Jakarta (PARADE.ID)- Presidential Threshold (PT) 20 persen kembali mengemuka. Beberapa pihak ada yang tidak sepakat dengan PT 20 persen untuk 2024, salah satunya politisi partai Gelora, Fahri Hamzah.
Fahri menyebut bahwa PT 20 persen mempermudah elite mengatur sandiwara Pemilihan Umum (Pemilu).
“SUPAYA SIAPAPUN YG MENANG YA DIA2 JUGA,” kata Fahri, Ahad (19/12/2021).
Kata Fahri, persis seperti Pemilu kemarin. Bahkan rasanya masih terasa di tengah-tengah masyarakat akibat kemungkinan dampak PT 20 persen.
“RAKYAT BRANTEM BENERAN SAMPAI SEKARANG BELUM KELAR SEMENTARA DIA BERANTEM PURA2AN TERNYATA,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Dikutip kompas.com, PT sendiri adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden.
Aturan tersebut mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004.
Aturan presidential threshold pencalonan presiden mengalami beberapa perubahan ketentuan dari pemilu ke pemilu.
Pada 2004, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden (pilpres)
secara langsung.
Pelaksanaan pilpres secara langsung tersebut merupakan hasil Reformasi melalui amandemen ketiga UUD 1945, yakni Pasal 6A ayat 1, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
Selain itu, amandemen UUD 1945 (terutama amandemen ketiga dan keempat), juga menetapkan beberapa kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden. Antara lain waktu pelaksanaan, peserta pemilihan, syarat pengusulan, hingga penetapan pasangan calon (paslon) terpilih.
(Sur/PARADE.ID)