Jakarta (parade.id)- KSPI-Partai Buruh membawa enam tuntutan pada May Day 2023. Keenam tuntutan tersebut adalah Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Cabut Parliamentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan (Anti Impor); Sahkan RUU PPRT dan tolak HOSTUM (Hapus OutSoucing, Tolak Upah Murah); Tolak RUU Kesehatan; dan Pilih Capres 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.
Keenam tuntutan itu disampaikan Presiden KSPI-Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, 1 Mei 2023, kepada media. Iqbal menjelaskan satu-satu terkait tuntutan itu.
Pertama, Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Iqbal menjelaskan, terkait dengan buruh, ada sembilan isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja.
Kesembilan isu tersebut, meliputi upah murah. Dimana upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah. Kedua, mengenai outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan (perbudakan modern/modern slavery).
“Memang diatur mengenai pembatasan mana saja yang boleh di outsourcing, tetapi akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Ini artinya, Pemerintah telah memposisikan diri menjadi agen outsourcing,” kata Iqbal.
Hal lain yang dipermasalahkan adalah buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah, PHK dipermudah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah, buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus, jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat.
“Isu selanjutnya di klaster ketenagakerjaan adalah buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, dan adanya sanksi pidana yang dihapus,” kata Iqbal.
Sedangkan untuk petani, yang dipersoalkan adalah terkait dengan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat. Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya. Serta dihapusnya sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya.
Kedua, soal Cabut Parliamentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen. Parliamentary threshold dan presidential threshold, ujar Iqbal, menghidupkan kembali demokrasi terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik.
“Dalam simulasi, bilamana partai politik dalam Pemilu 2024 mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI, maka ada kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold. Karena meskipun mendapatkan 30 – 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4 persen suara sah nasional,” kata dia.
“Bayangkan sebuah partai politik yang memenangkan Pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan hanya karena perolehan suaranya kurang dari 4% sah nasional 2024,” ia melanjutkan.
Dia melanjutkan, dengan demikian 40 kursi partai politik tersebut dibajak oleh parpol yang ada di parlemen. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta parliamentary threshold 4 persen dicabut atau parliamentary threshold juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi di DPR RI, yang besarnya adalah 4 persen x 580, yaitu 23-an kursi.
Ketiga, soal Wujudkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. Partai Buruh, disampaikan Iqbal, menolak ketahanan pangan, karena di sana tidak ada kedaulatan pangan. Seperti terlihat program food estate di Kalimatan Tengah dan Papua, telah terbukti gagal. Impor pangan masih berlangsung.
“Kedaulatan Pangan yang kami maksud seperti yang dikembangkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai bagian dari Partai Buruh. Dimana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi datang ke Tuban untuk meninjau langsung apa yang dijalankan SPI,” ungkap Iqbal.
“Setiap petani punya 3-5 ekor sapi. Kotoran sapi itu menjadi humus atau pupuk untuk tanaman padi. Tidak mengandalkan pestisida, sehingga daging ada, ketahanan beras pun tercipta,” lanjutnya.
Partai Buruh juga mendesak diberlakukan land reform. “Terima kasih pembangian sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi. Tapi lebih dari itu. Balikin tanah rakyat,” pinta tegasnya.
Iqbal menyebut jika Oxfam pernah merilis, kira-kira tanah seluas sepetiga dari pulau Jawa dikuasai sepuluh taipan. Sedangkan pada saat yang sama, banyak orang tidak punya rumah, petani tidak punya sawah.
“Kembalikan tanah rakyat. Tanah untuk petani,” ujarnya.
Keempat, terkait Sahkan RUU PPRT dan Tolak HOSTUM. Isu lain yang juga akan disuarakan dalam May Day adalah mendesak agar RUU PPRT yang sudah 18 tahun belum juga disahkan segera disahkan.
Menurut Iqbal, RUU PPRT diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga. Dimana mereka hingga saat ini tidak memiliki kepastian terkait jam kerja, upah, dan jaminan sosialnya.
“Mengapa RUU PPRT yang diharapkan untuk segera disahkan tak kunjung disahkan, padahal sudah 18 tahun tetapi giliran UU Cipta Kerja yang ditolak kaum buruh dengan cepat segera disahkan? DPR ini mewakili siapa sebenarnya?” tanya Iqbal.
Buruh juga akan mendeklarasika penolakan terhadap HOSTUM (Hapus OutSoucing, Tolak Upah Murah). Hal ini, karena, oustsourcing adalah sistem kerja seperti layaknya perbudakan modern. Sedangkan upah murah menyebabkan kemiskinan terstruktur dan sistematis.
Kelima, soal Tolak RUU Kesehatan. Dijelaskan Iqbal, penolakan RUU Kesehatan didasari oleh dua hal. Pertama menjamin kredibilitas para dokter dibandingkan pemerintah dan masalah pengaturan pengelolaan dana BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
“Harus dikontrol oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan council kedokteran, karena kalau dikontrol birokrat itu gudangnya korupsi, kita tahu mental birokrat kita bagaimana, makanya organisasi profesi tidak main-main untuk memberikan izin praktek, pemerintah tidak usah ikut campur, biar tenaga ahlinya,” kata Iqbal.
Iqbal menjelaskan, pihaknya juga menolak rencana pengelola dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kemenkes melalui RUU Kesehatan tersebut. Karena dana tersebut bukan murni APBN yang bisa dikelola oleh setingkat menteri namun ada dana iuran pekerja hingga pengusaha.
Oleh sebab itu menurutnya BPJS Kesehatan semestinya ada dibawah langsung oleh presiden. Sebab apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa cukup menguras dana BPJS Kesehatan ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden atau lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan lain.
“Ketika ada dana BPJS yang berkurang ketika ada keadaan darurat, itu bisa presiden mengeluarkan APBN atau sumber lain, tetapi kalau menteri kan tidak bisa,” sambungnya.
Hal itu yang ditolak oleh kaum buruh terhadap RUU Kesehatan. Khawatir menteri sulit mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang darurat pada dana BPJS Kesehatan.
“Makanya kita usulkan BPJS di bawah Presiden, karena anggaran BPJS ada 3 sumber, ada PBI melalui APBN, ada iuaran pengusaha dan iuran buruh, dan iuran mandiri, masa mau diambil oleh pemerintah untuk ditempatkan di bawah Menteri Kesehatan,” kata Iqbal.
Hal lain yang dipermasalahkan Said Iqbal adalah jumlah Dewan Pengawas dari unsur buruh yang dikurangi, dari dua menjadi satu. Padahal buruh selama ini ikut mengiur BPJS.
Keenam, Pilih Capres 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.
Dijelaskan Iqbal, mekanisme pemilihan Capres dari Partai Buruh ada tiga tahap. Pertama, Rakernas. Kedua, Konvensi. Kemudian yang ketiga, rapat presidium.
Iqbal menyampaikan, hal ini seirama dengan hasil Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada tanggal 14-17 April 2023 di Jakarta. Dimana Rakernas Partai Buruh menjaring 4 nama sebagai Calon Presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan.
“Dari keempat nama tersebut, dalam Rakernas Partai Buruh nama Ganjar Pranowo menempati urutan pertama dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kab/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdapat kepengurusan Partai Buruh,” kata Iqbal.
“Meski Ganjar Pranowo mendapat suara terbanyak, 20 provinsi, tetapi bukan berarti nama Ganjar Pranowo yang akan didukung Partai Buruh,” lanjutnya.
Tahap kedua, akan dilakukan konvensi, yang dilakukan melalui panel melibatkan 10 guru besar dari kampus ternama dari seluruh Indonesia dari berbagai bidang ilmu. Kemudian membuat quisiner sebanyak 100 ribu hingga 1 juta quisioner yang akan disebarkan ke konstituen Partai Buruh. Barulah kemudian mempertimbangkan hasil lembaga survey yang sudah ada.
“Tahan ketiga adalah rapat presidium. Konvensi diperkirakan akan diselenggarakan pada bulan Juni atau Juli, dan rapat presidium diselenggarakan pada bulan Juli hingga Agustus,” tegasnya.
Di May Day ini, KSPI-Partai Buruh juga melakukan aksi ubjuk rasa. Disebut Iqbal, sebanyak 50 ribu buruh akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 1 Mei 2023.
Selain menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, peringatan May Day itu juga akan dilakukan serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia. Khusus di Jakarta, setelah melakukan aksi di Istana dan MK, buruh akan mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan.
(Rob/parade.id)