Jakarta (parade.id)- Ketum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono hadir di ‘May Day Bersama PKS dan Anies Rasyid Baswedan’, Sabtu (6/5/2023), di DPP PKS, Jakarta Selatan. Pada acara itu, ia diberi kesempatan untuk memberikan sambutannya.
Dalam sambutannya, Djoko menyinggung beberapa hal soal perburuhan. Di antaranya soal PKWT. PKWT itu menurut dia, tidak terjadi di pabrik-pabrik. Itu, katanya, malpraktik.
“Itu modus. Apalagi akhir-akhir ini bicara porno itu, PKWT perpanjang…., aduh, rusak itu,” kata dia.
Menurut Djoko, mestinya itu menjadi dampak sosial, yang namanya income security—adalah upah. Kalau menghitung upah sekarang, kata dia, bukan berdasarkan KHL—di mana orang melakukan pekerjaan tetapi dihitung rata-rata konsumsi rumah tangga.
“Maka ini harus dikembalikan ke KHL untuk gizi pekerja: upah. Belum lagi yang menyangkut kepastian—di mana sudah jumlahnya kurang, kepastiannya tidak ada. Kalau bosmu tidak mau bayar, kamu mau ngapain?” kata dia.
Hal lain yang ia singgung adalah social security. Ia menilai saat ini social security itu antara ada dan tiada. Dimana ia juga kelihatannya adad tetapi tidak bisa terjadi.
“Namanya kontijensi, kalau bayar, kalau terdaftar. Prestasinya Cuma 30 persen, 70 persen itu pernyataan Ibu Menaker, itu melanggar ketentuan norma ketenagakerjaan tentang PKWT, tentang upah, tentang jaminan sosial maka penderitaanmu lengkap. Kita pakai logikaa berpikir, kalau sakit, kecelakaan, meninggal, hari tua, ditawari tidak ada yang mau. Tapi kenapa negara tidak berani menjamin,” ungkapnya.
Ia mengaku, terkait di atas pernah diusulkan. Tapi malah menanyakan pembiayaannya dari mana.
Soal itu, kata dia, bisa melalui iuran dan APBN/APBD. Iuran kontingensi dengan APBN. Iuran itu di buku perusahaan untuk imbalan kerja, kemudian untuk pasca kerja (jamsos), itu sesungguhnya 22,3 persen.
“Itu atas dasar kredibilitas perusahaan yang dinyatakan akuntan publik dan dinyatakan komplain (patuh).Di antaranya iuran BPJS 14,7 persen, pesangon setahun satu bulan dibagi duabelas, 8,5 kurang lebih. Maka sebenarnya pesangon itu enggak turun kalau penyelenggaraannya benar,” kata dia.
Atas hal di atas, ia berharap kepada Anies Baswedan sebagai Bacapres dari PKS (dan dua partai lainnya: Demokrat dan NasDem), dan lainnya bisa membantu mengawalnya. Ia menitipkan persoalan itu kepada Anies jika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024.
Anies Baswedan turut hadir pada acara ‘May Day Bersama PKS dan Anies Rasyid Baswedan’. Selain petinggi PKS, hadir pula petinggi-petinggi atau pimpinan serikat pekerja dan buruh, dan lainnya.
Ada Kabid Ketenagakerjaan PKS Martri Agoeng, Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Ketua FSP RTMM Sudarto, Ketua Farker Evi Krisnawati, dan Ketua PPMI Daeng Wahidin.
Ada juga Kornas SPEED (Ojol) Budiman, Ketua SPK Ribi Uripno, Sekjend SMI Jumari, Ketua Komunitas Pengemudi Daring Suharyanto, DPP FSPMI Yudi Winarno, GARTEKS KSBSI Yumana Sagala, DPP KSPI Teddy Rosmawa, Gerakan Guruh Jakarta Akbar Azis, dan lain-lain.
(Rob/parade.id)