Jakarta (parade.id)- Pro Demokrasi atau ProDem, kemarin, Selasa (30/8/2022), menggelar diskusi, berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar, di Jakarta. Hadir beberapa pembicara, di antaranya Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Marwan Batubara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, Pengamat Intelijen Suripto, dan Ketua Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Eggi Sudjana.
ProDem menggelar diskusi tersebut karena dianggap rencana kenaikan BBM telah mendapat sorotan tajam publik. Pasalnya, dianggap akan terus membuat rakyat terpuruk.
Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Marwan Batubara kemudian menyinggung pemerintah yang tidak transparan dalam menentukan harga BBM serta pembaruan kilang minyak yang ada.
“Pak Jokowi waktu itu katanya mau memberantas mafia minyak, tapi nyatanya masih seperti ini. Pak Sudirman Said sebenarnya sudah siap dengan daftar nama mafia yang sudah diserahkan ke Pak Jokowi tetapi tidak ditindaklanjuti. Bahkan baru-baru ini Pak Jokowi datang ke acara NasDem dan dia bersama dengan salah satu mafia minyak di situ,” ujar Marwan.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan hampir senada dengan Marwan Batubara. Antony menyebut transparansi adalah kunci dari persoalan kenaikan BBM.
Ia menekankan transparansi itu—subsidi harus digunakan maksimal. Sebab, kata dia, jika terjadi penurunan pajak deviden—sebenarnya akan berpengaruh pada subsidi, sehingga pendapatan negara menjadi rendah.
“Bahwa harga pasar menjadi penentu harga BBM di Indonesia. Jadi bukan harga produksi yang mempengaruhi kenaikan harganya. Minyak Indonesia dijual kepada Pertamina, lalu Pertamina menjualnya kepada rakyat,” ungkapnya kembali.
Sementara itu, pengamat Intelijen Suripto melihat bahwa rencana kenaikan BBM ini sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat Indonesia di tengah kondisi seperti sekarang. Ia lantas menyebut pemerintahan sekarang ini belum terstruktur dengan baik.
“Karena itu, saya berharap kalau saja gerakan mahasiswa dan masyarakat bisa terstruktur dan tertata dengan rapih, tentu perubahan akan terjadi. Di Indonesia bisa terjadi suatu pergolakan yang sangat luas dan bisa menimbulkan chaos. Butuh seseorang untuk mengamankan situasi chaos,” kata dia
“Mesti ada simpul untuk masyarakat bisa menyampaikan unek-unek, yaitu emak-emak, masyarakat, mahasiswa, buruh,dan TNI/Polri. Kalau kelima gerakan ini bisa terstruktur maka gerakan ini bisa melakukan perubahan,” sambung Suripto.
Ketua Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Eggi Sudjana rasanya sepakat dengan Suripto. Ia mengajak kita merajut lima elemen tadi: TNI/Polri, mahasiswa, buruh dan emak-emak.
Kemudian ia menyinggung keresahan publik yang menurutnya bisa saja bergerak—membongkar dugaan kebohongan dari masing-masing menteri terkait rencana kenaikan BBM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan ia menyarankan agar dibuat daftar dugaan kebohongan dari masing-masing menteri yang dimaksud olehnya.
“Keperluan saya sebagai advokat, saya perlu data kebohongan mereka untuk bisa dibawa dan dilaporkan ke KPK. Kebohongan baik dalam bentuk pernyataan atau hoax. ProDem jangan hanya tagih intelektualnya saja,” sarannya.
(Verry/parade.id)