Anthony Budiawan

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Artikel Dampak Tarif Impor Resiprokal Trump terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai Aktivis GMNI yang mengusung nilai-nilai Marhaenisme, Edgard sapaan akrabnya, menilai bahwa Danantara berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Edgard menyambut baik komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui investasi di sektor pertanian dan industrialisasi pangan berbasis teknologi modern.

“Program ini akan membawa dampak positif bagi petani kecil, koperasi tani, serta ekosistem pertanian nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, kita dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dan memperkuat produksi dalam negeri,” ujar Edgard Josua dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

Selain itu, Edgard menilai bahwa industrialisasi pertanian yang didorong oleh Danantara dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk pangan nasional. “Dengan adanya investasi dalam pengolahan hasil pertanian dan penguatan rantai pasok, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya,” kata dia.

Salah satu fokus utama Danantara menurut dia adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Edger Josua juga menilai bahwa pendekatan investasi berbasis koperasi dan usaha mikro dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Danantara akan memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi rakyat, sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing dalam ekonomi digital. Ini adalah langkah nyata dalam memberdayakan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Edger Josua Silalahi juga menekankan bahwa program ini harus disertai dengan kebijakan proteksi terhadap produk lokal, agar UMKM Indonesia tidak tersingkir oleh persaingan global. Selain aspek ekonomi, Silalahi juga melihat bahwa Danantara memiliki dampak strategis dalam memperkuat stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

“Dengan adanya investasi di sektor energi, infrastruktur, dan industri pertahanan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada modal asing dan membangun kekuatan nasional yang lebih mandiri,” kata dia.

“Ketahanan ekonomi adalah bagian dari pertahanan negara. Dengan Danantara, kita tidak hanya membangun ekonomi yang kuat, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman ketergantungan pada pihak luar,” sambung Edgard.

Sebagai aktivis yang konsisten memperjuangkan kemandirian bangsa, Edgard berkomitmen untuk mengawal implementasi Program Danantara agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami siap berkontribusi dalam mengawasi serta memberikan masukan strategis kepada pemerintah agar Danantara benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Edgard

Edgard juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi pemuda untuk turut serta dalam memastikan bahwa program ini dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya Danantara, Edger Josua Silalahi meyakini bahwa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita kemandirian ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menjadi fondasi perjuangan.*

Artikel Aktivis GMNI Dukung Danantara pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pengurus Danantara:

Dewan Pengawas Danantara

• Ketua Dewan Pengawas: Erick Thohir
• Wakil Ketua Dewan Pengawas: Muliaman Hadad
• Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

Dewan Pengarah Danantara

• Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
• Joko Widodo (Jokowi)

Dewan Penasihat Danantara

• Raymond Thomas Dalio (Ray Dalio)
• Helman Sitohang
• Jeffrey Sachs
• Chapman Taylor
• Thaksin Shinawatra

Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

• Ketua PPATK
• Ketua KPK
• Ketua BPKP
• Ketua BPK
• Kapolri
• Jaksa Agung

Pelaksana

• Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani
• Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria
• Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir
• Managing Director Legal: Robertus Bilitea
• Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee
• Managing Director Finance: Arief Budiman
• Managing Director Treasury: Ali Setiawan
• Managing Director Global Relations and Governance: Mohamad Al-Arief
• Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas
• Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat
• Managing Director Human Resources: Sanja Bharwani
• Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar
• Managing Director Head of Office: Ivy Santoso
• Komite Manajemen Risiko: John Prasetio
• Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim
• Managing Director: Agus Dwi Handaya
• Managing Director Finance :Djamal Attamimi
• Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja
• Managing Director: Febriany Eddy
• Managing Director: Riko Banardi
• Managing Director Legal: Bono Daru Adji

Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025), di Istana Merdeka.

(Rob/parade.id)

Artikel Pengurus Danantara Diumumkan CEO Rosan Roeslani, Ada Nama Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kebijakan yang merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan langkah penting dalam menjamin hak pekerja dan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil,” katanya, Selasa, 18 Maret 2025.

Netty menegaskan,  THR bukanlah bonus atau insentif yang bersifat sukarela, melainkan hak normatif yang wajib diberikan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.

“THR adalah hak pekerja yang telah bekerja selama minimal satu bulan dan wajib diberikan sesuai aturan. Jangan sampai ada perusahaan yang sengaja menunda atau menghindari kewajiban ini dengan alasan apa pun. Denda 5% yang diterapkan Kemnaker adalah bentuk peringatan tegas agar tidak ada lagi pekerja yang kehilangan haknya menjelang hari raya,”  tandasnya

Dengan demikian, lanjut Netty, kebijakan ini tidak hanya memberikan efek jera bagi perusahaan yang lalai, tetapi juga melindungi pekerja agar  tetap menerima haknya.

Netty juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan pengaduan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Ia mengingatkan bahwa dalam praktiknya, masih ada banyak perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban pembayaran THR dengan berbagai cara, seperti menunda pembayaran, membayar kurang dari yang seharusnya, atau bahkan tidak membayar sama sekali.

“Pemerintah harus memastikan bahwa aturan ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar ditegakkan di lapangan. Pengawasan harus diperketat, dan pekerja harus mendapatkan akses mudah untuk melaporkan pelanggaran. Jangan sampai pekerja yang haknya dilanggar justru kesulitan mencari keadilan,” tegasnya.

“Pemerintah harus memastikan sistem pengaduan di Kemnaker berjalan secara responsif dan transparan, sehingga pekerja yang mengalami kendala dalam menerima THR bisa segera mendapatkan solusi yang adil,” tambahnya.

Netty juga menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa THR memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang hari raya keagamaan.

“Ketika pekerja mendapatkan haknya secara penuh dan tepat waktu, daya beli masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian. Ini adalah win-win solution bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian secara keseluruhan,” jelasnya.*

Artikel Kemnaker Menjamin Pembayaran THR Pekerja Diapresiasi Anggota DPR dari PKS pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden Prabowo menjelaskan Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Prabowo menyampaikan itu dalam forum World Government Summit di Dubai beberapa waktu lalu.

Prabowo mengakui adanya keraguan publik terhadap BPI Danantara tetapi ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pasalnya, badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun.

Dengan total aset lebih dari USD 900 miliar itu, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Dana ini akan dikelola Danantara dan diinvestasikan ke lebih dari 20 proyek strategis, termasuk hilirisasi mineral, pusat data, AI, energi terbarukan, serta produksi pangan dan protein.

Selain mengelola dividen BUMN, Danantara akan mentransformasikan BUMN agar lebih kompetitif di tingkat global. Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara. Ketujuh BUMN itu antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Prabowo mengklaim telah menghemat USD 20 miliar (Rp 300 triliun) dari efisiensi anggaran.

(Robi/parade.id)

Artikel Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Diluncurkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami merasa bangga menjadi pemenang setelah melalui proses seleksi ketat yang diikuti oleh 946 peserta di seluruh Indonesia. Kemenangan ini tidak hanya untuk Habitatland, tetapi juga untuk seluruh pihak yang percaya pada visi kami dalam menciptakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Pemilik Habitatland Ryan Adam dalam keterangannya pada awak media, Senin (17/2/2025).

Ia mengatakan, setelah meraih penghargaan tersebut di JCC, pihaknya merasa kemenangan ini sebagai bukti komitmen Habitatland dalam mengembangkan proyek perumahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Kompetisi BTN Housingpreneur terdiri dari dua tahap penjurian. Tahap pertama meliputi seleksi berkas, evaluasi bisnis, dan penilaian ide. Sementara itu, tahap kedua melibatkan sesi Live Pitching dan Grand Judging yang dinilai oleh dewan juri terkemuka, termasuk Gubernur Jawa Barat Kamil Ridwan Periode 2018-2023 Pakar Properti Yu Sang, perwakilan BTN, serta dosen dan praktisi di bidang properti.  

“Habitatland memiliki tiga value penting setiap kami menjalani proyek. Pertama, Sustainable Living dengan menerapkan unsur hijau dan ramah lingkungan untuk menciptakan kemandirian setiap rumah. Kedua, Amanah Thayyiban, kami patuh terhadap peraturan undang-undang dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku,” jelas Ryan.

Ketiga, lanjutnya, Creating Happiness, pihak Habitatland berkomitmen memberikan kebahagiaan dan keuntungan bagi semua pihak dan stakeholder yang terlibat.  

“Sejauh ini, penerapan Konsep Eco House Development dari Habitatland itu mulai dari penyimpanan air, dengan sumur resapan dan biopori untuk menyimpan debit air hujan sebagai sumber air tanah,” kata Ryan. 

Selanjutnya, tambahnya, pengelolaan sampah dengan memasang bio paving block yang mengandung 20% sampah dan 80% adonan pasir semen, sehingga setiap meter jalan menyimpan 2 kg sampah. Sampah organik dikumpulkan dan dijadikan sumber makanan bagi maggot, yang kemudian menjadi sumber protein alternatif.  

“Kemudian soal pengelolaan limbah, kami menggunakan bio septic tank yang mengurai kotoran manusia dengan bantuan bakteri. Tidak hanya itu, kami juga memberikan bonus Water RO di setiap rumah, jadi para penghuni bisa minum langsung dari keran,” papar Ryan.

Dengan teknologi tersebut, Habitatland membuat penghuni rumah menghemat hingga 240 galon air per tahun atau setara dengan Rp 5 juta.   

“Target ke depannya, Habitatland berkomitmen terus mengkampanyekan dan melipatgandakan visi misi kami. Kami ingin setiap proyek real estate di Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai ramah lingkungan seperti yang kami lakukan. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tutur Ryan Adam.  

Dengan kemenangan ini, Habitatland berkesempatan untuk bergabung dalam ekosistem perumahan BTN, yang akan semakin memperkuat posisinya sebagai pengembang properti berbasis keberlanjutan terdepan di Indonesia.  

Tentang Habitatland

Habitatland adalah pengembang properti yang berfokus pada pembangunan perumahan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan visi menciptakan hunian yang mandiri dan ramah lingkungan, Habitatland terus berinovasi untuk memberikan solusi hunian terbaik bagi masyarakat.*

Artikel Value yang Bikin Habitatland Jadi Juara Kompetisi BTN Housingpreneur 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.