“Tahun 2006, saya adalah ketua Tim Supervisi transformasi Bisnis TNI sbg pelaksanaan UU No 34 thn 2004 ttg TNI dan berhasil kami diselesaikan utk bebaskan TNI dari kegiatan Bisnis krn dilarang UU,” kata dia, kemarin.

“Jadi sikap saya saat ini adalah glorifikasi revisi UU TNI yg sebenarnya substansinya hampir tidak ada perbedaan dg UU sebelumnya tapi digiring menjadi gerakan ‘Turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke Barak’ untuk menggusur tuntutan rakyat berupa ‘Adili Jokowi dan Lawan Oligarki’,” sambung Didu.

UU TNI yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR masih terus mengalami penolakan. Penolakan datang dari berbagai elemen dan atau kelompok seperti dari pegiat demokrasi dan mahasiswa.

(Rob/parade.id)

Artikel Hampir Tidak Ada Perbedaan Substansi UU TNI Sekarang dengan Sebelumnya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Akhirnya gerakan SOP (Solo+Oligarki+Parcok) berhasil menjadikan Presiden @prabowo dan TNI @Puspen_TNI jadi “musuh” publik lewat demo yg framing revisi UU TNI. PS : Hidup Jokowi !!!!” tulis Didu di akun X-nya, Selasa (25/3/2025).

Drone Emprit menyoal temuannya, dalam kesimpulannya tertulis bahwa pergerakan tagar dari 16 Maret hingga 24 Maret 2025 menunjukkan bahwa penolakan terhadap RUU TNI telah berkembang dari isu sektoral menjadi bagian dari narasi krisis demokrasi yang lebih besar.

“Awalnya berfokus pada aspek teknis seperti dwifungsi TNI dan revisi undang-undang, narasi ini meningkat menjadi kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan ancaman terhadap supremasi sipil,” demikian temuan Drone Emprit yang dibagikan oleh founder-nya, Ismail Fahmi.

“Dengan munculnya tagar seperti #MakzulkanPrabowoGibran dan #IndonesiaGelap, ada kemungkinan gerakan ini akan terus meluas ke isu politik nasional, bahkan potensial menjadi katalis untuk mobilisasi massa yang lebih signifikan jika eskalasi berlanjut.”

(Rob/parade.id)

Artikel Prabowo dan TNI Dijadikan “Musuh” Publik lewat Framing RUU pertama kali tampil pada Parade.id.

Samad menyinggung cita-cita bangsa, yang belakangan atau 5 tahun terakhir dianggap tenggelam oleh sosok Jokowi, presiden ke-7. Samad mencontohkan KKN yang seperti dilanggengkan Pemerintahan Jokowi. Dan itu awalnya, kata Samad.

Samad bahkan mengatakan bahwa KKN dipertontonkan. Dinormalisasi (keadaannya). “Misal lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang dia (Jokowi) praktikan anak kesayangannya jadi wakil presiden,” kata Samad.

Sejurus, Samad melabeli Jokowi diktator. Kediktatoran Jokowi kata Samad karena ingin meniru rezim orde baru (orba) yang brutal tetapi tidak pernah diadili. Samad pun khawatir dengan Presiden Prabowo yang akan berlaku demikian karena dugaan alasan yang sama.

“Maka itu kita kawal Indonesia ini. Evaluasi seluruh kesalahan rezim Jokowi seperti pelanggarn HAM, KKN, dll,” tekan Samad.

Menurut budayawan, Erros Djarot, Samad mengatakan demikian karena memiliki data. Data yang boleh jadi menurutnya benar atau salah.

Namun, Erros meminta agar soal Jokowi tidak perlu lagi dibahas karena semua sudah tercatat. “Tinggal kasih saja data-datanya (ke Noel, Wamenaker Immanuel Ebenezer),” seloroh Erros.

“Noel, bantulah itu Abraham Samad untuk mengadili Jokowi,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal itu, Noel lepas tawa kecil. Menurut dia, itu bagian dari kritik. Pun diakui dirinya, ketika mengkritisi Jokowi semasa menjadi presiden.

“Kritik itu penting. Dua periode Jokowi, saya juga kritik, seperti bansos,” kata dia.

“Saya juga punya hak pandangan seperti teman-teman di sini,” sambungnya.

Namun, ia seperti ingin menyinggung keadilan. Seperti parpol, mestinya kata dia juga dikritisi.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyinggung berita terkini, di mana RUU TNI disahkan DPR menjadi UU. Feri merasa atas hal itu, hukum kita berantakan. Ia mencontohkan kasus Letkol Teddy yang menduduki Seskab.

“Dahulu Mayor Teddy tidak boleh jabat di Seskab. Akhirnya duduk secara ‘haram’—yang sekarang (mau) ‘dihalalkan’ dengan ubah UU (TNI). Ini wajah supremasi hukum kita sekarang,” sesalnya.

Menurut Feri, militer yang benar tidak akan masuk ke urusan lain seperti politik, selain kemiliteran. “Tapi hari ini malah masuk ke kancah yang tidak sepatutnya seperti ekonomi, bisnis dan politik. Hampir semua di-back up oleh militer,” kata dia.

Mantan presiden Jokowi bertanggung jawab atas hal itu, kata dia. Namun, Presiden Prabowo pun kata Feri ikut bertanggung jawab karena momen tersebut terjadi di eranya, termasuk soal-soal lain seperti IHSG anjlok dan kasus Minyakita.

Mestinya hal itu kata Feri tidak terjadi kalau saja Prabowo mencegahnya. Tapi tampak malah sebaliknya.

“Kalau rakyat merasakan penderitaan atas hal-hal itu, gerakan akan muncul. Saya percaya kalau besok pagi ekonomi berbasis kepentingan elit maka akan mengubah sesuatu (gerakan),” pungkasnya.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, itu disebabkan oleh politik basa-basi. Tidak ajek. “Saatnya kita berpolitik ‘sumatra’. Saklek,” usul Ray.

“Seperti dinasti apakah dilarang atau tidak—jika tidak maka diperbolehkan—padahal aturan itu dibuat untuk kepentingan. Seperti sekarang RUU TNI jadi UU TNI yang berpolitik basa-basi. Kecuali jika sifatnya berhubungan dengan pertahanan,” sambungnya.

Akhirnya kata Ray, semua itu karena minus etika, termasuk adanya dinasti politiknya, yang anak jadi wapres, mantu jadi gubernur, dan anak jadi ketum parpol walau baru dua hari menjadi anggota. “Kalau ubah dinasti politik maka kita jangan berpolitik basa-basi dan dimulai dari diri sendiri,” tandasnya.

Diskusi diakhir dengan berbuka puasa bersama. Hadir dalam diskusi dan buka bersama itu ratusan orang.

(Rob/parade.id)

Artikel Diskusi dan Buka Puasa Bersama Barikade 98: Merampok Indonesia Merobek Merah Putih Kita pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebelum disahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada ratusan anggota dewan yang hadir—akhirnya disetujui.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat.

“Setuju,” seru anggota DPR.

“Terima kasih,” kata Puan sambil mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Ketukan palu Puan itu pun disambut dengan tepuk tangan dari para anggota dewan yang hadir.

(Rob/parade.id)

Artikel DPR RI Mengesahkan RUU TNI Jadi UU pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berbagai kebijakan Pemerintah yang mereka tentang dan menjadi bahan agitasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat yang sebenarnya mereka sedang memperjuangkan kepentingan asing yang mensponsorinya untuk melemahkan kedaulatan negara dan persatuan anak bangsa,” kata Penanggung Jawab Aksi, Gema CN dalam keterangan tertulisnya kepada media.

“Saat ini agenda mereka semakin terlihat jelas sedang berupaya melemahkan sistem hukum dan keamanan di Indonesia dengan menolak RUU Kejaksaan, RUU TNI dan RUU Polri. Tapi di sisi lain mereka paling vokal untuk membela kepentingan LGBT dan kebebasan lainnya atas nama kemanusiaan, tanpa memperdulikan norma-norma agama, kesusilaan, sosial dan lainnya,” ungkapnya.

Mereka kata Gema, selalu berusaha memanfaatkan situasi untuk menciptakan konflik. “Hampir semua konflik besar di Indonesia selalu ada LSM-LSM tersebut di belakangnya, di mana hal itu menjadi prestasi bagi mereka untuk mendapatkan poin dan keuntungan dari pendonor asing,” katanya.

“Bagaimana mereka tumbuh berkembang dengan berbagai organ saat ini tetapi tanpa kontribusi yang jelas untuk rakyat, di mana mereka hanya menjadikan isu sebagai komoditi untuk mendapatkan donasi. Pimpinan LSM di Indonesia yang didanai oleh asing adalah para ahli propgandis dan provokator pemecah belah bangsa,” imbuhnya.

Mereka kata Gema, juga mengedukasi generasi muda untuk tidak mengindahkan nilai-nilai fundamental tersebut dan sekali lagi atas nama kemanusiaan, di mana hal itu mempermudah mereka untuk menginfiltrasikan agenda-agenda asing yang mensponsori mereka.

“LSM yang didanai asing selalu berusaha tampil mengambil peran di saat ada polemik, mereka selalu berusaha untuk merangkul kelompok mahasiswa maupun buruh atas nama gerakan perjuangan, yang sebenarnya mereka sedang mengeksploitasi gerakan itu untuk kepentingan mereka dalam menciptakan instabilitas negara, yang kemudian mempermudah asing untuk masuk sebagai pahlawan dan akhirnya mendikte Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka,” katanya.

Gema merasa, saat ini mereka ingin mengulangi kembali keberhasilannya pada kejadian 98 yang hampir membuat Indonesia terpecah belah dan juga berdampak terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. “Karena itu kami

Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing tentunya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi kembali,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing telah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu: Melakukan evaluasi dan penertiban terhadap LSM/NGO yang terindikasi sebagai agen asing; Melakukan audit terhadap sumber dana yang di terima oleh LSM/NGO yang terima dana dari asing;

Menolak segala bentuk intervensi asing melalui agen-agen LSM/NGO yang membuat Bangsa Indonesia terpecah belah; Kejadian tahun 98 akibat ulah dari agen asing melalui LSM/NGO, jangan sampai terulang kembali; Tolak segala bentuk upaya-upaya untuk melegalkan LGBT yang diperjuangkan LSM/NGO berkedok HAM.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing dengan ini menyampaikan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi dan sikap kami terhadap Kemenkumham untuk segera melakukan evaluasi hingga mencabut izin terhadap LSM/NGO dengan dugaan berperan sebagai agen asing yang berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional,” pinta Gema.

Ratusan orang yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Selain aksi di depan Kemenkumham, massa juga aksi di Kemenlu.

(Rob/parade.id)

Artikel Waspada Agen Asing Berkedok LSM Tolak RUU TNI tapi Dukung LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

Dia memaparkan usulan percepatan kenaikan pangkat perwira TNI itu didasari atas sejumlah kondisi yang dihadapi saat ini.

“Untuk kondisi saat ini, terjadinya stagnasi jabatan di puncak piramida dan kekurangan personel di dasar piramida jabatan,” kata Agus dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia juga menyebut pemanfaatan kemampuan dan pengalaman prajurit TNI di usia produktif masih kurang optimal.

Selain itu, kata dia, konsep Masa Dinas Perwira (MDP) lama menyebabkan kurang optimalnya potensi kepemimpinan lapangan komandan pasukan.

Dia lantas mencontohkan, seorang Komandan batalyon (Danyon) baru bisa saat mencapai 39 tahun, sedangkan Komandan Brigade (Danbrig) di umur 43-44 tahun.

“Jadi terlalu tua,” ujarnya.

Untuk itu, dia menyebut solusinya ialah penataan pensiun berjenjang melalui penetapan ikatan dinas perwira (IDP) dan ikatan dinas lanjutan (IDL).

“Jadi setelah dia lulus perwira, nanti kami beri surat pernyataan Ikatan Dinas Perwira yang pertama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, apabila dia masih capable, dia bisa melanjutkan lagi IDL selama 12 tahun,” katanya.

Agus mengusulkan pula agar masa kenaikan pangkat dipercepat sehingga perwira bisa lebih cepat mencapai jenjang komando.

Menurut dia, kenaikan pangkat dari Letnan Dua (Letda) ke Letnan Satu (Lettu) pada kondisi saat ini butuh waktu 4 tahun, lalu naik pangkat ke Kapten butuh waktu 9 tahun, kemudian ke Mayor butuh waktu 14 tahun.

“Sehingga dia menjabat Danyon (Komandan Batalyon) itu umurnya 40 tahun, umurnya 39 dan 40 tahun, sehingga terlalu tua menurut saya,” tuturnya.

Untuk itu, Agus merencanakan mempercepat kenaikan pangkat, seperti dari Letda ke Lettu menjadi 3 tahun, lalu ke Kapten 6 tahun, kemudian kenaikan pangkat ke Mayor saat usia 32 tahun.

“Sehingga dia menjabat Danyon tuh usianya 34-35 tahun, lebih muda dan menjabat Danbrig dia usianya 39 tahun. Sehingga dalam usia 42,43, dan 44 dia bisa menjabat perwira tinggi, tetapi harus melalui Ikatan Dinas Perwira atau kompetensi perwira,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi bahwa stagnasi dapat secara bertahap diuraikan dengan penerapan Ikatan Dinas Perwira (IDP) dan Ikatan Dinas Lanjutan (IDL).

Dengan demikian, ujarnya lagi, prajurit TNI dalam puncak usia produktif yakni 50-60 tahun dapat dimanfaatkan kemampuan dan pengalamannya secara optimal.

Selanjutnya, tambah dia, komandan lapangan juga dapat dioptimalkan potensi kepemimpinan lapangannya melalui percepatan MDP perwira sehingga bisa lebih energik.

“Jadi komandan lapangannya muda, lebih energik. Dan ini apabila diberlakukan IDP-IDL ini berpotensi pengurangan belanja pegawai sebagai dampak dari penetapan IDP-IDL tersebut,” kata dia.*

Artikel Panglima TNI Usul Percepatan Kenaikan Pangkat Perwira pertama kali tampil pada Parade.id.

Prajurit yang menempati jabatan sipil di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini dari dinas militer. Hal ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran prajurit TNI.

Prajurit yang mengajukan pengunduran diri akan menjalani proses administrasi yang seluruhnya berada di bawah kewenangan pimpinan TNI. Setelah proses pengunduran diri disetujui, maka yang bersangkutan secara resmi berstatus sebagai warga sipil dan tidak lagi memiliki keterikatan dengan tugas, kewajiban, maupun aturan yang berlaku di lingkungan militer.

Hal itu ditegaskan Panglima TNI Agus Subiyanto dengan harapan tidak ada lagi keraguan atau kesalahpahaman dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur transisi prajurit TNI ke jabatan sipil.

(Rob/parade.id)

Artikel Kementerian/Lembaga yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif pertama kali tampil pada Parade.id.

“Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit sistem,” demikian siaran pers Imparsial atas nama Direktur Ardi Manto Adiputra, Kamis (6/3/2025).

“Sebagaimana diketahui sejak menjadi ajudan presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan menteri Pertahanan—Presiden Prabowo, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas/ jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya apalagi memiliki prestasi tertentu,” sambung Ardi.

Alih-alih memiliki prestasi, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu, justru kata dia, secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu yakni terlibat langsung dalam politik praktis yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

“Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi/ merit system  tetapi cenderung berdasarkan politis,” katanya.

Sejak awal, menurut Ardi, pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekertaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang TNI, terdapat 10 jabatan yang diperbolehkan bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di luar institusi militer, yakni; kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

“Dalam konteks ini, jabatan Seskab tidak termasuk dalam 10 jabatan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pengangkatan Mayor Teddy  sebagai Seskab merupakan tindakan yang ilegal dan menerobos batasan ketentuan yang berlakku,” tegasnya.

Pengangkatanp Mayor Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Seharusnya, sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Mayor Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan.

“Namun, alih-alih mendapatkan sanksi, Mayor Tedy malah mendapatkan kenaikan pangkat. Tindakan ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil (unfair) dalam sistem promosi kepangkatan di lingkungan TNI, serta mengancam profesionalisme dan integritas institusi pertahanan negara,” kata dia.

Elit politik dan pimpinan TNI seharusnya menyadari bahwa dalam lingkungan TNI terdapat lebih banyak prajurit yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa.

Mereka yang telah berjuang demi bangsa dan negara seharusnya lebih layak untuk diapresiasi dan mendapatkan promosi kepangkatan ketimbang seseorang yang hanya karena akses politiknya bisa mendapatkan karir dan kenaikan pangkat.

“Elit politik dan pimpinan TNI juga harus sadar bahwa kebijakan kenaikan pangkat Mayor Teddy juga berpotensi melukai perasaan para prajurit di lapangan yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa bagi negara serta dapat mendemoralisasi mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi. Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI,” tekannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Imparsial mendesak Panglima TNI Agus Subiyanto untuk membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI;

Memastikan bahwa semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum; dan meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI, agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku.

6 Maret 2025 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah resmi menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025, yang mengatur dasar hukum kenaikan pangkat tersebut.

Pada surat tersebut dinyatakan bahwa Mayor (Letkol) Teddy dapat menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor menjadi Letkol terhitung sejak 25 Februari 2025.

(Rob/parade.id)

Artikel Imparsial Sebut Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol Menyakiti Perasaan Prajurit pertama kali tampil pada Parade.id.

Kolonel Inf Aswin Kartawijaya, Danrem 182/Jazira Onim di dampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 182 PD XVIII/Kasuari, Ny. Yani Aswin Kartawijaya turut mengadiri Upacara serah terima jabatan diikuti seluruh PJU lingkungan Kodam XVIII Kasuari, Danrem, Dandim, Danyon atau Dansat di seluruh wilayah se- Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pejabat lama, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyerahkan tongkat komando kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan.

Disampaikannya, dengan berakhirnya masa jabatannya, diucapkan terimakasih kepada jajaran yang selama ini membantu tugas dan kepemimpinan selama di Kodam XVIII Kasuari.

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyampaikan “Dengan berakhirnya masa jabatan saya, kami ucapkan terimakasih syukur kepada tuhan dan terimakasih kepada rekan sekalian yang telah membantu pekerjaan saya dalam melaksanakan amanah di Kodam Kasuari,” ujarnya.

Sebagai Kodam yang masih termasuk baru masih ada kekurangan, sehingga seluruh prajurit harus terus memacu diri, membangun diri dan meningkatkan kemandirian.

“Bangun kemampuan diri walau banyak hal yang tidak menyenangkan, namun harus tetap disiplin, dan meningkatkan kemampuan diri,” ucap Haryono.

Setelah menjabat selama 9 bulan 25 hari, Haryanto berharap seluruh satuan dan komando Kodam Kasuari memberikan dukungan dan dedikasi kepada pejabat baru.

Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu selaku pejabat baru mengatakan bahwa sertijab ini menjadi momen baik untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Dirinya berharap seluruh komando dan satuan memberikan dedikasi yang sama seperti yang diberikan kepada pejabat yang lama.

“Apa yang sudah di berikan pejabat lama bisa dengan tulus dan iklas membantu sama sedemikian,” katanya.

Pangdam juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada prajurit Kodam XVIII Kasuari.

“Pesan dari Presiden, dirinya salud akan prestasi yang diberikan Kodam Kasuari kepada negara,” tuturnya.

Pangdam berharap dengan konsep yang disampaikan oleh Panglima dan KSAD kiranya bisa melakukan terobosan dan inovasi.

“Buat konsep yang bisa di komunikasikan, dengan inisiatif sehingga mari satukan hati dan pikiran, kepada apa yang diinginkan pimpinan baik konsep mau program kerja,” harapnya.

Usai Apel perdana yang dipimpin Pangdam Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, dilanjutkan dengan acara pisah sambut yang diikuti seluruh Forkopimda.*

Artikel Lepas Sambut & Sertijab Pangdam XVIII/Kasuari Dihadiri Danrem 182/Jazira Onim pertama kali tampil pada Parade.id.

Harry mengatakan bahwa pembongkaran hari ini adalah tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Pembongkaran ini untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan melaut,” kata Harry.

Pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten itu terbentang 30,16 km. Pembongkaran pagar laut akan dilakukan secara bertahap, dengan target hari ini bisa membongkar pagar sepanjang 2 km.

(Rob/parade.id)

Artikel Pagar Laut Dibongkar TNI AL pertama kali tampil pada Parade.id.