Jakarta (PARADE.ID)- Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji Umrah (SATHU) menyoalkan UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR RI, khususnya dalam bidang Keagamaan. Ada beberapa catatan yang menurut SATHU yang perlu diperhatikan, salah satunya secara khusus menyoroti penambahan pada pasal 94 ayat 1 butir K dan ayat 2, yang sebelumnya menurut SATHU tidak termuat dalam RUU atau yang menjadi pembahasan.
SATHU pun menduga adanya penyusupan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, misalkan saja (akan) adanya potensi penampungan dana umrah (di kemudian hari).
“Pengertian pasal ini pernah juga termuat dalam SK Dirjen No. 323 Tahun 2019, yang kami tolak lewat gugatan ke PTUN dan gugatan kami sudah diterima dan sudah inkrah setelah banding Kementerian Agama ditolak oleh Pengadilan Tinggi TUN,” demikian kata Sekjen SATHUArtha Hanif, Jumat (23/10/2020), di Cipinang, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
“Di samping itu banyak pula pertimbangan kami yang tidak terakomodir,” sambungnya.
Dalam pengamatannya, SATHU mengaku, melihat adanya keanehan dan tendensius terhadap Omnibus Law di bidang Keagamaan ini. SATHU mengkritisinya.
“Kami menilai ada perlakuan yang tidak adil terhadap usaha di bidang Keagamaan, khususnya usaha bidang Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus,” katanya.
Omnibus Law pun menurut SATHU ternyata tidak mendukung perkembangan dunia usaha, khususnya untuk usaha bidang Keagamaan.
SATHU meminta Presiden Jokowi agar memperhatikan hal ini demi terwujudnya rasa keadilan positif. Sebab kini hanya Presiden yang memungkinkan memberikan itu.
Hal itu sebagaimana yang tercantum di Omnibus Law (RUU) kewenangan yang oleh UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah yang menjadi kewenangan Menteri Agama ditarik menjadi kewenangan pemerintah Pusat.
“Sekiranya masih diperbaiki, Alhamdulillah. Kalau sebagai pertimbangan prosedural tidak bisa diubah karena sudah disahkan, kiranya Bapak Presiden berkenan menerbitkan Perppu senagai perbaikan atas pasal-pasal tersebut,” harapnya.
Menurut SATHU, usaha haji dan umrah adalah usaha yang sangat terkait dengan kegiatan ibadah. Usaha umrah dan haji satu-satunya sektor usaha yang dimiliki kaum muslimin. Oleh karena itu SATHU berharap ada solusi untuk hal di atas.
(Robi/PARADE.ID)