Namun, Mirah mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, yang secara karakter tidak memungkinkan WFH. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keadilan antar pekerja/buruh agar tidak menimbulkan kesenjangan.Dan perlu dikaji secara menyeluruh terutama dari sisi dampak ekonomi terhadap pekerja/buruh. Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja/buruh.

Demikian disampaikan Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulisnya pada media, Kamis.

Mirah menyampaikan pengalaman saat pandemi Covid-19  ketika pekerja/buruh yang menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk listrik dan internet. Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10–20%, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan.

Sementara itu, biaya internet yang memadai untuk pekerjaan profesional dapat mencapai Rp300.000–Rp700.000 per bulan. Tanpa adanya kompensasi dari perusahaan, tambahan beban ini secara langsung menurunkan pendapatan riil pekerja/buruh.

Selain itu, ada beberapa catatan kritis. WFH berpotensi memindahkan sebagian beban biaya operasional dari perusahaan ke pekerja, seperti listrik, internet, dan fasilitas kerja. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan risiko kelelahan kerja (burnout).

Mirah menegaskan Dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan energi, baik di tingkat nasional maupun global, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan setara antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pendekatan sepihak tidak akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Dialog sosial yang konstruktif dan kebijakan yang disusun secara tripartit menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan baru, serta mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mirah memberikan saran kepada  pemerintah untuk:

1. Menetapkan standar kompensasi biaya WFH (listrik, internet, dan fasilitas kerja)

2. Menjamin perlindungan jam kerja dan hak lembur secara tegas

3. Melibatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan

4. Melakukan kajian dampak ekonomi makro dan sektoral secara transparan

5. Mengedepankan solusi struktural energi, seperti perbaikan transportasi publik dan efisiensi industri

“Kebijakan efisiensi energi harus berbasis keadilan sosial. Negara tidak boleh memindahkan beban krisis kepada pekerja tanpa perlindungan yang memadai. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” pungkas Mirah menutup keterangan persnya.***

Artikel ASPIRASI: Efisiensi Energi Tidak Boleh Mengorbankan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia mengibaratkan langkah itu sebagai the last dance, merujuk pada momen legendaris atlet yang tampil sekali lagi demi mewariskan kejayaan, bukan sekadar merebut gelar.

“Dia menyelamatkan kader-kadernya untuk tetap solid di 2029,” ujar Hendri saat diwawancarai Helmy Yahya lewat kanal YouTube-nya yang tayang Rabu (1/4/2026).

Hendri menilai tanpa kehadiran Megawati, PDIP berisiko pecah karena persaingan internal antara Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung dalam memperebutkan tiket capres.

PDIP hingga kini masih memegang rekor perolehan suara legislatif tertinggi sebesar 33,3 persen, dan belum ada partai yang melampaui angka tersebut.

Artikel Pengamat Dorong Megawati Maju Capres: Selamatkam Soliditas Kader pertama kali tampil pada Parade.id.

Peringatan itu disampaikan Adi melalui kanal YouTube pribadinya, Ahad (29/3/2026), menyikapi perang yang tengah berkecamuk di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel—yang kini telah memasuki minggu kelima.

“Perang itu sangat mungkin terjadi kapan pun, bahkan tanpa ada angin dan tanpa ada hujan,” ujar Adi.

Ia menilai konflik di Timur Tengah telah berdampak langsung pada siklus ekonomi global, termasuk ancaman krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang menghambat distribusi BBM antarnegara. Indonesia, kata Adi, sudah merasakan imbasnya karena sejumlah tanker tertahan di jalur tersebut.

Untuk jangka panjang, Adi mendorong Indonesia beralih ke energi terbarukan—seperti geothermal, surya, dan sumber daya alam lainnya—agar tidak lagi bergantung pada energi fosil impor.

Adi juga mengajak Indonesia belajar dari Iran. Meski diembargo hampir 40 tahun, Iran mampu mengembangkan teknologi rudal dan drone yang dinilai menandingi kekuatan militer Amerika dan Israel. Bahkan setelah kehilangan sejumlah pemimpin puncak militer dan negaranya, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

“Indonesia perlu mempersiapkan industri rudal dan drone sebagai langkah antisipasi, meski saat ini tidak memiliki ketegangan dengan negara mana pun,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya sikap sedia payung sebelum hujan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Artikel Indonesia Wajib Mandiri Energi, Pangan, dan Air pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semoga almarhum tergolong syahid fi sabilillah, karena sedang bertugas menjaga perdamaian dan menjalankan tugas di sana,” ujar Ustaz Zaitun dalam pernyataannya kepada media. Ia juga mendoakan kesembuhan untuk tiga prajurit lainnya yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Insiden tersebut terjadi saat Pasukan Garuda yang tergabung dalam misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) tengah menjalankan tugas pemantauan dan pengamanan di perbatasan. Serangan yang dilakukan oleh militer Zionis Israel itu dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menunjukkan sikap permusuhan terhadap misi kemanusiaan.

“Zionis adalah musuh umumnya manusia dan kemanusiaan,” tegas Ustaz Zaitun. Ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu melakukan aksi besar-besaran demi menghentikan kekejaman Israel, serta mendesak pemerintah dan masyarakat dunia untuk mengambil langkah nyata menghentikan agresi militer yang tak berperikemanusiaan.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Ini saatnya kita menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dalam membela nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia,” pungkasnya.***

Artikel Doa Zaitun Rasmin untuk Prajurit TNI yang Gugur Diserang Israel pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu sumber pekerja yang bekerja di perusahaan ini—enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, upah yang mereka terima tidak sesuai dengan standar yang berlaku. “Kami bekerja penuh waktu. Namun upah yang diberikan masih di bawah ketentuan UMR, sebentar Rp.80.000/hari dengan sistem harian lepas, serta tidak didaftarkan kepeserta BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media, Senin (30/3/2026).

“Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib memberikan upah minimal sesuai dengan UMR/UMK yang berlaku di wilayah tersebut. Dan mendapatkan jaminan sosial yaitu BPJS ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.”

Menanggapi hal ini, pihak terkait diharapkan dapat segera melakukan penelusuran dan pengawasan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. “Kami meminta adanya transparansi serta dialog antara pekerja dan manajemen perusahaan guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak,” ucap sumber pekerja tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.***

Artikel Perusahaan Inkabaja Presisi Sejahtera Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan pengamat politik Adi Prayitno melalui kanal YouTube-nya, yang tayang Sabtu (28/3/2026).

“Jika tidak ada revisi dalam kurun waktu dua tahun, maka ketentuan hak pensiun seumur hidup bagi mantan pejabat tinggi negara dianggap sudah tidak memiliki basis legalitas,” ujar Adi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 selama ini mengatur pemberian hak pensiun seumur hidup kepada anggota dan pimpinan DPR, MPR, BPK, Mahkamah Konstitusi, serta Mahkamah Agung. Hak tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pangan.

MK menyebut tiga alasan utama putusan ini. Pertama, hak pensiun seumur hidup dinilai tidak memenuhi asas keadilan karena tidak sebanding dengan masa jabatan. Anggota DPR, misalnya, hanya menjabat selama lima tahun, namun berhak atas pensiun hingga akhir hayat. Kedua, besaran pensiun dianggap tidak seimbang dengan kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat. Ketiga, skema pensiun tersebut membebani fiskal negara atau APBN.

Adi mendorong agar putusan MK ini diperluas dampaknya, tidak hanya menyasar pejabat tinggi lembaga negara tetapi juga berlaku bagi menteri, wakil menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

“Mereka yang jabatan publiknya hanya lima hingga sepuluh tahun tidak perlu mendapatkan hak pensiun seumur hidup, apalagi mereka yang secara ekonomi sudah berkecukupan,” katanya.

Meski demikian, Adi tidak menolak pensiun secara keseluruhan. Ia menekankan perlunya skema yang terklasifikasi berdasarkan prestasi, dedikasi, beban kerja, dan kontribusi selama menjabat sehingga tidak membebani keuangan negara.

Publik kini menunggu langkah DPR dan pemerintah dalam merancang skema pensiun baru yang lebih adil dan proporsional sesuai amanat putusan MK tersebut.

Artikel MK Cabut Hak Pensiun Seumur Hidup Pejabat Tinggi, Pengamat Mengomentari Begini pertama kali tampil pada Parade.id.

Penutupan tersebut tidak hanya membatasi akses umat Islam ke salah satu situs suci, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, termasuk pelarangan shalat Idulfitri baru-baru ini di kawasan tersebut.

UBN menegaskan bahwa kondisi ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam.

Ia menilai, pelarangan shalat Idulfitri di Al Aqsa menjadi simbol nyata dari terhambatnya kebebasan beribadah bagi umat Islam di Palestina.

“Ini bukan sekadar penutupan fisik, tetapi juga pengekangan hak dasar umat Islam untuk beribadah, termasuk pada momentum besar seperti Idulfitri,” ujar UBN dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

UBN juga menyoroti lemahnya solidaritas umat Islam global dalam merespons kondisi tersebut. Ia menyebut, fakta bahwa lebih dari dua miliar umat Islam di dunia tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, merupakan tamparan keras bagi dunia Islam.

“Fakta dua miliar umat Islam tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, adalah tamparan bagi kita semua. Ini menunjukkan umat Islam belum mampu melindungi tanah suci tersebut,” tegasnya.

UBN mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut berkontribusi dalam memperjuangkan pembukaan kembali Masjid Al Aqsa melalui langkah-langkah damai dan konstruktif.

Salah satu upaya yang diserukan adalah meramaikan media sosial dengan tagar #EnteringAlAqsa sebagai bentuk solidaritas global terhadap kondisi yang terjadi di Masjid Al Aqsa.

Pimpinan Perkumpulan AQL itu menjelaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut, #EnteringAlAqsa terinspirasi dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 21.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa.

“Tagar ini bukan sekadar simbol, tetapi panggilan iman. Ini terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 21 untuk memasuki tanah suci,” ujar UBN.

UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu menilai, semangat yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi penggerak bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan akses dan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Menurutnya, melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama, termasuk kampanye digital, harapan untuk pembukaan kembali Al Aqsa dapat semakin menguat.

Ia pun berharap solidaritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dapat menjadi dorongan moral yang kuat agar Masjid Al Aqsa kembali terbuka dan umat Islam dapat berziarah dan menjalankan ibadah, termasuk shalat lima waktu tanpa hambatan.*

Artikel UBN Ajak Rakyat Indonesia Gaungkan #EnteringAlAqsa: 28 Hari Al Aqsa Ditutup pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator Koalisi, I Made “Ariel” Suardana dan Ignatius Rhadite, menyebut pola pengamanan semacam ini belum pernah terjadi dalam sidang-sidang tahanan politik sebelumnya di Bali. Aparat terlihat secara aktif menanyakan informasi perkara Tomy di meja lapor, lalu bergerak mengelilingi ruang sidang saat terdakwa masuk.

“Ini memperlakukan Tomy seperti tahanan spesial. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan indikasi ketidaksetaraan di hadapan hukum,” tegas Koalisi dalam pernyataan resminya, Kamis (25/3/2026).

Sebelum sidang berlangsung, Koalisi juga menolak rencana pelaksanaan sidang secara daring yang sempat diinformasikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat penolakan resmi dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan. Koalisi menilai sidang online berpotensi membatasi kemampuan terdakwa membela diri secara langsung dan efektif. Atas penolakan itu, persidangan akhirnya digelar secara luring.

Koalisi juga menyoroti konstruksi dakwaan yang dinilai memiliki pola serupa dengan sejumlah kasus kriminalisasi aktivis dan demonstran pasca aksi Agustus 2025 di berbagai daerah. Ekspresi politik, menurut Koalisi, secara sistematis dikonstruksikan sebagai tindak pidana.

“Perkara ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Ini bagian dari praktik kriminalisasi yang lebih luas dan terstruktur terhadap masyarakat sipil,” ujar Koalisi.

Solidaritas massa hadir di luar gedung pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Tomy, yang oleh para pendukungnya disebut sebagai tahanan politik, bukan pelaku kriminal.

Koalisi mendesak majelis hakim bersikap independen, menuntut jaksa menghormati hak terdakwa, serta mengajak publik mengawal persidangan ini sebagai bentuk kontrol demokratis atas kekuasaan.***

Artikel 20 Polisi Kepung Sidang Aktivis Bali, Koalisi Sebut Intimidasi Terstruktur pertama kali tampil pada Parade.id.

“JK menyatakan ini bisa terjadi keosan Juli Agustus apabila Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan dua masalah besar yang dihadapi, yaitu geopolitik dan warisan utang Jokowi,” ujar Said Didu.

Menurut Didu, JK memaparkan hitungan sederhananya. Dalam dua bulan pertama pemerintahan Prabowo, defisit sudah mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Jika tren ini berlanjut hingga Juli-Agustus, defisit kumulatif bisa menembus 1.000 triliun rupiah, sebuah angka yang dianggap tidak lagi bisa diatasi dengan cara apapun.

Dampaknya, menurut JK sebagaimana dikutip Said Didu, akan sangat terasa di lapisan bawah: jalan-jalan di daerah rusak tidak diperbaiki, daerah kehabisan uang karena ditarik semua ke pusat, dan Puskesmas tidak mampu lagi melayani masyarakat.

JK juga menyebut dua ancaman besar yang melatarbelakangi kekhawatirannya, yakni eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang dipastikan akan memberatkan Indonesia, serta warisan utang besar peninggalan pemerintahan Joko Widodo.

Artikel JK Ramal Keos Juli-Agustus jika Prabowo Salah Langkah, Kata Didu pertama kali tampil pada Parade.id.

Laporan Palsu Sudah “Membudaya”, Prabowo Akui Selalu Waspada

Merespons pertanyaan Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV-Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo mengaku telah lama menyadari bahwa budaya ABS (Asal Bapak Senang) mengakar kuat di hampir semua institusi pemerintahan Indonesia.

“Laporan palsu ini sudah membudaya saya kira di semua institusi. Ini adalah part of our problem,” ujar Prabowo.

Ia mengungkap pengalaman pribadinya saat menerima laporan serba positif di peringatan satu tahun pemerintahannya di Nusantara. Ia langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut.

“Saya kejar dia. Jangan nyenengin saya. Saya ini bertanggung jawab atas negara. Saya bisa audit,” tegasnya.

Prabowo juga menceritakan contoh konkret dari masa aktifnya di militer saat kecelakaan helikopter di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batujajar tidak dilaporkan kepadanya secara langsung, dan baru ia ketahui dari laporan harian keesokan harinya.

Untuk mengimbangi laporan formal, Prabowo mengaku rutin memantau YouTube dini hari, termasuk konten-konten yang menyerangnya sebagai bahan evaluasi.

“Walaupun kurang ajar dia, tapi saya harus lebih waspada. Saya tangkap dulu,” katanya.

Sebagai bentuk kontrol kualitas, ia menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis kini telah memiliki sistem sertifikasi dapur, nomor telepon bebas pulsa untuk pengaduan publik, serta titik koordinat dapur yang bisa diakses masyarakat. Lebih dari 1.000 dapur telah mendapat surat peringatan atau ditutup.

Teror Aktivis: Prabowo Jamin Tidak Ada Impunitas, Termasuk bagi Aparat

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, menjadi salah satu sorotan tajam dalam diskusi tersebut. Jurnalis senior Najwa Shihab mendesak Prabowo untuk bersikap tegas atas serangkaian teror yang menimpa orang-orang kritis dalam setahun terakhir.

Prabowo menyebut tindakan itu sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab.”

“Harus kita usut sampai bukan hanya pelaku lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila yang melakukan itu aparat negara, tidak akan ada impunitas,” kata Prabowo.

Ia menegaskan hal itu sebagai jaminan langsung dari dirinya selaku presiden.

Namun Najwa mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus serupa sebelumnya, penyelidikan selalu berhenti di pelaku lapangan. Ia juga menyebut sejumlah nama wartawan dan aktivis yang mengalami intimidasi dalam setahun terakhir, semuanya berlatar belakang kritis terhadap pemerintah.

Prabowo tidak menampik kemungkinan keterlibatan deep state, dan bahkan mengakui bahwa dirinya telah memecat sejumlah direktur jenderal yang merasa “untouchable.”

“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit,” ungkapnya.

Soal pembentukan tim independen untuk mengusut kasus teror, Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya, meski dengan catatan.

Terkait penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis dalam demonstrasi Agustus lalu yang disebut Najwa sebagai terbesar sejak era Reformasi, Prabowo berdalih ada indikasi provokasi terencana dan false flag operation.

“Saya baru menjabat satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk saya membuktikan,” katanya.

Prediksi Perang 20 Tahun Lalu, Kini Jadi Kenyataan

Moderator membuka acara dengan pertanyaan yang juga merangkap pengakuan: bahwa pada 2019, Prabowo pernah diejek ketika memperingatkan dunia akan menuju perang.

“Saya ikut membuli Bapak dulu, Pak. Waktu Bapak bilang dunia bakal perang. Mohon maaf,” kata moderator.

Prabowo merespons dengan tenang. Menurutnya, ketahanan pangan dan energi bukan sekadar obsesi ideologis, melainkan kesimpulan dari membaca sejarah ribuan tahun peradaban manusia.

“Saya mencari the basics, esensi dari masalah. Dan common denominator masalah yang azazi selalu adalah pangan,” ujarnya.

Ia mengutip hukum Thucydides the strong will do what they can, the weak suffer what they must dan prinsip militer Romawi Si vis pacem, para bellum (jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) sebagai landasan pandangannya.

Ia juga secara khusus menyebut Iran sebagai contoh negara yang serius mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar selama 47 tahun di bawah sanksi.

Krisis Energi Akibat Perang: Prabowo Waspadai Harga Minyak di Atas 90 Dolar

Ekonom senior Chatib Basri dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal sama-sama menyoroti dampak perang terhadap perekonomian domestik. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS dan harga minyak yang mendekati 100 dolar per barel menjadi perhatian utama.

Faisal memperingatkan, jika harga ICP bertahan di atas 90 dolar dan rupiah di kisaran Rp17.000, tambahan beban subsidi energi bisa melampaui Rp100 triliun mendorong defisit APBN menembus batas 3 persen PDB.

Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran 2026 akan kembali dilakukan dengan cara yang sama seperti 2025 yang dinilai telah menimbulkan gejolak di sejumlah daerah akibat pemangkasan transfer daerah.

Prabowo menjawab dengan merujuk pada konsep ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang mencapai 6,5, jauh lebih tinggi dibanding Korea Selatan (4), Singapura (4), bahkan Vietnam (3,6).

“Artinya kita 30 persen lebih tidak efisien. Masih banyak yang bisa kita hemat,” tegasnya.

Ia kembali mengulangi komitmennya untuk menghapus pengeluaran-pengeluaran tidak produktif: biaya seremonial, alat tulis kantor, sewa gedung rapat di luar kota, hingga mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik seorang gubernur, sementara dirinya menggunakan Maung buatan dalam negeri.

Sebagai strategi jangka menengah menghadapi krisis energi, Prabowo mengumumkan target 100 GW tenaga surya dalam dua tahun ke depan, konversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik, serta penghapusan 13 GW pembangkit listrik diesel.

Industrialisasi atau Terus Jadi Pasar Orang Lain?

Merespons Chatib Basri soal pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas (good jobs), bukan sekadar pekerjaan informal bergaji Rp1,2 juta per bulan, Prabowo menyebut hilirisasi dan industrialisasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

“Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita punya timah, boksit, kelapa sawit, kopi terbaik — tapi kita impor Starbucks, kita makan KitKat, kita beli mobil Korea. Kenapa?” tegasnya.

Ia mengumumkan rencana membangun industri mobil listrik berbasis energi surya, 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran, serta pohon industri untuk seluruh komoditas strategis Indonesia.

Namun ia juga mengakui hambatan terbesar bukan modal, melainkan regulasi yang berbelit. Contoh paling nyata: distribusi pupuk subsidi yang harus melewati 145 peraturan dari 14 kementerian sebelum sampai ke tangan petani — dan kini telah disederhanakan langsung dari pabrik ke Gapoktan cukup dengan KTP.

Board of Peace: Indonesia “On Hold”, Siap Keluar jika Tidak Bermanfaat

Merespons pertanyaan pengamat geopolitik Bosman Mardigu soal posisi Indonesia di Board of Peace (BOP) yang kini telah berubah menjadi arena perang, Prabowo mengungkap detail diplomasi di balik layar.

Ia menceritakan pertemuan delapan negara muslim bersama Presiden Trump, di mana Emir Qatar Tamim atas nama kelompok tersebut menyatakan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian Trump, dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan mereka, melainkan PM Israel Netanyahu.

“Trump bilang, ‘Let me take care of him.’ Dia kasih jaminan akan meyakinkan Netanyahu,” ungkap Prabowo.

Dari proses itulah, menurutnya, lahir gencatan senjata pertama di Gaza dan pembukaan jalur bantuan melalui Rafah kini 4.200 truk per minggu.

Namun dengan meletusnya perang Iran-Israel-Amerika, Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia kini resmi ditangguhkan (on hold).

“Kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat dan kontraproduktif bagi kepentingan nasional Indonesia, kita keluar. Mereka sudah tahu itu,” katanya tegas.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas, tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, dan hanya bersedia hadir sebagai pelindung warga sipil.

Acara “Presiden Prabowo Menjawab” edisi kedua ini menampilkan enam narasumber: Retno Pinasti (Liputan 6 SCTV-Indosiar), Rizal Malarangeng (politisi dan akademisi), Bosman Mardigu (pengamat geopolitik), Muhammad Faisal (Direktur Eksekutif CORE Indonesia), Najwa Shihab (jurnalis senior), dan Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Artikel Blak-blakan Prabowo: ABS hingga Teror Aktivis Tanggung Jawab Negara pertama kali tampil pada Parade.id.