Jakarta (PARADE.ID)- Keluarga Besar Alumni KAMMI (KBA-KAMMI) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Ketua umum KBA-KAMMI, Taufiq Amrullah.
“Ini melanggar konstitusi dan mencederai amanat reformasi. Bersusah payah membangun demokrasi tiba-tiba ada gerakan yang mengkhianati mandat rakyat,” kata dia, dalam rilisnya, kepada parade.id, Sabtu (26/2/2022).
Lebih lanjut, Taufik yang merupakan mantan ketua umum KAMMI mengingatkan akan bahayanya kalau bermain-main dengan mandat rakyat.
“Awalnya dihembuskan perlahan. Kemudian menjadi seolah aspirasi pengusaha, petani dan lainnya. Lalu diteruskan oleh elit parpol ke presiden. Ditambah dengan bumbu survey kepuasan publik. Lalu menggelinding. Ujungnya nanti kita mendengar kalimat: Kalau rakyat menghendaki…”
Maka, kata dia, rakyat harus bersuara. Pun dengan tokoh bangsa dan civil society harus mengingatkan Jokowi. Diingatkan, bahwa mandat rakyat pada Pemilu 2019 hanya sampai 2024.
“Kalau masa jabatan diperpanjang, lembaga mana yang berwenang memutuskan. Apakah MPR atau Mahkamah Agung akan melantik perpanjangan kekuasaan tanpa mandat rakyat? Apakah presiden, anggota DPR, mau perpanjang kuasa tanpa keringat pemilu?”
Ia kembali mengingatkan hal itu agar jangan sampai demi IKN dan stabilitas ekonomi, pemerintah berkuasa mengorbankan demokrasi dan amanat reformasi.
“Pak presiden Jokowi jangan mau dijebak dan dijerumuskan, roda berputar, tinggalkanlah legacy terbaik untuk Indonesia tercinta,” pungkas Taufik.
(Verry/PARADE.ID)