Jakarta (PARADE.ID)- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro per 9 Februari yang mulai diberlakukan dipertanyakan keefektifannya oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera.
Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil; desa, kelurahan, dan RW.
“Namun pemerintah tdk mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro tsb,” ungkapnya, Rabu (10/2/2021), di akun Twitter-nya.
Menurutnya PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang jadi acuan pembatasan daerah. Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi menurut dia layaknya peta buta dan tidak mewakili peta penyebaran.
“Berbeda bila pembatasan dilakukan pararel thd semua wilayah berbasis komunitas.”
Sanksi memang diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan. Tetapi sanksi (juga) menjadi sorotan.
Sehingga kata dia, wajar jika publik berpikir apakah kebijakan ini efektif, mengingat tak ada enforcement terhadap masyarakat. Apalagi PPKM Mikro kali ini terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan WFH.
Berkaca pada PSBB dan PPKM jilid 1 kemarin, lanjutnya, dengan tanpa sanksi yang tegas justru membuat kebijakan PPKM tidak efektif. Masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
“Skg tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit utk ditegakan.”
Diperlukan Kolaborasi Lintas Ahli Atasi Pandemi
Menurut Mardani, kolaborasi lintas ahli dan sektor amat penting untuk mengatasi pandemi. Opsi menarik rem darurat juga layak dipertimbangkan.
Pasalnya, salah seorang ahli sociotalker menyebut kebijakan pemerintah 4-5 bulan lebih lambat dari pergerakan virus. Tidak salah hal tersebuy dijadikan bahan evaluasi.
“Perlu diingat,berbagai program pembatasan yg tdk menurunkan penyebaran kasus, pd akhirnya akan berdampak ke perekonomian. Tdk salah jika timbul pertanyaan ‘Apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian,ketika peta zonasi yg digunakan tdk akurat serta pelonggaran diperluas?’”
PSBB/PPKM menurut dia hanyalah strategi tambahan, jika strategi utama 3T tidak dilaksanakan secara optimal maka hasilnya tidak akan efektif. Kebijakan yang tepat tanpa diiringi dengan perilaku mikro yang benar maka hasilnya tidak terlihat.
Terakhir, kata dia, Surveilans berbasis masyarakat juga harus diperkuat. Dengan cara melatih warga untuk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar.
Kemudian maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud.
“Dua minggu ke depan akan jd pembuktiannya. Masyarakat jg harus ambil peran karena kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 khususnya 3T, akan berjalan percuma jika tidak diikuti kedisiplinan individu masyarakat (5M).”
(Rgs/PARADE.ID)