Jakarta (parade.id)- Desakan sejumlah pihak agar Polri mengusut dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabwoo Subianto, akhirnya direspons Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sebelumnya dugaan makar ini diungkapkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI Purn Muhammad Herindra dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Baik Herindra mapun Yusril menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengarah ke tindakan makar.
Makar adalah tindakan atau usaha dengan niat untuk melakukan serangan terhadap keamanan negara, kepala negara, atau pemerintahan yang sah.
Terkait hal ini, Jenderal Suyudi mengungkapkan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menjelaskan, LP tersebut untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan tersebut.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dsn atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, dugaan tersebut memerlukan pembuktian tersendiri.
“Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegas dia.
Proses Penyadapan
Dalam rapat kerja itu, Suyudi juga mengungkap kronologi penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Cs.
Suyudi mengungkapkan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ucap Suyudi.
Kemudian perintah Listyo Sigit ini diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ucap dia.
Suyudi kemudian memaparkan tahapan penyadapan yang diduga dilakukan melalui jalur tersebut.
Tahap pertama adalah memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem atau provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Tahap kedua adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX).
Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.
“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” ungkap dia.
Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang kemudian dilaksanakan tim TSU.
Kepala BIN Jenderal TNI Purn Muhammad Herindra menyebut dugaan makar itu saat dikonfirmasi wartawan sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenanm, Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” tegasnya.
Saat ditanya siapa dalang yang memerintahkan Listyo dan kawan-kawan melakukan penyadapan, Herindra bungkam.
Herindra hanya membeberkan bahwa dia harus melaporkan sesuatu ke Prabowo.
“Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,” imbuh dia.
Sementara Yusril menyebut saat ini penyidik mendalami dugaan adanya keinginan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.
“Unsur-unsurnya itu memang mulai mengarah ke sana walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar ya,” kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026).
“Kalau dikatakan membunuh rasanya setidaknya, tapi mengarah kepada suatu keinginan untuk melumpuhkan. Karena jika presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan itu yang sedang didalami oleh para penyidik sekarang ini,” sambungnya.
Yusril mengatakan, motif dan tujuan penyadapan yang diduga melibatkan tiga jenderal polisi tersebut mulai terungkap dalam pengembangan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian.
“Ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” ujarnya.
Menurut Yusril, perkembangan penyidikan menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada tindakan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *
Sumber: msn.com