Dalam siaran pers yang dikeluarkan Ahad (31/8/2025), Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa kedua anggota DPR tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap perjuangan partai.

“Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat khususnya Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,” tegas Surya Paloh dalam keterangan tertulis yang ditandatangani bersama Sekjen Hermawi F Taslim.

Keputusan ini diambil di tengah dinamika masyarakat yang sedang berkembang, dimana Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.

Partai ini juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya, merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Paloh menekankan bahwa perjuangan Partai NasDem merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Hingga saat ini, pihak Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan penonaktifan tersebut. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen NasDem untuk menjaga konsistensi ideologi partai di tengah tekanan politik yang sedang berlangsung.*

Artikel NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, memberikan analisis mendalam yang membedah dugaan-dugaan di balik panggung.

Menurut Said Didu, fenomena demonstrasi ini memiliki dua wajah yang kontradiktif. Di satu sisi, ia mengakui fakta bahwa jumlah massa yang hadir sangat besar dan memiliki semangat juang yang tinggi, meskipun koordinator aksi tidak jelas. “Hal ini semakin menarik perhatian karena demo tersebut mendapat liputan luas dari media arus utama dan televisi,” ujar Said Didu lewat channel YouTube-nya, Senin.

Namun, di sisi lain, Didu menyoroti adanya dugaan yang beredar luas di publik. Banyak pihak menduga bahwa demo ini bukan murni suara rakyat, melainkan digerakkan oleh ‘Geng Solo’ dan Oligarki yang memiliki agenda terselubung untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Didu menyampaikan pandangan pribadinya yang lebih mengejutkan. Ia mengajak publik untuk mewaspadai kemungkinan lain yang jauh lebih berbahaya. Namun, bisa saja massa yang turun ke jalan adalah organik dari rakyat yang sudah muak dengan perilaku para elit dalam mengelola negara.

Didu menyebutkan bahwa media yang menyiarkan demo tersebut secara intens juga bisa jadi karena mereka sendiri mulai bosan dengan “kebohongan politik dan sikap hedonis” para pemimpin. Jika skenario ini benar, di mana kemarahan rakyat sudah mencapai puncaknya, Said Didu memperingatkan bahwa situasi bisa berpotensi menjadi “kemarahan rakyat yang tidak terkendali” jika para pemimpin tidak segera peka dan mengubah sikapnya.

Analisis Didu ini menantang narasi yang ada dan menimbulkan pertanyaan besar: Apakah demo 25 Agustus ini adalah perang proxy antara elit, ataukah benar-benar ledakan kemarahan rakyat yang sudah terpendam? Hanya waktu dan perubahan sikap para pemimpin yang bisa menjawabnya.*

Artikel Spekulasi Aksi Massa 25 Agustus 2025 pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menilai langkah PPATK prematur dan mengabaikan prinsip due process serta perlindungan hak-hak dasar konsumen.

“Kami tidak menampik bahwa upaya pemberantasan money laundering dan pendanaan terorisme,serta judi online ( judol) itu penting. Namun, caranya tidak boleh dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sudah menaruh kepercayaannya pada sistem perbankan,” ucap Rio Priambodo saat podcast disalah satu media pada Jumat 22 Agustus 2025.

Rio memaparkan sejumlah poin terkait pemblokiran rekening yang bisa disebut sporadis. Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan prosedural terhadap nasabah.

“Nasabah sama sekali tidak diberi tahu dan PPATK tidak melakukan literasi keuangan kepada nasabah. Ini membalikkan prinsip presumption of innocence, di mana nasabah yang justru harus membuktikan diri mereka tidak bersalah. Ini sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat biasa, orang tua, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ujarnya.

Menurut Rio, PPATK seharusnya memberikan waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum rekening diblokir.

“Sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi. Kami mendukung PPATK dalam rangka memberantas judi online. Pertanyaannya pemain judi online itu justru aktif rekeningnya ada mutasi uang keluar masuk. Lantas jika rekening tidak aktif selama beberapa bulan apakah bisa disebut terindikasi sebagai rekening judol,” kata Rio.

Ia juga menyoroti ketiadaan kriteria yang transparan terhadap pemblokiran rekening tersebut dan proses mekanisme banding yang mudah untuk nasabah menyanggah.

YLKI juga menekankan pentingnya selektivitas PPATK dalam memblokir rekening agar tidak merugikan nasabah yang sengaja menyimpan dana dalam jangka panjang dan menekankan bahwa dana nasabah harus tetap aman dan nyaman.

YLKI meminta agar proses pembukaan kembali rekening yang sudah diblokir tidak menyulitkan konsumen. 

“Apakah semua rekening yang tidak aktif otomatis melakukan tindakan melanggar hukum. Lalu, proses pembukaan blokirnya PPATK agar tidak mempersulit yang akhirnya ini menjadi hukuman bagi nasabah yang tidak bersalah, prinsip konsumen untuk menyimpan uangnya di bank itu karena merasa aman, bukan malah sekarang menjadi hal menakutkan,” tambah Rio.

Rio khawatir kebijakan ini justru kontra-produktif dengan program inklusi keuangan pemerintah.

“Ketakutan bahwa dana mereka bisa dibekukan sewaktu-waktu akan membuat masyarakat khawatir menabung di bank. Mereka bisa kembali menyimpan uang di bawah bantal. Ini kemunduran besar bagi literasi dan inklusi keuangan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa YLKI menerima banyak pengaduan dari nasabah yang dirugikan.

“Mulai dari yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mengambil uang untuk kebutuhan darurat, hingga kesulitan mengurus rekening warisan. Dampaknya sangat nyata dan merugikan.”

Pentingnya Transparansi dan Literasi Keuangan oleh PPATK

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025. Rio menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai tulang punggung konsumsi domestik.

“Pertumbuhan ekonomi yang bagus ini salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang tidak tepat justru mengikis kepercayaan dan daya beli mereka,” imbaunya.

Daya beli masyarakat saat ini akibat pemblokiran ini bisa dikatakan menurun, jika menurut ukuran YLKI berdasarkan aduan konsumen yang masuk.

“Sampai dengan september 2025, memasuki kuartal II , YLKI baru menerima sekitar 500 aduan konsumen, artinya bisa dikatakan daya beli masyarakat menurun. Sebab kita mengukur jika aduan konsumen meningkat artinya terjadi banyak transaksi dan aduan itu terjadi karena crowded diproses transaksi yang dilakukan konsumen,” kata Rio.

YLKI merekomendasikan pentingnya literasi dan transparansi oleh PPATK dan harus terbuka tentang parameter yang digunakan dasar pemblokiran rekening tersebut.

“Penerapan sistem peringatan, bank wajib mengirimkan peringatan resmi sebelum memblokir rekening dan itu harus melalui proses verifikasi. YLKI menyarankan verifikasi nasabah dibagi menjadi tiga klasifikasi seperti merah, kuning dan hijau,” katanya.

YLKI mengusulkan pembukaan hotline crisis center untuk membantu konsumen yang ingin mendapatkan informasi atau memulihkan rekening yang diblokir, serta memastikan bahwa dana konsumen tetap aman dan utuh.

“Kami mendorong dialog terbuka antara PPATK, OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen. Tujuannya bukan untuk membatalkan kebijakan, tetapi menyempurnakannya agar lebih adil, transparan, dan tidak merugikan rakyat kecil,” pungkas Rio Priambodo.

Kebijakan pemberantasan kejahatan keuangan dinilai tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sah. Kolaborasi dan pendekatan yang lebih cerdas menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang aman sekaligus melindungi konsumen.*

Artikel Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK Dinilai YLKI Abaikan Hak Nasabah pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebelumnya, lima puluh ribu peserta aksi mobilisasi dari Pusdai, Gedung Sate, BIP, berhenti sejenak di Braga, untuk kemudian melanjutkan ke Gedung Merdeka. Di tengah asap bom teatrikal, puluhan pemuda muncul membawa poster Anas Al-Sharif, jurnalis yang dibunuh Israel bersama empat rekan jurnalisnya dua pekan lalu (10/8).

KH Athian Ali, ulama senior Jawa Barat, menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Palestina jadi tanggungan umat Islam tanpa terkecuali.

“Tidak beriman seseorang muslim yang bisa tidur dengan tenang, jika dia membiarkan muslim lainnya tidak bisa makan. Kemana umat Islam? Masih mengaku mukmin? Atau jangan-jangan sudah tidak layak dijadikan manusia karena membiarkan manusia lain.” ujarnya lantang.

Orator lainnya, tokoh FUIBB Gus Fajar mengingatkan bahwa isu Palestina bukan sekadar soal agama. “Di tempat ini, 80 tahun yang lalu, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini bukan tentang isu agama saja, melainkan isu kemanusiaan.” katanya.

Sementara itu, Ketua KAMMI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan perjuangan. “Bila ada 1000 orang yang membela Palestina, maka pastikan aku satu di antaranya. Bila ada 100 orang, maka pastikan aku di antaranya. Dan bila ada 1 orang yang memperjuangkan Palestina, maka pastikan itu aku. Dan jika tidak ada lagi yang memperjuangkan Palestina, maka pastikan kita syahid di jalan Allah.” tegasnya.

Puncak aksi di Gedung Merdeka juga menjadi momentum pembacaan Pernyataan Sikap Umat Islam Bandung Bersatu untuk Palestina, yang menekankan enam poin utama yakni, Ingatkan dunia tentang kehancuran Gaza, gugah masyarakat Indonesia untuk bertindak, ajak media memberi sorotan lebih besar, desak pemerintah Indonesia agar lebih tegas dalam diplomasi, pinta Mesir dan Yordania membuka jalur kemanusiaan, serta desak PBB mengirim pasukan internasional untuk menghentikan genosida.

Aksi ditutup dengan doa kemanusiaan menggema di Gedung Merdeka. Peserta aksi kemudian berangsur membubarkan diri.*

Artikel Gedung Merdeka Jadi Panggung Memori Anas, Puluhan Ribu Massa Jadi Saksi pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi yang dimulai dengan long march dari Lapangan Merdeka Watampone sekitar pukul 14.00 Wita ini dengan cepat memanas. Massa yang mencapai sekitar 1.000 orang mendatangi Kantor Bupati Bone di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan menyampaikan dua tuntutan utama: penolakan kenaikan PBB-P2 dan pencopotan Kepala Bapenda Kabupaten Bone.

Ketegangan mulai memuncak sekitar pukul 14.55 Wita, ketika massa mulai melemparkan gelas air mineral (aqua gelas) ke arah barisan aparat. Aksi pelemparan ini berulang kali terjadi pada pukul 15.06, 16.28, dan 18.36 Wita. Tidak hanya itu, massa juga melakukan pengrusakan pagar berdiri di sekitar kantor bupati pada pukul 15.00 Wita.

Puncaknya terjadi usai hearing yang dilakukan perwakilan pemkab. Meski telah diterima oleh Penjabat Sekda Bone, H.A. Saharuddin, beserta jajarannya termasuk Kepala Bapenda, massa justru semakin geram. Pada pukul 18.24 Wita, mereka berusaha memaksa masuk ke dalam kantor bupati namun dihadang oleh Pasukan PHH (Pengendalian Huru-Hara) Polri.

Massa pun kembali melemparkan benda-benda, termasuk batu. Aparat yang kewalahan akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata pada pukul 18.47 Wita untuk memukul mundur massa. Kericuhan masih berlanjut hingga ke perempatan lampu merah dan depan SPBU Ahmad Yani, dimana massa membangun posko dan terus melemparkan batu.

Akibat aksi anarkis tersebut, aparat kepolisian mengamankan 16 orang yang diduga sebagai dalang dan provokator kericuhan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi dilaporkan masih belum kondusif dan unjuk rasa masih berlangsung.

Dalam hearingnya, perwakilan Pemkab Bone berusaha melunak dan memberikan penjelasan. Kadis Kominfo Bone, Anwar, menyatakan bahwa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini merupakan amanah dari BPK dan mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT) dari BPN. Ia menegaskan Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat.

Sementara Kabag Hukum Setda, Ramli, menegaskan bahwa yang naik adalah NJOP-nya, bukan tarif pajaknya. “Apabila penyesuaian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi temuan kerugian Negara,” ujarnya.

Kepala Bapenda Bone, Muhammad Angkasa mencoba meredam emosi dengan menyatakan bahwa hanya 25 persen wajib pajak yang terdampak, khususnya yang tanahnya berada di jalur utama atau poros. “Tahun ini tidak ada kenaikan tarif,” tegasnya.

Namun, penjelasan ini tampaknya tidak memuaskan massa yang sudah dilanda emosi. Aliansi Rakyat Bone Bersatu, yang merupakan gabungan dari 14 organisasi termasuk PMII, HMI, IMM, BEM, dan berbagai forum pemuda dan LSM, bersikukuh menolak kebijakan yang mereka anggap memberatkan masyarakat kecil ini.

Situasi masih terus dipantau dan belum diketahui bagaimana kelanjutan dari aksi protes yang berujung ricuh ini.*

Artikel Ribuan Massa Geruduk Kantor Bupati Bone Tolak Kenaikan Pajak Ricuh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penulisan sejarah baru akan menghilangkan suara korban peristiwa ’65, Aceh, Papua, Timor Timur, dan kekerasan lainnya. Bahkan perkosaan Mei ’98 dianggap sebagai rumor,” kritik Nadia, dalam “Konferensi Pers Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI”, Kamis (14/8/2025), di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya, trauma sosial yang mendalam menjadi memori kolektif bangsa yang hidup dalam setiap warga negara.

“Memori kolektif dari suara korban mempunyai hak untuk didengar karena bagian dari perjalanan sejarah bangsa,” tegasnya.

Nadia mendesak agar pelanggaran HAM masa lalu menjadi bagian penting dalam penulisan sejarah baru Indonesia, bukan malah dihapus atau diminimalkan.*

Artikel Peneliti: Penulisan Ulang Sejarah Hapus Suara Korban dan Memori Kolektif Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berbagai produk kebijakan dan instrumen hukum dibuat hanya berdasarkan intuisi, coba-coba, dan instan untuk kepentingan populisme,” kritik Sulistyowati dalam “Konferensi Pers Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI”, Kamis (14/8/2025), di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya, hal ini berbeda jauh dengan para pendiri bangsa yang merumuskan konstitusi berdasarkan pemikiran intelektual mendalam.

Ia juga menyayangkan DPR yang tidak mampu menjalankan fungsinya karena terkendala koalisi partai politik besar yang selalu mendukung kekuasaan.

“Indonesia akhirnya kehilangan jati dirinya dan nilai-nilai luhur yang menghargai kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama warga bangsa,” tambahnya.*

Artikel Kebijakan Pemerintah Dibuat tanpa Landasan Ilmiah, Beda dengan Pendiri Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut adalah pidato lengkap Presiden Prabowo soal RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025):

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom, Om santi santi santi, om namo budaya, salam kebajikan.

Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan Saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi visi dan misi saya bersama Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.

Sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, dan nilai tambah harus dimaksimalkan serta tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju, pendidikan dan kesehatan harus merata, dan pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke.

Dalam 10 bulan pertama ini, kita semua bekerja keras bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang dan perang tarif adalah ancaman bagi ekonomi global, serta tata kelola dunia berubah drastis dengan dominasi prinsip “my country first” yang menimbulkan tekanan dan biaya tinggi bagi seluruh negara.

Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah berjuang agar rakyat terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik berjalan efektif. Hasilnya sudah dapat kita rasakan. Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year, membaik dari triwulan pertama yang 4,87%. Lebih dari setengah pertumbuhan berasal dari konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat sebesar 10,67%, dengan nilai tambah dari hilirisasi sebagai penyumbang terbesar.

Pertumbuhan ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras menjaga inflasi tetap rendah di kisaran 2,4%, sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat kurang mampu.

Maaf kalau tadi pagi saya agak semangat, ini bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek ekonomi Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN, dan pasar saham kita menunjukkan perkembangan menggembirakan meskipun global penuh ketidakpastian.

Berbagai program unggulan sudah dirasakan rakyat, seperti makan bergizi gratis yang telah mencapai 20 juta penerima manfaat; cek kesehatan gratis untuk lebih dari 17 juta orang; revitalisasi lebih dari 13 ribu sekolah dan madrasah; sekolah rakyat mencapai 100; pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang akan dilengkapi dengan gudang, cold storage, galeri, dan kendaraan truk pada akhir 2025.

Kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang dan membangun ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir sudah mulai terasa sampai tingkat desa dan kelurahan di seluruh pelosok negeri.

Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif dengan memberikan stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp333 triliun pada Januari 2025, dilanjutkan stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK serta kemunduran sosial melalui program keluarga harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Di panggung global, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional dengan berhasil menegosiasikan tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang turun menjadi 19% dari 32% awal. Negosiasi bebas tarif dengan Uni Eropa (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) juga telah diselesaikan setelah 10 tahun perundingan.

Dalam forum multilateral di BRICS, G20, dan ASEAN, Indonesia terus hadir aktif. Kita juga sedang mendaftar di OECD dan insya Allah akan diterima, demi mempertahankan kepentingan nasional secara sejajar dengan negara lain.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kita dalam membangun bangsa. Kekayaan negara dan cabang produksi penting harus dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.

APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

RAPBN 2026 kita prioritaskan pada delapan agenda utama:

Ketahanan Pangan

• Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras dan jagung.
• Harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, konsumen aman.
• Pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul dan alat mesin pertanian modern, pembiayaan murah.
• Menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.
• Lumbung dan cadangan pangan dialokasikan Rp53,3 triliun. Subsidi pupuk Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
• Bulog diperkuat dengan alokasi Rp22,7 triliun untuk tugas menjaga stok pangan.
• Total penguatan ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp164,4 triliun.

Ketahanan Energi

• Meningkatkan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, percepatan transisi energi bersih.
• Subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, mengutamakan energi baru terbarukan (EBT).
• Target 100% pembangkit listrik dari EBT dalam 10 tahun atau lebih cepat.
• Dukungan APBN sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, termasuk subsidi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, dan penyediaan listrik desa.
• Generasi Unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Program MBG menjangkau 82,9 juta siswa.
• Ibu hamil dan balita mendapat asupan gizi optimal melalui satuan layanan pemenuhan gizi di seluruh negeri.
• MBG mendukung peningkatan kualitas SDM, memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
• Anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun.

Pendidikan Bermutu

• Anggaran pendidikan 20% atau Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah NKRI.
• Fokus peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
• Beasiswa Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
• Peningkatan fasilitas sekolah/kampus dialokasikan Rp150,1 triliun.
• Gaji dan tunjangan guru dan dosen Rp178,7 triliun.
• Sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, LPDP dengan beasiswa 4.000 mahasiswa untuk 2026.

Kesehatan Berkualitas, Adil, dan Merata

• Fokus pada akses layanan asuransi kesehatan nasional (JKN), revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, cek kesehatan gratis.
• Pemerintah menanggung biaya asuransi kesehatan penuh untuk 96,8 juta masyarakat miskin dan rentan.
• Anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp244 triliun.

Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

• Membangun desa mandiri, mempercepat pembangunan koperasi dan UMKM berlandaskan gotong royong.
• 80.000 koperasi telah terbentuk dan didukung oleh fasilitas seperti gudang, cold storage, logistik, dan pembiayaan murah melalui Bank Himbara.
• Penghapusan rentenir dan bunga tinggi, penguatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan di desa.

Penguatan Pertahanan Rakyat Semesta

• Modernisasi alat utama sistem pertahanan, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis nasional, peningkatan kesejahteraan prajurit.
• Indonesia memiliki mineral tanah jarang (rare earth) yang vital bagi teknologi tinggi dan pertahanan modern.
• Penciptaan SDM unggul untuk pemanfaatan sumber daya alam.

Percepatan Investasi dan Perdagangan Global

• APBN sebagai katalis melalui penguatan investasi produktif dan peran swasta sebagai motor ekonomi.
• Dana Indonesia mempercepat investasi senilai sekitar 38 miliar dolar dalam berbagai sektor seperti pertambangan, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.
• Program 3 juta rumah untuk rakyat melalui skema FLPP, BSPS, PPN DTP, dengan dukungan 770.000 unit rumah pada 2026.

Hadirin yang saya muliakan, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang dengan:

• Belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.
• Pendapatan negara ditargetkan Rp3.147 triliun.
• Defisit APBN sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB, dengan pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.

Pemerintah berkomitmen terus melaksanakan efisiensi agar defisit diperkecil. Harapan saya, pada suatu saat nanti di 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan bahwa APBN kita tidak memiliki defisit sama sekali.

Kita harus berani, bertekad, dan meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Seluruh aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan BUMN akan diperbaiki dengan pengurangan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem yang tidak perlu, agar tidak membebani keuangan negara.

Kualitas belanja negara terus ditingkatkan dengan efisiensi dan fokus manfaat nyata untuk lapangan kerja, daya beli, dan layanan publik. Belanja negara akan didesain sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, tidak hanya mengandalkan transfer dana saja.

Subsidi energi dan bantuan sosial (BSOS) akan lebih tepat sasaran berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional.

Pembiayaan APBN harus dikelola dengan hati-hati dan inovatif agar rasio utang berada pada batas aman dan keberlanjutan fiskal terjaga.

Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, transformasi ekonomi yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih, inflasi 2,5%, suku bunga SBN sekitar 6,9%, nilai tukar rupiah sekitar Rp16.500 per dolar, tingkat pengangguran turun ke 4,44–4,96%, kemiskinan diturunkan ke 6,5–7,5%, rasio gini turun ke 0,37–0,38, indeks modal manusia ditargetkan 0,57, dan indeks kesejahteraan petani serta penciptaan lapangan kerja formal meningkat.

Demikian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami pembahasan RAPBN 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong-royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberi rahmat dan ridha kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Om santi santi santi, om namo budaya. Salam kebajikan.

Artikel Pidato Lengkap Presiden Prabowo soal RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pertama kali tampil pada Parade.id.

Di tengah tingginya tekanan ekonomi global dan marak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dalam acara tersebut, memuji pemerintahan Prabowo yang dinlainya cukup memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh.

Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di  Monas beberapa waktu lalu, menurut Elly, menyiratkan tingginya perhatian Prabowo terhadap buruh.

Peluang dan Ancaman

Saat ini terdapat poin-poin penting yang telah direncanakan Pemerintah, seperti pembentukan Satgas PHK, penghapusan Outsourching, dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DBKN).

“Kita mendengar Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sudah ditandatangani SK-nya… sudah ditandatangani.. untuk segera diberlakukan, atau ada poin-poin nanti yang akan dibuat dalam klausul atau apapun yang diperjuangkan oleh buruh,” kata Elly.

Namun demikian, menurut Elly, buruh lah yang harus menuangkan apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan untuk kesejahteraan buruh seperti besaran upah dan kesejahteraan lainnya.

“Tema Rakornas KSBSI adalah memperkuat gerakan buruh menyongsong era pekerjaan baru. Dengan pekerjaan yang relevan saat ini, dimana di era pekerjaan baru ditandai oleh digitalisasi, artificial inteligen, informalisasi, otomatisasi, transisi energi dan perubahan bisnis global (yang) membawa dua wajah (yakni) peluang dan ancaman.” terangnya.

Dua Wajah itu, kata Elly, peluang dan ancaman, di satu sisi membawa peningkatan produktifitas, pekerjaan ramah lingkungan dan fleksibilitas pekerjaan. “Namun di sisi lain ada resiko besar berupa hilangnya pekerjaan, meluasnya pekerja kontrak atau freelance tanpa perlindungan , ditambah konflik perdagangan, dan perpajakan.” tandas dia.

DBKN dan Setingkat Menteri

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa tugas negara bukan hanya melihat problem perburuhan tetapi juga harus mampu menjadi jembatan yang baik antar buruh, pengusaha dan  pemerintah.

“Dan hari ini, jembatan komunikasi itu sudah terbentuk dengan lahirnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tandas Wamenaker.

DKBN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Rencana pembentukannya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 lalu di Monas.

DKBN bertujuan untuk memperhatikan nasib buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, Pembentukannya diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berdampak positif pada kesejahteraan buruh.

Senada dengan Wamenaker, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakornas KSBSI 2025 menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo konsen dengan masalah perburuhan. Hal itu ditandai dengan sudah ditandatanganinya DBKN.

“Ini saya mau bilang, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini isinya adalah pemimpin-pemimpin buruh besar di Indonesia.” kata Dasco. Tak cuma itu, bahkan para pemimpin buruh di DBKN ini kedudukannya setingkat menteri.

“Oleh karena itu, ditulis disitu, setingkat Menteri,” tandas dia.

“Artinya, Pak Prabowo itu sangat menghargai kawan-kawan Buruh. Jadi dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini gak ada yang gak bisa dibicarakan antara Buruh, Pemerintah dan Pengusaha,” pungkas Dasco.*

Artikel Wakil Ketua DPR dan Wamenaker di RAKORNAS KSBSI: DBKN Setingkat Menteri, Sudah Ditandatangani pertama kali tampil pada Parade.id.

Sementara transisi yang adil adalah pendekatan untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan secara lingkungan tidak meninggalkan siapa pun, terutama pekerja dan komunitas yang bergantung pada industri berbasis bahan bakar fosil.

Oleh karena itu, KSBSI menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menghadapi krisis iklim dan mendorong terwujudnya just transition atau transisi yang adil bagi pekerja.

Demikian disampaikan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dalam konferensi pers yang digelar usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KSBSI di Oasis Amir Hotel, Jakarta (12–14 Agustus 2025).

“Perubahan iklim telah memberikan dampak nyata bagi dunia kerja, mulai dari gangguan kesehatan dan keselamatan kerja akibat cuaca ekstrem, hingga ancaman hilangnya lapangan kerja pada sektor-sektor tertentu.” kata Elly.

Dia mengimbau, bahwa transisi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keniscayaan, namun prosesnya harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja, menyediakan pelatihan dan keterampilan baru, serta menjamin keberlanjutan mata pencaharian.

“Itulah yang kami maksud dengan transisi yang adil,” terang Elly yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) untuk kawasan Asia Tenggara.

Sebagai komitmen mendorong peran Serikat Buruh dalam menghadapi krisis iklim dan mewujudkan transisi yang adil, perhelatan Rakornas KSBSI tahun ini mengusung tema “Memperkuat Gerakan Buruh untuk Menyongsong Era Pekerjaan Baru”, dengan salah satu fokus utama membahas strategi serikat buruh dalam menghadapi krisis iklim.

Sedikitnya ada 4 poin penting yang menjadi sorotan tajam serikat buruh independen pertama di Indonesia ini, KSBSI menilai bahwa pemerintah, pelaku usaha, dan serikat buruh harus bekerja sama untuk:

1. Memastikan kebijakan iklim nasional selaras dengan perlindungan pekerja.

2. Mengintegrasikan program pelatihan keterampilan hijau (green skills) untuk tenaga kerja terdampak.

3. Menjamin dialog sosial yang inklusif dalam setiap kebijakan transisi energi dan industri.

4. Mendorong investasi ramah lingkungan yang juga membuka lapangan kerja layak.

“KSBSI juga menyerukan agar pemerintah segera menyusun peta jalan transisi energi yang memasukkan aspek perlindungan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan standar upah layak bagi pekerja di sektor yang terdampak perubahan iklim maupun transisi energi.” kata Elly.

Untuk itu KSBSI memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung pergerakan serikat buruh untuk memperjuangkan haknya di tempat kerja termasuk mengkampanyekan isu – isu yang mendunia, dalam hal ini, Presiden KSBSI berterimakasih kepada Danish Trade Union Development Agency (DTDA).

DTDA atau dikenal sebagai Ulandssekretariatet, adalah organisasi non-pemerintah Denmark yang fokus pada pengembangan profesional gerakan serikat pekerja Denmark. DTDA didirikan pada tahun 1987 oleh dua konfederasi serikat pekerja terbesar di Denmark, LO dan FTF, yang sekarang telah bergabung menjadi Konfederasi Serikat Buruh Denmark (FH).

DTDA mendukung penguatan kapasitas serikat pekerja di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka bekerja sama dengan serikat pekerja di berbagai negara untuk menciptakan kondisi kerja yang adil, demokratis, sosial, dan ekonomi bagi semua orang.

Menjawab berbagai persoalan krisis iklim dan transisi yang adil, KSBSI menjadi salah satu inisiator yang terus mendorong agar pemerintah, pelaku usaha, dan serikat buruh dapat bekerja sama lebih erat dan memastikan ‘tidak ada yang ditinggalkan’ atau ‘no one left behind yang menjadi prinsip dalam konsep perubahan iklim dan transisi yang adil.

“Dengan Rakornas ini, KSBSI berharap dapat memperkuat solidaritas antar serikat buruh di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam agenda lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berkeadilan.” tandas Elly.*

Artikel KSBSI Tegaskan Komitmen Menghadapi Krisis Iklim dan Transisi yang Adil pertama kali tampil pada Parade.id.