Menurut Tiyo, kehadiran BEM KM UGM di forum BEM SI melalui dirinya, Wakil Ketua Bidang Analisis Sheron Adam Funay, dan Koordinator Pergerakan Fedora Rifqi Ramadhan, dilandasi semangat untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa bersama rakyat. Namun, kenyataan di lapangan justru sangat paradoks: forum yang seharusnya menjadi ruang strategis untuk perjuangan kini berubah menjadi arena konflik internal tanpa substansi serta alat pencitraan elite kekuasaan.

“Forum tersebut menjadi ruang konfliktual nir-substantif dan tempat penguasa memoles muka. Mahasiswa yang seharusnya satu visi justru terpecah hanya karena sesuatu yang diperebutkan—entah apa,” tulis Tiyo dalam keterangan persnya, dikutip Selasa.

BEM KM UGM juga secara terbuka mempertanyakan independensi gerakan mahasiswa ketika forum-forum BEM SI justru dihadiri oleh deretan pejabat negara dan simbol kekuasaan, seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kapolda, serta Kepala BIN Daerah Sumatra Barat. Tiyo menuding kehadiran mereka sebagai bentuk intervensi dan upaya “memoles muka penguasa” lewat kebersamaan dengan mahasiswa, seperti yang dipamerkan di media sosial masing-masing pejabat tersebut.

“BEM harusnya berjarak dengan penguasa demi menjaga independensi. Kenyataannya, BEM SI tidak memberi teladan dan malah membangun kemesraan yang mencurigakan,” tegasnya. Salah satu bukti yang diungkap adalah kemunculan karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumatra Barat, yang sempat disembunyikan lalu dimunculkan saat para elit hadir di acara pembukaan.

“Sebenarnya, kemesraan apa yang terjalin antara BEM SI dan BIN sehingga karangan bunga itu begitu tersembunyi tetapi akhirnya dipamerkan?” sindir Tiyo.

Kondisi internal yang semakin keruh dan minim transparansi pun mencapai puncaknya pada Jumat, 18 Juli 2025. Insiden kekerasan terjadi menjelang fajar; dua mahasiswa terluka—satu mengalami patah tulang, satu lagi lebam dan berdarah. Trauma psikis menghantui peserta lain. “Kami prihatin dan menyesalkan. Tidak ada jabatan yang seharga kesatuan dan martabat mahasiswa. Aset berharga gerakan adalah kesatuan kita, bukan kursi struktural!” tandasnya.

Tiyo juga memberi isyarat bahwa apa yang terjadi di balik layar jauh lebih besar dari yang tampak, namun demi menjaga kemurnian gerakan mahasiswa, data dan penjelasan lebih lanjut masih disimpan. Ia berpesan, jika semua hal dibuka, bukan tidak mungkin banyak kampus akan menarik diri dari gerakan BEM SI.

Menutup pernyataannya, Tiyo menegaskan BEM KM UGM akan tetap memegang teguh nilai dan marwah gerakan mahasiswa. “Kami memilih jalan sunyi tapi bercahaya: setia bersama rakyat Indonesia,” pungkasnya dalam rilis yang dirilis pada 20 Juli 2025.

Sikap kritis BEM KM UGM ini menjadi alarm keras bagi seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia agar selalu waspada terhadap potensi kooptasi, infiltrasi kekuasaan, dan konflik tanpa substansi yang justru merusak sendi-sendi perjuangan dan solidaritas mahasiswa.***

Artikel BEM KM UGM Keluar dari BEM SI Kerakyatan: Terkontaminasi Kepentingan Elit pertama kali tampil pada Parade.id.

Ekspedisi dakwah ini mengusung misi besar membangun peradaban berbasis Alquran. Dalam ceramahnya, UBN menekankan pentingnya tauhid, kecintaan terhadap Islam, serta komitmen terhadap Alquran sebagai pedoman hidup umat.

“Kita tidak datang hanya untuk berceramah, tapi untuk menyapa saudara-saudara kita di timur Indonesia dan menyalakan kembali semangat membangun peradaban berbasis Alquran,” ujar UBN kepada media, Senin (21/7/2025).

Selain kegiatan ceramah, UBN juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana ibadah berupa karpet untuk masjid dan musala, 300 mukena dan sajadah. Seluruh bantuan tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

UBN juga membagikan perlengkapan pendidikan Islam, termasuk perangkat untuk menulis Alquran 30 juz dan bantuan perbaikan musala.

“Kami ingin hadir secara utuh, bukan hanya lewat lisan, tetapi juga melalui aksi nyata. Alquran harus dibaca, ditulis, dan dihidupkan dalam kehidupan,” tambah pimpinan AQL ini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat dakwah Islam di wilayah timur Indonesia, yang masih terbatas akses terhadap sarana keislaman dan pembinaan spiritual.

“Dari timur ini, semoga lahir cahaya yang menerangi seluruh Nusantara,” pungkas UBN.***

Artikel UBN Ekspedisi Dakwah hingga Flores Bangun Peradaban Qurani pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pengintegrasian nilai Asta Cita dalam jambore ini bukan tanpa alasan. Kami meyakini ada keselarasan antara nilai-nilai tersebut dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip kepanduan, yang relevan sebagai solusi bagi berbagai tantangan kehidupan global saat ini,” ujar Riza dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Riza menyoroti secara khusus poin keempat dalam Asta Cita, yang berkaitan langsung dengan penguatan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, prestasi, olahraga, serta kesetaraan gender. Ia menegaskan bahwa jambore ini mendukung upaya pemerintah dalam membangun manusia Indonesia unggul dan berdaya saing global.

“Melalui berbagai sesi pendidikan dan pembinaan, kami berharap para peserta tak hanya merasakan kegembiraan mengikuti jambore, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan, dan kebangsaan sebagai bekal di daerah dan negara masing-masing,” tambahnya.

Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa poin kedelapan Asta Cita juga menjadi rujukan penting dalam jambore ini, yaitu tentang pentingnya hidup selaras dengan lingkungan, budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.

“Di tengah konflik dan ketegangan global, para peserta jambore diharapkan mampu menjadi duta perdamaian yang menyuarakan pesan toleransi, ukhuwah Islamiyah, dan kebersamaan lintas bangsa,” ungkapnya.

Jambore Pramuka Muslim Dunia 2025 yang digelar dalam rangka 100 tahun Gontor ini juga akan menjadi ajang pertemuan pemuda Muslim dari 23 negara, antara lain: Brunei Darussalam, Malaysia, Bangladesh, Qatar, Turki, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Lebanon, Yordania, Irak, Palestina, Maladewa, Inggris, Ghana, Sri Lanka, Nigeria, Benin, Thailand, Sierra Leone, dan Timor Leste.*

Artikel Jambore Pramuka 2025 Usung Misi Islam Damai pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itulah yang disebut ‘Mosi Integral Natsir’, yang memungkinkan bersatunya Negara-negara Bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan Mosi Integral Natsir itu, maka bubarlah Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan hasil konferensi Inter Indonesia antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO di Yogyakarta 19-22 Juli 1949,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.

Pembentukan BFO merupakan upaya Belanda untuk ”mengepung” Republik Indonesia. Negara-negara BFO adalah: Negara Dayak Besar, Negara Indonesia Timur, Negara Borneo Tenggara, Negara Borneo Timur, Negara Borneo Barat, Negara Bengkulu, Negara Biliton, Negara Riau, Negara Sumatera Timur, Negara Banjar, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Jawa Tengah. Dengan demikian, Belanda berhasil menunjukkan, bahwa wilayah negara Republik Indonesia hanyalah di sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. (Lihat, Anwar Harjono dkk., Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, (Jakarta:  Pustaka Antara, 1978).

Menurut Adian, perjuangan Mohammad Natsir dalam menyelamatkan NKRI memang sangat fenomenal. Sebab Natsir bukan hanya merumuskan gagasannya dengan cerdas tetapi juga berhasil meyakinkan para tokoh Indonesia ketika itu yang berasal dari seluruh faksi dan aliran ideologis.

“Natsir memerlukan waktu dua setengah bulan untuk melakukan lobi. Keberhasilan Mohammad Natsir dalam menggolkan ‘Mosi Integral’ itu menunjukkan kepiawaiannya dalam berpolitik,” terangnya.

“Ia memiliki integritas, ilmu, kemampuan komunikasi, dan juga lobi. Dan tentu saja, ia telah diberikan hikmah oleh Allah, sehingga bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan NKRI,” sambungnya.

Kepada Majalah Tempo (edisi 2 Desember 1989), Natsir menceritakan kisah perjuangan  Mosi Integral tersebut: ”Dua bulan setengah saya melakukan lobby. Tidak mudah, lebih- lebih dengan negara-negara bagian di luar Jawa.”

“Yang menarik, Mohammad Natsir menjadikan figur Soekarno-Hatta sebagai jaminan kekuatan Negara RI Yogyakarta untuk Mosi Integralnya. Bahwa, Yogya akan mampu menyatukan kembali seluruh negara bagian, karena memiliki Dwitunggal Soekarno-Hatta. Bahkan, Natsir menolak permintaan Mohammad Hatta, agar ia menjadi Perdana Menteri Negara Yogyakarta. Dengan itu, posisinya lebih strategis untuk menyatuan kembali NKRI,” katanya.

Natsir mengajukan usul, lanjut Adian, untuk menyatukan Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan, tak perlu peperangan. Cukup semua membubarkan diri, lalu bersatu kembali menjadi NKRI. Semua akan sepakat dipimpin Soekarno-Hatta.

Kata Natsir kepada pimpinan Negara Yogya: ”Kita ajak mereka membubarkan diri dengan maksud untuk bersatu. Nah, kita, negara Yogya ini punya Dwitunggal Soekarno-Hatta. Mereka tidak. Saya katakan lagi, dalam sejarah jangan kita lupakan faktor pribadi; mutu pribadi orang itu menunjukkan siapa itu Soekarno-Hatta. Tidak akan ada yang bisa mengatakan ‘tidak’ kalau kita majukan nama Soekarno-Hatta menjadi Presiden RI. Sedangkan kita, para pemimpin-pemimpin ini, diam sajalah mengikut. Kalau diperlukan, ya, dipakai, dan kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Pokoknya, tidak ada satu pun dari negara-negara bagian itu yang akan menolak Soekarno-Hatta menjadi presiden. Di sini, fungsi Soekarno-Hatta itu untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali.”

Bung Karno mengakui kehebatan perjuangan Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya. Setelah “Mosi Integral” berhasil, Natsir dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Manteri.

Wartawan Harian Merdeka Asa Bafagih bertanya kepada Soekarno tentang siapa yang akan jadi perdana menteri setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan, maka Soekarno menjawab, “Ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi, mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi”.

Menurut Adian, kepahlawanan Mohammad Natsir melanjutkan tradisi para tokoh Islam dalam menjaga dan mengokohkan NKRI. Dalam situasi sekarang, bangsa kita memerlukan tokoh-tokoh integratif seperti Soekarno-Hatta, HOS Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, Ki Bagus Hadikoesoemo, Kasman Singodimedjo, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan sebagainya.

Dalam memperjuangkan Mosi Integralnya, Mohammad Natsir menyadari perbedaan pemikirannya dengan Soekarno, bahkan dengan Mohammat Hatta sekali pun. Berkali-kali Mohammad Natsir terlibat polemik melalui media massa dengan Soekarno tentang hubungan ideal antara Islam dengan negara.

“Tetapi, perbedaan dan perdebatan ilmiah itu tidak menghilangkan pandangan objektifnya tentang potensi dan peran Soekarno-Hatta dalam mewujudkan kemerdekaan dan mempersatukan NKRI. Dengan kata lain, Natsir adalah sosok negarawan teladan, yang mendahulukan kepentingan bersama sebagai satu negara bangsa yang baru merdeka,” terangnya.

“Kini, setelah 75 tahun berlalu, jiwa dan makna Mosi Integral Mohammad Natsir ini perlu digaungkan secara besar-besaran. Alangkah bijaknya jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Tanggal 3 April sebagai Hari NKRI, sebagaimana diusulkan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid dan banyak tokoh bangsa lainnya. Kita memerlukan sosok-sosok yang patut diteladani dalam mengokohkan bangunan kita sebagai satu bangsa,” lanjutnya.

Syarat berdiri dan kokohnya satu bangsa adalah adanya keinginan untuk hidup dan membangun cita-cita bersama, kata Adian. Sesama warga bangsa perlu saling menghormati dalam perbedaan; saling tolong menolong dalam kebaikan; dan bekerjasama untuk meraih cita-cita mulia, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Perbedaan jangan sampai menjadikan kita hancur berantakan. Fokus pada masa depan dan tujuan! Kita berdoa, semoga kita dapat meneladani dan melanjutkan perjuangan Mohammad Natsir dalam mewujudkan keutuhan dan kemaslahatan umat dan bangsa kita. Aamiin,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pesan Ketum DDII di 75 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir pertama kali tampil pada Parade.id.

PMII Sulteng mengambil langkah aksi unjuk rasa karena sosok Guru Tua yang dikenal sebagai penyebar ilmu di Provinsi Sulteng. Mereka berharap aspirasinya ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Karena Guru Tua adalah guru kami. Menjadi tokoh tauladan di sini (Sulteng). Berkat beliau ajaran Islam tersebar di wilayah Indonesia Timur dan sudah ratusan madrasah berdiri karena usaha beliau dalam menyebarkan ilmu agama Islam,” demikian salah satu orator menyampaikan.

PMII Sulteng berencana kembali aksi usai Idulfitri 1446 Hijriah.

Guru Tua adalah Habib Idrus bin Salim Aljufri. Ia adalah pendiri Alkhairaat.

Terbaru, Pengurus Besar (PB) Alkhairaat di Palu mengintruksikan seluruh komisariat wilayah (komwil) dan komisariat daerah (komda), untuk melaporkan oknum penghina Guru Tua. Hal itu disampaikan Ketua Tim hukum PB Alkhairaat Asgar Bashir Khan di Palu, Kamis.

Sebelumnya, beredar video yang diunggah di berbagai platfom media sosial yang diduga menghina pendiri Alkhairaat Habib Idrus bin Salim Aljufri. Penghinaan itu disampaikan Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Plered dengan bahasa yang dinilai tak pantas.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi PMII Sulteng atas Dugaan Penghinaan Guru Tua oleh Fuad Plered pertama kali tampil pada Parade.id.

“Rezim fasis Prabowo-Gibran semakin gencar mengintervensi ranah-ranah sipil termasuk kampus di dalamnya. Kedatangan Komandan dan 5 orang prajurit berseragam sipil ke kampus UNSOED menjadi bentuk konkret terancamnya supremasi sipil,” demikian keterangan BEM Unsoed lewat akun X @BEM_Unsoed, Kamis (27/3/2025).

“Nahasnya, birokrat UNSOED nampak tidak berdaya melihat hal tersebut bahkan ‘menyambut baik’ kehadiran militer di kampusnya. Bahkan panggilan tersebut merupakan desakan yang cukup menekan BEM UNSOED.”

Dalam forum tersebut pun dijelaskan BEM Unsoed, tidak ada sama sekali kesepakatan ataupun diskusi yang terstruktur.

Berbagai bentuk intervensi tersebut BEM Unsoed 2025 menyatakan sikap, yakni: 1. Mengutuk Masuknya Militer ke Wilayah Kampus Sebagai Bentuk Intervensi Terhadap Civitas Akademika Universitas Jenderal Soedirman. 2. Mengutuk Segala Bentuk Upaya Pelemahan Gerakan Mahasiswa oleh Militer Khususnya di Wilayah Banyumas.

3. Menuntut Civitas Akademika Universitas Jenderal Soedirman Khususnya Akademisi serta Petinggi Kampus Untuk Menyatakan Sikap yang Sama yakni Mengutuk Segala Bentuk Intervensi Militer di Ranah Sipil Termasuk Kampus. 4. Menuntut Civitas Akademika Universitas Jenderal Soedirman Khususnya Akademisi serta Petinggi Kampus Untuk Menyatakan Sikap yang Sama yakni Menolak UU TNI Sebagai Sebuah Kelanggengan Dwi Fungsi TNI.

“BEM UNSOED akan terus melawan semua tindakan militeristik ataupun intervensi hingga masuk ke ranah kampus.”

(Rob/parade.id)

Artikel BEM Unsoed Tolak UU TNI, Oknum Tentara Diduga Masuki Kampus pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan ini bukan sekadar diskusi intelektual, tetapi juga merupakan bentuk komitmen PMII Ciputat dalam melanjutkan warisan pemikiran almarhum Muhammad Rafsanjani, mantan Sekretaris Jenderal PB PMII yang juga kader PMII Ciputat. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang gigih dalam mengadvokasi isu-isu strategis.

Oleh karena itu, Ramadan Public Lecture tahun ini menjadi ajang refleksi sekaligus penghormatan atas perjuangan yang ditinggalkan almarhum Muhammad Rafsanjani.

Ketua PMII Ciputat, Fauzan Bahasuan, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini harus menjadi wadah bagi kader PMII untuk lebih aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap isu-isu kebangsaan.

“Ramadan Public Lecture bukan hanya sekadar tradisi tetapi juga menjadi bukti bahwa PMII Ciputat terus berkontribusi dalam mengawal kebijakan nasional. Kita ingin melanjutkan semangat almarhum Muhammad Rafsanjani, bahwa kader PMII harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Dalam diskusi, para pemateri mengulas bahwa sektor gas bumi memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, serta tingginya ketergantungan pada impor energi.

Padahal, dalam dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, sektor energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional.

Selain itu, situasi geopolitik global yang semakin tidak stabil menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor energi. Diperlukan langkah konkret, seperti percepatan hilirisasi gas bumi, ekspansi jaringan distribusi, serta peningkatan efisiensi pemanfaatannya. Diskusi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya Ramadan Public Lecture ini, PMII Ciputat menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan pemikiran-pemikiran kritis demi kepentingan bangsa. Harapannya, semangat intelektual dan perjuangan yang diwariskan oleh almarhum Muhammad Rafsanjani dapat terus hidup dalam setiap kader PMII.*

Artikel PMII Ciputat: Ramadan Public Lecture Bukan Sekadar Tradisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini akan menjadi preseden kelam yang menjadikan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, namun otoritas yang menggerogoti kekuasaan negara,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

Ia mengatakan bahwa RUU TNI sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil. “Perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif menghidupkan kembali Dwifungsi TNI,” katanya.

Kemudian ia menyinggunh penambahan tugas operasi militer selain perang, termasuk dalam penanganan narkotika, mempercepat militerisasi kebijakan sipil. Lebih parah kata dia, penghapusan kewajiban Presiden untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengerahan TNI membuka jalan bagi intervensi militer tanpa kontrol.

“Ditambah lagi, tata cara pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tidak etis. Pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak ditempat semestinya,” katanya.

Proses yang tidak layak ini kata dia, mengindikasikan jika para pemangku kebijakan sedang melakukan kudeta konstitusional secara terselubung.

“Jika revisi undang-undang TNI disahkan, ini merupakan langkah mundur dalam penguatan demokrasi di Indonesia, serta upaya mengkhianati amanat reformasi yang telah dicapai dengan perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel PMII Cabang Ciputat soal RUU TNI: Mimpi Buruk Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Panitia peringatan Nuzulul Quran mengatakan, tema tersebut sengaja diangkat sebagai pengingat bahwa Al-Quran adalah wahyu illahi yang harus diimani dan dijadikan sumber ajaran serta pedoman hidup bagi kehidupan manusia.

“Karena di dalamnya terdapat keterangan baik yang tersirat maupun yang tersurat yang menetapkan aturan-aturan serta petunjuk yang dapat diterapkan pada sendi-sendi kehidupan manusia,” kata DR Agus Handoko, Ahad (16/3/2025)

“Al-quran sebagai mukzijat Nabi Muhammad sampai akhir zaman adalah sumber kekuatan yang mampu merubah peradaban dunia, karenanya peran pusat pengkajian dan pengembangan islam menjadi signifikan untuk terus menerus menjadikan kultur membaca tumbuh di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Ustaz Agus berharap peringatan Nuzulul Quran bukan hanya kegiatan seremonial saja, akan tetapi dirinya berharap kegiatan yang digagasnya ini menumbuhkan semangat masyarakat untuk membumikan Al-Quran denga istikamah membaca dan mengamalkannya.

Sementara itu Kasubdiv Informasi dan Komunikasi PPIJ, Ustaz Paimun Karim mengatakan, dalam rangka mengambil momentum malam istimewa Nuzulul Quran, PPIJ meluncurkan dua produk inovasi yaitu Aplikasi Mobile Takhrij Hadis Durattun Nasihin dengan teknologi Artificial intelligence (AI) dan air minum JIC Water.

“Mengambil momentum malam Nuzulul Quran ini, kami meluncurkan dua inovasi terbaru dari kami yaitu Aplikasi Mobile Takhrij Hadis Durattun Nasihin dengan teknologi Artificial intelligence (AI) dan air minum kemasan yang kita beri nama JIC Water,” terangnya.

“Semoga aplikasi mobile ini bisa mempermudah masyarakat, terutama kaum muslimin dalam menambah khazanah keilmuannya,” ujarnya.

Peringatan Nuzulul Quran ini menghadirkan Imam Tarawih asal Yaman, Syekh Muhammad Tahbib Abu Khalid dan penceramah KH Muhammad Tamrin, MM (Komisi E DPRD DKI Jakarta). Acara yang berlansung di Gedung Convention Hall Jakarta Islamic Centre ini dibuka dengan rangkaian acara yang di antaranya, Simakan Al-Quran, Khotmil Quran, Musabaqoh Tilawatil Quran Tuna Netra, dan acara ditutup dengan pembagian doorprize kepada jamaah yang hadir.*

Artikel Jakarta Islamic Centre Luncurkan Dua Inovasi Terbaru di Momentum Nuzulul Quran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan kesepakatan MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat, di Aceh,” ujarnya.

Sebelum menyampaikan putusan, Kemenag menggelar sidang isbat. Sidang isbat dibagi menjadi tiga tahap.

Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1446 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi) oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Kedua, sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah yang digelar secara tertutup setelah salat Magrib. Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatulhilal yang dilakukan Tim Kemenag pada ratusan lokasi di seluruh Indonesia.

Terakhir, Kemenag menggelar konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah. Sidang dipimpin Menag.

(Rob/parade.id)

Artikel Puasa 2025 Mengapa Ditetapkan 1 Maret? pertama kali tampil pada Parade.id.