Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Bidang PB HMI Akmal Fahmi berpesan kepada banyak mahasiswa untuk tidak keliru ketika mencari jati diri di tengah idealisme yang tinggi. Sehingga menjadikan mereka terjerumus ke dalam paham yang salah.
Hal itu disampaikan olehnya dalam diskusi virtual dengan tema “Refleksi Akhir Tahun: Sinergisitas TNI-Polri dalam Menjaga Keamanan dan Ketahanan NKRI dari Ancaman Radikalisme di Tengah Masa Pandemi Covid-19”, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Jakarta Raya (PMP-Jakarta Raya), belum lama ini.
Menurutnya, kalaupun muncul fanatisme terhadap suatu pemikiran, maka hal itu dapat dibenarkan selama tidak mengganggu ketertiban orang lain. Sedangkan sikap Individual yang dimunculkan oleh kelompok radikal adalah fanatik buta.
“Dalam momentum-momentum gerakan aksi mahasiswa secara nasional diharapkan mahasiswa mampu membendung ataupun menjadi tameng utama agar paham ataupun tindakan radikalisme dan vandalisme bisa dihilangkan dalam gerakan-gerakan demonstrasi mahasiswa di tahun 2020,” kata dia.
Dan, lanjut dia, tahun-tahun berikutnya isu Omnibus Law bakal menjadi pekerjaan rumah, OKP dan Pemuda untuk menjaga stigma yang beredar, membendung agar tidak lahirnya pemeluk paham-paham radikal yang baru.
“Sebab peran OKP dan mahasiswa dalam ruang akademiai sangat diperlukan dalam menjaga ataupun menangkis lahirnya dokmatis yang kolot dan berujung kepada perpecahan,” terangnya.
Dalam diskusi tersebut PMP-Jakarta Raya juga menghadirkan, Aster Kasdam Jaya Kolonel Infanteri Uyat.
Dalam paparannya, kolonel Uyat mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari pengaruh lingkungan strategis pada tataran global maupun regional.
Meski demikian aksi terorisme atau tindakan anarkis yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya beberapa orang sebagai aktor intelektual dari luar negeri (ISIS).
Namun kata kolonel Uyat, hal itu tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jaringan transnasional.
“Maka dari itu, tidak berarti kekuatan militer dan intelijen tidak dilibatkan. Semua itu terlibat namun dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam strategi ini maka terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan pelakunya dipandang sebagai pelanggar kejahatan kemanusiaan yang merupakan bagian dari pejuang gerakan kelompok radikal tersebut,” jelasnya.
Ia menyampaikan, untuk itu sinergisktas TNI-Polri dan Badan-Badan lainnya diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap perkembangan gerakan radikaliame di Indonesia.
“Di tahun 2020, di masa Pandemi Covid-19 yang dimana sudah banyak bermunculan isu-isu atau gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama dan gerakan-gerakan perlawanan paham-paham Komunisme,” sambungnya.
Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat, tokoh agama, ataupun pemuda bersama TNI-Polri diharapkan mampu membendung gerakan-gerakan radikalisme yang akan lahir.
PMP-Jakarta Raya pun berharap sama. Berharap sinergisitas dari seluruh kelompok, elemen-elemen kelembagaan mana pun mampu memfokuskan diri untuk melawan perkembangan gerakan-gerakan radikal yang dilakukan oleh kelompok dengan tujuan melakukan perpecahan antaretnis/suku.
(Robi/PARADE.ID)