Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Umum KASBI, Nining Elitos berbicara di acara diskusi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan tema ‘Poros Politik dalam Perspektif Gerakan’, melalui virtual Zoom, Jumat (20/8/2021). Dalam kesempatan itu, Nining mengawalinya dengan “nostalgia” Orde Baru (Orba).
Menurut dia, kala itu kita cukup lama hidup di era Orba untuk meruntuhkan otoriter saat itu, yang memang butuh kekuatan besar dengan kekuatan rakyat, yang kemudian kita sebut sebagai reformasi.
Pasca rezim otoriter runtuh tentu menurut dia banyak harapan yang diharapkan berbagai macam kelompok. Di antaranya perubahan kesejahteraan, perubahan bagaimana pemerataan dan ruang demokrasi.
Namun ternyata, apa yang ia rasakan, sudah 20 tahun lebih dari Orba, ternyata harapan itu pupus. Sebab berkali-kali berganti rezim, berganti kekuasaan, rakyat hanya dijadikan objek untuk meraih kekuasaan saja tetapi, yang kemudian rakyat dilupakan, termasuk di dalamnya ada kaum buruh, petani, perempuan, masyarakat bahkan hingga pengangguran.
“Mulai dari 2014, 2019, kita berharap akan banyak terhadap perubahan Indonesia. Tapi ternyata memprihatinkan. Malah terjadi krisis ekonomi, kesehatan, kebijakan memprihatinkan untuk rakyat,” kata dia.
“Rakyat makin terpinggirkan. Suaranya makin tidak didengar. Kalau kita bersuara kita dikriminalisasi yang berujung penjara,” sambungnya.
Bahkan, kata dia, yang paling mengerikan hari ini adalah dimana situasi kita berhadapan pandemi, tapi di posisi lain mengabaikan kesehatan juga hak rakyat. Misalkan dimana di masa pandemi ini banyak buruh yang menjadi korban PHK, orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, tidak bisa berdagang karena PSBB, PPKM yang berjilid-jilid.
“Kalau kita ceritakan banyaklah, soal ketidakadilan, kesengsaraan yang semakin nyata di depan mata kita,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa tidak menampik saat ini tidak lagi bisa berharap, menitipkan nasih rakyat, nasib suatu bangsa kita ini kepada segelintir orang. Sebab sebagaimana kita tahu pasca reformasi termasuk saat ini yang sudah 2 periode sekali pun justru makin menjauhkan apa yang menjadi pesan konstitusi kita bagaimana melakukan kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan untuk rakyat.
Termasuk, kata dia, juga partai-partai politik yang hari ini, dimana eksekutif dan legislatif menghasilkan UU Cipta Kerja tapi dianggap keberhasilan. Padahal itu keberhasilan segelintir orang saja.
“Kalau kita bicara segelintir pasti kepentingannya kapital dan oligarkinya, yang kemudian semakin menyelamatkan kepentingannya,” katanya.
Situasi hari ini menurut aktivis perempuan ini tentu dibutuhkan kekuatan politik rakyat dari berbagai macam sektor.
“Mungkin ada kawan-kawan yang menyebut partai poros baru, politik alternatif, atau politik kelas, tapi itu tidak bisa hanya dibicarakan melainkan juga harus dipersiapkan oleh rakyat,” kata dia.
Namun, lanjutnya, dalam mempersiapkan ini perlu berapa kesiapan kita dari banyaknya kabupaten/kota dari provinsi. Kemudian dari jumlah desa berapa bisa berkontribusi.
Memang kekuatan ini harus ril, katanya. SDA dan finansial, contohnya, juga kita harus persiapkan.
“Kalau saya begitu jika membicarakan kekuatan politik ke depan, karena kita tidak bisa berharap pada kekuasaan pada hari ini. Dimana kita bertahun-tahun kita mengalami tekanan yang makin masif,” katanya.
Pasalnya, kata dia, rakyat makin terhimpit. Penggusuran makin terjadi di mana-mana. Pembiaran terhadap hak-hak rakyat sekarang ini makin terjadi. Begitu juga suara rakyat yang makin terpinggirkan, terpenjara.
“Mengapa? Walau penguasa bilang tidak alergi kritik, tapi dalam realitanya, kita belum sampai di tempat pun sudah ada yang ditangkap karena akan buat kerusuhan, diangap mengganggu keamanan. Padahal kalau kita bicara rakyat sudah tak lagi aman karena perutnya tak terisi, itu justru jauh mengganggu keamanan,” tandasnya.
(Sur/PARADE.ID)