Site icon Parade.id

ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

redaksi

Foto: dok. google

Jakarta (parade.id)- Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dua kementerian tercatat mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer). Temuan ini disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers pada Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad di sejumlah acara.

Rincian Kontrak

Di Kemendikbud Ristek (Museum dan Cagar Budaya), kontrak tahun 2024 terdiri atas:

Di KKP, kontraknya meliputi:

Kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1 persen saham perusahaan tersebut, dan Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu. Raffi juga memegang 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

Lima Masalah Versi ICW

ICW menilai terdapat lima permasalahan dalam pengadaan ini.

1. Standar efisiensi dinilai tidak konsisten

ICW menyebut pemerintah menerapkan standar penghematan yang tidak konsisten. Efisiensi dilakukan besar-besaran hingga menyasar pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar,” demikian ICW. Pada 2026, KKP menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar, sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar.

Di sisi lain, beban daerah kian berat pada 2026. Pemerintah memangkas pagu transfer ke daerah menjadi Rp693 triliun, sekitar Rp171 triliun di bawah proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2026 juga memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah berkapasitas fiskal sangat rendah, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana melepas 9.000 dari 12.000 pegawai PPPK.

ICW menyebut ironi dari kondisi itu. Biaya pembuatan tayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta, lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih, sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.

2. Manfaat dan dampak tidak terukur

ICW mempertanyakan alasan kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer. Kemendikbudristek sudah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi, sedangkan KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Semua unit itu didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran dari pajak masyarakat.

“Untuk apa uang publik sebesar itu hanya digunakan untuk menghadiri orang dalam acara?” tulis ICW, merujuk pada paket event attendance Rp2,52 miliar. Menurut ICW, tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut.

3. Spesifikasi diduga mengarah ke satu penyedia

Empat paket di Kemendikbud Ristek dilakukan melalui e-purchasing di katalog elektronik, tetapi nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717. ICW menilai spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan setara.

“Meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka,” kata ICW.

ICW juga menyoroti penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran, sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda bernilai relatif seragam, sekitar Rp3,6 miliar per paket. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai.

4. Dugaan penggiringan opini dan konflik kepentingan

ICW menegaskan pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. “Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” tulis ICW.

ICW turut menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026. Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi dan usaha RANS. Menurut ICW, kasus itu menunjukkan popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. “Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” demikian pernyataan ICW.

Persoalan lain adalah jabatan publik Raffi. PT Rans Animasi Indonesia, yang dibentuk pada 15 April 2020, tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024. Pada 22 Oktober 2024, Presiden melantik Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Setelah pelantikan itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan miliknya. “Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan,” kata ICW.

5. Keterkaitan dengan tugas dan renstra tak jelas

ICW menyatakan setiap pengadaan barang/jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung program pemerintah, termasuk target dalam Renstra kementerian maupun RPJMN. Menurut ICW, keterkaitan paket-paket ini dengan tugas dan fungsi kementerian belum terlihat jelas dari informasi yang tersedia.

“Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran,” tulis ICW.

Lima Tuntutan ICW

ICW menuntut agar:

  1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
  2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama soal kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tugas instansi.
  3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
  4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak terkait tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian, serta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama menjabat.
  5. Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum terlihat tanggapan dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, KKP, maupun kementerian penerus Kemendikbud Ristek atas temuan tersebut.

Exit mobile version