Pengangkatan Tandyo sebagai KSAD ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier militer perwira tinggi lulusan Akademi Militer 1991 itu.

Sebelum menduduki jabatan tertinggi di TNI Angkatan Darat, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI. Ia memiliki pengalaman panjang di satuan tempur, komando kewilayahan, serta sejumlah posisi strategis di Kementerian Pertahanan.

Tandyo Budi Revita Dilantik Presiden Prabowo

Prosesi pelantikan Tandyo berlangsung di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI.

Pengangkatan kedua jenderal tersebut menandai perubahan pada posisi strategis di lingkungan TNI. Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI kini memimpin TNI Angkatan Darat, sedangkan Maruli beralih dari jabatan KSAD ke Wakil Panglima TNI.

Rangkaian pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Pergantian pimpinan ini menjadi perhatian karena KSAD memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi, kesiapan prajurit, pengembangan kemampuan pertahanan darat, serta pelaksanaan kebijakan TNI AD.

Profil Tandyo Budi Revita

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan Infanteri.

Karier militernya berkembang melalui berbagai penugasan, mulai dari satuan tempur hingga jabatan komando dan posisi strategis di tingkat nasional. Pengalaman tersebut membawanya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk Panglima Kodam IV/Diponegoro, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan Wakil Panglima TNI.

Selain pendidikan dasar kemiliteran, Tandyo juga menempuh pendidikan dan pengembangan profesional militer, antara lain pendidikan lanjutan di lingkungan TNI serta Lemhannas.

Latar belakang tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang mengantarkannya ke posisi KSAD.

Perjalanan Karier Tandyo Budi Revita di TNI

Sebelum menjadi KSAD, Tandyo melewati sejumlah penugasan penting sepanjang lebih dari tiga dekade pengabdiannya di militer.

Pada awal karier, ia bertugas di satuan infanteri, termasuk Yonif Linud 330/Tri Dharma. Pengalaman di satuan tersebut menjadi bagian dari perjalanan awalnya dalam lingkungan pasukan tempur TNI AD.

Tandyo kemudian dipercaya memegang jabatan komando, termasuk Komandan Brigif Linud 17/Kujang I. Setelah itu, ia menjalani penugasan di bidang operasi dan pendidikan militer, antara lain sebagai Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana, Komandan Rindam IX/Udayana, serta Komandan Resimen Taruna Akademi Militer.

Perjalanan kariernya berlanjut ke sejumlah jabatan staf dan penugasan di tingkat pusat. Ia juga memperoleh pengalaman di bidang pertahanan melalui penempatan di Kementerian Pertahanan.

Berikut sejumlah jabatan penting dalam perjalanan karier Tandyo Budi Revita:

• Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma: salah satu penugasan awal dalam perjalanan kariernya.
• Komandan Brigif Linud 17/Kujang I: mengemban tugas komando di lingkungan satuan infanteri.
• Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana: bertugas dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan operasi.
• Komandan Rindam IX/Udayana: menjalankan tugas di bidang pendidikan dan pembinaan prajurit.
• Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan: terlibat dalam pelaksanaan kebijakan bela negara.
• Direktur Kerja Sama Pertahanan Kementerian Pertahanan: menjalankan tugas di bidang kerja sama pertahanan.
• Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan: memimpin bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan.
• Panglima Kodam IV/Diponegoro: memimpin komando kewilayahan TNI AD.
• Wakil Kepala Staf Angkatan Darat: membantu KSAD dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengelolaan organisasi.
• Wakil Panglima TNI: mengemban jabatan strategis di tingkat Markas Besar TNI sebelum ditunjuk menjadi KSAD.

Rangkaian penugasan tersebut memperlihatkan pengalaman Tandyo dalam bidang operasi, pendidikan, administrasi pertahanan, dan kepemimpinan organisasi.

Dari Pangdam IV/Diponegoro hingga Wakil Panglima TNI

Salah satu fase penting dalam karier Tandyo adalah ketika ia dipercaya menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro pada 2023. Jabatan tersebut memberinya pengalaman memimpin komando kewilayahan yang memiliki tanggung jawab pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas teritorial di wilayah tanggung jawabnya.

Pada Maret 2024, Tandyo beralih menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jabatan ini menempatkannya dalam lingkaran pimpinan tertinggi TNI AD, dengan tanggung jawab membantu pelaksanaan kebijakan dan pembinaan organisasi Angkatan Darat.

Kariernya kembali meningkat ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI pada 10 Agustus 2025. Pengangkatannya juga disertai kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang empat.

Setelah lebih dari satu tahun mengemban jabatan tersebut, Tandyo kini dipercaya memimpin TNI AD sebagai KSAD. Penunjukan ini menambah pengalaman kepemimpinannya, dari tingkat satuan dan komando kewilayahan hingga struktur pimpinan tertinggi TNI.

Tantangan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD Baru

Sebagai KSAD, Tandyo menghadapi tanggung jawab besar dalam menjaga kesiapan dan profesionalisme prajurit TNI AD. Tugas tersebut mencakup pembinaan personel, peningkatan kemampuan satuan, pemeliharaan alutsista, serta penguatan organisasi untuk mendukung pertahanan negara.

Selain itu, kesinambungan program yang telah berjalan di bawah kepemimpinan sebelumnya menjadi salah satu aspek penting dalam masa transisi. Pimpinan baru perlu memastikan program pembinaan prajurit dan pengembangan kemampuan pertahanan tetap berjalan sesuai kebutuhan organisasi.

Tantangan lainnya adalah menyesuaikan prioritas TNI AD dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan pertahanan nasional. Hal itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesiapan operasional, serta pemanfaatan teknologi pertahanan.

Dengan pengalaman di satuan tempur, komando kewilayahan, Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar TNI, Tandyo memiliki rekam jejak lintas bidang yang relevan dengan tanggung jawab tersebut.

Tandyo Budi Revita dan Arah Kepemimpinan TNI AD

Penunjukan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD membuka fase baru dalam kepemimpinan TNI Angkatan Darat. Rekam jejaknya menunjukkan pengalaman di bidang operasi militer, pendidikan, kerja sama pertahanan, serta pengelolaan organisasi.

Meski demikian, efektivitas kepemimpinannya akan dinilai melalui pelaksanaan kebijakan, kesiapan satuan, profesionalisme prajurit, dan kemampuan TNI AD menjawab kebutuhan pertahanan nasional.

Pergantian dari Maruli Simanjuntak kepada Tandyo juga menjadi bagian dari penataan jabatan strategis di tubuh TNI. Ke depan, perhatian akan tertuju pada prioritas kerja yang ditetapkan Tandyo serta kesinambungan program pembinaan dan modernisasi TNI AD.

Dengan pengalaman panjang di berbagai tingkatan organisasi, Tandyo kini mengemban amanah untuk memimpin Angkatan Darat dan memastikan pelaksanaan tugas pertahanan darat berjalan sesuai kebijakan nasional. (dbs)

Artikel Tandyo Budi Revita Jadi KSAD, Gantikan Maruli Simanjuntak pertama kali tampil pada Parade.id.

Surat bernomor B-108/BKP/D-4/KS.01/10/2026 itu berstatus “penting” dan bertanggal 12 Oktober 2026. Perihalnya adalah penyampaian dokumen agenda setting dua tahun pemerintah dan orkestrasi serentak konten capaian. Surat ditujukan kepada para kepala biro hubungan masyarakat kementerian dan lembaga.

Dalam surat tersebut, BKP memohon dukungan seluruh kementerian dan lembaga untuk memublikasikan konten capaian pemerintah melalui kanal media sosial masing-masing. Publikasi dilakukan setiap hari pukul 16.00 WIB selama sembilan hari, 12-20 Oktober 2026.

Konten publikasi, menurut surat itu, sudah disiapkan BKP dan dapat diakses melalui tautan bit.ly/2TahunPemerintahan. Instansi penerima tidak perlu menyusun materi dari awal.

BKP juga melampirkan dokumen Strategi Komunikasi Agenda Setting 2 Tahun Pemerintah untuk ditindaklanjuti bersama. Dokumen itu dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelaraskan narasi dan menyukseskan amplifikasi capaian serta keberhasilan program prioritas pemerintah kepada masyarakat.

Surat ditandatangani secara elektronik oleh Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Ulta Levenia Nababan. Tanda tangan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tembusan disampaikan kepada Kepala BKP dan Wakil Kepala BKP.

Surat menyebut 2 lampiran. Lampiran pertama adalah daftar penerima surat, yang memuat 73 penerima. Daftar itu mencakup biro humas kementerian koordinator dan kementerian teknis, serta sejumlah lembaga lain, seperti:

• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Kejaksaan Agung
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Badan Gizi Nasional
• Badan Bank Tanah

Daftar itu juga memuat tim pengelola media sosial Kantor Staf Presiden dan tim komunikasi Badan Pengelola Investasi Danantara.

Surat tersebut disampaikan setelah Rapat Orkestrasi Agenda Setting Capaian 2 Tahun Pemerintahan yang digelar pada Senin, 12 Oktober 2026. BKP mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta rapat dan berharap sinergi serta koordinasi yang terbangun dapat terus diperkuat.

Menurut BKP, penguatan itu dimaksudkan agar penyampaian informasi terpadu, konsisten, dan tepat sasaran, sehingga capaian dua tahun pemerintah dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, surat mencantumkan dua narahubung dari BKP.

Periode publikasi 12-20 Oktober 2026 berakhir tepat pada peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024. BKP merupakan lembaga yang menangani komunikasi pemerintah, dengan alamat di Jalan Veteran III No. 2, Gambir, Jakarta Pusat.

Artikel Surat BKP Viral, Instansi Diminta Unggah Capaian 2 Tahun Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam amanatnya, Prabowo menyampaikan selamat ulang tahun dan terima kasih kepada seluruh prajurit atas nama pemerintah, negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga prajurit di mana pun bertugas.

“Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian Saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan Saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

TNI Lahir dari Rakyat

Prabowo menjelaskan makna tema tahun ini. Menurutnya, TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, sekaligus tentara pejuang yang sejak awal berdiri bersama rakyat.

“Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Ia meminta seluruh kekuatan TNI dipersembahkan untuk melindungi rakyat. “Jiwa dan ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat, harus di tengah-tengah rakyat,” tuturnya.

Prabowo mengingatkan prajurit agar selalu mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir saat dibutuhkan. Ia mengaku melihat langsung kehadiran prajurit saat banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung, dan kebakaran hutan. Prajurit, katanya, datang tanpa menunggu perintah.

“Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia,” tegasnya. Ia menyebut prajurit membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, dan membawa makanan serta obat-obatan ke daerah terpencil. “Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka,” ujarnya.

Semangat Rela Berkorban

Prabowo menilai kekuatan tentara tidak ditentukan oleh senjata, peralatan, atau anggaran semata. “Yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa,” katanya.

Cinta Damai, tetapi Tidak Mau Diganggu

Presiden menegaskan Indonesia adalah bangsa cinta damai yang menghormati semua negara. Namun, Indonesia tidak ingin diganggu. “Kita cinta damai, kita tidak mau mengganggu siapa pun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan, tetapi kita tidak mau diganggu,” ujarnya.

Ia menyebut pembangunan TNI bertujuan membela diri dan menjaga rakyat demi menghapus kemiskinan dan kelaparan serta menjamin masa depan generasi mendatang.

Ancaman Tak Lagi Hanya Fisik

Prabowo menyoroti dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Menurutnya, ancaman kini tidak hanya berbentuk fisik. “Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh,” katanya.

Ia juga menyebut penyelundupan sebagai ancaman. Pencurian kekayaan negara dinilainya mengancam kedaulatan, sedangkan masuknya narkotika mengancam kelangsungan hidup bangsa.

“Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu, TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun,” tegas Prabowo.

Profesional, Modern, dan Berbasis Prestasi

Prabowo meminta TNI menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif, serta menguasai teknologi. Ia menekankan sistem berbasis prestasi.

“TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sekadar senioritas, apalagi loyalitas sempit, loyalitas angkatan, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga meminta prajurit bersinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga kepala suku. Kemampuan TNI, katanya, harus mempercepat program pemerintah dan mengatasi kesulitan nyata rakyat.

Satu TNI untuk Wilayah Seluas Eropa

Presiden mengingatkan luas wilayah Indonesia yang setara Eropa, dengan ribuan pulau, laut luas, dan perbatasan panjang. “Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas Saudara berat, tapi saya yakin Saudara mampu,” kata Prabowo.

Kesejahteraan Prajurit

Pemerintah, kata Prabowo, akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, dan kehidupan keluarga. Meski begitu, ia mengingatkan agar taraf hidup TNI tidak terlalu jauh dari rakyat. “TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya,” ujarnya.

Ia juga memberi penghormatan kepada keluarga prajurit yang menanggung pengorbanan besar. Menurutnya, istri, suami, anak, dan orang tua prajurit harus siap menghadapi kemungkinan anggota keluarganya tidak kembali dari tugas.

Resmikan 204 Satuan Baru TNI

Dalam upacara tersebut, Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI. Satuan itu meliputi enam komando daerah militer (kodam), yakni:

1. Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau
2. Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur
4. Kodam XXVIII/Maluku Kiraha di Maluku Utara
5. Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah
6. Kodam XXX/Winambora di Nusa Tenggara Barat

Selain kodam, diresmikan pula satu divisi para komando, brigade infanteri marinir, brigade infanteri teritorial pembangunan, batalyon infanteri teritorial pembangunan, batalyon kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara. Satuan matra udara juga ditambah, berupa skadron udara, satuan radar, dan skadron pendidikan TNI AU. Presiden turut menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.

Pesan Penutup

Menutup amanatnya, Prabowo menegaskan beban besar yang dipikul prajurit. “Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak Saudara-saudara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ujarnya.

“Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia,” pungkasnya.

Soal Swasembada

Dalam sambutan lain seusai upacara, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian bangsa. “Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi,” katanya.

Ia mengajak masyarakat meyakini arah yang ditempuh pemerintah. “Kita berada di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci, di jalan yang diridai Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Artikel Prabowo di HUT ke-81 TNI: Prajurit Harus Dekat Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.

Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau betul sampai ada perintah Siaga 1, itu berarti terjadi sesuatu yang serius dan sudah dibicarakan lebih dulu. Tidak mungkin seorang panglima tiba-tiba bangun tidur lalu mengeluarkan perintah Siaga 1,” kata Mahfud dalam kanal YouTube Terus Terang Mahfud MD, Senin (9/3/2026).

Telegram rahasia tersebut berisi tujuh poin perintah, di antaranya menyiagakan personil dan Alutsista, serta melaksanakan patroli di objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan kantor PLN. Meski demikian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli sempat membantah keberadaan perintah tersebut.

Mahfud menjelaskan perbedaan tingkatan siaga dalam struktur militer. Siaga 3 berarti kondisi normal, Siaga 2 berarti sebagian kekuatan bersiap, dan Siaga 1 berarti seluruh kekuatan militer dalam kesiapan penuh menghadapi ancaman serius.

“Siaga 1 itu ukurannya ada sesuatu yang mengancam dan sifatnya serius, berdasar laporan intelijen dan penilaian situasi. Ada mekanismenya. Kepala Staf pun mestinya tahu,” kata Mahfud.

Ia menduga kemungkinan penetapan ini terkait dengan antisipasi gelombang demonstrasi yang disebut-sebut akan datang. Namun ia mencatat bahwa sebelumnya, menghadapi demo besar pun tidak sampai menetapkan Siaga 1. “Dulu paling siaga dua itu saja, dan ada rapatnya dulu, ada identifikasi kekuatan dan koordinasi lintas kementerian,” imbuhnya.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persis situasi di balik perintah tersebut karena sudah tidak berada dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengajak semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut sambil berharap situasi keamanan nasional tetap terkendali.

Artikel TNI Siaga 1 Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Ancaman Batalyon Teritorial

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Saat ini, 100 batalyon telah menjangkau 20 persen kabupaten di Indonesia.

“Jika mencapai target 500-700 batalyon, seluruh wilayah kabupaten akan berada di bawah kendali TNI. Ini bukan lagi demokrasi,” tegas Usman.

Kontroversi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain isu militeristik, Usman mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “pelanggaran konstitusional yang dikemas ulang.” Pasalnya, anggaran pendidikan dipangkas hingga 30 persen (sekitar Rp210 triliun dari total Rp700 triliun) demi membiayai program tersebut, yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari sektor pendidikan.

Tuntutan Penyelidikan Kerusuhan Agustus

Usman juga mendesak pengusutan tuntas keterlibatan oknum militer dalam kerusuhan Agustus 2025. Ia menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus menyasar individu, termasuk para komandan pemberi perintah, bukan hanya institusi secara umum.

Daftar Kebijakan yang Didorong untuk Dihentikan:

– Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

– Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

– Impor 105.000 unit mobil pikap India melalui Agrinas tanpa persetujuan DPR.

– Program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Di akhir paparannya, Usman mengajak elemen mahasiswa, buruh, LBH, dan KontraS untuk bersatu. “Waktunya kita melawan. Waktunya mengaktifkan kembali reformasi jilid dua,” pungkasnya.

Artikel Amnesty Internasional Indonesia Serukan Gerakan Reformasi Jilid II pertama kali tampil pada Parade.id.

YLBHI menggunakan draf Raperpres versi Januari 2026 yang beredar di kalangan masyarakat sipil. Menurut Isnur, draf ini merupakan turunan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — sebuah mandat yang justru tak kunjung rampung dibahas selama tujuh tahun sejak undang-undang itu berlaku.

Definisi “Aksi Terorisme” Dinilai Keliru dan Menyesatkan

Salah satu persoalan mendasar yang disorot Isnur adalah munculnya definisi baru “aksi terorisme” di dalam draf Raperpres yang dinilainya lepas dari konteks hukum asalnya.

“Definisi itu diambil dari Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pertahanan, yang berbicara soal ancaman militer dari luar negeri. Tapi frase besarnya dihilangkan, seolah-olah TNI bisa turun tangan menghadapi siapa saja yang dianggap pelaku teror di dalam negeri,” ujar Isnur.

Ia menegaskan bahwa akibat pengutipan yang tidak utuh tersebut, definisi di Pasal 1 ayat 2 tidak nyambung dengan pasal-pasal berikutnya, dan menciptakan kerancuan hukum yang serius. “Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menunjukkan penyusunnya tidak memahami cara merumuskan definisi dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pasal Karet Bisa Membungkam Warga

Isnur juga menyoroti sejumlah frasa multitafsir dalam draf tersebut, seperti “kegiatan operasi lainnya” dan “aksi terorisme lain yang membahayakan ideologi negara.” Menurutnya, pasal-pasal seperti ini sangat berbahaya karena membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik.

“Bayangkan, seseorang yang berpidato dengan tafsiran ideologis tertentu bisa dianggap mengancam ideologi negara. Ini kalimat yang sangat sumir,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut aksi demonstrasi Agustus 2024 sebagai “makar dan terorisme.” Namun hingga kini, tidak ada satu pun tersangka terorisme yang dijerat akibat peristiwa tersebut. “Artinya, definisi terorisme sudah pernah digunakan secara keliru oleh presiden sendiri. Kalau Raperpres ini disahkan, penyalahgunaan itu akan semakin terlegitimasi,” ujarnya.

Remiliterisasi Menguat di Berbagai Sektor

Dalam konteks yang lebih luas, Isnur menggambarkan bagaimana peran militer saat ini sudah merambah ke berbagai ranah sipil — mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, koperasi merah putih di desa-desa, hingga penanganan konflik lahan melalui Satgas PKH. Ia menilai ini sebagai gejala remiliterisasi yang nyata dan sistematis.

“Tentara direkrut, dilatih, dan dibiayai untuk menghadapi ancaman militer. Sekarang disuruh ngurusin dapur dan bertani. Ini bukan hanya tidak efisien, tapi juga menimbulkan deterrent effect yang buruk bagi pertahanan negara,” katanya.

Ia menyebut pembentukan struktur komando teritorial baru — seperti Kodam dan batalion teritorial pembangunan — yang diklaim untuk mengimbangi perkembangan Polda, sebagai logika yang tidak masuk akal. “Evaluasi besar reformasi TNI justru adalah soal peran Babinsa dan Koter. Sekarang kita malah membangunnya kembali,” kritik Isnur.

Reformasi Peradilan Militer Belum Tuntas

YLBHI juga memperingatkan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berisiko merusak sistem hukum pidana, mengingat reformasi peradilan militer hingga kini belum selesai. Tindakan anggota militer yang melanggar hukum di ranah umum masih disidangkan di pengadilan militer, bukan pengadilan umum.

“Kalau penangkapan dilakukan oleh militer dengan cara-cara yang tidak tepat — misalnya ada penyiksaan — lalu diserahkan ke kepolisian, bukti yang didapat menjadi tidak sah. Tersangkanya bisa bebas, dan tujuan penegakan hukum justru tidak tercapai,” jelas Isnur.

Solusi: Perkuat Sistem Sipil, Bukan Perluas Peran Militer

Isnur menegaskan bahwa solusi yang tepat dalam menghadapi ancaman terorisme adalah memperkuat sistem sipil, bukan memperluas peran militer. Ia menyerukan peningkatan kapasitas Densus 88, BNPT, serta kementerian terkait, disertai pendekatan sosial-ekonomi untuk mengatasi akar masalah radikalisasi.

“Banyak yang bergabung dengan ISIS bukan karena ideologi, tapi karena dijanjikan gaji puluhan juta. Itu masalah ekonomi. Penanganan terorisme yang efektif bukan lewat pendekatan militer, tapi deradikalisasi dan pemberdayaan,” ujarnya.

Apabila pelibatan TNI benar-benar dianggap perlu dalam kondisi darurat, Isnur menegaskan hal itu harus melalui keputusan politik negara yang melibatkan Presiden dan DPR — bukan sekadar koordinasi sepihak sebagaimana tertulis dalam draf saat ini.

“DPR harus menolak jika Presiden ngotot mengesahkan Raperpres ini. Dan proses penyusunannya harus melibatkan para ahli hukum yang memahami koherensi antarperaturan,” pungkasnya.

Artikel YLBHI: Draf Raperpres TNI Urus Terorisme Cacat Hukum dan Ancam Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Fondasi pertama kita mau tidak mau suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan,” tegas Prabowo di hadapan 4.011 peserta dari seluruh Indonesia.

Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Strategis Presiden menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri para kepala daerah, wakil kepala daerah, jajaran kementerian, TNI, Polri, dan Kejaksaan dari seluruh penjuru tanah air.

Program Makan Bergizi Gratis Capai 60 Juta Penerima

Presiden melaporkan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar 15 bulan. Program ini telah menciptakan 1 juta lapangan kerja melalui 22.275 dapur operasional.

“Tidak ada yang menduga kita mampu. Banyak bahkan orang-orang hebat meramalkan pasti gagal,” ujar Prabowo. Ia menyebutkan bahwa program MBG kini dipelajari oleh pihak White House dan Rockefeller Institute sebagai model investasi terbaik.

18 Proyek Hilirisasi Prioritas 2026

Pemerintah menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas tahun 2026 yang diperkirakan akan menciptakan 276.000 lapangan kerja dengan nilai investasi Rp618 triliun. Proyek ini mencakup industri aluminium, stainless steel, bioavtur, hingga pengolahan kelapa sawit.

“Kelapa sawit adalah miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa bikin solar, biosolar, avtur pesawat. Kita bisa bebas dari ketergantungan luar,” jelas Presiden.

Gerakan Indonesia ASRI

Presiden meluncurkan gerakan “Indonesia ASRI” (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk mengatasi masalah kebersihan dan estetika lingkungan. Pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy senilai US$3,5 miliar untuk mengatasi persoalan sampah.

Prabowo juga mencanangkan program “gentengisasi” untuk mengganti atap seng dengan genteng di seluruh Indonesia. “Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah, bisa ringan dan kuat,” katanya.

Capaian Lainnya

Presiden merinci sejumlah pencapaian, antara lain:

• Swasembada beras 34,7 juta ton pada 2025
• 83.237 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih berbadan hukum
• 70 juta warga mendapat cek kesehatan gratis
• 282.180 sekolah menerima interactive flat panel
• Pembentukan Danantara dengan aset Rp1.040 miliar dolar AS

Prabowo menutup taklimatnya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk seluruh rakyat tanpa memandang afiliasi politik. “Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana. Buktinya saya kalah di Sumatera Barat, tapi tetap MBG sampai ke Sumaera Barat. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati,” tegasnya.

Artikel Presiden Prabowo Tekankan Swasembada Pangan dan Energi di Rakornas 2026 pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Habiburrachman (Sajogyo institute) teformasi sudah terakhir. Tida ada lagi.

“Ke depan mungkin kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kata selamat dari korupsi,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Laporan Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?” Selasa (18/11/2025).

Kemunduran paling nyata terlihat dari normalisasi konflik kepentingan yang masif. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 75 persen dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih rangkap jabatan—melonjak drastis dari hanya 4 wakil menteri di 2023. Ini terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi telah melarang praktik tersebut melalui putusan nomor 128 tahun 2024.

“Ini kabinet tergemuk sepanjang sejarah, dan 75 persen diantaranya rangkap jabatan. Rangkap jabatan adalah bentuk paling eksplisit dari konflik kepentingan,” ungkap Yassar Aulia (ICW).

Kronisme semakin brutal terlihat di Danantara, sovereign wealth fund yang mengendalikan aset negara dan BUMN senilai Rp1.700 triliun. Seluruh 24 individu dalam struktur Danantara masuk kategori “Politically Exposed Persons”—jabatan berisiko tinggi korupsi. Tujuh diantaranya masih aktif di politik.

Transparency International Indonesia bahkan menemukan 33 persen direksi dari 38 sampel BUMN memiliki afiliasi politik. Dari 562 komisaris BUMN, 165 merupakan kader partai. “Ini mengindikasikan politik balas budi dan bagi-bagi kue untuk orang-orang dekat,” kata Yassar.

Sentralisasi kekuasaan eksekutif diwujudkan melalui “ekonomi leviathan”—sistem ekonomi komando yang menempatkan militer dan polisi di sektor sipil. Makan Bergizi Gratis (MBG) dikoordinasi tentara dan polisi, food estate dikuasai militer, Danantara penuh pejabat militer, bahkan polisi dan militer membuka rekrutmen terbuka untuk petugas pertanian.

“Anggaran pertahanan naik 166,5 persen dari 2021 ke 2026, sementara anggaran perlindungan sosial hanya naik 2,4 persen,” ungkap Bhima Yudhistira (CELIOS).

Hasilnya: pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN karena lapangan kerja diserobot relawan politik dan aparat keamanan.

Represi terhadap masyarakat sipil meningkat tajam. Lebih dari 80 warga mengalami kriminalisasi dan kekerasan dalam setahun terakhir akibat menolak proyek strategis nasional.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat peningkatan signifikan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek pertambangan dan ekstraktif.

“Di Mangujung, di Walangsungsang, warga dikriminalisasi karena menolak tambang pasir,” ungkap Meila Nurul Fajriah dari YLBHI.

Dalam momen penuh ironi, RUU KUHAP yang memperluas kewenangan polisi disahkan DPR tepat saat koalisi tengah berdiskusi tentang autoritarianisme, Rabu (18/11/2025). “Ini baru saja disahkan 30 menit yang lalu. Pas sekali KUHAP disahkan dalam waktu lima menit. Bapak-bapak di DPR ditanya setuju? Setuju semuanya,” kata Meila dengan nada miris.

Krisis ekonomi pun mengancam. Rupiah terus melemah meskipun sudah disuntik likuiditas Rp200 triliun. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya 4,9 persen, jauh dari target pemerintah 8 persen.

“Belum ada shock eksternal yang signifikan. Rupiah tertekan dan arus dana berkurang semata-mata karena salah kebijakan internal,” tegas Bhima.

Mobilitas ekonomi turun drastis akibat “climate of fear”—ketakutan berusaha karena represif dan dominasi aparat di sektor ekonomi. Yang paling simbolis dari pembalikan total agenda reformasi adalah pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Koalisi Bersihkan Indonesia mencatat tiga pola utama kemunduran: normalisasi konflik kepentingan, sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan kronisme yang semakin brutal. “Kita sedang berduka,” pungkas aktivis dalam diskusi tersebut.

Artikel Setahun Prabowo-Gibran: Reformasi Terkubur di Tengah Konflik Kepentingan dan Represi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, perwakilan PP AMMDI secara tegas menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bentuk “bukti cinta kepada TNI”. Tujuannya, mencegah TNI dan Polri melangkah lebih jauh ke dalam ruang-ruang sipil yang dapat merusak profesionalisme dan citra institusi tersebut.

“Ini perlu penataan dan pengaturan secara kelembagaan,” serunya, menyinggung adanya lebih dari 4.000 perwira militer dan polisi yang menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga.

Forum ini juga menjadi ajang kritik dan masukan untuk pemerintahan baru. “Justru Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang harus punya keberanian,” tantang sang perwakilan.

Pertanyaannya, apakah di era Prabowo justru akan terjadi kemunduran dengan kembalinya “duet ABRI” ataukah pemerintah akan menerima kritik ini sebagai masukan berharga.

Ray Rangkuti: Demokrasi dan Kultur Kekuatan Fisik

Pengamat politik Ray Rangkuti, sebagai narasumber, menyoroti akar masalahnya pada kultur masyarakat Indonesia yang terpesona pada kekuatan dan heroisme fisik, yang beririsan dengan citra militer. “Masyarakat kita itu merasa nyaman, merasa terjaga, kalau yang memimpin itu tentara,” ujarnya.

Menurut Ray, bayangan tentang “ketenteraman” ala Orde Baru telah membuat demokrasi yang deliberatif dan penuh “keributan” dialog dianggap sebagai sumber masalah. “Kita tidak tumbuh dalam kultur yang melihat demokrasi itu sebagai ajang perkhidmatan… bahwa demokrasi itu kita buat dalam konteks supaya kita bisa berdebat, bukan supaya kita bisa tenteram,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah mekanisme tanpa kekerasan untuk mengelola perbedaan. Sementara tentara, dengan ilmunya yang mengedepankan penyelesaian secara fisik, tidak seharusnya menguasai politik yang ranahnya adalah dialog.

“Kalau sipil, nanti dihitung lagi. Kalau tentara, diam semua,” sindirnya.

Ray juga mengkritik praktik perangkapan jabatan yang dinilai tidak fair. Empat ribu lebih jabatan sipil yang diduduki personel militer dan polisi aktif berarti merampas peluang dari masyarakat sipil, termasuk generasi muda.

“Ujung-ujungnya jadi konten kreator, bukan pejabat,” ujarnya. Ia mendorong judicial review terhadap undang-undang yang memperluas keterlibatan TNI di ranah sipil.

Sidratahta Mukhtar: Militer Revolusioner dan Overkapasitas Polisi

Akademisi UKI, Sidratahta Mukhtar, memberikan perspektif historis dengan menyebut TNI sebagai “militer revolusioner” yang lahir dari dirinya sendiri (self-rebuilt army), berbeda dengan militer di negara lain yang dibentuk oleh otoritas sipil. Hal ini menciptakan ketegangan historis dalam hubungan sipil-militer.

Di sisi lain, ia menyoroti overkapasitas atau kelebihan perwira tinggi di tubuh Polri. “BKKP itu ada 200 orang… sementara kebutuhan mungkin kurang dari 100,” katanya. Kelebihan ini, diduga, menjadi alasan untuk “memberdayakan” atau menempatkan personel polisi di lembaga di luar mandatnya.

“Sekarang itu terbalik… ada 4 ribuan perwira polisi disebar di instansi sipil,” paparnya. Legitimasi penempatan ini hanya mengandalkan Peraturan Kapolri, bukan undang-undang yang lebih kuat.

Edwin Partogi Pasaribu: Demokratisasi yang Setengah Hati

Wakil Ketua LPSK 2019-2024, Edwin Partogi Pasaribu, menyampaikan kritik bahwa proses reformasi dan demokratisasi pasca 1998 berjalan setengah hati dan penuh kompromi. “Banyak hal sebenarnya dari proses itu mengandung bagian kemampuan,” ujarnya, menyiratkan adanya hal-hal yang tidak tuntas.

Dia memberikan contoh kebijakan yang ambisius dan tampak dipaksakan, seperti program bantuan pangan, yang menurutnya tidak melibatkan pelaku usaha yang berpengalaman. Hal ini mencerminkan mentalitas penguasa yang merasa “paling tahu dan paling bisa”.

“Militerisme itu… adalah alat untuk memaksa demokrasi,” simpulnya, menegaskan bahwa logika militeristik yang memaksa bertentangan dengan hakikat demokrasi yang deliberatif.

FGD ini menyimpulkan bahwa ancaman militerisme terhadap demokrasi Indonesia masih nyata dan bahkan kian menguat. Ekspansi perwira TNI dan Polri ke jabatan sipil, yang didukung oleh payung hukum dan kultur masyarakat yang memuja ketertiban semu, menjadi tantangan terbesar supremasi sipil.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang berlatar belakang militer kuat, kewaspadaan dan kontrol sipil terhadap institusi bersenjata dinilai harus ditingkatkan. Langkah seperti judicial review dan pendidikan politik bagi publik menjadi salah satu rekomendasi untuk merawat nyala supremasi sipil.

Ratusan mahasiswa hadir dalam FGD. Mereka datang dari berbagai kampus, di antaranya: Universitas Bung Karno (UBK), Universitaa Islam Jakarta (UIJ), Universitas Nasional (Unas), UPN Veteran, Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam As-Syafi’iyah, Universitas Ibnu Chaldun, Unindra, Universitas Tama Jagakarsa, dan lain-lain.*

Artikel Ancaman Militerisme dan Ujian Supremasi Sipil di Era Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.