Jakarta (parade.id)- Memasuki Januari 2026, dunia dipaksa menyaksikan wajah baru diplomasi Amerika Serikat yang sepenuhnya bertumpu pada satu premis tunggal: dunia adalah pasar, dan kedaulatan adalah komoditas. Donald Trump, dengan “intuisi bisnis” yang ia agungkan, telah mengubah Gedung Putih menjadi kantor broker kekuasaan. Namun, data menunjukkan bahwa logika transaksional ini sedang membawa Amerika menuju jurang overekstensi strategis yang hanya akan menguntungkan para pesaingnya di poros BRICS.
Klaim keberhasilan ekonomi Trump di periode kedua ini mulai retak oleh beban biaya militerisme dan proteksionisme yang ugal-ugalan. Per Januari 2026, utang nasional AS telah menembus angka fantastis US$38 triliun. Rencana ambisius untuk menduduki Greenland dan intervensi militer di Venezuela diperkirakan akan menambah beban anggaran pertahanan sebesar US$450 miliar dalam dua tahun ke depan—sebuah angka yang tidak mungkin ditutup hanya dengan hasil pemotongan pajak domestik.
Inilah poin krusial yang luput dari perhitungan bisnis Trump: ia sedang terjebak dalam skenario yang dirancang secara halus oleh Beijing dan Moskow. Dengan memancing AS membuka banyak front—Venezuela, Laut China Selatan, Iran, hingga sengketa teritorial dengan Denmark—China dan Rusia berhasil membagi fokus Pentagon.
Data perdagangan terbaru menunjukkan bahwa saat AS sibuk menerapkan tarif 10-25% sebagai senjata diplomatik, volume perdagangan antar-anggota BRICS justru melonjak 18% di tahun 2025. Strategi “senjata tarif” Trump telah menjadi bumerang, mempercepat proses dedolarisasi. Bank-bank sentral di Asia dan Timur Tengah dilaporkan telah memangkas kepemilikan obligasi AS mereka sebesar 12% dalam enam bulan terakhir, beralih ke emas dan mata uang digital lokal untuk menghindari sanksi transaksional Trump.
Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan respons yang sangat pragmatis namun kokoh. Dengan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,2% dan peningkatan anggaran pertahanan untuk memperkuat Natuna Utara, Jakarta tidak tergiur masuk ke dalam “permainan sirkus” Washington. Sikap Indonesia yang tegas menolak pencaplokan Greenland dan intervensi di Venezuela adalah sinyal bahwa kekuatan menengah (middle power) tidak lagi sudi diatur oleh logika “bayar untuk bermain” (pay-to-play) ala Trump.
Kesimpulannya, Trump mungkin mahir dalam negosiasi properti, namun ia gagal memahami bahwa geopolitik bukanlah zero-sum game jangka pendek. Jika ia terus menguras sumber daya Amerika untuk mengejar ambisi teritorial dan ego personal, 2026 akan tercatat sebagai tahun di mana Amerika Serikat secara sukarela menyerahkan takhta kepemimpinan globalnya kepada China dan Rusia karena kelelahan fiskal dan moral.
Dalam bisnis, kebangkrutan bisa diselesaikan di pengadilan. Dalam geopolitik, kebangkrutan berarti runtuhnya sebuah imperium.
*Pengamat Politik, Syahrial Mayus