Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini adalah Hari Pancasila, 1 Juni. Ketua Bapilu Partai Buruh Ilhamsyah mengatakan bahwa masih banyak elit politik yang mengkhianati Pancasila.
“Pancasila tentu saja bukan teks mati, nilai-nilainya harus bertumbuh dalam kehidupan nyata. Keluarnya Undang-Udang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memberatkan kehidupan mayoritas pekerja sungguh bertolak belakang dari semangat ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia, dalam rilisnya, yang diterima parade.id, Rabu (1/6/2022).
“Tahun lalu kenaikan rata-rata upah buruh yang hanya menyentuh bilangan 1,09% juga menjauhkan bangsa ini dari semangat yang terkandung dalam Pancasila,” sambungnya.
Ini seperti ironi, ketika di tengah kesulitan hidup yang amat berat yang dirasakan rakyat selama pandemi, kita justru menyaksikan kenaikan kekayaan pejabat dalam jumlah yang mencengangkan. Tidak sedikit elit negeri ini yang bersedia hidup dalam kemewahan sementara kebanyakan rakyat masih terbelenggu kesusahan.
“Belakangan waktu kita akrab dengan pengertian bahwa gerak ekonomi dan politik nasional semakin tersandera oligarki. Tidak ada yang Pancasilais dari itu semua. Ini adalah bentuk pengkhiatan yang telanjang dari nilai-nilai Pancasila,” kata dia.
Di Hari Kelahiran Pancasila ini, Partai Buruh pun kata dia menyampaikan beberapa poin penekanan. Pertama, Partai Buruh meminta agar dikembalikannya semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Semangat yang harus melatarbelakangi setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan politik negara.”
Kedua, meminta agar dihentikannya “politisasi Pancasila”—sebuah praktik politik yang menjadikan Pancasila sebagai temeng dan jargon politik belaka tanpa pengamalan nilai-nilainya secara konkret, terutama sila Kemanusiaan yang Adil Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Ketiga, mengecam tindak tanduk elit nasional negeri ini yang banyak di antaranya telah keluar atau bahkan mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tanpa kemakmuran yang merata bagi segenap rakyat Indonesia, artinya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Selama hal itu masih menjadi kenyataan, menurut dia maka selama itu pula Pancasila telah dipunggungi.
Selanjutnya, Partai Buruh meminta agar soal korupsi dibabat habis, dengan hentikan penumpukkan kekayaan oleh segelintir orang, dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum muda serta kelestarian lingkungan, dan laksanakan Reforma Agraria sejati.
“Tanpa itu semua nilai-nilai Pancasila tak akan benar-benar diagungkan,” demikian katanya.
Menurut dia, Pancasila adalah penemuan luhur bangsa Indonesia. Dimana Bung Karno telah memberikan sumbangsih historis dalam meletakkan falsafah negara ini. Pidato 1 Juni 1945 akan selalu diingat sebagai tonggak penting perjalanan republik.
Menengok ke belakang, visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diigagas oleh pemimpin pergerakan nasional mewarnai perdebatan tentang falsafah negara dalam persidangan BPUPKI.
Pada 1 Juni 1945, dalam pidatonya mengenai falsafah negara, Soekarno memasukan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat. Selanjutnya, Soekarno mengemukakan visi emansipasinya, bahwa dengan prinsip kesejahteraan, “tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”.
Dalam pidato yang sama Bung Karno dengan nyaring menyatakan tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela.
Perumusan Pancasila pada akhirnya meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila yang penting berdampingan dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”
“Kedua sila inilah yang juga menjadi jiwa utama dalam pendirian Partai Buruh dan oleh karenanya menjadi alat ukur utama Partai Buruh dalam melihat kenyataan.”
(Rob/PARADE.ID)