Jakarta (PARADE.ID)- Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim bahwa pasca revisi UU KPK, lembaga antirasuah ini bertambah kuat, karena bekerja dalam sistem negara yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. Yaitu orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk partai politik.
“Sebab tidak ada pemberantasan korupsi yang bisa dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan, tapi itu utopia. Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi untuk bertempur sendiri, padahal sistem itu memerlukan integrator,” kata dia, kemarin.
Inilah kata dia tugas KPK. Hanya kebersamaan dan kesadaran yang bisa membuatnya sukses.
“Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, menurutnya independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga. Penguatan kualitas sumberdaya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai UU No. 19 Tahun 2019.
Hal itu sebagaimana yang pernah ia sampaikan sebelumnya: transparansi adalah ‘ruh’ demokrasi dan kunci menerangkan jalan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Termasuk di KPK, saluran opini sebagai masukan korektif, informatif dan pelaporan sudah tersedia.
“Masyarakat berhak menggunakan seluruh saluran tersebut untuk menjaga KPK dari kekeliruan dan menjaga Negara dari korupsi. KPK dibawah kepemimpinan saya dan seluruh pimpinan sampai akhir periode kerja kami, akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga dan amanah UU. #ArahKPK.”
Ia pun meminta kepada publik agar KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara. Sehingga tercipta budaya antikorupsi.
(Sur/PARADE.ID)