Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah berani mendiskualifikasi Pasangan kepala daerah Terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari Pilkada Kabupaten Sabu Raijua terkait dengan status kewarganegaraan Orient, yang diketahui WNA (Amerika Serikat).
“Karena jelas melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa syarat menjadi calon kepala daerah adalah WNI,” apresiasinya, kemarin, melalui akun Twitter-nya.
Keputusan MK untuk mendiskualifikasi pasangan tersebut menurut Mardani harus dijadikan pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU ke depan harus lebih cermat ketika mengcek dokumen terkait para calon/peserta Pilkada.
“Jika ada penipuan/pemalsuan bisa di proses hukum.”
Dikutip beritasatu.com, bahwa MK akhirnya mendiskualifikasi Pasangan kepala daerah Terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Diskualifikasi ini terkait dengan status kewarganegaraan Orient yang didalam persidangan MK terbukti yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat.
“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020,” ujar ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam sidang MK yang disiarkan melalui channel Youtube MK, Kamis (15/4/2021).
Dalam amar putusanya, MK juga mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba tersebut.
Selain itu, MK juga membatalkan sejumlah dokumen yang telah ditetapkan KPU Sabu Raijua, yakni SK terkait penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat di Pilkada Sabu Raijua, SK terkait penetapan nomor urut palson, SK terkait penetapan rekapitulasi hasil pilkada dan SK terkait penetapan paslon terpilih pilkada Kabupaten Sabu Raijua.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Salah satu buktinya dengan kepemilikan paspor AS aktif yang bersangkutan dan berlaku hingga 2027. Menurut MK hal tersebut melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan dengan tegas bahwa syarat menjadi calon kepala daerah adalah WNI karena itu pencalonan Orient Riwu Kore batal demi hukum.
(Rgs/PARADE.ID)