Jakarta (parade.id)- Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara (DPD GMNI Sumut) mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar memberikan instruksi kepada seluruh kader untuk turun ke jalan, menyikapi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dalam tiga tahun terakhir di dua periodenya.
Desakan ini diserukan delegasi DPD GMNI Sumut Fairuz Nasution pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), kemarin.
“Banyak problem dan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat selama tiga tahun ini. Oleh karenanya, dalam momen tiga tahun kepemimpinan Jokowi, GMNI harus turun ke jalan,” katanya, kepada media.
Alasan atas itu, dinilai olehnya karena Rezim Jokowi-Maaruf dalam tiga tahun terakhir cenderung mewakafkan diri kepada oligarki, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun sangat berpihak pada kepentingan pemodal yang notabene merugikan kaum Marhaen.
Salah satu yang ia sorot adalah lahirnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Lahirnya Omnibus Law Ciptaker ini menurut dia adalah bukti nyata bahwa Jokowi lebih berpihak pada pemodal.
“Padahal UU tersebut jelas membuat buruh semakin sengsara karena terjebak pada politik upah murah kaum modal,” katanya.
Hal lain, soal kenaikan harga BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan itu juga satu kasus yang membuktikan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki sense of crisis terhadap rakyat Marhaen.
Lainnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi mengalami kemunduran luar biasa. Hal itu kata dia dapat dilihat dari kebebasan berpendapat yang justru dihadapkan oleh represif aparat.
“Berbagai survei terpercaya juga menunjukkan hasil demikian, bahwa selama rentang tigabtahun telah terjadi kemunduran demokrasi,” kata dia.
DPD GMNI Sumut kata dia juga menyikapi bobroknya institusi Polri, dengan banyaknya permasalahan yang melibatkan anggota Polri, di antaranya kasus Ferdy Sambo, tindakan represif aparat, tragedi Kanjuruhan Malang, isu konsorsium 303, narkoba dan masih banyak kasus lainnya, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Selanjutnya, DPD GMNI SUMUT juga menyoroti banyaknya permasalahan agraria yang sampai hari ini belum diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan baik.
“Untuk itu sebagai insan pejuang, pemikir-pemikir pejuang, dan sebagai momentum berkumpulnya seluruh kader GMNI se-Indonesia, DPD GMNI Sumut meminta langsung kepada DPP GMNI, setelah forum Rapimnas yang terhormat ini selesai, untuk aksi turun ke jalan menyikapi seluruh persoalan kaum Marhaen,” pintanya.
(Verry/parade.id)