Jakarta (PARADE.ID)- Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) daerah Makassar, Sulsel terbentuk. Hari ini, Senin (24/8/2020).
Ketua terpilih adalah Siri’ Napacce. Dalam sambutannya Siri’ menyatakan bahwa dirinya bergabung ke KAMI karena ia merasa bahwa bangsa dan negara saat ini tengah mengalami kondisi terancam krisis multi dimensi, sehingga saat ini dibutuhkan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan itu secara cerdas , jujur dan berani.
“Untuk melakukan koreksi total bahkan taubat Nasional,” kata dia, Senin (24/8/2020), dalam webinar
Kebersamaan dan atau persaudaraan kebangsaan menurutnya akan terwujud dalam komitmen kritis dan jujur demi penyelamatan dan kebaikkan bangsa saat ini.
“Kami Sulsel hadir dalam rangka, menyampaikan jerit rakyat yang menderita, mengikat erat kembali simbol Ideologi bangsa yang hendak di cabik- cabik,” tambahnya.
“Kami Sulsel hadir untuk dengan jujur, ikhlas dan tawakkal kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran,” sambungnya.
Adapun 8 tuntutan dari KAMI Sulsel yang dibacakan oleh Agus Baldie sebagai berikut:
1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang carut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya Komunisme, Ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Hadir dalam acara deklarasi tersebut Said Didu (Deklarator KAMI), Prof Hafiz Abas (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Prof Halim Mubin (Rektor Unhas), DNani Iriany(Dokter THT Unhas), dan Kolonel (Purn) Muh. Nursam.
Selain itu hadir pula Ikhwan Abdul Djalil (Kordinator KAMI), Habib (Dosen Unhas), Andi Maryam (Reaktor UIT), Iksan Kitta (Dokter Sepesialis Ortopedi), belasan orang tamu undangan.
(Reza/PARADE.ID)