Jakarta (parade.id)- Dewan Pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP-AMAN) menyatakan dukungan politik terhadap Prof Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Dukungan itu disampaikan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan serupa datang dari AMAN Sulawesi Selatan di Makassar, yang juga menilai Wakil Ketua DPR RI tersebut layak diperhitungkan.
Koordinator Pusat DPP-AMAN, Agus Muliara, menilai Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang tidak hanya berpengalaman secara politik dan kelembagaan, tetapi juga mampu membangun komunikasi lintas kekuatan politik, menjaga stabilitas pemerintahan, dan merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Menurut Agus, kepemimpinan nasional saat ini membutuhkan sosok yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen bangsa lainnya.
“Indonesia tidak kekurangan tokoh politik, tetapi bangsa ini membutuhkan figur yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan, meredam perbedaan, dan memastikan bahwa dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam pandangan kami, Prof Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengemban tanggung jawab tersebut,” ujar Agus Muliara.
Rekam Jejak dan Komunikasi Politik
DPP-AMAN memandang pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029, sebagai modal penting dalam menilai kapasitas kepemimpinannya.
Menurut AMAN, pimpinan parlemen dituntut mampu mengelola perbedaan pandangan, membangun komunikasi antarfraksi, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menjaga hubungan konstitusional antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan dinilai sebagai kualitas penting bagi seorang Wakil Presiden.
Agus menyebut jabatan tersebut bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan bagian strategis dari kepemimpinan nasional dalam memastikan kesinambungan pemerintahan dan stabilitas kehidupan bernegara. Pengalaman Dasco di parlemen, kata dia, memberi bekal untuk memahami bahwa demokrasi tidak menuntut keseragaman pandangan, melainkan kemampuan mengelola perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme konstitusional.
Landasan Keilmuan dan Hukum
Dari sisi akademis, DPP-AMAN menilai latar belakang pendidikan Dasco patut diperhitungkan. Ia berlatar belakang pendidikan teknik elektro, kemudian melanjutkan studi hukum hingga jenjang doktor, dan dikenal sebagai akademisi bergelar profesor di bidang hukum.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi nilai tambah dalam memahami persoalan ketatanegaraan, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, hubungan antarlembaga negara, serta prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Agus menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu membaca realitas politik, tetapi juga memahami batas kewenangan konstitusional.
“Jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk memperluas kekuasaan politik seseorang. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap sistem ketatanegaraan. Karena itu, kapasitas akademis dan pengalaman kelembagaan menjadi pertimbangan penting,” tegasnya.
Jembatan antara Negara dan Masyarakat
DPP-AMAN menilai tantangan Indonesia ke depan tidak hanya soal stabilitas politik, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi, mulai dari kesejahteraan, pemerataan pembangunan, pendidikan, lapangan kerja, penegakan hukum, hingga ketimpangan antardaerah. Semua itu, menurut AMAN, membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendengar suara masyarakat secara langsung.
Wakil Presiden, lanjut mereka, harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar simbol dalam struktur pemerintahan. Pengalaman Dasco berinteraksi dengan beragam kelompok politik dan sosial di parlemen dinilai dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
“Kami berharap Indonesia dipimpin oleh figur yang tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh, tetapi menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Stabilitas nasional tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan menghargai perbedaan dan mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu tujuan kebangsaan,” ungkap Agus.
Stabilitas Lewat Kolaborasi
AMAN berpandangan bahwa kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan kepemimpinan yang solid, komunikatif, dan mampu menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden harus mampu menjalankan tugas yang diberikan Presiden dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi.
Karena itu, figur yang dipertimbangkan harus memiliki kemampuan koordinasi, kematangan politik, pemahaman ketatanegaraan, serta komitmen pada kepentingan nasional. Pengalaman Dasco di parlemen disebut dapat memperkuat hubungan pemerintah dan legislatif tanpa menghilangkan prinsip checks and balances.
“Negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh lembaganya selalu sepakat, melainkan negara yang mampu menyelesaikan perbedaan melalui konstitusi dan mekanisme demokrasi,” kata Agus.
Hormati Mekanisme Konstitusional
DPP-AMAN menegaskan bahwa dukungan ini merupakan aspirasi dan pandangan politik organisasi yang disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam dinamika ketatanegaraan.
AMAN juga menyatakan menghormati sepenuhnya mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih salah satunya dalam sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Atas dasar itu, DPP-AMAN berharap Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.
“Pada akhirnya, yang harus kita utamakan bukan siapa yang mendapatkan jabatan, melainkan siapa yang paling mampu mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan mempertajam perpecahan; membangun kepercayaan, bukan memperlebar jarak; serta menghadirkan stabilitas yang berpijak pada demokrasi dan konstitusi,” tutup Agus Muliara.
Dukungan dari Sulawesi Selatan
Di Makassar, Koordinator AMAN Sulawesi Selatan, Muh Imran menyampaikan bahwa Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang patut dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden berkat pengalaman politik, kepemimpinan, dan kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.
Menurut Imran, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menopang kepemimpinan Presiden, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan bangsa.
“Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. merupakan figur yang patut dipertimbangkan. Pengalaman dan kapasitas yang dimiliki dapat menjadi modal dalam memperkuat kepemimpinan nasional serta menopang agenda pemerintahan ke depan,” ungkap Muh Imran.
AMAN Sulsel berharap wacana ini menjadi bagian dari diskursus nasional yang sehat, demokratis, dan tetap berlandaskan konstitusi. Menurut Imran, kepemimpinan nasional harus senantiasa berorientasi pada persatuan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.