“Ini kebijakan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar HAM, khususnya HAM tentang kesehatan, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Kami mengecam tata kelola pemberian bantuan sosial yang sembrono dan tidak memperhatikan sektor masyarakat yang rentan,” tegas Petrus Hariyanto, Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), saat diwawancarai Waketum Gerakan Rakyat Yusuf Lakaseng di kanal YouTube Gerakan Rakyat, Kamis (12/2/2026).

Petrus menyebut kebijakan tersebut sebagai “jahat” karena pasien cuci darah tidak bisa menunda pengobatan tanpa risiko fatal. “Cuci darah itu bukan pilihan, itu keharusan—proses hidup mati. Slogan kami di KPCDI adalah ‘cuci darah atau mati’,” jelasnya.

Pemblokiran yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat ribuan pasien cuci darah terkaget-kaget saat datang ke rumah sakit. Sejak Senin awal Februari, media sosial KPCDI dibanjiri keluhan dari pasien yang ditolak menjalani hemodialisis karena BPJS mereka dinyatakan tidak aktif.

“Pada hari Senin itu, keluhan datang dengan frekuensi sangat cepat dan banyak. Mereka melaporkan tidak bisa cuci darah karena ditolak rumah sakit dengan alasan JKN-nya sudah tidak berlaku lagi,” ujar Petrus yang juga pasien cuci darah sejak 2013.

Dampak pemblokiran sangat fatal bagi pasien. Cuci darah berfungsi mengganti sebagian fungsi ginjal yang sudah tidak berfungsi, membuang racun dan menyeimbangkan cairan tubuh. Pasien yang terlambat cuci darah akan mengalami penumpukan cairan dan racun dalam tubuh, menyebabkan sesak napas, tekanan darah meningkat drastis, hingga kematian.

“Kalau tidak cuci darah, cairan dalam tubuh terus menumpuk. Jantung memompa lebih keras, tensi langsung naik. Dalam 2-4 hari, kita tidak bisa tidur, sesak seperti ikan koi keluar dari akuarium—tidak bisa bernapas,” gambarkan Petrus.

Beberapa kasus tragis telah terjadi. Di Banyumas, ada anggota KPCDI yang terpaksa menjual kambing untuk membayar cuci darah setelah BPJS-nya diblokir. Banyak pasien yang seharusnya cuci darah hari Senin harus menunda hingga Kamis atau lebih karena tidak ada solusi cepat.

KPCDI telah menghubungi berbagai instansi terkait, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Namun instansi-instansi tersebut menyatakan kebijakan pemblokiran berada di luar kewenangan mereka karena keputusan ada di tangan Kemensos.

Petrus menilai alasan Kemensos tentang adanya 15 juta penerima yang tidak berhak tidak bisa dijadikan pembenaran untuk pemblokiran mendadak. “Lebih baik salah dengan memberikan kepada orang yang semestinya tidak menerima, daripada ada satu pasien miskin yang terlewatkan dan kesusahan cuci darah hingga meninggal,” tegasnya.

Organisasi pasien ini mendesak agar pasien penyakit kronik seperti gagal ginjal, jantung, dan kanker dikategorikan sebagai masyarakat rentan yang berhak mendapat PBI selamanya, bukan hanya 3 bulan masa transisi seperti keputusan DPR.

“Pasien gagal ginjal yang kemarin mendapat PBI harus diaktifkan lagi, tidak hanya sementara. Harus ada tata kelola bahwa pasien kronik di-database dan menjadi perhatian, tidak boleh main cancel,” ujar Petrus.

KPCDI juga menuntut pemberitahuan minimal 30 hari sebelum ada pemblokiran karena keterlambatan cuci darah sangat fatal. Organisasi ini menyayangkan DPR tidak melibatkan perwakilan pasien dalam rapat dengar pendapat untuk membahas masalah ini.

Petrus yang merupakan mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan pernah menjadi tahanan politik Orde Baru ini mendirikan KPCDI pada 15 Maret 2014 bersama Toni Samosir. Organisasi ini menjadi satu-satunya ormas pasien di Indonesia yang aktif memperjuangkan hak pasien cuci darah, termasuk mengadvokasi kebijakan publik terkait pembiayaan kesehatan.

Pada 2024, Petrus memperoleh penghargaan sebagai Pejuang Keadilan dari Orang Baik Award yang diselenggarakan Kantor Berita Radio (KBR) atas kepeduliannya memperjuangkan nasib para pasien cuci darah di Indonesia.

Artikel Sekjen KPCDI: Pemblokiran BPJS PBI Pasien Cuci Darah Langgar HAM pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan kepada Presiden mengenai pentingnya merangkaikan program-program strategis agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” ujar Budiman kepada awak media, dikutip BPMI Setpres.

Menurut Budiman, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi kunci agar masyarakat yang telah terangkat dari kemiskinan tidak kembali terjerumus.

“Tadi arahan-arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi, orang terentaskan itu bisa jadi jatuh miskin kalau lembaga seperti Koperasi, Kampung Nelayan nggak diperkuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiman menyampaikan bahwa BP Taskin juga memberikan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo agar berbagai program tersebut tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga berdaya secara finansial dan produktif. Hal tersebut penting agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan para anggotanya.

“Kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya Kampung Nelayan, Koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial, dan aktivitas produktif bisa didorong, kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau ya,” jelas Budiman.

Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam membangun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi, dengan menjadikan program-program prioritas sebagai satu ekosistem pembangunan nasional yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.*

Artikel Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dua rekan sejawat kami selepas mendarat, diserang, dianiaya, ditembak dan dibunuh secara biadab, keji dan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata,” ujar Muammar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Korban yang gugur adalah Captain Egon Erawan dan Kapten Baskoro Adi Anggoro. Tragedi ini tidak hanya menyita perhatian nasional, tetapi juga dunia internasional.

Pelanggaran Hukum Nasional dan Internasional

Muammar menegaskan tindakan tersebut melanggar UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 khususnya BAB 14 tentang Keamanan Penerbangan, aturan internasional ICAO Annex-17 tentang security, serta Chicago Convention 1944 yang mengatur keamanan penerbangan.

IPI menilai pilot sebagai pengemban tugas strategis nasional wajib dilindungi negara, termasuk infrastruktur penerbangan seperti bandara yang merupakan objek vital nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

“Penerbangan adalah moda transportasi strategis nasional yang vital bagi Indonesia yang menghubungkan geografis Indonesia sebagai negara kesatuan, berperan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat maupun memenuhi kebutuhan pangan, medis dan roda ekonomi sampai ke penjuru negeri,” tegas Muammar.

IPI Sudah Berulangkali Minta Perbaikan Keamanan

Muammar mengungkapkan IPI telah melakukan berbagai kajian dan upaya meminta perbaikan keamanan penerbangan, khususnya di daerah berisiko tinggi seperti Papua. Salah satunya melalui seminar keamanan penerbangan di Jayapura tahun 2022 bersama berbagai pemangku kepentingan yang menghasilkan rekomendasi implementasi keamanan penerbangan di Papua.

IPI menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berharap almarhum diberikan tempat paling mulia oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Duka ini adalah duka seluruh pilot Indonesia,” tutup Muammar.

Artikel Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat 5,39 persen, itu yang tertinggi di negara-negara G20. Secara year on year juga sangat baik di 5,11 persen,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan.

Menko Perekonomian melaporkan bahwa berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren positif. Sektor manufaktur masih berada di level ekspansi 52,6, sementara indeks keyakinan konsumen pada Januari naik menjadi 127 dibanding Desember. Mandiri Belanja Indeks bahkan mencapai 372,5.

Neraca Perdagangan Surplus 68 Bulan Berturut-turut

Kabar menggembirakan juga datang dari sektor perdagangan. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut hingga Desember dengan nilai US$ 2,51 miliar. Penjualan ritel tumbuh signifikan 7,9 persen secara tahunan, melonjak dari pertumbuhan 3,5 persen pada Desember.

Cadangan devisa tetap kuat di angka US$ 154,6 miliar, dengan pertumbuhan kredit mencapai 9,69 persen. Realisasi investasi PMA dan PMDN tercatat Rp 1.931,2 triliun.

Outlook Negatif Moody’s Perlu Penjelasan

Meski masih mendapat predikat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat (Moody’s, Fitch, dan S&P), Indonesia mendapat outlook negatif dari Moody’s. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan klarifikasi komprehensif.

“Bapak Presiden minta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti,” kata Airlangga.

Dalam forum tersebut, pemerintah akan menjelaskan potensi peningkatan penerimaan negara dan rencana pembentukan Danantara.

Paket Stimulus Rp 60 Triliun dan Diskon Transportasi

Pemerintah meluncurkan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat. Untuk kuartal pertama 2026, direncanakan realisasi anggaran stimulus mencapai Rp 60 triliun.

Beberapa program stimulus yang telah diumumkan meliputi:

• Diskon kereta api 30 persen
• Diskon angkutan laut 30 persen
• Gratis biaya penyeberangan 100 persen
• Diskon tiket pesawat 17-18 persen (naik dari 11% tahun lalu)
• Diskon tarif tol

Total estimasi anggaran untuk program diskon transportasi mencapai Rp 911,16 miliar, dengan Rp 639,86 miliar dari APBN dan Rp 271,5 miliar dari non-APBN.

Bantuan Pangan untuk 35 Juta Keluarga

Pada Februari ini, pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (desil 1-4) dengan anggaran Rp 11,92 triliun. Setiap keluarga akan menerima 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Februari untuk melancarkan arus mudik dan distribusi logistik.

Kesepakatan Tarif Resiprokal dengan AS

Airlangga juga melaporkan perkembangan perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Presiden dijadwalkan menghadiri acara pada 19 Februari dan direncanakan akan menandatangani ART (Agreement on Reciprocal Tariff) di sekitar tanggal tersebut.

Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah dan terus meningkatkan produksi beras hingga Maret untuk memastikan kecukupan stok pangan nasional.

Artikel Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39 Persen di Kuartal IV, Tertinggi di G20 pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Netty, kebijakan ini tidak boleh dilihat semata sebagai persoalan administrasi atau potensi moral hazard, melainkan sebagai tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar atas kesehatan.

“Banyak peserta PBPU sebenarnya mampu membayar iuran bulanan, tetapi tersandera oleh akumulasi tunggakan. Akibatnya mereka takut berobat karena kartu mati. Ini bukan sekadar soal data, ini soal nyawa,” tegas Netty dalam keterangannya, Kamis (12/02).

Netty mengkritisi pendekatan yang mensyaratkan peserta harus lebih dulu beralih menjadi PBI atau mengajukan permohonan penghapusan tunggakan.

Menurutnya, mekanisme tersebut justru menciptakan jebakan administrasi, karena kuota PBI di banyak daerah terbatas dan proses verifikasi data bisa memakan waktu berbulan-bulan.

“Rakyat masih banyak yang gaptek, tidak punya akses, dan tidak kuat menghadapi birokrasi. Kalau data DTSEN yang diambil BPS  sudah menunjukkan mereka miskin dan menunggak bertahun-tahun, negara seharusnya hadir memutihkan secara otomatis, bukan menyuruh mereka mengajukan permohonan,” ujarnya.

Netty juga menolak kekhawatiran berlebihan soal moral hazard yang kerap dijadikan alasan memperlambat kebijakan pemutihan tunggakan.

“Kita jangan terjebak pada asumsi orang pura-pura miskin. Risiko terbesar hari ini bukan moral hazard, tapi rakyat miskin yang menunda berobat lalu meninggal di rumah karena takut ditagih tunggakan,” katanya.

Ia mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang memberikan pemutihan total (write-off) bagi peserta PBPU Kelas 3 yang menunggak lebih dari dua tahun dan terbukti tidak mampu, serta memastikan penghapusan dilakukan by system berbasis data kemiskinan negara.

“Penghapusan tunggakan ini bukan kerugian negara, melainkan investasi kesehatan. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Kesehatan adalah hak, bukan komoditas,” pungkas Netty.*

Artikel Penghapusan Tunggakan Iuran PBPU Harus Berpihak pada Rakyat Miskin pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk mengelola dana umat tersebut, pemerintah berencana membentuk lembaga pengelolaan dana umat yang akan berkantor di gedung baru di area Bundaran HI bersama MUI dan lembaga-lembaga Islam lainnya seperti Badan Zakat Nasional.

“Kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya minimal Rp500 triliun satu tahun,” kata Prabowo mengulangi informasi yang diterimanya dari Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar.

Presiden menyatakan bahwa persatuan ulama dan umara akan mempercepat kebangkitan bangsa Indonesia, termasuk dalam pengelolaan dana umat yang optimal.

Prabowo juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah keadaan diri mereka sendiri, mengutip Surat Ar-Ra’d ayat 11, sebagai motivasi untuk bersama-sama mengelola potensi bangsa dengan lebih baik.

Artikel Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini adalah lambang bersatunya ulama dengan umara. Kalau ulama dan umara bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,” ujar Prabowo yang mengaku merasa besar hati dan bahagia atas kehormatan yang diberikan MUI.

Presiden menekankan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil dan makmur adalah perdamaian, yang hanya bisa dicapai dengan persatuan ulama dan umara.

Prabowo memberikan apresiasi tinggi terhadap peran MUI yang selalu menjadi pilar stabilitas, ketenangan, dan toleransi antarumat beragama. MUI juga dinilai tidak pernah absen saat negara menghadapi kesulitan, termasuk baru-baru ini saat bencana melanda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lain.

Dengan tema acara “Bersatu dalam Unajat untuk Keselamatan Bangsa”, Prabowo mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghilangkan kecurigaan, perbedaan masa lalu, dan rasa benci. “Perbedaan adalah baik, persaingan adalah baik, tapi setelah bersaing, mari kita bersatu,” katanya.

Artikel Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tiap kali kelompok koruptor, kelompok garong-garong ini menyelinap, mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita, karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih,” kata Prabowo di hadapan ribuan hadirin termasuk 46 pejabat tinggi negara.

Prabowo menyatakan bahwa sumpahnya sebagai presiden adalah untuk menegakkan hukum dan undang-undang dasar. “Saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapak pun,” tegasnya.

Presiden mengaitkan komitmennya ini dengan persatuan ulama dan umara (pemerintah), yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberinya “suntikan keberanian” untuk lebih berani dan yakin menegakkan keadilan.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, tantangan utamanya adalah kemampuan menjaga dan mengelola kekayaan tersebut dengan bersih dari korupsi.

Artikel Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Hadapan MUI pertama kali tampil pada Parade.id.

Gedung tersebut tidak hanya akan diperuntukkan bagi MUI, tetapi juga untuk badan-badan umat Islam lainnya seperti Badan Zakat Nasional dan ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan.

“Kantor institusi-institusi Islam akan berada di jantungnya Ibu Jakarta ini, di Bundaran HI. Jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall,” ujar Prabowo.

Keputusan ini merespons permintaan Imam Besar Istiqlal sekaligus Menteri Agama Profesor Dr. KH Nasaruddin Umar yang menyampaikan bahwa kantor MUI saat ini tidak jelas lokasinya. Prabowo mengaku sendiri tidak tahu pasti di mana kantor MUI berada.

Presiden juga mengungkapkan rencana pembentukan lembaga pengelolaan dana umat yang diperkirakan bisa mencapai minimal Rp500 triliun per tahun jika dikelola dengan baik.

Artikel Prabowo Sediakan Lahan 4.000 M² di Bundaran HI untuk MUI pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan ulama dan umara adalah prasyarat keberhasilan sebuah bangsa. Menurutnya, bangsa yang besar dan makmur hanya dapat terwujud jika perdamaian dijaga.

“Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umara. Kalau ulama dan umara bersatu, insyaallah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,” ujar Prabowo.

Namun, persatuan itu juga memunculkan pertanyaan klasik, sejauh mana kedekatan ulama dan negara tetap menjaga independensi moral?

KH Bachtiar Nasir atau UBN, ulama nasional sekaligus Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), memandang relasi ulama–umara sebagai kemitraan strategis yang harus dikelola secara sehat, setara, dan kritis.

Berikut petikan wawancara KH Bachtiar Nasir, Sabtu (7/2/2026):

Bagaimana Anda melihat komposisi kepengurusan MUI periode 2025–2030 dalam konteks hubungan ulama dan umara ke depan?

Saya melihat kepengurusan MUI periode ini diisi oleh orang-orang yang, insyaallah, memiliki semangat juang untuk umat dan bangsa. Mereka paham bahwa peran ulama bukan sekadar simbol legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai penjaga nilai, penuntun moral, dan pengingat bagi negara. Dalam konteks ulama–umara, ini penting agar kemitraan yang dibangun tetap bermartabat dan tidak timpang.

Presiden Prabowo secara eksplisit menekankan persatuan ulama dan umara. Bagaimana Anda memaknai pesan ini?

Saya menangkap pesan Presiden sangat jelas. Beliau ingin ulama dan umara tidak saling berhadap-hadapan, tetapi berjalan beriringan. Persatuan ini diyakini akan melahirkan kekuatan bangsa, stabilitas, dan perdamaian.

Namun, persatuan yang dimaksud tentu bukan persatuan yang membungkam kritik. Ulama tetap harus menjaga jarak etik dengan kekuasaan. Justru di situlah letak kemuliaan ulama, bersatu dalam tujuan kebangsaan, tetapi tetap merdeka dalam sikap dan pandangan.

Apakah relasi ulama–umara yang diharapkan Presiden bisa diwujudkan tanpa mengorbankan independensi MUI?

Bisa, sangat bisa. Kuncinya ada pada kejelasan peran. Umara menjalankan kekuasaan dan kebijakan, ulama menjaga nilai dan arah moral. Ketika ulama mulai kehilangan daya kritisnya, maka relasi itu berubah menjadi relasi kuasa, bukan kemitraan.

Karena itu, MUI harus memastikan bahwa kebersamaan dengan negara tidak menghilangkan fungsi korektifnya. Ulama bersuara bukan untuk melawan negara, tetapi untuk menyelamatkan negara.

Apa langkah paling realistis yang bisa segera dilakukan untuk memperkuat relasi ulama–umara secara sehat?

Menurut saya, dimulai dari komunikasi. Kolaborasi ulama–umara jangan hanya berhenti pada seremoni dan simbol. Harus ada ruang dialog yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan. Kalau teknis kebijakan belum bisa langsung disinergikan sampai ke tingkat kementerian, minimal jalur komunikasi strategis antara MUI dan pemerintah diperkuat terlebih dahulu.

Dalam posisi tersebut, bagaimana kontribusi alumni Timur Tengah yang tergabung dalam JATTI?

Alumni Timur Tengah memiliki pengalaman hidup di berbagai sistem peradaban Islam. Mereka terbiasa berdialog dengan perbedaan, sekaligus memahami dinamika politik dan sosial global. Dalam relasi ulama–umara, perspektif ini penting untuk menjaga keseimbangan antara idealisme keislaman dan realitas kenegaraan. Di situlah peran JATTI, membantu MUI menghadirkan wajah Islam yang moderat, matang, dan berwibawa.

Bagaimana relasi ulama–umara tercermin dalam sikap MUI terhadap isu Palestina?

Isu Palestina menunjukkan bahwa ulama tidak kehilangan keberpihakannya meskipun berhadapan dengan kepentingan geopolitik global. Sikap MUI sangat tegas, konsisten, dan tidak ambigu dalam membela Palestina. Ini contoh relasi ulama–umara yang sehat: ulama tetap berpihak pada keadilan, sementara negara didorong untuk mengambil peran yang bermartabat di tingkat internasional.

Perbedaan sikap MUI dan pemerintah soal Board of Peace sempat mencuat. Apa pelajaran relasi ulama–umara dari kasus ini?

Kasus Board of Peace justru menunjukkan bahwa relasi ulama–umara tidak selalu harus sejalan secara formal. Ada perbedaan pandangan, bahkan perbedaan tajam. Tetapi yang penting adalah tujuan besarnya sama, yakni memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

MUI mungkin memilih menahan diri pada tahap awal, tetapi bukan berarti kehilangan integritas. Ketika ada kebijakan yang dianggap menyimpang, saya yakin MUI akan tampil paling depan untuk mengingatkan. Inilah esensi relasi ulama–umara yang dewasa, bersatu dalam tujuan, kritis dalam cara.***

Artikel UBN Ingatkan Daya Kritis usai Prabowo Tegaskan Persatuan Ulama-Umara pertama kali tampil pada Parade.id.