Jakarta (PARADE.ID)- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan Presidential Threshold (PT) nol persen.
Ada tiga penuntut yang ditolak MK, yakni gugatan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 yang diajukan tujuh warga kota Bandung, gugatan nomor 20/PUU-XX/2022 yang diajukan empat orang pemohon, serta gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 yang diajukan lima anggota DPD. Ketiga itu dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, kemarin.
Atas penolakan itu, MK pun disebut oleh aktivis senior yang juga seorang ekonom Rizal Ramli (RR) tidak kredibel.
“MK makin lama makin tidak kredible dan konflik-kepentingan. Wong Ketuanya MK ipar jokowi,, puguh aja menangkan kepentingan yang kuasa Malu2-in dan keputusan2nya bertentangan dengan UUD : tidak ada aturan threshold di UUD !!” kata RR, ketika mengomentari cuitan Muhammad Said Didu, “Dan yang memutuskan adalah ……….”, kemarin (20/4/2022), di akun Twitter-nya.
Cuitan RR itu lantas dikomentari oleh Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Disampaikan oleh Fahri ke RR, bahwa gugatan Gelora akan menjadi harapan terakhir.
“Mohon Doa.. kami meminta agar pelaksanaan pemilu presiden tidak memakai tiket lama sebab berbahaya bagi legitimasi presiden yang akan datang, memakai tiket basi untuk berkuasa!” cuit Fahri, Kamis (21/4/2022).
Ketiga gugatan tersebut melakukan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur soal ambang batas sebagai persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Demikian dikutip cnnindonesia.
Undang-Undang Pemilu menjadi satu dari dua produk hukum yang paling banyak digugat sepanjang 2021.
Dalam catatan Kode Inisiatif sepanjang 2017-2020 terdapat 14 gugatan atas Pasal 222 yang mengatur ambang batas capres ke MK. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan.
(Rob/PARADE.ID)