Jakarta (parade.id)- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka, termasuk Kapolri pada periode kejadian berinisial LSP.
Di awal paparan, Suyudi menegaskan bahwa Polri memandang rapat kerja ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR dan sarana memperkuat akuntabilitas institusi.
“Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” ujarnya.
Ia menyebut kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan. “Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” katanya. Berangkat dari prinsip itu, Polri berkomitmen menangani perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Awal Perkara dan Laporan
Menurut Kapolri, perkara ini bermula pada kurun 2025 hingga 2026. Saat itu AS, selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring (Plt Kabagmon), diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLX (PenLink-X).
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor,” ujar Suyudi.
Peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dengan identitas pelapor dirahasiakan. Perkara kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Lokasi kejadian yang dilaporkan berada di wilayah Jakarta Selatan.
Lima Tahapan Modus Operandi
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi terdiri atas lima tahapan:
- Perintah penyadapan. Perintah diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS secara lisan atau lewat grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
- Provisioning. Tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
- Pelaksanaan penyadapan. Penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman, lalu menuangkannya ke dalam transkripsi.
- Pelaporan. Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
- Penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS dan dilaksanakan tim TSU.
Jalur Resmi dan Jalur “Atensi”
Kapolri menjelaskan bahwa proses provisioning berjalan melalui dua jalur. Jalur A atau jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim tahun 2009. Prosesnya diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart, lalu verifikasi dan persetujuan berjenjang sebelum provisioning oleh tim TSU.
Jalur B atau jalur internal yang disebut “atensi” diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan analisis persetujuan internal dan provisioning oleh tim TSU.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” kata Suyudi.
Menurut Perkap Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dengan persyaratan dan persetujuan sesuai prosedur. Hasilnya hanya untuk kepentingan penyidikan yang sah, dan pemusnahan data harus dilengkapi berita acara. Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa perintah tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
Kronologi Penanganan Perkara
Kapolri merinci langkah penyelidikan dan penyidikan sejak laporan masuk:
- 30–31 Oktober 2026: laporan diterbitkan, dilakukan wawancara terhadap enam saksi dan empat ahli, serta gelar perkara untuk menaikkan status ke penyidikan.
- 1 November: perkara naik ke penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor dan enam saksi, menyita barang bukti, lalu menetapkan AS dan EH sebagai tersangka. AS ditangkap.
- 2–3 November: AS ditahan, EH diperiksa, dan gelar perkara menetapkan Jenderal LSP sebagai tersangka.
- 4 November: LSP ditangkap dan ditahan. Penyidik memeriksa empat saksi dari provider dan vendor.
- 5 November: gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, penggeledahan kediaman LSP, dan penetapan SU sebagai tersangka.
- 6–10 November: koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemeriksaan tambahan sejumlah saksi dan tersangka, serta analisis dan evaluasi perkara.
- 11 November: SU diperiksa dan dikenai penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Saksi, Ahli, dan Barang Bukti
Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Para saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi (Indosat, XL Smart, dan Telkomsel), serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Keenam ahli terdiri atas dua ahli IT dan empat ahli pidana.
Barang bukti yang disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flash disk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Sasaran Penyadapan
Hasil penyidikan menunjukkan sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, yaitu Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Kapolri menegaskan bahwa daftar tersebut tidak boleh disalahartikan. “Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.
Peran Empat Tersangka
Penyidik menetapkan empat tersangka dengan peran berbeda:
- LSP, Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir (user). Perannya dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Ia ditahan hingga 23 November 2026.
- SU, Kadiptik Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis kepada LSP. SU ditetapkan tersangka pada 5 November dan menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026.
- EH, Plt Kabagmon periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP, lalu memberi persetujuan lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Ia ditahan hingga 22 November 2026.
- AS, Plt Kabagmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator tanpa permohonan penyidik. Ia juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan surveillance, serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp. Ia ditahan hingga 21 November 2026.
“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Suyudi.
Pasal yang Disangkakan
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana:
- Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
- Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE (perubahan kedua, UU Nomor 1 Tahun 2024) untuk dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman maksimal 8 tahun.
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP untuk dugaan akses ilegal, dengan ancaman maksimal 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
- Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Dugaan Makar Masih Didalami
Selain perkara penyadapan, Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Suyudi menegaskan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya. Ia menambahkan, temuan dalam kasus penyadapan tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan itu, serta pendalaman tugas dan kegiatan terkait.
Menutup paparannya, Kapolri menegaskan komitmen institusi untuk bersikap terbuka. “Kami meyakini bahwa kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran,” katanya.
Ia juga menyebut pengawasan DPR sebagai penjaga arah kewenangan. “Bagi kami, pengawasan bukanlah penghalang bagi kewenangan, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalan yang benar,” tuturnya.