Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau betul sampai ada perintah Siaga 1, itu berarti terjadi sesuatu yang serius dan sudah dibicarakan lebih dulu. Tidak mungkin seorang panglima tiba-tiba bangun tidur lalu mengeluarkan perintah Siaga 1,” kata Mahfud dalam kanal YouTube Terus Terang Mahfud MD, Senin (9/3/2026).

Telegram rahasia tersebut berisi tujuh poin perintah, di antaranya menyiagakan personil dan Alutsista, serta melaksanakan patroli di objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan kantor PLN. Meski demikian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli sempat membantah keberadaan perintah tersebut.

Mahfud menjelaskan perbedaan tingkatan siaga dalam struktur militer. Siaga 3 berarti kondisi normal, Siaga 2 berarti sebagian kekuatan bersiap, dan Siaga 1 berarti seluruh kekuatan militer dalam kesiapan penuh menghadapi ancaman serius.

“Siaga 1 itu ukurannya ada sesuatu yang mengancam dan sifatnya serius, berdasar laporan intelijen dan penilaian situasi. Ada mekanismenya. Kepala Staf pun mestinya tahu,” kata Mahfud.

Ia menduga kemungkinan penetapan ini terkait dengan antisipasi gelombang demonstrasi yang disebut-sebut akan datang. Namun ia mencatat bahwa sebelumnya, menghadapi demo besar pun tidak sampai menetapkan Siaga 1. “Dulu paling siaga dua itu saja, dan ada rapatnya dulu, ada identifikasi kekuatan dan koordinasi lintas kementerian,” imbuhnya.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persis situasi di balik perintah tersebut karena sudah tidak berada dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengajak semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut sambil berharap situasi keamanan nasional tetap terkendali.

Artikel TNI Siaga 1 Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Ancaman Batalyon Teritorial

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Saat ini, 100 batalyon telah menjangkau 20 persen kabupaten di Indonesia.

“Jika mencapai target 500-700 batalyon, seluruh wilayah kabupaten akan berada di bawah kendali TNI. Ini bukan lagi demokrasi,” tegas Usman.

Kontroversi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain isu militeristik, Usman mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “pelanggaran konstitusional yang dikemas ulang.” Pasalnya, anggaran pendidikan dipangkas hingga 30 persen (sekitar Rp210 triliun dari total Rp700 triliun) demi membiayai program tersebut, yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari sektor pendidikan.

Tuntutan Penyelidikan Kerusuhan Agustus

Usman juga mendesak pengusutan tuntas keterlibatan oknum militer dalam kerusuhan Agustus 2025. Ia menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus menyasar individu, termasuk para komandan pemberi perintah, bukan hanya institusi secara umum.

Daftar Kebijakan yang Didorong untuk Dihentikan:

– Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

– Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.

– Impor 105.000 unit mobil pikap India melalui Agrinas tanpa persetujuan DPR.

– Program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Di akhir paparannya, Usman mengajak elemen mahasiswa, buruh, LBH, dan KontraS untuk bersatu. “Waktunya kita melawan. Waktunya mengaktifkan kembali reformasi jilid dua,” pungkasnya.

Artikel Amnesty Internasional Indonesia Serukan Gerakan Reformasi Jilid II pertama kali tampil pada Parade.id.

YLBHI menggunakan draf Raperpres versi Januari 2026 yang beredar di kalangan masyarakat sipil. Menurut Isnur, draf ini merupakan turunan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme — sebuah mandat yang justru tak kunjung rampung dibahas selama tujuh tahun sejak undang-undang itu berlaku.

Definisi “Aksi Terorisme” Dinilai Keliru dan Menyesatkan

Salah satu persoalan mendasar yang disorot Isnur adalah munculnya definisi baru “aksi terorisme” di dalam draf Raperpres yang dinilainya lepas dari konteks hukum asalnya.

“Definisi itu diambil dari Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pertahanan, yang berbicara soal ancaman militer dari luar negeri. Tapi frase besarnya dihilangkan, seolah-olah TNI bisa turun tangan menghadapi siapa saja yang dianggap pelaku teror di dalam negeri,” ujar Isnur.

Ia menegaskan bahwa akibat pengutipan yang tidak utuh tersebut, definisi di Pasal 1 ayat 2 tidak nyambung dengan pasal-pasal berikutnya, dan menciptakan kerancuan hukum yang serius. “Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menunjukkan penyusunnya tidak memahami cara merumuskan definisi dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pasal Karet Bisa Membungkam Warga

Isnur juga menyoroti sejumlah frasa multitafsir dalam draf tersebut, seperti “kegiatan operasi lainnya” dan “aksi terorisme lain yang membahayakan ideologi negara.” Menurutnya, pasal-pasal seperti ini sangat berbahaya karena membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik.

“Bayangkan, seseorang yang berpidato dengan tafsiran ideologis tertentu bisa dianggap mengancam ideologi negara. Ini kalimat yang sangat sumir,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut aksi demonstrasi Agustus 2024 sebagai “makar dan terorisme.” Namun hingga kini, tidak ada satu pun tersangka terorisme yang dijerat akibat peristiwa tersebut. “Artinya, definisi terorisme sudah pernah digunakan secara keliru oleh presiden sendiri. Kalau Raperpres ini disahkan, penyalahgunaan itu akan semakin terlegitimasi,” ujarnya.

Remiliterisasi Menguat di Berbagai Sektor

Dalam konteks yang lebih luas, Isnur menggambarkan bagaimana peran militer saat ini sudah merambah ke berbagai ranah sipil — mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, koperasi merah putih di desa-desa, hingga penanganan konflik lahan melalui Satgas PKH. Ia menilai ini sebagai gejala remiliterisasi yang nyata dan sistematis.

“Tentara direkrut, dilatih, dan dibiayai untuk menghadapi ancaman militer. Sekarang disuruh ngurusin dapur dan bertani. Ini bukan hanya tidak efisien, tapi juga menimbulkan deterrent effect yang buruk bagi pertahanan negara,” katanya.

Ia menyebut pembentukan struktur komando teritorial baru — seperti Kodam dan batalion teritorial pembangunan — yang diklaim untuk mengimbangi perkembangan Polda, sebagai logika yang tidak masuk akal. “Evaluasi besar reformasi TNI justru adalah soal peran Babinsa dan Koter. Sekarang kita malah membangunnya kembali,” kritik Isnur.

Reformasi Peradilan Militer Belum Tuntas

YLBHI juga memperingatkan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan terorisme berisiko merusak sistem hukum pidana, mengingat reformasi peradilan militer hingga kini belum selesai. Tindakan anggota militer yang melanggar hukum di ranah umum masih disidangkan di pengadilan militer, bukan pengadilan umum.

“Kalau penangkapan dilakukan oleh militer dengan cara-cara yang tidak tepat — misalnya ada penyiksaan — lalu diserahkan ke kepolisian, bukti yang didapat menjadi tidak sah. Tersangkanya bisa bebas, dan tujuan penegakan hukum justru tidak tercapai,” jelas Isnur.

Solusi: Perkuat Sistem Sipil, Bukan Perluas Peran Militer

Isnur menegaskan bahwa solusi yang tepat dalam menghadapi ancaman terorisme adalah memperkuat sistem sipil, bukan memperluas peran militer. Ia menyerukan peningkatan kapasitas Densus 88, BNPT, serta kementerian terkait, disertai pendekatan sosial-ekonomi untuk mengatasi akar masalah radikalisasi.

“Banyak yang bergabung dengan ISIS bukan karena ideologi, tapi karena dijanjikan gaji puluhan juta. Itu masalah ekonomi. Penanganan terorisme yang efektif bukan lewat pendekatan militer, tapi deradikalisasi dan pemberdayaan,” ujarnya.

Apabila pelibatan TNI benar-benar dianggap perlu dalam kondisi darurat, Isnur menegaskan hal itu harus melalui keputusan politik negara yang melibatkan Presiden dan DPR — bukan sekadar koordinasi sepihak sebagaimana tertulis dalam draf saat ini.

“DPR harus menolak jika Presiden ngotot mengesahkan Raperpres ini. Dan proses penyusunannya harus melibatkan para ahli hukum yang memahami koherensi antarperaturan,” pungkasnya.

Artikel YLBHI: Draf Raperpres TNI Urus Terorisme Cacat Hukum dan Ancam Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Fondasi pertama kita mau tidak mau suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan,” tegas Prabowo di hadapan 4.011 peserta dari seluruh Indonesia.

Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Strategis Presiden menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri para kepala daerah, wakil kepala daerah, jajaran kementerian, TNI, Polri, dan Kejaksaan dari seluruh penjuru tanah air.

Program Makan Bergizi Gratis Capai 60 Juta Penerima

Presiden melaporkan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar 15 bulan. Program ini telah menciptakan 1 juta lapangan kerja melalui 22.275 dapur operasional.

“Tidak ada yang menduga kita mampu. Banyak bahkan orang-orang hebat meramalkan pasti gagal,” ujar Prabowo. Ia menyebutkan bahwa program MBG kini dipelajari oleh pihak White House dan Rockefeller Institute sebagai model investasi terbaik.

18 Proyek Hilirisasi Prioritas 2026

Pemerintah menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas tahun 2026 yang diperkirakan akan menciptakan 276.000 lapangan kerja dengan nilai investasi Rp618 triliun. Proyek ini mencakup industri aluminium, stainless steel, bioavtur, hingga pengolahan kelapa sawit.

“Kelapa sawit adalah miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa bikin solar, biosolar, avtur pesawat. Kita bisa bebas dari ketergantungan luar,” jelas Presiden.

Gerakan Indonesia ASRI

Presiden meluncurkan gerakan “Indonesia ASRI” (Aman, Sehat, Resik, Indah) untuk mengatasi masalah kebersihan dan estetika lingkungan. Pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy senilai US$3,5 miliar untuk mengatasi persoalan sampah.

Prabowo juga mencanangkan program “gentengisasi” untuk mengganti atap seng dengan genteng di seluruh Indonesia. “Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah, bisa ringan dan kuat,” katanya.

Capaian Lainnya

Presiden merinci sejumlah pencapaian, antara lain:

• Swasembada beras 34,7 juta ton pada 2025
• 83.237 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih berbadan hukum
• 70 juta warga mendapat cek kesehatan gratis
• 282.180 sekolah menerima interactive flat panel
• Pembentukan Danantara dengan aset Rp1.040 miliar dolar AS

Prabowo menutup taklimatnya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk seluruh rakyat tanpa memandang afiliasi politik. “Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana. Buktinya saya kalah di Sumatera Barat, tapi tetap MBG sampai ke Sumaera Barat. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati,” tegasnya.

Artikel Presiden Prabowo Tekankan Swasembada Pangan dan Energi di Rakornas 2026 pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Habiburrachman (Sajogyo institute) teformasi sudah terakhir. Tida ada lagi.

“Ke depan mungkin kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kata selamat dari korupsi,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Laporan Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?” Selasa (18/11/2025).

Kemunduran paling nyata terlihat dari normalisasi konflik kepentingan yang masif. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 75 persen dari 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih rangkap jabatan—melonjak drastis dari hanya 4 wakil menteri di 2023. Ini terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi telah melarang praktik tersebut melalui putusan nomor 128 tahun 2024.

“Ini kabinet tergemuk sepanjang sejarah, dan 75 persen diantaranya rangkap jabatan. Rangkap jabatan adalah bentuk paling eksplisit dari konflik kepentingan,” ungkap Yassar Aulia (ICW).

Kronisme semakin brutal terlihat di Danantara, sovereign wealth fund yang mengendalikan aset negara dan BUMN senilai Rp1.700 triliun. Seluruh 24 individu dalam struktur Danantara masuk kategori “Politically Exposed Persons”—jabatan berisiko tinggi korupsi. Tujuh diantaranya masih aktif di politik.

Transparency International Indonesia bahkan menemukan 33 persen direksi dari 38 sampel BUMN memiliki afiliasi politik. Dari 562 komisaris BUMN, 165 merupakan kader partai. “Ini mengindikasikan politik balas budi dan bagi-bagi kue untuk orang-orang dekat,” kata Yassar.

Sentralisasi kekuasaan eksekutif diwujudkan melalui “ekonomi leviathan”—sistem ekonomi komando yang menempatkan militer dan polisi di sektor sipil. Makan Bergizi Gratis (MBG) dikoordinasi tentara dan polisi, food estate dikuasai militer, Danantara penuh pejabat militer, bahkan polisi dan militer membuka rekrutmen terbuka untuk petugas pertanian.

“Anggaran pertahanan naik 166,5 persen dari 2021 ke 2026, sementara anggaran perlindungan sosial hanya naik 2,4 persen,” ungkap Bhima Yudhistira (CELIOS).

Hasilnya: pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN karena lapangan kerja diserobot relawan politik dan aparat keamanan.

Represi terhadap masyarakat sipil meningkat tajam. Lebih dari 80 warga mengalami kriminalisasi dan kekerasan dalam setahun terakhir akibat menolak proyek strategis nasional.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat peningkatan signifikan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek pertambangan dan ekstraktif.

“Di Mangujung, di Walangsungsang, warga dikriminalisasi karena menolak tambang pasir,” ungkap Meila Nurul Fajriah dari YLBHI.

Dalam momen penuh ironi, RUU KUHAP yang memperluas kewenangan polisi disahkan DPR tepat saat koalisi tengah berdiskusi tentang autoritarianisme, Rabu (18/11/2025). “Ini baru saja disahkan 30 menit yang lalu. Pas sekali KUHAP disahkan dalam waktu lima menit. Bapak-bapak di DPR ditanya setuju? Setuju semuanya,” kata Meila dengan nada miris.

Krisis ekonomi pun mengancam. Rupiah terus melemah meskipun sudah disuntik likuiditas Rp200 triliun. Berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya 4,9 persen, jauh dari target pemerintah 8 persen.

“Belum ada shock eksternal yang signifikan. Rupiah tertekan dan arus dana berkurang semata-mata karena salah kebijakan internal,” tegas Bhima.

Mobilitas ekonomi turun drastis akibat “climate of fear”—ketakutan berusaha karena represif dan dominasi aparat di sektor ekonomi. Yang paling simbolis dari pembalikan total agenda reformasi adalah pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Koalisi Bersihkan Indonesia mencatat tiga pola utama kemunduran: normalisasi konflik kepentingan, sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan kronisme yang semakin brutal. “Kita sedang berduka,” pungkas aktivis dalam diskusi tersebut.

Artikel Setahun Prabowo-Gibran: Reformasi Terkubur di Tengah Konflik Kepentingan dan Represi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, perwakilan PP AMMDI secara tegas menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bentuk “bukti cinta kepada TNI”. Tujuannya, mencegah TNI dan Polri melangkah lebih jauh ke dalam ruang-ruang sipil yang dapat merusak profesionalisme dan citra institusi tersebut.

“Ini perlu penataan dan pengaturan secara kelembagaan,” serunya, menyinggung adanya lebih dari 4.000 perwira militer dan polisi yang menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga.

Forum ini juga menjadi ajang kritik dan masukan untuk pemerintahan baru. “Justru Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang harus punya keberanian,” tantang sang perwakilan.

Pertanyaannya, apakah di era Prabowo justru akan terjadi kemunduran dengan kembalinya “duet ABRI” ataukah pemerintah akan menerima kritik ini sebagai masukan berharga.

Ray Rangkuti: Demokrasi dan Kultur Kekuatan Fisik

Pengamat politik Ray Rangkuti, sebagai narasumber, menyoroti akar masalahnya pada kultur masyarakat Indonesia yang terpesona pada kekuatan dan heroisme fisik, yang beririsan dengan citra militer. “Masyarakat kita itu merasa nyaman, merasa terjaga, kalau yang memimpin itu tentara,” ujarnya.

Menurut Ray, bayangan tentang “ketenteraman” ala Orde Baru telah membuat demokrasi yang deliberatif dan penuh “keributan” dialog dianggap sebagai sumber masalah. “Kita tidak tumbuh dalam kultur yang melihat demokrasi itu sebagai ajang perkhidmatan… bahwa demokrasi itu kita buat dalam konteks supaya kita bisa berdebat, bukan supaya kita bisa tenteram,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah mekanisme tanpa kekerasan untuk mengelola perbedaan. Sementara tentara, dengan ilmunya yang mengedepankan penyelesaian secara fisik, tidak seharusnya menguasai politik yang ranahnya adalah dialog.

“Kalau sipil, nanti dihitung lagi. Kalau tentara, diam semua,” sindirnya.

Ray juga mengkritik praktik perangkapan jabatan yang dinilai tidak fair. Empat ribu lebih jabatan sipil yang diduduki personel militer dan polisi aktif berarti merampas peluang dari masyarakat sipil, termasuk generasi muda.

“Ujung-ujungnya jadi konten kreator, bukan pejabat,” ujarnya. Ia mendorong judicial review terhadap undang-undang yang memperluas keterlibatan TNI di ranah sipil.

Sidratahta Mukhtar: Militer Revolusioner dan Overkapasitas Polisi

Akademisi UKI, Sidratahta Mukhtar, memberikan perspektif historis dengan menyebut TNI sebagai “militer revolusioner” yang lahir dari dirinya sendiri (self-rebuilt army), berbeda dengan militer di negara lain yang dibentuk oleh otoritas sipil. Hal ini menciptakan ketegangan historis dalam hubungan sipil-militer.

Di sisi lain, ia menyoroti overkapasitas atau kelebihan perwira tinggi di tubuh Polri. “BKKP itu ada 200 orang… sementara kebutuhan mungkin kurang dari 100,” katanya. Kelebihan ini, diduga, menjadi alasan untuk “memberdayakan” atau menempatkan personel polisi di lembaga di luar mandatnya.

“Sekarang itu terbalik… ada 4 ribuan perwira polisi disebar di instansi sipil,” paparnya. Legitimasi penempatan ini hanya mengandalkan Peraturan Kapolri, bukan undang-undang yang lebih kuat.

Edwin Partogi Pasaribu: Demokratisasi yang Setengah Hati

Wakil Ketua LPSK 2019-2024, Edwin Partogi Pasaribu, menyampaikan kritik bahwa proses reformasi dan demokratisasi pasca 1998 berjalan setengah hati dan penuh kompromi. “Banyak hal sebenarnya dari proses itu mengandung bagian kemampuan,” ujarnya, menyiratkan adanya hal-hal yang tidak tuntas.

Dia memberikan contoh kebijakan yang ambisius dan tampak dipaksakan, seperti program bantuan pangan, yang menurutnya tidak melibatkan pelaku usaha yang berpengalaman. Hal ini mencerminkan mentalitas penguasa yang merasa “paling tahu dan paling bisa”.

“Militerisme itu… adalah alat untuk memaksa demokrasi,” simpulnya, menegaskan bahwa logika militeristik yang memaksa bertentangan dengan hakikat demokrasi yang deliberatif.

FGD ini menyimpulkan bahwa ancaman militerisme terhadap demokrasi Indonesia masih nyata dan bahkan kian menguat. Ekspansi perwira TNI dan Polri ke jabatan sipil, yang didukung oleh payung hukum dan kultur masyarakat yang memuja ketertiban semu, menjadi tantangan terbesar supremasi sipil.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang berlatar belakang militer kuat, kewaspadaan dan kontrol sipil terhadap institusi bersenjata dinilai harus ditingkatkan. Langkah seperti judicial review dan pendidikan politik bagi publik menjadi salah satu rekomendasi untuk merawat nyala supremasi sipil.

Ratusan mahasiswa hadir dalam FGD. Mereka datang dari berbagai kampus, di antaranya: Universitas Bung Karno (UBK), Universitaa Islam Jakarta (UIJ), Universitas Nasional (Unas), UPN Veteran, Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam As-Syafi’iyah, Universitas Ibnu Chaldun, Unindra, Universitas Tama Jagakarsa, dan lain-lain.*

Artikel Ancaman Militerisme dan Ujian Supremasi Sipil di Era Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita,” tegas Prabowo dalam pidatonya pada upacara HUT ke-80 TNI di Markas Besar TNI, Ahad (5/10/2025).

TNI Harus Siap Korbankan Segalanya

Presiden yang juga mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini mengingatkan bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa kompromi.

“TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan seluruh jajaran pimpinan TNI.

Prabowo menekankan bahwa TNI tidak boleh ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat di atas segala kepentingan lainnya, terutama saat kondisi kritis.

Kekayaan Alam RI Masih Diburu Kekuatan Asing

Dalam pidatonya, Prabowo tidak menutup-nutupi fakta bahwa Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah masih menjadi incaran kekuatan asing, sebagaimana yang terjadi ratusan tahun silam.

“Tidak perlu lagi kita tutup-tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar. Ratusan tahun Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka datang ke sini untuk mengambil kekayaan kita,” ungkap Prabowo.

Yang lebih mengkhawatirkan, menurut Presiden, hingga detik ini masih banyak kekayaan Indonesia yang dicuri, diselundupkan, dan diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab.

“Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

TNI Diminta Tanggap dan Bantu Jaga Kekayaan Negara

Menghadapi situasi tersebut, Prabowo meminta TNI untuk melakukan introspeksi diri dan lebih tanggap dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

“TNI harus introspeksi diri dengan semua organisasi yang kita miliki. TNI harus tanggap. TNI harus bantu penegak hukum. TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita,” tegas Prabowo.

Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus diselamatkan, dihemat, dan dikelola dengan baik untuk menghilangkan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, modern, adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan.

Kejar Teknologi AI dan Cyber untuk Hadapi Ancaman Modern

Mengantisipasi ancaman modern yang semakin canggih, Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf untuk terus mengkaji perkembangan teknologi dan sains terkini.

“Ikuti perkembangan teknologi cyber, teknologi kecerdasan buatan—sekarang ini artificial intelligence—ikuti, jangan ketinggalan,” perintah Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa TNI tidak boleh ketinggalan dan lengah dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. “TNI tidak boleh berhenti berlatih, jangan berhenti belajar,” tambahnya.

Kepemimpinan Berbasis Prestasi, Bukan Senioritas

Untuk menghadapi tantangan global yang kompleks, Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang berkualitas di jajaran TNI. Ia bahkan memberikan kewenangan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf untuk tidak terlalu memperhitungkan senioritas dalam seleksi kepemimpinan.

“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan untuk tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting: prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan tidak ada tempat untuk pemimpin yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak mengerti tugasnya. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” tegasnya.

TNI: Anak Kandung Rakyat Indonesia

Mengingatkan kembali sejarah perjuangan TNI, Prabowo menyebut bahwa TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia yang lahir dari rakyat, timbul dan tenggelam bersama rakyat, serta selalu mengabdi kepada bangsa.

“TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Di akhir pidatonya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak para prajurit yang dengan tabah dan setia mendukung para prajurit yang bertugas di tempat-tempat berbahaya.

Upacara HUT ke-80 TNI tersebut dihadiri oleh sejumlah mantan wakil presiden seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin, pimpinan lembaga tinggi negara, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, serta duta besar dan atase pertahanan negara sahabat.*

Artikel Prabowo: TNI adalah Benteng Terakhir NKRI di Tengah Ketidakpastian Global pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketentuan UUD ini juga diperkuat dengan koreksi atas peran masa lalu TNI, yakni Dwifungsi ABRI, yang meletakkan TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan sosial dan politik. Konsideran TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa praktik Dwifungsi ABRI sebagai hal keliru. Ini disebutkan dengan jelas, “bahwa peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia … yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.” Itulah salah satu amanat dari Reformasi 1998 yang mengubah negara Indonesia dari negara otoriter menjadi negara demokrasi.

Hal ini kemudian diperkuat dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini mengatur dengan cermat tentang pelarangan anggota-anggota TNI untuk terlibat dalam urusan sipil, pemerintahan, dan juga bisnis. Itulah usaha untuk meletakkan peran TNI dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Namun, pada usia TNI ke 80 tahun dan 27 tahun Reformasi, mandat demokratisasi tersebut dikhianati. Selama 10 tahun terakhir, YLBHI melihat telah adanya upaya melibatkan kembali TNI masuk lebih dalam ke ranah politik dan bisnis.

Kini, keterlibatan TNI semakin meluas dan terang-terangan. Fenomena ini terjadi sejak Prabowo Subianto menjadi presiden. Langkah untuk melakukan revisi kilat  UU TNI dengan memperluas kewenangan TNI dalam wilayah-wilayah yang diatur dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), misalnya, telah memungkinkan para anggota TNI untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah sipil secara lebih mendalam.

Tidak itu saja. Saat ini TNI, khususnya TNI-Angkatan Darat, telah memperluas organisasinya tanpa melakukan konsultasi apapun kepada publik dan DPR-RI. Penambahan Kodam dan unit-unit teritorial bawahannya seperti Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa, tidak saja akan menambah beban fiskal negara ke depan namun juga akan memiliki implikasi bagi hubungan sipil militer.

TNI-Angkatan Darat juga akan menambah jumlah kesatuan-kesatuan teritorialnya dalam skala yang sangat masif. Seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) pada 2025, dan rencana pembentukan selanjutnya hingga mencapai jumlah kabupaten/kota di Indonesia pada 2029. Selain itu, TNI-Angkatan Darat juga akan membuat Kompi-kompi Produksi di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim). Batalyon dan Kompi ini akan memiliki unit-unit pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.

Di masa depan, rencana TNI-AD untuk menempatkan satu Batalyon Teritorial Pembangunan  dan dua Batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di tingkat Kodim juga akan mengubah peta kekuatan di daerah. Tentu pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh secara signifikan pada hubungan sipil-militer di daerah.

Selain itu, pelibatan TNI secara besar-besaran dalam implementasi program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah menyeret TNI secara lebih jauh ke dalam soal-soal politik, pemerintahan, dan bisnis. TNI telah dengan sadar sedang menjalankan “multi-fungsi” seperti yang pernah dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.    

YLBHI memandang bahwa penambahan jumlah organisasi ini dan perluasan fungsi TNI ini telah menjauh dari cita-cita UUD NRI 1945, yang mengamanatkan TNI untuk menjadi alat negara yang berkonsentrasi pada bidang pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

Argumen yang sering didengungkan oleh pihak pemerintah dan TNI adalah bahwa TNI bertanggungjawab dalam soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya alam. Sekuritisasi dari ketiga hal ini menjadi pintu masuk TNI ke ranah-ranah sipil dan membuka pintu bisnis untuk para anggota TNI.

Harus dikoreksi bahwa keterlibatan TNI dalam soal-soal pertanian dan peran TNI dalam program-program seperti food estate, Brigade Pangan, pembelian gabah dan beras dari petani, serta melakukan pengawasan-pengawasan terhadap distribusi sarana produksi pertanian serta produksi pertanian, telah melenceng jauh dari fungsi pertahanan yang seharusnya diemban TNI.

Sekuritisasi pangan tidak berarti TNI harus melakukan produksi pangan itu sendiri. Keterlibatan TNI dalam soal pangan bisa jadi akan merusak ekonomi pangan yang pelakunya kebanyakan adalah para petani-petani tuna kisma, para pedagang kecil, dan produsen-produsen rumah tangga. Akankah rakyat kecil ini akan bersaing dengan skala ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Batalyon Teritorial Pembangunan atau Kompi Produksi dari Kodim-kodim? Bilamana ada konflik sumber daya pertanian seperti air, pupuk, atau sarana produksi lainnya, siapakah yang harus diutamakan?

YLBHI mencatat dua poin penting dari keterlibatan TNI dalam ranah sipil – khususnya pemerintahan dan bisnis.

Pertama, perluasan organisasi TNI yang tidak melulu untuk soal-soal pertahanan. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di wilayah kabupaten/kota, dengan asumsi 700 personil per  BTP, akan menambah jumlah personil TNI-AD sekitar 360 ribu personil hingga 2029.

Pembentukan Kompi Produksi di setiap Kodim akan menambah personil Kodim 3,5 kali lipat dari yang ada sekarang dari sekitar 76 ditambah 270/kompi menjadi 346 orang. Jika pembentukan ini dilakukan di semua Kodim yang ada sekarang (366) maka akan terjadi pertambahan personil sebesar 126 ribu.

Jika Komponen Cadangan (Komcad( juga juga ditambahkan dibawah komando Kodim, maka setiap Kodim akan membawahi 1,400 personil Komcad. Bahkan dalam asumsi sekarang, dimana ada 366 Kodim, maka akan ada 512 ribu personel Komcad.

Jumlah personil Ini belum termasuk dari 22 Kodam yang akan dibangun hingga 2029. Pertambahan jumlah pasukan yang masif ini dilakukan justru bukan lewat strategi militer dan pertahanan melainkan dengan sekuritisasi hal-hal non militer seperti pangan, energi, dan sumber daya alam.

Kedua adalah pemanfaatan TNI untuk implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. TNI dilibatkan dalam banyak program seperti:

Makan Bergizi Gratis (MBG): Pada awal program ini, TNI menyiapkan 351 Kodim, 14 Lantamal, and 41 Lanud untuk program ini. Hingga saat ini, TNI telah mengoperasikan 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sedang mempersiapkan pengoperasian 339 SPPG. Ini belum terhitung jumlah SPPG yang berdiri di atas tanah milik TNI, yang kemudian disewa oleh pengelola SPPG non-TNI.

Keterlibatan Babinsa untuk pembelian gabah untuk Bulog: Pada awal tahun 2025 ini, pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah sebesar Rp 6,500/kg. Bulog, yang direkturnya adalah seorang militer aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (sekarang digantikan oleh Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani) mengganding Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk membeli gabah dari petani.

Babinsa berperan aktif untuk mengawasi agar harga HPP ditaati tidak dalam pembelian Bulog namun juga oleh penggilingan padi swasta. Sekalipun HPP pemerintah memberikan kestabilan harga untuk petani, keterlibatan Babinsa dalam hal ini tidak bisa dibenarkan karena memasukkan unsur militer ke dalam sistem ekonomi beras.

Food Estate: TNI terlibat aktif dalam program food estate ini. Keterlibatan TNI ini dijustifikasi oleh Kementerian Pertahanan sebagai leading sector dalam program food estate untuk mendukung aspek strategis dan pengamanan ketahanan pangan nasional, terutama cadangan strategis dan pembangunan di wilayah perbatasan. Ini dilakukan lewat pengerahan prajurit-prajurit TNI dalam pembukaan lahan khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Pelibatan militer ini, karena alasan sekuritisasi pangan, membuat TNI tidak saja semakin menjauh dari fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Namun juga melibatkan lembaga ini ke dalam konflik-konflik agraria dengan masyarakat adat setempat. Ini membuat para prajurit TNI terlibat dalam pelanggaran HAM karena harus mengamankan kepentingan-kepentingan non militer.

Satgas Swasembada Pangan: Satgas ini merupakan Satgas BKO (Bawah Komando Operasi) para perwira dan prajurit TNI pada Kementerian Pertanian. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan terhadap beberapa program antara lain optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Keterlibatan militer ini bisa dilihat dalam program-program food estate  di berbagai daerah. Komandan Satgas ini adalah Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara di daerah-daerah dijabat oleh komandan-komandan Kodim setempat.

Brigade Pangan: Program ini melibatkan para petani muda (milenial) yang akan mengelola area pertanian dengan luasan sekitar 200 ha. Ada sekitar 15 petani milenial mengelola lahan ini. Sarana produksi awal diberikan oleh pemerintah. Para petani ini harus mengembalikan modal awal. Namun dari perhitungan, para petani ini berpotensi berpendapatan sebesar Rp. 10 juta/bulan. Babinsa dan prajurit-prajurit  TNI lainnya berperan sebagai “motivator” untuk kelompok tani ini. Brigade Pangan berada dalam “supervisi” Satgas Swasembada Pangan.

Koperasi Merah Putih: Keterlibatan TNI juga sangat jelas tampak pada Koperasi Merah Putih. Dalam banyak pengamatan kami, Babinsa biasanya hadir pada saat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang mengawali pembentukan koperasi. Walaupun tidak diperlihatkan, patronase Babinsa sangat kelihatan dalam pemilihan pengurus koperasi.

Selain itu, Babinsa juga sangat berperan mengawasi unit-unit usaha koperasi. Karena Babinsa terlibat dalam produksi pertanian seperti ketersediaan pasokan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, obat-obatan) dan pembelian gabah maka bisa dipastikan pengaruh Babinsa pada koperasi juga.

Selain itu, TNI juga terlibat langsung dalam salah satu unit bisnis Koperasi Merah Putih. TNI akan menjadi penyuplai obat untuk apotek-apotek dan klinik-klinik desa yang akan dibentuk sebagai unit usaha Koperasi.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan: Pada Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5/2025 tentang penertiban kawasan hutan. Peraturan itu memberikan dasar kepada pemerintah untuk menyita semua kegiatan ekonomi yang menurut tata ruang pemerintah berada di dalam kawasan hutan – termasuk perkebunan, pertambangan, dan semua kegiatan ekonomi lainnya.

Perpres tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kementerian Kehutanan membuat Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding dengan TNI dalam pembentukan Satgas ini. Sekalipun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjadi ketua Satgas ini, dan ada pelibatan Kepolisian RI di dalamnya, tulang punggung Satgas ini adalah TNI. Personil TNI yang di BKO ke Satgas ini dipimpin oleh Kasum TNI.

Satgas ini telah melakukan penyitaan perkebunan dan wilayah pertambangan di kawasan hutan sebesar 3,3 juta hektar. Sekitar 700 ribu hektar diantaranya adalah perkebunan sawit milik perusahan-perusahan besar.

Alih-alih menghutankan kembali kawasan hutan ini, Satgas PKH menyerahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN yang baru dibentuk pada Februari 2025. Kejaksaan Agung “menitipkan” pengelolaan perkebunan-perkebunan sawit yang telah disita Satgas PKH kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Satgas PKH bergerak sangat cepat melakukan penyitaan-penyitaan. Tidak semua perkebunan sawit yang disita adalah milik perusahan-perusahan besar seperti Wilmar atau Duta Palma. Namun banyak dari perkebunan ini adalah milik rakyat biasa.

PT Agrinas Palma Nusantara: Perusahan BUMN ini ada awalnya adalah sebuah perusahan PT Indra Karya (Persero) sebuah BUMN kecil. Pada Februari 2025, PT Indra Karya diubah menjadi PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahan ini mengelola kebun-kebun sawit yang disita oleh Satgas PKH.

Perusahan BUMN ini awalnya adalah PT Agro Industri Nasional, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemenhan. Ia dibentuk saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. PT Agrinas mendukung ketahanan pangan, energi, dan air melalui sektor pertanian, perikanan, bioenergi, dan teknologi pangan. Salah satu proyeknya adalah food estate di Kalimantan Tengah yang gagal dan hingga saat ini tidak diketahui kelanjutannya.

PT Agrinas Palma Nusantara dikelola oleh para purnawirawan militer. Direktur utamanya adalah Letjen Pur. Agus Sutomo, mantan Danjen Kopassus. Letjen Pur. R. Wisnoe Prasetja Boedi, sebagai Presiden Komisaris. Mayjen Pur. Meris Wiryadi sebagai Komisaris. Mayjen Pur. Cucu Sumantri, mantan Pangdam I/Bukit Barisan, menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP). Dan Mayjen Pur. Irwinsyah sebagai Kepala Biro Regional Riau.

Berbagai Satgas dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU): Pelibatan TNI di berbagai ruang sipil juga terjadi lewat berbagai MOU yang ditandatangani dengan instansi-instansi sipil dari level kabinet hingga ke pemerintah daerah. Dalam catatan kami paling tidak ada 36 MOU antara TNI yang sudah ditandatangani oleh kementerian atau badan setara kementerian dengan TNI. Beberapa diantara adalah dengan Badan Gizi Nasional, Komdigi, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ATR/BPN, dan lain-lain.

MOU antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberi nama “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.” Ia mencakup bidang yang sangat luas seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. MOU ini memberikan kesempatan kepada gubernur Jawa Barat untuk menyerahkan hal-hal yang seharusnya mampu dikerjakannya kepada militer. Seperti pendidikan kepada anak-anak yang dianggap nakal di barak-barak militer.

Kontrol berlebih tersebut adalah konsekuensi dari besarnya kekuasaan faksi militer di lingkaran eksekutif. Setidaknya terdapat 11 politisi dengan latar belakang militer menduduki posisi menteri dan wakil menteri dalam jajaran kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menko Polkam Damari Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamenko Polkam Lodewijk Fiederich Paulus, Wamen Setneg Bambang Eko Suharyanto, Wamenhan Donny Ermawan, Wamen KKP Didit Herdiawan, dan Wamen ATR-BPN Ossy Dermawan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini masalah serius, jika kita bandingkan dengan masa-masa pasca Reformasi, setidaknya hingga kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, posisi menteri pertahanan pun tak diisi oleh orang dengan latar belakang militer.

Siapnya militer mengambil alih ruang-ruang sipil ini tidak terlepas dari masih bercokolnya komando teritorial. Sebuah struktur khas militer Indonesia yang di zaman Orde Baru digunakan dengan optimal untuk menjalankan praktek dwifungsi. Kini struktur komando teritorial itu malah diperkuat dengan dibuatnya Kodam baru yang akan ada di setiap provinsi. Pada Agustus 2025, 6 Kodam baru telah diresmikan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah berbalik arah dari cita-cita reformasi yang memandatkan dihapuskannya negara di dalam negara, dirombaknya struktur militer untuk tidak mengikuti struktur pemerintahan sipil.

Dari semua fakta-fakta, YLBHI berkesimpulan bahwa TNI sudah menjauh dari perannya sebagai alat negara untuk menjaga pertahanan dan  kedaulatan negara. TNI sudah memasuki era “multi-fungsi” yang mungkin akan lebih berkuasa daripada saat ber-dwi fungsi. Perluasan organisasi dan penambahan batalyon serta perubahan orientasi dari tempur ke pertanian sangat mengkhawatirkan. TNI bisa lupa dengan tugas-tugas kemiliterannya dan tenggelam dalam urusan-urusan sipil yang tidak ada urusannya dengan pertahanan. Sekuritisasi pangan, energi, dan sumber daya alam tidak harus dilakukan dengan militerisasi sektor-sektor tersebut.

Semua proses tersebut berlangsung secara diam-diam. Tidak ada diskusi publik maupun keputusan politik negara yang demokratis  tentang postur pertahanan negara – yang memperluas organisasi militer dalam skala massif. Tidak ada keterbukaan akan arah pertahanan Republik Indonesia. Bahkan anggota-anggota DPR tampaknya tidak berani mempertanyakan semua perkembangan ini sekali pun tahu bahwa resikonya akan sangat sigifikan terhadap demokrasi Indonesia.

Sementara itu, di tengah derasnya upaya Presiden Prabowo memperluas secara ilegal  kewenangan militer,  permasalahan ketidakadilan  pengaturan dan diskriminasi penegakan hukum di lingkungan  peradilan militer yang selama ini menjadi ruang impunitas bagi para prajurit militer yang melanggar hukum dan HAM masih terus dipertahankan status quo nya. Hal ini tentu akan membahayakan di masa depan, jika ditemukan praktik pelanggaran hukum, korupsi atau kejahatan oleh militer akan sulit dituntut pertanggungjawaban.

Berkenaan dengan situasi di atas, YLBHI mendesak kepada:

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya untuk secara terbuka memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang perkembangan organisasi TNI seperti penambahan 22 Kodam, pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), pembentukan Kompi-kompi Produksi, pembentukan Kodim di setiap kabupaten/kota, pembentukan 2 batalyon Komcad di setiap Kodim. Semua ini akan memiliki implikasi yang sangat serius terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia. Selain itu, semua ini akan berimbas pada kesehatan keuangan negara.

Presiden Prabowo Subianto dan anggota-anggota kabinetnya serta semua organ-organ pemerintahan sipil lainnya supaya meninjau kembali semua MoU atau Nota Kesepahaman antara lembaga-lembaga mereka dengan TNI. Dengan menarik TNI ke ranah sipil, para politisi sipil sesungguhnya melemahkan demokrasi yang telah memilih mereka menjadi pemimpin. Juga telah merusak profesionalisme para prajurit TNI.

Presiden Prabowo harus menghentikan keterlibatan TNI dalam urusan pangan, urusan Makan Bergizi Gratis, serta urusan Koperasi Merah Putih. Semua keterlibatan TNI ini, yang tidak ada dalam wilayah keahliannya, hanya akan merusak lembaga-lembaga sipil tersebut. Terlebih lagi akan merusak profesionalisme para prajurit dan perwira TNI.

Kami meminta kepada DPR RI, DPD maupun DPRD untuk melakukan pengawasan dan mempertanyakan pelibatan TNI secara besar-besaran di ranah-ranah sipil ini. Pelibatan TNI di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun mengesampingkan birokrasi lokal, sekolah, guru, dan orang tua murid, tidak saja salah kaprah namun juga tidak demokratis. Program dengan biaya yang sangat besar ini tidak akan jalan dengan sentralisasi kekuasaan dan pengerahan kekuatan militer.

Kepada elemen masyarakat sipil untuk terus mengingatkan pemerintah dengan melakukan pengawasan maupun  upaya advokasi yang diperlukan untuk menghentikan  upaya ilegal pemerintah untuk mengembalikan praktik dwifungsi ABRI yang mengkhianati mandat reformasi;

Presiden dan DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan imparsial  di lingkungan  peradilan militer yang selama ini menjadi ruang impunitas bagi para prajurit militer yang melanggar hukum dan HAM juga praktik KKN;

Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pembangunan Kodam baru serta bubarkan komando teritorial yang tidak sesuai dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Jakarta, 4 Oktober 2025

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Artikel YLBHI: Multifungsi TNI Pengkhianatan Mandat Reformasi dan Pengingkaran Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tahun 2006, saya adalah ketua Tim Supervisi transformasi Bisnis TNI sbg pelaksanaan UU No 34 thn 2004 ttg TNI dan berhasil kami diselesaikan utk bebaskan TNI dari kegiatan Bisnis krn dilarang UU,” kata dia, kemarin.

“Jadi sikap saya saat ini adalah glorifikasi revisi UU TNI yg sebenarnya substansinya hampir tidak ada perbedaan dg UU sebelumnya tapi digiring menjadi gerakan ‘Turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke Barak’ untuk menggusur tuntutan rakyat berupa ‘Adili Jokowi dan Lawan Oligarki’,” sambung Didu.

UU TNI yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR masih terus mengalami penolakan. Penolakan datang dari berbagai elemen dan atau kelompok seperti dari pegiat demokrasi dan mahasiswa.

(Rob/parade.id)

Artikel Hampir Tidak Ada Perbedaan Substansi UU TNI Sekarang dengan Sebelumnya pertama kali tampil pada Parade.id.