Jakarta (parade.id)- Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai praktik “kekuasaan pasca kekuasaan” yang menurutnya dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyakit demokrasi serius yang harus dicegah menjadi preseden. Ia mendesak DPR menyusun undang-undang etika pascakepresidenan untuk mengatur perilaku mantan presiden.
“Parlemen jangan diam, harus berpikir dan memutar otak untuk mencari solusi konstitusi agar bisa mengatur etika mantan presiden netral, etis, dan tidak liar,” kata Didik dalam tulisannya yang dirilis sebagai pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia.
Didik menyoroti pidato Gibran Rakabuming Raka setelah mengundurkan diri. Menurutnya, pidato itu memukau dan bermakna mendalam, tetapi tidak patut dipercaya karena merupakan lanjutan dari drama pencalonan sebelumnya.
Ia menyebut Gibran sehari sebelumnya mengatakan kepada presiden akan berjuang di pengadilan, lalu keesokan harinya menyatakan keputusan mundur demi kepentingan bangsa yang lebih besar. “Hanya dalam jarak waktu kurang sehari ada dua perkataan yang bertolak belakang dari dirinya. Ini adalah permainan image ‘playing the victim’, yang dimainkan banyak politisi dan Jokowi sendiri selama 10 tahun lebih berkuasa,” ujarnya.
Didik juga menilai pengakuan Gibran bahwa pencalonan bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 bukan hal yang direncanakan sebelumnya sebagai pernyataan yang naif. “Secara faktual pencalonan ini merupakan proses yang terjadi sebelumnya,” katanya. Menurutnya, pidato yang terkesan heroik itu perlu dikoreksi karena sejatinya merupakan manipulasi konstitusi.
Ia menambahkan, pidato tersebut berisiko membalikkan fakta. “Jangan-jangan sejarah Jokowi merusak institusi bernegara bisa lenyap dengan pidato ala ‘playing victim’ seperti ini,” ucapnya.
Didik menyebut PDIP telah menjawab drama tersebut. Menurut PDIP, pengunduran diri dan pidato bernuansa pengorbanan itu tidak boleh menghentikan evaluasi atas proses kelembagaan dan aspek konstitusional di balik pencalonan Gibran. PDIP juga disebut menilai peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memulihkan etika demokrasi dan supremasi hukum.
Didik menjelaskan, setelah masa jabatan berakhir, seorang pemimpin menghadapi dua pilihan: meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi, atau terus mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu, atau keluarga. “Jokowi memilih yang kedua,” kata Didik.
Menurutnya, dukungan Jokowi kepada Prabowo tidaklah gratis, melainkan dikalkulasi sebagai saham politik. Ia membandingkannya dengan dukungan Barack Obama kepada Joe Biden yang disebutnya tidak meminta imbalan pengaruh, kekuasaan, maupun jatah menteri. “Dukungan Barack Obama kepada Jo Biden adalah dukungan politik rasional, objektif, dan berdasar etika demokratis dalam kerangka institusional,” ujarnya.
Sebaliknya, kata Didik, kolaborasi Jokowi dengan Prabowo menimbulkan komplikasi karena berbasis kepentingan pribadi. Ia menyebut kabinet yang terbentuk merupakan hasil pembagian kekuasaan, dengan sejumlah menteri yang disebutnya sebagai “antek-antek” Jokowi, dan menyebut nama Giring, Raja Juli, dan Kodari. “Loyalitas ganda terjadi di dalam kabinet sampai terjadi skandal penyadapan yang kontroversial karena loyalitasnya tidak kepada pemerintahan yang sah tetapi pada pengaruh kekuasaan di luarnya,” tuturnya.
Didik menilai kondisi ini melahirkan “matahari kembar” di pemerintahan. Presiden yang sah, menurutnya, menjadi lemah dan tidak fokus menjalankan program untuk menunaikan janji kepada rakyat. “Secara hukum ia memerintah, tetapi secara politik harus berbagi dengan bayang-bayang pendahulunya,” katanya.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai informal power, yakni kekuasaan yang dijalankan lewat jaringan pribadi, bukan kewenangan konstitusional, dengan pola patron-klien dan potensi state capture. Akibatnya, keputusan melambat, koordinasi melemah, dan pertanggungjawaban demokratis menjadi kabur. “Presiden aktif dapat dimintai pertanggungjawaban secara politik padahal yang mengambil keputusan adalah penguasa pasca kekuasaan,” ucapnya.
Untuk mencegah hal serupa, Didik mengusulkan DPR menginisiasi undang-undang etika pascakepresidenan. Regulasi itu, menurutnya, dapat mengatur etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah. “Mantan presiden harus beretika dan menjadi negarawan, seperti SBY, Megawati, dan Habibie, bukan menjadi hantu sebagai penguasa bayangan,” tegasnya.
Didik menyebut peristiwa pengunduran diri Gibran dan pidatonya sebagai bagian dari drama panjang yang berakar pada ambisi politik Jokowi. Ia mengaitkannya dengan upaya perpanjangan kekuasaan menuju periode ketiga yang menurutnya kandas setelah PDIP di bawah Megawati menolak, hingga Jokowi berpisah jalan dengan partai itu. Didik juga menyinggung skandal penyadapan yang disebutnya telah membuka praktik tersebut dan menghentikannya.
Ia menegaskan bahwa Jokowi lahir dari rekayasa kampanye yang canggih, bukan dari kapasitas pemikiran seperti para pendiri bangsa. Menurutnya, hal itu membuat fokus kerjanya adalah memaksimalkan kekuasaan. Didik menyebut praktik semacam ini tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, yakni SBY, Megawati, maupun Habibie.
Seluruh pernyataan di atas merupakan pandangan Didik J Rachbini. Belum ada tanggapan dari pihak Jokowi maupun Gibran dalam naskah ini.