Jakarta (parade.id)- Teknologi seperti kecerdasan buatan, pertanian digital, dan pertanian pintar kerap dianggap kunci masa depan pangan. Namun, teknologi tidak bekerja sendiri. Pemerintah, petani, industri, perguruan tinggi, hingga generasi muda ikut menentukan arah sistem pangan Indonesia.
Hal itu mengemuka dalam perbincangan di kanal YouTube INDEF, Econom by INDEF: Clear, Real Impact, yang diunggah Selasa (27/10/2026). Hadir sebagai narasumber Senior INDEF sekaligus Presiden Asian Association of Agricultural Economists, Prof Bustanul Arifin, dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) yang juga Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty. Diskusi dipandu peneliti INDEF, Salsa Bileskia.
Diskusi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober. Tahun ini FAO mengusung tema “Innovate Today, Nurture Tomorrow”, yang menekankan bahwa inovasi hari ini menentukan pemenuhan pangan di masa depan.
Swasembada tak Harus Semua Komoditas
Prof Bustanul menyebut pembentuk sistem pangan sangat beragam, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, petani, pedagang, akademisi, industri, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa swasembada tidak perlu dimaknai sebagai produksi semua komoditas sendiri.
“Menurut saya tidak akan semuanya. Kita harus realistis. Kita akan memenuhi cukup banyak kebutuhan pangan sendiri. Kalau ada yang kita unggul, kita produksi sendiri, tetapi kalau kita kesulitan memproduksi dan harus impor, saya kira itu juga tidak apa-apa,” ujarnya.
Ia mencontohkan kedelai. Produksi nasional terus menurun hingga hanya sekitar 200 ribu sampai 300 ribu ton, sehingga Indonesia masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat. Menurutnya, penyebabnya adalah keterbatasan lahan. “Ketika kita mengejar padi, mengejar jagung, kedelai itu tersisihkan,” katanya.
Impor kedelai, termasuk bungkilnya, disebut bisa mencapai 6 juta ton. Indonesia juga masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu, hal yang diakui Presiden dan Menteri Pertanian.
Meski demikian, Prof Bustanul menegaskan impor bukan tanda kegagalan. “Saya tidak mengatakan kalau impor berarti tidak berhasil. Dalam konteks global, harus ada pertukaran, kita harus saling berdagang,” ujarnya. Ia mengingatkan Indonesia adalah eksportir kelapa sawit nomor satu dan juga mengekspor kopi.
Karena itu, ia menilai inovasi harus difokuskan pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, mulai dari varietas baru, pola budidaya, hingga teknologi pengolahan. Tujuannya, kata dia, juga mengampanyekan pangan sehat agar masyarakat hidup aktif, produktif, dan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Pangan.
Keadilan dari Hulu ke Hilir
Lely Pelitasari menekankan bahwa sistem pangan harus dipandang sebagai rangkaian subsistem dari hulu ke hilir yang tidak terpisahkan. Pemerintah, menurutnya, berperan menjamin keadilan melalui regulasi.
Keadilan, kata Lely, bukan berarti harga seragam untuk komoditas berkualitas berbeda. “Keadilan adalah seberapa besar yang diterima berdasarkan kinerja dan kualitas produksinya, yang kemudian menentukan harga,” ujarnya. Ia mendorong sistem tertutup (closed loop) agar manfaat di hilir juga dinikmati pelaku di hulu.
Untuk petani, ia menyebut dua kebutuhan utama, yakni akses terhadap input produksi serta perlindungan dan pemberdayaan sesuai undang-undang. Menurutnya, kedua hal itu penting agar petani merasa usahanya aman dan berjangka panjang. “Ini sebenarnya yang membuat anak muda belum tertarik, karena dari sisi pendapatan mungkin jauh lebih tinggi di usaha lain,” katanya.
Harga Beras Tinggi, Petani Belum Tentu Sejahtera
Prof Bustanul mengkritisi indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan. PERHEPI, kata dia, sedang menyusun metrik baru berupa indeks kesehatan petani, meski belum diadopsi.
Menurutnya, kepemilikan lahan petani padi sangat terbatas, sekitar setengah hektare bahkan 0,3 hektare. “Kalau mereka hanya punya seperempat hektare, dua atau tiga bulan habis. Setelah itu mereka harus membeli,” ujarnya. Karena itu, kenaikan harga gabah tidak otomatis menyejahterakan petani yang berstatus konsumen neto.
Ia juga mengkritik penimbunan stok besar tanpa distribusi yang lancar. “Tidak ada gunanya menimbun stok besar kalau tidak didistribusikan dengan baik,” katanya. Meski stok Bulog dilaporkan mencapai 4,5 juta ton, distribusi yang lambat membuat harga tetap naik.
Ia mencontohkan harga acuan di lapangan 6.500 rupiah, tetapi sering menyentuh 7.000 hingga 8.000 rupiah. Di tingkat konsumen, harga beras bisa 16.000 hingga 17.000 rupiah per kilogram, bahkan 19.000 rupiah untuk kualitas lebih baik, melampaui acuan 14.500 rupiah.
Untuk singkong, ia mengatakan petani harus menunggu sembilan bulan, sedangkan padi hanya tiga hingga tiga setengah bulan. Ketika harga tinggi petani menanam, tetapi harga sering jatuh sebelum panen. “Kami berharap petani tidak dibiarkan berjuang sendiri,” ujarnya, seraya meminta intervensi pemerintah menjaga kesejahteraan petani.
Subsidi Pupuk: Tepat Ketersediaan, Harga, dan Waktu
Terkait subsidi pupuk, Lely menilai kebijakan itu semestinya menurunkan biaya produksi petani. Efektivitasnya bergantung pada distribusi dan ketersediaan di lokasi petani, akses fisik, serta akses ekonomi atau daya beli.
“Yang lebih krusial adalah tepat waktu dan tepat tempat. Jangan sampai tersedia, tetapi datang ketika petani sudah mulai tanam atau menjelang panen,” katanya. Menurutnya, jika ketersediaan, harga, dan kesinambungan terpenuhi, subsidi akan membantu petani.
Inovasi Harus Terjangkau dan Tidak Rumit
Menjawab pertanyaan soal inovasi, Prof Bustanul menyebut kebutuhan paling dasar adalah benih unggul. Teknologi, katanya, harus terjangkau dan mudah diadopsi. “Yang saya maksud mudah adalah petani menginginkan benih unggul yang meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa adopsi teknologi tidak terjadi otomatis. Karena itu program pemerintah dan penyuluh diperlukan agar petani tidak menanggung seluruh risiko pada tahun pertama. Teknologi canggih seperti drone dan digitalisasi, menurutnya, belum bisa diakses semua petani, antara lain karena jaringan di lapangan.
“Transformasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus dirancang dengan kebijakan dan program,” katanya. Ia menyebut transformasi pangan di Indonesia masih “belum selesai” dan perlu menjangkau sampai konsumsi demi peningkatan gizi dan kesehatan. Ia juga menyoroti peran ritel modern yang dapat mendorong petani lebih peduli kualitas dan memperoleh harga lebih tinggi, meski kontrak kerap belum transparan.
Peran Perguruan Tinggi: Jangan Berhenti di Jurnal
Lely menyoroti tiga pilar Tridharma perguruan tinggi. Dari sisi pendidikan, kebutuhan petani harus dipetakan lebih dulu. Dari sisi riset, ia mengkritik kecenderungan penelitian berhenti di jurnal atau prototipe pameran. “Prototipe menjadi objek pameran keberhasilan universitas, tetapi tidak masuk skala industri agar lebih melimpah, murah, dan bisa diakses petani,” ujarnya.
Dari sisi pengabdian, perguruan tinggi punya tanggung jawab moral berkolaborasi dengan petani dan pemangku kepentingan lain. Ia setuju riset harus berbasis kesenjangan masalah, yakni jarak antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan.
Koperasi Desa dan MBG: Butuh Pasokan Konsisten
Soal serapan hasil tani oleh Koperasi Desa (Kopdes) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lely mengakui belum ada kajian yang jelas. Berdasarkan informasi yang beredar, prioritas pangan lokal dalam petunjuk teknis belum sepenuhnya diadopsi pelaksana.
Ia menyebut tiga syarat pemenuhan kebutuhan harian: ketersediaan berkelanjutan, kualitas, dan harga stabil. Ia mencontohkan kasus telur. Peternak semula antusias ketika telur wajib tersedia setiap hari, tetapi aturan kemudian berubah sehingga penyedia memilih bahan yang lebih instan dan murah. “Akhirnya harga telur anjlok. Itu yang menyebabkan peternak protes,” ujarnya. Ia meminta regulasi yang konsisten dan komitmen dari pemerintah hingga pelaksana di lapangan.
Hilirisasi Butuh Intervensi Hulu
Prof Bustanul menyatakan dukungan pada hilirisasi, tetapi menegaskan petani tidak boleh sekadar pemasok bahan baku. Ia mengaku pengagum pertanian kontrak (contract farming) karena menciptakan komitmen volume dan kualitas.
“Kalau kualitasnya tidak terpenuhi, dibeli dengan harga murah, dan seluruh rantai hilirisasi jadi percuma,” katanya. Ia mengingatkan, hilirisasi memerlukan penguatan hulu, termasuk peningkatan produktivitas.
Ia mencontohkan program biodiesel B50 yang membutuhkan setidaknya 60 juta ton produksi sawit tahun ini, padahal produksi baru sekitar 51 juta ton. “Tanpa tambahan lahan cukup sulit karena pertumbuhan produktivitas masih lambat. Kalau membuka lahan baru, orang mengeluhkan hutan,” ujarnya. Menurutnya, belum ada peraturan presiden maupun peraturan pemerintah yang mengatur alur kerja hilirisasi di kementerian baru yang dipimpin Bahlil Lahadalia, meski arah kebijakannya didukung.
Pangan dan Lingkungan: Tidak Bisa Memilih Salah Satu
Menyinggung kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan, Lely menegaskan pentingnya keseimbangan antara produksi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah, katanya, bertindak sebagai “konduktor” yang memberi kepastian bagi pelaku usaha, dengan perlindungan bagi yang tidak bersalah dan sanksi bagi yang melanggar.
“Kita tidak bisa memilih, karena kalau memilih berarti menghilangkan salah satunya. Kalau harus ada pengorbanan, maka pengorbanannya harus sekecil mungkin dan jangan mengorbankan mereka yang seharusnya dilindungi negara,” ujarnya.
Regenerasi Petani dan Pendidikan Tinggi Berbasis Desa
Di segmen akhir, Prof Bustanul menyoroti usia petani yang sebagian besar sudah di atas 50 hingga 55 tahun. Ia berharap petani muda yang melek digital menjadi penggerak inovasi, termasuk memilih benih tahan kekeringan untuk adaptasi perubahan iklim seperti El Nino 2024.
Ia juga menyoroti pola konsumsi. “Kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat, sistem jaminan sosial bisa kolaps. JKN bisa kolaps karena semua orang berobat lewat BPJS,” katanya, seraya menekankan perlunya perubahan pola konsumsi menuju pola pangan harapan (PPH).
Lely menilai paradigma pendidikan tinggi saat ini bias perkotaan. “Semakin pintar, mereka semakin ke kota dan semakin tidak mau kembali ke desa,” ujarnya. Ia mendorong pergeseran menuju pendidikan berbasis perdesaan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur internet, agar angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang kini sekitar 30 persen dapat meningkat. Ia juga mengusulkan kurikulum berbasis proyek yang bersumber dari masalah nyata di daerah, seperti irigasi atau pupuk, dan berharap revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional membuka ruang bagi pola nonkonvensional.
Dalam penutup, host menegaskan bahwa transformasi pangan tidak cukup dengan menaikkan produksi, melainkan juga inovasi, pengembangan SDM, teknologi, investasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi berbagai pihak.