Menurut Uchok, total anggaran pengadaan motor BGN mencapai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit pada tahun 2025. Ia menilai angka tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar.

“Kalau dihitung, satu unit motor bisa mencapai sekitar Rp50 juta. Ini jelas mahal sekali. Dengan jumlah pembelian sebesar itu, seharusnya harga bisa jauh lebih murah,” tegas Uchok dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-purchasing, yang menurutnya justru membuat proses tersebut berjalan “senyap” tanpa pengawasan publik yang memadai.

“Pengadaan ini nyaris tidak terdeteksi publik saat berlangsung di 2025. Baru setelah viral, masyarakat tahu bahwa BGN melakukan pembelian besar-besaran,” ujarnya.

Ia menilai mekanisme e-purchasing yang digunakan justru berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari transparansi, terutama jika tidak disertai kontrol publik yang kuat.

Karena itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut.

“Ini harus disidik. Nilainya besar, harganya mencurigakan, dan prosesnya tidak transparan,” kata Uchok.

Uchok juga menyentil narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah. Ia menilai pengadaan dengan nilai besar namun minim transparansi justru bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran.

“Ini namanya efisiensi anggaran ndasmu,” sindirnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BGN terkait kritik dan dugaan kejanggalan dalam pengadaan motor tersebut.***

Artikel CBA Desak Aparat Periksa Pengadaan Motor BGN Rp3,2 Triliun pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara argumentatif saya meyakini bahwa Prabowo-Gibran adalah beban buat bangsa ini,” kata Ubedilah dalam wawancara bersama Indra J. Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, yang diunggah Senin (6/4/2026).

Ubed, sapaan akrabnya, menilai rezim ini mewarisi dan memperparah beban yang ditinggalkan era Joko Widodo. Mulai dari tumpukan utang, demokrasi yang memburuk, korupsi yang merajalela, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berulang. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai “periode ketiga Joko Widodo”, karena Prabowo sendiri pernah menyebut Jokowi sebagai guru politiknya, sementara putra Jokowi menduduki kursi wakil presiden.

Menurutnya, rezim ini telah memiliki cacat bawaan sejak awal, baik dari sisi proses pemilihan yang dinilainya mengandung cacat konstitusional, maupun beban masa lalu Prabowo yang tidak pernah tuntas dipertanggungjawabkan. “Baru satu setengah tahun sudah mengalami situasi yang memburuk,” ujarnya.

Dosa Inkonsistensi

Ubed menyebut inkonsistensi sebagai dosa politik terbesar Prabowo. Di hadapan publik, Prabowo kerap mengumandangkan narasi patriotik dan pengabdian untuk bangsa. Namun dalam praktik kekuasaan, yang tampak justru sebaliknya.

“Manis di mulut, tapi pahit dalam kenyataan,” tegasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan kepentingan rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih yang dipaksakan di tengah krisis fiskal yang serius. Selain itu, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan aparat TNI dinilainya sebagai bukti bahwa represi koersif kekuasaan tidak berhenti di era Jokowi, melainkan berlanjut dan bahkan mengeras di era Prabowo.

Ubed juga mengkritik narasi Prabowo yang menyebut para pengamat sebagai antek asing dan mengancam akan menertibkan mereka. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan berpotensi ditafsirkan oleh bawahan sebagai lampu hijau untuk melakukan represi nyata.

Lampu Merah, Dua Jalan Keluar

Ubed menyebut kondisi saat ini sudah berada di titik “lampu merah.” Ia menawarkan dua jalan konstitusional: pemakzulan melalui mekanisme parlemen, atau Prabowo dan Gibran mengundurkan diri secara sukarela.

“Presiden dan wakil presiden jika mundur itu akan lebih terhormat dibanding dimundurkan oleh rakyat,” katanya.

Soal kemungkinan Gibran naik menggantikan Prabowo jika hanya presiden yang dijatuhkan, Ubed menegaskan bahwa keduanya bermasalah dan bisa dimakzulkan sekaligus dalam satu paket proses konstitusional. “Tidak ada larangan dalam proses pemakzulan untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden secara bersamaan,” ujarnya.

Halalbihalal yang Mengguncang

Pernyataan-pernyataan keras itu lahir dari sebuah forum halalbihalal para pengamat independen yang diinisiasi Ubed bersama beberapa rekan. Forum yang dihadiri sekitar 20 pengamat, di antaranya Prof. Saiful Mujani, Sukidi, dan Romo Antonius Setio Wibowo, itu awalnya dirancang sebagai respons atas ancaman Presiden Prabowo yang ingin menertibkan para pengamat.

“Sebelum pengamat ditertibkan, mari kita berkumpul,” ujar Ubedilah menjelaskan semangat awal forum tersebut.

Ia menegaskan tidak ada agenda tersembunyi atau rekayasa narasi dalam pertemuan itu. Forum itu disebutnya sebagai public sphere murni, ruang intelektual merdeka tempat isu-isu publik diperdebatkan secara rasional, saintifik, dan argumentatif.

Diteror, tak Gentar

Meski sejumlah peserta forum mengaku mendapat teror, mulai dari penguntitan, doxing, hingga kiriman barang-barang bernuansa kematian seperti kursi roda, Ubed menyatakan para akademisi itu tidak akan mundur.

“Ketakutan buat kami sudah kita kubur. Kalau otak kami dibelah, dada kami dibelah, merah putih,” tegasnya.

Ia menolak keras tudingan bahwa langkah para pengamat merupakan tindakan makar. Menurutnya, makar adalah upaya merebut kekuasaan secara inkonstitusional, sementara yang mereka lakukan adalah menyampaikan kritik dan solusi secara akademik dan konstitusional. “Yang mengapa-apakan kami, merekalah yang melanggar konstitusi,” katanya.

Potensi Ledakan Generasi Z

Ubedilah juga memperingatkan potensi eskalasi gerakan yang jauh lebih besar jika pemerintah tidak segera berbenah. Ia merujuk pada fakta bahwa 27 persen penduduk Indonesia adalah Generasi Z, yang sebagian besar menganggur, cemas akan masa depan, dan sudah kehilangan kepercayaan pada kekuasaan.

“Kalau Generasi Z yang bergerak, cenderung lebih liar, berdarah, dan berapi,” ujarnya, sambil mengingatkan peristiwa demonstrasi besar Agustus 2025 sebagai pertanda.

Ia menyebut Bangladesh dan Nepal sebagai cermin yang patut direnungkan, sekaligus mendorong agar perubahan dipandu oleh kalangan intelektual dan cendekiawan sebelum situasi berkembang jauh di luar kendali.

“Kalau mahasiswa sudah bersuara, kaum cendekiawan sudah bersuara, intelektual bersuara, civil society bersuara, para petani, buruh, guru, siapa yang bisa menolak itu?” pungkasnya.

Artikel Ubedilah Badrun: Prabowo-Gibran Beban Bangsa Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Pernyataan itu disampaikan Said Didu dalam sebuah pertemuan yang kemudian diunggah di kanal YouTube pribadinya, Selasa (7/4/2026).

“Kalau makin jelek maka semangat perjuangan kami harus naik,” ujar Said Didu. Ia mengibaratkan tolok ukur perjuangan seperti skala: bila keadaan membaik, kadar perjuangan diturunkan; bila memburuk, harus ditingkatkan.

Said Didu mengaku masih menghargai niat Presiden Prabowo, namun frustrasi melihat caranya menjalankan pemerintahan. Ia bahkan menyebut publik sudah mulai banyak menyebarkan meme kritik terhadap Prabowo hanya dalam setahun pertama, jauh lebih cepat dibanding era Jokowi yang baru memunculkan tren serupa di periode kedua.

“Presiden Prabowo harus waspada bahwa rakyat Indonesia sudah sangat resah melihat tidak ada harapan ke depan,” katanya.

Ia juga menyoroti kunjungan Duta Besar Iran yang memilih menemui tokoh-tokoh di luar pemerintahan, seperti Jusuf Kalla, Megawati, hingga Joko Widodo, ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurut Said Didu, langkah itu bukan kebetulan, melainkan sinyal diplomatik internasional yang seharusnya dibaca pemerintah dengan kepekaan politik tinggi.

“Tidak mungkin seorang duta besar melakukan itu tanpa sinyal,” tegasnya.

Said Didu juga mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet secara sungguh-sungguh, memilih menteri berdasarkan meritokrasi, dan memutus pengaruh pihak-pihak yang dinilai “menyandera” jalannya pemerintahan.

Artikel Didu Seru KAMI Naikkan Kadar Perjuangan: Prabowo Jauh dari Nilai Patriotik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Relawan itu adalah orang yang pertama kali melakukan kritik terhadap orang yang mereka dukung, kalau dianggap melenceng dari visi yang diinginkan bersama,” tegas Ray dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Ahad (5/4/2026).

Sebaliknya yang terjadi, siapa pun yang berani mengkritik pemimpin yang didukung relawan langsung dilabeli “barisan sakit hati”, “tidak dapat jabatan”, bahkan “antek asing”. Ray menyebut pelabelan semacam itu sebagai buah dari berubahnya relawan misi menjadi relawan gizi.

Ray juga khawatir relawan-relawan tegak lurus ini berpotensi diadu dengan kelompok masyarakat yang menuntut perubahan, terutama di tengah tekanan ekonomi dan tingginya pengangguran yang kian memicu gerakan sipil. Alih-alih menjadi penyeimbang demokrasi, keberadaan mereka justru bisa menjadi instrumen pembungkaman kritik publik atas nama loyalitas kepada rezim.

Ia menambahkan, justru para relawanlah yang secara moral paling bertanggung jawab untuk mengoreksi pemimpin yang mereka dukung jika melenceng dari komitmen awal. Bukan membela tanpa batas, apalagi menyerang pihak yang mengkritik.

Artikel Tegak Lurus Buta Suburkan Premanisme Politik Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, Mirah mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, yang secara karakter tidak memungkinkan WFH. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keadilan antar pekerja/buruh agar tidak menimbulkan kesenjangan.Dan perlu dikaji secara menyeluruh terutama dari sisi dampak ekonomi terhadap pekerja/buruh. Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja/buruh.

Demikian disampaikan Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulisnya pada media, Kamis.

Mirah menyampaikan pengalaman saat pandemi Covid-19  ketika pekerja/buruh yang menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk listrik dan internet. Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10–20%, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan.

Sementara itu, biaya internet yang memadai untuk pekerjaan profesional dapat mencapai Rp300.000–Rp700.000 per bulan. Tanpa adanya kompensasi dari perusahaan, tambahan beban ini secara langsung menurunkan pendapatan riil pekerja/buruh.

Selain itu, ada beberapa catatan kritis. WFH berpotensi memindahkan sebagian beban biaya operasional dari perusahaan ke pekerja, seperti listrik, internet, dan fasilitas kerja. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan risiko kelelahan kerja (burnout).

Mirah menegaskan Dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan energi, baik di tingkat nasional maupun global, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan setara antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pendekatan sepihak tidak akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Dialog sosial yang konstruktif dan kebijakan yang disusun secara tripartit menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan baru, serta mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mirah memberikan saran kepada  pemerintah untuk:

1. Menetapkan standar kompensasi biaya WFH (listrik, internet, dan fasilitas kerja)

2. Menjamin perlindungan jam kerja dan hak lembur secara tegas

3. Melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan

4. Melakukan kajian dampak ekonomi makro dan sektoral secara transparan

5. Mengedepankan solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri

“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” pungkas Mirah menutup keterangan persnya.***

Artikel ASPIRASI: Efisiensi Energi Tidak Boleh Mengorbankan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia mengibaratkan langkah itu sebagai the last dance, merujuk pada momen legendaris atlet yang tampil sekali lagi demi mewariskan kejayaan, bukan sekadar merebut gelar.

“Dia menyelamatkan kader-kadernya untuk tetap solid di 2029,” ujar Hendri saat diwawancarai Helmy Yahya lewat kanal YouTube-nya yang tayang Rabu (1/4/2026).

Hendri menilai tanpa kehadiran Megawati, PDIP berisiko pecah karena persaingan internal antara Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung dalam memperebutkan tiket capres.

PDIP hingga kini masih memegang rekor perolehan suara legislatif tertinggi sebesar 33,3 persen, dan belum ada partai yang melampaui angka tersebut.

Artikel Pengamat Dorong Megawati Maju Capres: Selamatkam Soliditas Kader pertama kali tampil pada Parade.id.

Peringatan itu disampaikan Adi melalui kanal YouTube pribadinya, Ahad (29/3/2026), menyikapi perang yang tengah berkecamuk di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel—yang kini telah memasuki minggu kelima.

“Perang itu sangat mungkin terjadi kapan pun, bahkan tanpa ada angin dan tanpa ada hujan,” ujar Adi.

Ia menilai konflik di Timur Tengah telah berdampak langsung pada siklus ekonomi global, termasuk ancaman krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang menghambat distribusi BBM antarnegara. Indonesia, kata Adi, sudah merasakan imbasnya karena sejumlah tanker tertahan di jalur tersebut.

Untuk jangka panjang, Adi mendorong Indonesia beralih ke energi terbarukan—seperti geothermal, surya, dan sumber daya alam lainnya—agar tidak lagi bergantung pada energi fosil impor.

Adi juga mengajak Indonesia belajar dari Iran. Meski diembargo hampir 40 tahun, Iran mampu mengembangkan teknologi rudal dan drone yang dinilai menandingi kekuatan militer Amerika dan Israel. Bahkan setelah kehilangan sejumlah pemimpin puncak militer dan negaranya, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

“Indonesia perlu mempersiapkan industri rudal dan drone sebagai langkah antisipasi, meski saat ini tidak memiliki ketegangan dengan negara mana pun,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya sikap sedia payung sebelum hujan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Artikel Indonesia Wajib Mandiri Energi, Pangan, dan Air pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan pengamat politik Adi Prayitno melalui kanal YouTube-nya, yang tayang Sabtu (28/3/2026).

“Jika tidak ada revisi dalam kurun waktu dua tahun, maka ketentuan hak pensiun seumur hidup bagi mantan pejabat tinggi negara dianggap sudah tidak memiliki basis legalitas,” ujar Adi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 selama ini mengatur pemberian hak pensiun seumur hidup kepada anggota dan pimpinan DPR, MPR, BPK, Mahkamah Konstitusi, serta Mahkamah Agung. Hak tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pangan.

MK menyebut tiga alasan utama putusan ini. Pertama, hak pensiun seumur hidup dinilai tidak memenuhi asas keadilan karena tidak sebanding dengan masa jabatan. Anggota DPR, misalnya, hanya menjabat selama lima tahun, namun berhak atas pensiun hingga akhir hayat. Kedua, besaran pensiun dianggap tidak seimbang dengan kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat. Ketiga, skema pensiun tersebut membebani fiskal negara atau APBN.

Adi mendorong agar putusan MK ini diperluas dampaknya, tidak hanya menyasar pejabat tinggi lembaga negara tetapi juga berlaku bagi menteri, wakil menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

“Mereka yang jabatan publiknya hanya lima hingga sepuluh tahun tidak perlu mendapatkan hak pensiun seumur hidup, apalagi mereka yang secara ekonomi sudah berkecukupan,” katanya.

Meski demikian, Adi tidak menolak pensiun secara keseluruhan. Ia menekankan perlunya skema yang terklasifikasi berdasarkan prestasi, dedikasi, beban kerja, dan kontribusi selama menjabat sehingga tidak membebani keuangan negara.

Publik kini menunggu langkah DPR dan pemerintah dalam merancang skema pensiun baru yang lebih adil dan proporsional sesuai amanat putusan MK tersebut.

Artikel MK Cabut Hak Pensiun Seumur Hidup Pejabat Tinggi, Pengamat Mengomentari Begini pertama kali tampil pada Parade.id.

“JK menyatakan ini bisa terjadi keosan Juli Agustus apabila Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan dua masalah besar yang dihadapi, yaitu geopolitik dan warisan utang Jokowi,” ujar Said Didu.

Menurut Didu, JK memaparkan hitungan sederhananya. Dalam dua bulan pertama pemerintahan Prabowo, defisit sudah mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Jika tren ini berlanjut hingga Juli-Agustus, defisit kumulatif bisa menembus 1.000 triliun rupiah, sebuah angka yang dianggap tidak lagi bisa diatasi dengan cara apapun.

Dampaknya, menurut JK sebagaimana dikutip Said Didu, akan sangat terasa di lapisan bawah: jalan-jalan di daerah rusak tidak diperbaiki, daerah kehabisan uang karena ditarik semua ke pusat, dan Puskesmas tidak mampu lagi melayani masyarakat.

JK juga menyebut dua ancaman besar yang melatarbelakangi kekhawatirannya, yakni eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang dipastikan akan memberatkan Indonesia, serta warisan utang besar peninggalan pemerintahan Joko Widodo.

Artikel JK Ramal Keos Juli-Agustus jika Prabowo Salah Langkah, Kata Didu pertama kali tampil pada Parade.id.

Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.