Jakarta (parade.id)- Peneliti senior Prof. Ikrar Nusa Bhakti menilai perombakan besar di tubuh Polri sebagai sinyal Presiden Prabowo Subianto ingin lepas dari pengaruh pendahulunya, Joko Widodo. Penilaian itu ia sampaikan lewat kanal YouTube-nya yang diunggah Senin (5/10/2026).
Ikrar menyoroti reshuffle kabinet yang diumumkan Kamis (1/10/2026). Menurut dia, perubahan itu tidak hanya mengganti satu-dua menteri, tetapi berskala masif. Ia mencatat harian Kompas memasang headline besar pada Jumat (2/10/2026) soal langkah Prabowo tersebut dan kabinet yang kian gemuk.
Di antara semua pergantian itu, Ikrar menilai pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri paling mencuri perhatian. Listyo digantikan Komjen Suyudi Ario Seto, yang kini berpangkat jenderal. Wakil Kapolri juga diganti.
Ikrar membaca langkah ini sebagai upaya Prabowo menunjukkan kemandirian politik. “Tidak ada lagi ‘hopeng-hopeng’ (kawan akrab) sekarang,” ujarnya, merujuk pada kedekatan Prabowo dan Jokowi selama ini.
Ia menyebut Prabowo kini ingin menegaskan dirinya pemimpin sesungguhnya. “Saya benar-benar presiden dan saya satu-satunya matahari di negeri ini,” kata Ikrar menggambarkan sikap Prabowo. Menurut dia, tidak ada lagi situasi “dua matahari kembar”, yakni presiden yang masih dibayangi mantan presiden.
Ikrar mengatakan pergantian Kapolri disambut sorak banyak orang. Di bawah Listyo, menurut dia, Polri menghadapi banyak persoalan, antara lain kasus pembunuhan KM 58, perwira tinggi yang menembak bawahannya, dan keterlibatan perwira tinggi dalam peredaran narkoba dalam jumlah besar.
Ia juga menilai Listyo lebih fokus mengamankan Jokowi ketimbang melayani publik. Istilah “pacok”, yang ia artikan sebagai “partai cokelat” atau partai polisi, menurut dia muncul pada masa Listyo dan berperan besar dalam urusan pemilu.
Ikrar menaruh harapan besar pada Suyudi. “Harapan banyak orang, Polri benar-benar mengabdi kepada rakyat dan lebih dekat dengan masyarakat,” tuturnya.
Karena Suyudi mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Ikrar berharap peredaran narkoba dan bandar besar diberantas, begitu pula judi online. Ia juga meminta pejabat tinggi Polri tidak arogan kepada publik dan menghadapi demo mahasiswa dengan dialog, bukan kekerasan.
Langkah pertama Suyudi, kata Ikrar, adalah mutasi besar-besaran. Sehari setelah dilantik, lewat surat telegram Kapolri bertanggal 2 Oktober 2026, ia memutasi 88 perwira, 27 di antaranya perwira tinggi. Sebanyak 70 perwira mendapat jabatan baru, setidaknya 14 di antaranya jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri.
Mutasi itu juga mencakup 19 kapolda baru. Kabareskrim dan wakilnya diganti, begitu pula Irwasum.
Ikrar menilai perwira yang selama ini menjalankan kehendak Jokowi, termasuk yang terkait isu ijazah Jokowi dan mengkriminalisasi pihak lain karenanya, bisa menghadapi tindakan dari kepolisian. “Hal seperti ini memang harus dilakukan agar Polri menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Menurut Ikrar, Kapolri menyebut mutasi besar itu untuk mengantisipasi perkembangan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada 5 dan 6 Oktober 2026 masih membahas perkara Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya, apakah Gibran akan didiskualifikasi dan dicopot sebagai wakil presiden.
Ikrar menyebut Gibran sebagai “benteng terakhir” Jokowi untuk membangun dinasti politik. Ia menyebut dua tokoh penting lain di lingkaran Jokowi: Listyo Sigit sebagai tangan kanan yang disebutnya pemimpin “geng Solo”, dan Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara yang kini memimpin Dewan Pertimbangan Presiden.
Sebagian pihak menyebut langkah di Polri sebagai “de-Listyo-isasi”, yang menurut Ikrar juga bisa dimaknai “de-Jokowi-isasi”. Ia memperkirakan Jokowi tidak akan diam dan terus berupaya mempertahankan Gibran.
“Saya yakin Gibran tidak akan bisa bertahan sebagai wakil presiden,” ujar Ikrar. Menurut dia, jika Listyo dan Pratikno sudah tergeser, lalu Gibran juga lengser, Jokowi gagal membangun dinasti politiknya, baik lewat parlemen maupun MK.
Ikrar juga menyinggung persidangan di MK. Menurut dia, Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA. Ia juga menyebut Gibran pernah menyatakan tidak pernah kuliah di UTS Insearch maupun UTS Sydney, padahal Jokowi pernah menyebut anaknya belajar di sana tiga tahun. Gibran, kata Ikrar, menyatakan menempuh studi di MDIS Singapura.