Jakarta (parade.id)- Istana menerima perwakilan petani di HTN 2025, Rabu (24/9/2025), dengan beberapa aspirasi atau tuntutannya. Sekretaris Jenderal AGRA, Syaiful Wathoni mengatakan satu isu mendesak yang diangkat adalah kondisi petani Lampung yang mengalami kerugian selama 10 bulan.
AGRA menuntut pemerintah memberikan respons cepat terhadap kesediaan pasar petani Lampung.
“Aspirasi yang kami sampaikan ke pertemuan tadi, kesediaan pasar petani Lampung direspons cepat karena mengalami kerugian 10 bulan,” ungkap Wathoni.
Tuntutan yang disampaikan petani adalah: Harga layak untuk hasil produk petani, Pencabutan UU Cipta Kerja, Kenaikan upah buruh, Pembatalan kenaikan pajak, Harga singkong Rp 1.350 per kilogram. Jaminan lapangan kerja dan pendidikan murah, Jaminan kesehatan dan pangan sebagai kebutuhan dasar, Perppu perlindungan ojek online, Stop penggusuran di Warung Dadap, Rumpin, dan tanah-tanah rakyat, Hentikan tindakan kekerasan kepada rakyat, dan lainnya.
Gerakan mahasiswa yang bergabung dalam aksi ini menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil. “Negara tidak boleh tunduk pada oligarki,” tegas perwakilan mahasiswa. Dalam tuntutannya mahasiswa meminta: Penghapusan warisan kolonial, Penghentian praktik domein verklaring, Revisi kebijakan daerah yang menyimpang dari UU Pokok Agraria, Evaluasi anggaran lingkungan dan pertanggungjawaban food estate, Penghentian rencana keramba apung, dan lainnya.
Selain isu-isu nasional, aliansi ini juga mengangkat persoalan geotermal di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Mereka menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) geotermal di wilayah tersebut.
Wathoni menyebutkan bahwa laporan mengenai penyelesaian penggusuran akan disampaikan kepada Kementerian Industri dan UMKM sebagai tindak lanjut pertemuan dengan utusan presiden.
Aksi ini menunjukkan tekanan yang semakin kuat dari koalisi petani dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama terkait isu reforma agraria dan perlindungan hak-hak rakyat kecil.
Selain itu, AGRA, yang disampaikan Dandy, mengajukan tuntutan keras kepada pemerintahan Prabowo Subianto, yakni pemberhentian Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua menteri kabinet (Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antoni)
“Kami minta Bahlil, Juli, dicopot dan kami minta juga Listyo Sigit dicopot sebagai Kapolri,” tegasnya.*