Jakarta (PARADE.ID)- Aliansi Rakyat Menggugat dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik pada hari Kamis (13/1/2022). Di antaranya di Kemenkes, Kemenkum HAM, dan di KPK.
Di titik-titik tersebut, ARM akan membawa isu di antaranya soal pencabutan mandatori vaksin, menolak UU Omnibus Law, dan dugaan korupsi pejabat negara dalam bisnis PCR maupun dugaan gratifikasi oleh Presiden Jokowi.
Di samping itu, ARM juga menyoroti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Dimana RUU tersebut infonya sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
“Tiba-tiba sudah mau disahkan. Pasti ada yang pasang badan buat semua ini dan tentunya kalimat ‘tidak ada makan siang gratis’ berlaku dalam konteks ini,” kata Ida selaku Koordinator ARM, dalam keterangannya, Selasa (11/1/2021).
Ida pun mempertanyakan urgensi soal itu, apalagu di tengah kondisi negara sedang hancur, rakyat yang miskin dan utang negara yang membengkak hebat.
“Begitu hebatnya keinginan rezim untuk memindahkan Ibu Kota negara. Agenda besar yang sepertinya adalah pesanan seseorang atau sekelompok orang,” dugaannya.
Dalam aksi mendatang, ARM juga menuntut posisi DPR RI yang seharusnya bisa lebih kritis menanggapi isu di masyarakat dan tidak membela kepentingan rezim penguasa.
Menurutnya kepentingan rakyat bukanlah kepentingan oligarki. Sehingga DPR tidak boleh bersekongkol jahat antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.
“Memperburuk kondisi bangsa. Kelompok ARM berharap Pemerintah lebih transparan terkait kondisi stabilitas ekonomi nasional kepada rakyat,” harapnya.
(Verry/PARADE.ID)