Berikut sambutan lengkap Presiden Prabowo Subianto di Hari Santri Nasional, dikutip kanal YouTube Sekretariat Presiden diunggah Sabtu (25/10/2025):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya para santri-santriwati, para kiai, nyai, dan keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan: Selamat Hari Santri Nasional Tahun 1447 Hijriah.

Di Hari Santri ini, kita mengenang semangat juang para santri yang dengan ilmu, iman, takwa, dan cinta tanah air turut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kita tidak boleh lupa, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 atau 1367 Hijriah yang digelorakan K.H. Hasyim Asy’ari adalah tonggak penting dalam sejarah bangsa—sebuah perjalanan menuju Indonesia merdeka yang berdaulat dan bermartabat.

Tema Hari Santri tahun ini, yaitu “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, menggambarkan tekad bahwa santri Indonesia siap menjadi bagian dari kemajuan global tanpa meninggalkan akar nilai keislaman dan keindonesiaan.

Saya percaya, santri hari ini bukan hanya penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan yang menguasai ilmu agama dan ilmu dunia, yang berakhlak dan berdaya saing.

Dalam kesempatan ini pula, saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren.

Dengan semangat Hari Santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat.

Sekali lagi, Selamat Hari Santri Nasional 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa melindungi dan meridai para santri-santriwati, para kiai, nyai, dan seluruh rakyat Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Merdeka.*

Artikel Presiden Prabowo di Hari Santri Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Aspirasi Tak Didengar, Mahasiswa Dikompromi

“Kami sangat kecewa. Aspirasi kami tidak didengarkan. Aspirasi kami sama sekali tidak ada yang mendengarkan. Bahkan barisan-barisan kami berusaha untuk dikompromikan,” ujar juru bicara Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam pernyataan sikapnya yang lantang sebelum membubarkan diri.

Aliansi BEM SI mengajukan 17 tuntutan yang telah dikaji oleh seluruh BEM di Indonesia, mulai dari evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, pembebasan tahanan massa aksi, hingga penghentian intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat.

Copot Menteri Bermasalah, Bubarkan Komando Teritorial

Salah satu tuntutan paling tajam adalah evaluasi total Kabinet Merah Putih dan pencopotan sejumlah menteri yang dinilai bermasalah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan.

“Kami siap bertanggung jawab memberikan rekomendasi-rekomendasi kajian atas narasi yang kami keluarkan,” tegas BEM SI.

Mahasiswa juga menuntut pembubaran Komando Teritorial, evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara, serta penolakan pasal-pasal bermasalah dalam RUU yang tidak berpihak pada rakyat.

Dari UI hingga UBK: “Sudah Cukup Satu Tahun Kesengsaraan”

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menyatakan dengan tegas: “Sudah cukup! Cukup satu tahun kesengsaraan rakyat.”

Mereka melontarkan kritik tajam terhadap Asta Cita Prabowo yang disebut “omong kosong” dan mengajukan Asta Cita versi rakyat, yang mencakup penghentian represivitas, perwujudan keadilan hukum anti-korupsi, demokrasi sejati, reformasi agraria, ekonomi sosialis berkualitas, pendidikan gratis inklusif, kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, hingga pencabutan kebijakan anti-rakyat.

Sementara itu, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menuntut audit total Asta Cita, penghentian program Makan Bergizi Gratis yang dinilai salah arah, dan penghentian monopoli korporasi besar. “Hentikan janji-janji kosong dan kebijakan populis,” seru mereka.

Mahasiswa Universitas Jayabaya menambahkan tuntutan reformasi total pengelolaan program MBG dengan pembentukan badan pengawasan independen, audit forensik anggaran oleh BPK atau BPKP, serta pembatasan peran TNI-Polri hanya pada fungsi logistik di daerah 3T.

Isu Palestina hingga Transparansi Pajak

Tuntutan mahasiswa juga menyentuh isu internasional, yakni meminta pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina dan menolak kedatangan atlet Zionis Israel ke Indonesia.

Selain itu, mahasiswa mendesak penguatan implementasi UU TPKS, penghentian eksploitasi tambang yang merusak lingkungan, penolakan UU Sistem Pangan (UUSF), dan edukasi menyeluruh sebelum pelaksanaan program Wajib Pajak Rakyat (WPR).

“Di sini kami menegaskan bahwa selama ini keadilan sangat belum ditegakkan. Kami selaku rakyat Indonesia sampai saat ini masih terus berjuang. Lihatlah dari sekarang, kita beraksi di sini!” pungkas perwakilan mahasiswa UI dengan penuh semangat.

Aksi ini menjadi refleksi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum mampu menjawab ekspektasi rakyat, khususnya generasi muda yang terus menuntut transparansi, keadilan, dan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.*

Artikel Mahasiswa Memperingati Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo Subianto dengan Belasan Tuntutan pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr. Anies Lastiati, menjelaskan bahwa PKKMB 2025 dirancang untuk menumbuhkan semangat juang dan kecintaan terhadap almamater. “Hari pertama kami kemas dengan nuansa Medieval yang menggambarkan perjuangan mahasiswa sebagai ksatria ilmu pengetahuan,” ujar Anies dalam keterangannya yang diterima media, Ahad (28/9/2025).

Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) diikuti sambutan pimpinan universitas serta pemberian materi inspiratif mengenai personal branding, kurikulum adaptif, dan penguatan SDM unggul. Mahasiswa baru (maba) tersebar di berbagai program studi jenjang sarjana dan pascasarjana, seperti Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Sistem Informasi, Teknik Informatika, hingga Desain Produk dan Agribisnis.

Pada hari kedua, mahasiswa dibekali wawasan tentang pentingnya kampus inklusif, pencegahan perundungan dan kekerasan seksual, literasi digital, serta bela negara. Talkshow alumni menambah motivasi agar mahasiswa berani bermimpi besar dan siap menghadapi dunia kerja.

Hari ketiga diwarnai dengan Faculty Day dan Campus Tour, yang memberikan kesempatan mengenal fakultas, dosen, dan fasilitas kampus secara lebih dekat. Talkshow tentang organisasi juga membuka wawasan mahasiswa akan arti penting berorganisasi sebagai ajang pengembangan kepemimpinan dan soft skills.

Penutupan PKKMB pada hari keempat ditandai dengan Expo Ormawa dan Fashion Show Kebudayaan Nusantara, memamerkan kreativitas mahasiswa. Acara puncak berupa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Angkatan 2025 serta prosesi Simbolik Jubah Ksatria menegaskan penerimaan resmi mahasiswa baru ke dalam keluarga besar Universitas Trilogi.

Dr. Anies Lastiati menegaskan, “PKKMB 2025 berjalan lancar dan penuh antusiasme. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan kampus, tapi juga membekali mahasiswa dengan semangat juang serta kesiapan menjadi generasi muda kreatif, adaptif, dan kompetitif secara global.”

Ketua PKKMB 2025, Sabrina Alifia Muslim, bersama Wakil Ketua Nakyanu Qafka Aranyacala, berhasil mengkoordinasi acara yang memberi kesan mendalam bagi mahasiswa baru untuk memulai perjalanan akademik mereka dengan penuh optimisme.*

Artikel Universitas Trilogi Sambut 1000 Maba dengan Semangat Ksatria Ilmu di PKKMB 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya sangat prihatin atas kabar kejadian itu (pemecatan) oleh salah satu pimpinan di Islamic Center Jakarta (JIC),” tegas Beni, kepada media Senin (22/9/2025). Ia menyebut sikap arogansi yang ditunjukkan sangat tidak sesuai dengan semangat reformasi yang telah berkembang sejak era Gus Dur hingga pemerintahan Prabowo saat ini.

Yang paling mengkhawatirkan, Beni mempertanyakan kabar prosedur pemecatan yang kabarnya tidak jelas. “Keputusan yang telah dibuat dengan hasil yang saya tidak tahu prosedurnya modelnya bagaimana,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Setahunya, kewenangan semacam ini seharusnya berada di tangan gubernur, bukan pimpinan JIC yang bertindak secara sepihak. “Prosesnya itu tidak terkesan, tidak dianggap sebagai bentuk arogansi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan,” kritiknya.

Beni mengingatkan bahwa berdirinya JIC bukanlah hasil kerja satu pihak saja. “Penuh perjuangan, penuh dengan tenaga, pikiran dan darah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam se-Jakarta,” tegasnya.

Ia menyayangkan jika pemecatan ini hanya karena perbedaan pandangan atau mazhab. “Tidak salah kalau hal yang dilakukan itu yang terkesan terburu-buru hanya karena pandangan yang berbeda, hanya persoalan mazhab yang berbeda, saya pikir itu sudah tidak zamannya lagi,” ujarnya.

Kritik tajam juga diarahkan pada dampak pemecatan terhadap hubungan antar-organisasi Islam. Beni menekankan pentingnya menjaga harmoni antara NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas lainnya.

“Hubungan-hubungan NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan ormas-ormas yang lain itu harus dijaga betul, itu harus dikondisikan semaksimal mungkin dalam suasana politik yang berkembang di Jakarta,” tegasnya.

Beni mengusulkan tiga langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah: verifikasi ulang keputusan pemecatan, tabayun atau klarifikasi menyeluruh, dan dialog untuk mencari solusi .tanpa ada pihak yang tersakiti

“Mudah-mudahan ini bisa dijadikan hikmah, bisa dijadikan satu kesempatan untuk berdialog sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terlukai dan tidak ada yang bersikap arogan,” harapnya.

Hingga kini, pihak JIC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tuntutan yang disampaikan tokoh masyarakat ini.*

Artikel Komentar Tokoh Tanjung Priok soal Dugaan Pemecatan Sepihak Pegawai JIC pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator AMAN, Agus Muliara, menegaskan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan sosial politik. “Hari ini, kita harus menyadari bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan kerja pemerintah. Mahasiswa harus solid, bersinergi lintas organisasi, dan berani menjadi penyeimbang agar agenda bangsa benar-benar berpihak pada rakyat. Diskusi ini lahir sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, melahirkan solusi, dan mengokohkan persatuan mahasiswa di seluruh nusantara,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Agus juga menekankan pentingnya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar konsisten menuntaskan Asta Cita dan melakukan bersih-bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ia menegaskan sikap mahasiswa menolak segala bentuk intervensi asing yang melemahkan kedaulatan bangsa.

Salah satu narasumber, Selamat Ginting (Pemerhati Politik dan Militer, UNAS), menilai gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap kritis namun konstruktif. “Mahasiswa adalah mitra strategis bangsa. Jangan hanya berhenti pada kritik, tetapi hadirkan juga tawaran solusi. Inilah yang membedakan gerakan mahasiswa hari ini dengan masa lalu. Kita harus lebih visioner,” tegasnya.

Sementara itu, Faizal Assegaf (Eks Aktivis 98) menekankan urgensi jejaring lintas daerah dan organisasi mahasiswa. “Jika mahasiswa bisa membangun jejaring nasional yang kuat, maka gerakan ini tidak mudah dipatahkan oleh kepentingan elit. Sinergi ini akan melahirkan gagasan kolektif dan rekomendasi strategis untuk mendukung Indonesia Emas 2045 yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan,” jelasnya.

Sebagai output dari diskusi, AMAN merumuskan 5 poin penting:

1. Terbentuknya rekomendasi strategis hasil pemikiran kolektif mahasiswa untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

2. Tersusunnya kerangka kerja sinergis antarorganisasi mahasiswa untuk aksi nyata ke depan.

3. Lahirnya komitmen bersama mahasiswa sebagai agen perubahan yang konsisten berpihak pada rakyat dan bangsa.

4. Sebagai wadah untuk mahasiswa mengawal dan mendukung Asta cita Presiden Prabowo terwujud sebagai agenda besar Negara

5. Gerakan Mahasiswa harus berlandaskan Ide, gagasan yang konstruktif, tidak melakukan anarkisme, vandalisme, atau membawa Isu SARA.*

Artikel Sinergisitas Gerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Emas pertama kali tampil pada Parade.id.

Departemen Sosial Masyarakat BEM UI 2025 bersama Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia membagikan sembako berwarna hijau dan pink kepada 400 driver ojol. Namun lebih dari sekadar bantuan materi, acara ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan dua kelompok yang ternyata memiliki kedekatan dalam kehidupan sehari-hari.

“Mahasiswa sering mengandalkan ojol bahkan hingga larut malam, untuk kebutuhan transportasi hingga pesan antar makanan,” ungkap Agus Setiawan, Ketua BEM UI. “Kami dekat dengan mereka, dan kami juga mendengar keluhan mereka sehari-hari terkait potongan aplikasi yang mencapai 20 persen hingga 50 persen, yang jelas tidak adil.”

Kedekatan ini ternyata membuat mahasiswa memahami betapa beratnya perjuangan para driver ojol. Dari sharing session yang berlangsung, terungkap berbagai keluh kesah yang selama ini dipendam para pengemudi.

Yang menarik perhatian adalah suara para driver perempuan yang turut hadir. Dewi dari Gayatri Garda Indonesia menceritakan perjuangan hariannya: “Kami kerja siang malam, panas-panasan dan hujan-hujanan, sementara pihak aplikator duduk nyaman di kantor. Mereka tidak peduli dengan kondisi kami di lapangan.

“Potongan 10 persen adalah harga mati,” katanya, dalam keterangan resmi keduanya yang diterima media, Ahad (14/9/2025).

Senada, Ibu Sri menekankan ketidakadilan yang dirasakan: “Potongan 10 persen tidak setimpal dengan jerih payah kami sehari-hari di jalan.”

Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, menyoroti lambatnya respons pemerintah. “Contoh nyata kontraproduktif antara negara dengan rakyat terlihat dari tidak diresponsnya tuntutan pemotongan biaya aplikasi 10 persen oleh Kementerian Perhubungan,” tegasnya di keterangan yang sama.

Lebih lanjut, Igun menekankan bahwa aksi ini bukan bentuk makar, melainkan perjuangan damai. “Perlu ditegaskan kepada pemerintah bahwa menyampaikan pendapat adalah hak seluruh warga masyarakat yang harus dilindungi.”

Agus Setiawan juga menyinggung kasus kekerasan terhadap pengemudi ojol dan mahasiswa, termasuk kasus Affan Kurniawan. “Kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aparat bersikap nir-empati terhadap perjuangan rakyat,” ujarnya.

BEM UI menuntut dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan sepanjang Agustus, sambil mengawal gerakan #WargaJagaWarga.

Meski hujan sempat menunda acara yang berlangsung pukul 17.00-18.30 WIB ini, semangat solidaritas tak surut. Kegiatan yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya hadir di ranah akademik, tetapi juga berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan sosial.

“Solidaritas ini diharapkan menjadi langkah awal dari gerakan sosial yang lebih luas, mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat,” pungkas panitia acara.

Aksi ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai persoalan bangsa, masih ada harapan ketika elemen masyarakat bersatu dalam semangat kebersamaan dan saling jaga antar warga.*

Artikel BEM UI dan Garda Indonesia Bersatu: 400 Driver Ojol Terima Bantuan Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

Adli Hamid Ibrahim, Koordinator Rembuk Pemuda Jakarta, yang menyatakan bahwa mundurnya Rahayu berarti hilangnya salah satu suara penting anak muda di Senayan, yang selama ini menginspirasi agar generasi muda tidak alergi terhadap politik.

Menurutnya, kehadiran anak muda di lembaga legislatif sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada masa depan bangsa.

“Mundurnya kak Rahayu Saraswati membuat kita kehilangan figur dan role model yang menunjukkan bahwa anak muda mampu membawa gagasan segar serta keberanian dalam berpolitik,” kata Adli, dalam keterangan persnya kepada media, Ahad (14/9/2025).

Rembuk Pemuda Jakarta menyebutkan bahwa minimnya keterwakilan pemuda di parlemen merupakan persoalan serius karena dapat mengurangi keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan generasi mendatang. Mereka menyerukan agar pengunduran diri ini menjadi momentum refleksi untuk membuka ruang lebih luas bagi pemuda menjadi pelaku utama dalam menentukan arah bangsa.

Adli menegaskan, “Anak muda tidak boleh lagi hanya sebagai objek politik, tetapi harus diberi ruang penuh untuk menjadi penentu masa depan bangsa.”

Mundurnya Saraswati sekaligus mengingatkan partai politik dan pemerintah untuk terus membuka pintu keterwakilan generasi muda. Integritas dan perjuangan Saraswati diharapkan tetap menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia untuk berani bersuara, berperan aktif, dan menghadirkan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.

Rembuk Pemuda Jakarta berharap semangat Rahayu tidak berhenti meski dirinya sudah mundur, melainkan terus disuarakan sebagai teladan bagi generasi penerus dalam politik nasional.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast beberapa bulan lalu, menjadi sorotan dan memicu kekecewaan publik yang saat itu menyinggung lowongan kerja.

Melalui sebuah video klarifikasi di IG-nya, Saraswati mengaku tidak bermaksud meremehkan perjuangan masyarakat khususnya para pengusaha muda yang tengah berjuang menghadapi tantangan. Ia pun meminta maaf.*

Artikel Rembuk Pemuda Jakarta Sebut Mundurnya Saraswati Alarm Hilangnya Suara Pemuda di Senayan pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai bagian kekuatan moral bangsa, mereka menyampaikan delapan sikap. Pertama, mereka menuntut Pemerintah membentuk Tim Investigas Independen dugaan Makar dan transparans, guna mengusut, mengungkap, serta menangkap ke hadapan hukum aktor intelektual dan penggerak di balik aksi-aksi anarkis.

“Tindakan anarkis dan upaya makar yang terjadi adalah bentuk pembajakan perjuangan gerakan sipil. Dalam prinsip hukum, barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan,” demikian keterangan tertulis yang diterima media, Ahad (7/9/2025).

Kedua, krisis representasi dan moralitas DPR-RI telah nyata. Lembaga legislatif ini dianggap gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat, terjebak dalam kepentingan oligarki, dan semakin jauh dari prinsip demokrasi.

“Kami mengecam keras kondisi ini dan mendesak agar DPR mengembalikan mandatnya. Batalkan kenaikan tunjangan DPR RI, dan arahkan anggaran negara untuk pemulihan ekonomi rakyat dengan menegakkan integritas, transparansi, serta moralitas politik,” sebutnya.

Ketiga,mereka menuntut revisi segera terhadap Undang-Undang Agraria, Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) dan membuka seluasnya pembahasan RKUHAP dengan mengakomodir seluruh aspirasi publik.

“Regulasi tersebut harus menjamin keadilan agraria, melindungi kepentingan rakyat kecil, serta memastikan aparat kepolisian bekerja sesuai mandat konstitusi, bukan menjadi alat kekuasaan represif,” tegasnya.

Keempat,mereka juga menolak dengan tegas segala bentuk provokasi, kerusuhan, dan penjarahan dan tuduhan mahasiswa sebagai aktor unjuk rasa anarkisme. Pasalnya, tindakan destruktif tidak hanya merusak perjuangan mahasiswa, tetapi juga menciderai nilai-nilai demokrasi serta melemahkan solidaritas rakyat.

Ditegaskannya, gerakan mahasiswa Trisakti akan terus berdiri di garis yang damai, kritis, dan solutif. Sehingga pihaknya bersikap, gerakan mahasiswa merupakan gerakan progresif mengawal kebijakan publik yang memihak rakyat menolak anarkisme dan penjarahan.

Kelima,mereka menegaskan prinsip supremasi sipil sebagai pilar utama negara demokratis. Aparat negara, khususnya TNI dan Polri, wajib tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, bukan pada kepentingan politik sesaat.

Dijelaskannya, supremasi sipil adalah syarat mutlak agar Indonesia tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi.

Keenam,mereka menuntut pencabutan status tersangka terhadap 16 Mahasiswa Universitas Trisakti yang saat ini sedang bertatus hukum.

Baginya, ini bentuk pembungkaman terhadap kebebasan akademik, kemerdekaan berpendapat, serta kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

“Mahasiswa adalah penjaga nurani bangsa, bukan kriminal. Oleh karena itu, seluruh hak kebebasan mereka harus segera dikembalikan,” katanya.

Ketujuh, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengenangkan, mengesahkan dan mengangkat 4 Mahasiswa Pahlawan Reformasi Universitas Trisakti menjadi Pahlawan Nasional atas Tragedi Reformasi 1998.

Kedelapan, segera sahkan RUU Perampasan Aset untuk menutup ruang bagi koruptor dan mengembalikan kerugian negara. Bersihkan Pemerintahan dari koruptor serta hentikan praktik politik transaksional yang mencederai demokrasi.

Diketahui, pernyataan sikap ini merupakan reaksi atas aksi massa sepanjang 25-31 Agustus 2025 yang berubah menjadi amuk massa. Sebanyak 10 jiwa rakyat Indonesia tewas di dalamnya.

Mereka adalah, Affan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Saiful Akbar, Rheza Sendy Pratama, Andika Lutfi Falah, Sumari, Rusdamdiansyah, Iko Juliant Junior, dan Septinus Sesa.*

Artikel Delapan Sikap Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti atas Tewasnya 10 Orang Pengunjuk Rasa pertama kali tampil pada Parade.id.

Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin, menekankan pentingnya gerakan mahasiswa yang terukur dan berorientasi kepentingan publik.

“Kami menolak keras demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun aksi penjarahan. Semua fasilitas itu dibangun dari pajak rakyat dan APBN. Jika dirusak, maka justru rakyatlah yang harus kembali menanggung bebannya,” tegas Wildan dalam keterangan bersama, Kamis (4/9/2025).

Ia mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan arah dengan mengorbankan kepentingan publik dan menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.

BEM PTMA Zona III menyatakan dukungan terhadap beberapa agenda reformasi penting yang tengah bergulir di tingkat nasional. Dukungan ini disampaikan melalui para presiden mahasiswa BEM Muhammadiyah di wilayah Jakarta.

M. Agus Salim, Presiden Mahasiswa Universitas Hamka (Uhamka), menegaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Ini adalah momentum untuk menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya,” katanya.

Muhammad Iqbal Ramdhani, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), mendorong reformasi partai politik untuk melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas.

“Reformasi partai politik adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Muhammad Sandri, Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, menyatakan dukungan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk mencegah eksploitasi.

“Pekerja rumah tangga adalah bagian dari tulang punggung kehidupan masyarakat. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas,” tegasnya.

Radityo Satrio, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Sari Mulia (USM), menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar pemerintahan benar-benar berlandaskan kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Asriani, Presiden Mahasiswa Universitas Trilogi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ), menyoroti pentingnya arah dan nilai dalam gerakan mahasiswa. Ia menolak aksi yang hanya menciptakan kericuhan tanpa tujuan jelas.

“Gerakan mahasiswa harus punya value dan visi yang jelas. Jangan sampai aksi yang dilakukan justru menciptakan kekacauan dan merusak citra mahasiswa,” tegas Asriani.

Menutup pernyataannya, Wildan Mutaqin mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan bangsa dalam menyampaikan aspirasi.

“Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan secara damai, teratur, dan penuh tanggung jawab. Gerakan mahasiswa murni hadir untuk memberikan kritik dan masukan konstruktif bagi pemerintah. Mari kita jaga Indonesia tetap bersatu, aman, dan kuat,” pungkasnya.

Melalui sikap ini, BEM PTMA Zona III menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral mengawal kebijakan publik dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi, etika, dan kepentingan rakyat.*

Artikel Mahasiswa BEM PTMA Jakarta Tolak Demo Rusuh, Dukung RUU Perampasan Aset 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 mahasiswa dari tujuh BEM di wilayah Bogor tersebut dipimpin langsung oleh Indra Mahfuzi, yang merangkap jabatan sebagai Koordinator Aliansi BEM Se Bogor dan Presiden Mahasiswa Universitas Tazkia.

Deklarasi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai tokoh mahasiswa terkemuka di wilayah Bogor, di antaranya Azrin (Presiden Mahasiswa BEM Universitas Bina Niaga Indonesia), Raihan (Presiden Mahasiswa BEM ITB Dewantara), Haikal (Presiden Mahasiswa BEM Institut Ummul Quro Al Islami), Aziz (Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Fallah), Risma (Presiden Mahasiswa Akbid Prima Husada), dan Latif (Wakil Presiden Mahasiswa STIE GICI Business School).

Ketujuh institusi pendidikan tinggi yang tergabung dalam aliansi ini meliputi Universitas Tazkia, UNBIN, ITB Dewantara, IUQI, STAI SIFA, Akbid Prima Husada, dan STIE GICI Business School.

Dalam deklarasinya, Aliansi BEM Se Bogor menyoroti kondisi bangsa yang saat ini sedang diuji oleh berbagai polemik dari dinamika aksi masyarakat. Mereka mencatat keprihatinan mendalam terhadap pergeseran tujuan aksi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi, namun kemudian berubah menjadi tindakan tidak terkontrol seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan yang berakibat jatuhnya korban jiwa.

“Kami Aliansi BEM Se-Bogor menegaskan akan tetap berada di barisan terdepan bersama masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat. Namun kami menolak segala bentuk provokasi dan upaya menciptakan kerusuhan yang justru mencederai perjuangan bersama,” tegas para mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.

Aliansi BEM Se-Bogor juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat dan elemen gerakan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan aksi yang tidak jelas sumbernya.

Mereka menekankan bahwa gerakan mahasiswa dan rakyat harus tetap terjaga dalam semangat intelektual, moral, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Deklarasi ini menunjukkan komitmen kuat dunia akademis di wilayah Bogor untuk turut menjaga stabilitas dan keamanan, sekaligus memastikan bahwa perjuangan aspirasi rakyat tetap berjalan dalam koridor yang beradab dan tidak merugikan masyarakat luas.

Langkah progresif yang diambil Aliansi BEM Se-Bogor ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi elemen mahasiswa di daerah lain untuk bersikap bijak dan tidak terjebak dalam provokasi yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.*

Artikel Aliansi BEM Se-Bogor Deklarasikan Penolakan terhadap Provokasi dan Penjarahan pertama kali tampil pada Parade.id.