Pekanbaru (parade.id)- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menegaskan bahwa pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi pintu pemulihan lingkungan dan hak rakyat, bukan sekadar pergantian pemegang izin. WALHI mendesak izin tersebut tidak dialihkan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menyebut pencabutan izin harus dilandasi dua semangat, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup. Proses pascapencabutan, menurutnya, harus selaras dengan penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini dirampas haknya akibat perizinan PT RAPP. Prosesnya juga harus partisipatif dan adil.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” kata Eko.
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah dan mengajak publik mengawal agar izin PT RAPP tidak dialihkan. Menurutnya, langkah itu akan meruntuhkan semangat pencabutan izin, yaitu pemulihan ekologis dan hak rakyat.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” ujar Jasmi.
Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menegaskan pencabutan izin harus diikuti pemulihan hak rakyat, salah satunya bagi masyarakat Dayun, Kabupaten Siak. Menurutnya, perizinan PT RAPP di estate Dayun telah merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat di Desa Dayun.
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujar Besta.
WALHI Riau juga meminta pemerintah meninjau secara menyeluruh seluruh pelanggaran PT RAPP, termasuk yang menjadi dasar pencabutan dan potensi pelanggaran lainnya. Peninjauan itu dinilai penting untuk pengawasan kepatuhan izin, menjadi catatan penegakan hukum korporasi, serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan di seluruh areal kerja perusahaan.
Lebih jauh, WALHI mendesak pemerintah melanjutkan penegakan hukum, reviu, hingga pencabutan izin korporasi perusak lingkungan lainnya, setidaknya terhadap 38 izin korporasi yang areal kerjanya terbakar pada 2026. Izin korporasi yang merampas ruang hidup rakyat, menurut WALHI, harus segera dikembalikan kepada rakyat.
Kementerian Kehutanan mencabut izin PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Pencabutan didasarkan pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Dasar tersebut menguatkan temuan WALHI Riau selama ini, termasuk karhutla 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Analisis WALHI menunjukkan areal kerja perusahaan berulang kali terindikasi terbakar, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran oleh PT RAPP, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Perusahaan bahkan diduga menanam eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pascakebakaran.
