Jakarta (parade.id)- Ketua DPD SPN DKI Andre Nasrullah menegaskan, bahwa tuntutan menaikkan upah kepada pemerintah adalah hak, yang didukung data dan fakta di belakangnya. Bukan mengemis.
“Maka, kalau ada gubernur yang tak berani menaikkan upah dengan ‘dasar’ inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka boleh jadi ia adalah ‘titipan’. Kalau begitu, kita mesti perang,” katanya, ketika orasi, di aksi depan Balai Kota, Jumat (18/11/2022).
Sebagaimana massa buruh lainnya, Andre menolak kenaikan upah tahun 2023 dengan PP Nomor 36. Pun dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak naik upah menggunakan PP Nomor 36, sebutnya.
Selain itu, soal kenaikan upah, pemerintah diingatkan agar tidak menggunakan narasi resesi saat bicara kenaikan upah tahun 2023. Resesi, kata dia, seperti kebohongan.
“Kami tidak percaya dengan adanya dongeng resesi, teroris, dan lainnya. Termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya.
SPN adalah bagian dari Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) di aksi tadi. Selain SPN, ada beberapa elemen, serikat, maupun konfederasi yang ada di GBJ. Aksi hari ini hadir ratusan massa buruh. Mereka melakukan aksi hingga sore hari.
(Rob/parade.id)