Jakarta (parade.id)- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai capaian itu masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama soal kualitas pertumbuhan, daya beli kelas menengah, tekanan harga pangan, dan akses kredit UMKM. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik INDEF bertajuk respons atas kinerja ekonomi triwulan III 2026, Kamis (5/11/2026).
Pertumbuhan Melampaui Target, tetapi Mengejutkan
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengatakan hasil rilis BPS cukup mengejutkan karena tidak ada pendorong konsumsi yang kuat selama triwulan III. Periode itu juga diwarnai bencana alam dan gejolak nilai tukar rupiah.
“Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen, dan secara rata-rata year-to-date 5,45 persen, artinya sudah memenuhi target APBN dan asumsi makro,” ujarnya. Asumsi makro dalam APBN 2026 adalah 5,4 persen.
Riza menyoroti ketidaksesuaian antara data statistik dan kondisi lapangan. Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen. Industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi naik dari 0,93 persen menjadi 6,22 persen, sedangkan kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 9,75 persen. “Padahal kenyataannya gelombang PHK di sektor padat karya masih terjadi, bahkan ada pabrik yang tutup tahun ini. Ini perlu kita telusuri lebih lanjut,” katanya.
Daya Beli Tertekan, Kelas Menengah Terjepit
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga naik dari 4,89 persen menjadi 5,04 persen secara tahunan. Namun, Riza menyebut sepanjang 2026 pertumbuhannya cenderung melambat. Ia menilai konsumsi yang tinggi di sektor seperti restoran, hotel, dan kesehatan bisa jadi mencerminkan “efek lipstik” (lipstick effect).
“Untuk meredakan stres, orang membeli barang mewah terjangkau yang masih bisa dijangkau, termasuk liburan atau menonton konser. Ini bukan semata karena daya beli naik,” kata Riza. Ia mengingatkan hal itu menandakan masyarakat tidak lagi berpikir jangka panjang.
Menurut Riza, perekonomian kini kian bergantung pada stimulus fiskal. Kelompok berpenghasilan rendah mendapat jaring pengaman sosial yang besar, sementara kelas menengah menyusut dan terhimpit berbagai pungutan pajak. “Kelas menengah ini yang paling terdampak, padahal merekalah yang paling banyak membayar pajak. Kalau kelas menengah menyusut, jumlah pembayar pajak ikut turun,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Riza mencatat peningkatan porsi pekerja informal, termasuk pekerja mandiri dan pekerja keluarga tak dibayar. “Pertumbuhan tinggi, tetapi kualitas pekerjaan belum meningkat, dan itu berimplikasi pada pendapatan dan daya beli,” katanya.
Ia juga mengingatkan sejumlah risiko ke depan:
- bencana alam seperti kebakaran hutan, gempa, dan erupsi;
- potensi penurunan peringkat investasi;
- kebutuhan penerbitan utang 2026 sekitar Rp1.600 triliun di tengah imbal hasil obligasi yang terus naik;
- tata kelola lembaga negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- konsistensi kebijakan dan komunikasi publik.
Riza merekomendasikan stimulus fiskal yang tepat sasaran, pengalihan sisa anggaran 2026 ke sektor produktif, perhatian bagi kelas menengah, perbaikan tata kelola, serta percepatan pemulihan pascabencana. Untuk menopang kelas menengah, ia mengusulkan perhatian pada pendidikan, harga kebutuhan pokok, dan keringanan PPN pada barang kebutuhan dasar dan kesehatan. Ia mencontohkan pembalut serta alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti alat bantu dengar dan kursi roda.
Untuk triwulan IV, Riza memperkirakan pertumbuhan masih bisa terjaga berkat stimulus fiskal akhir tahun dan percepatan belanja pemerintah. Belanja MBG disebutnya lebih tinggi dibanding tahun lalu. “Namun kualitas pertumbuhan dan pekerjaannya masih menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Pertanian Nyaris Stagnan
Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Afaqa Hudaya, menyoroti pertanian yang hanya tumbuh 0,46 persen pada triwulan III. Angka itu melanjutkan perlambatan dari 4,97 persen pada triwulan I dan 3,80 persen pada triwulan II. “Ini bukan gangguan sesaat, ada sinyal tren yang terus memburuk,” kata Afaqa.
Menurut data Agustus 2026, sektor pertanian menyerap 28,20 persen tenaga kerja, tetapi hanya menyumbang 13,46 persen produk domestik bruto (PDB). Sebaliknya, industri pengolahan menyerap 13,75 persen tenaga kerja dengan kontribusi 19,22 persen terhadap PDB. Produktivitas pekerja pertanian ditaksir sekitar separuh rata-rata nasional. “Pertumbuhan 5,47 persen belum tentu dirasakan rumah tangga, terutama di perdesaan,” ujarnya.
Afaqa juga mengingatkan agar hilirisasi tidak hanya menguntungkan sisi hilir. “Nilai tambah jangan hanya menumpuk di pabrik atau rantai pasok, petani di hulu tidak boleh tertinggal,” katanya.
El Niño dan Inflasi Pangan
Afaqa menyebut El Niño tahun ini lebih kuat dibanding 2023. Produksi beras Oktober–Desember diproyeksikan turun dari 10,38 juta ton menjadi 8,69 juta ton, atau sekitar 16,3 persen. Sepanjang 2026, produksi beras diperkirakan 57,45 juta ton, turun 4,57 persen dari 60,20 juta ton pada 2025. Ia menilai sektor pertanian berisiko tumbuh lebih lemah, bahkan negatif, pada akhir tahun.
Inflasi pangan bergejolak (volatile food) naik dari 2,52 persen pada Juli menjadi 5,81 persen pada Oktober. Inflasi umum berada di 3,23 persen, sedangkan inflasi inti turun ke 2,56 persen. “Tekanan harga berasal dari sisi pasokan, bukan permintaan yang terlalu kuat. Kenaikan suku bunga tidak akan membuat hujan turun atau padi lebih cepat panen,” ujar Afaqa. Ia menambahkan, turunnya inflasi inti di tengah naiknya harga pangan bisa menandakan rumah tangga menahan belanja nonpangan.
Afaqa menyoroti “paradoks stok”. Stok beras Perum Bulog tercatat 4,59 juta ton, tetapi harga rata-rata beras medium di pasar Rp14.670 per kilogram, melampaui HET zona 1 (Rp13.500) dan zona 2 (Rp14.000). Ia menyebut empat penyebab:
- stok terkonsentrasi di gudang pemerintah;
- volume intervensi program SPHP baru 123.000 ton pada Oktober, kurang dari 5 persen kebutuhan konsumsi bulanan;
- kebocoran, termasuk beras SPHP yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium;
- risiko penurunan kualitas stok yang disimpan terlalu lama.
“Masalah utamanya ada di distribusi, bukan ketersediaan. Ketahanan pangan diukur dari harga yang terjangkau di pasar, bukan dari jumlah stok di gudang,” tegasnya.
Untuk itu, ia merekomendasikan rehabilitasi irigasi tersier, pembangunan embung, benih tahan kekeringan, penambahan volume SPHP, penindakan tegas atas penyimpangan, serta evaluasi HET secara berkala. Ia juga mengusulkan pengadaan MBG dari pemasok lokal agar tidak memicu lonjakan harga ayam dan telur.
Dalam sesi tanya jawab, Afaqa memperkirakan stok beras awal tahun depan sekitar 3–3,5 juta ton. Stok itu mencukupi untuk Natal dan Tahun Baru, tetapi ruang amannya menyempit menjelang Lebaran. Panen raya berpotensi mundur ke April atau Mei, sehingga Lebaran bisa datang sebelum panen utama. Ia mendorong pemerintah menyusun neraca beras Januari–April sejak sekarang, menggandakan operasi pasar pada waktu yang tepat, dan menyiapkan komoditas lain seperti cabai, bawang merah, daging, ayam, dan telur. Ekonomi triwulan IV, menurutnya, bisa melambat ke kisaran 5 persen, dengan basis pertumbuhan triwulan IV 2025 yang tinggi di 5,39 persen.
Kredit Mengalir ke Korporasi, UMKM Tertinggal
Kepala Center of Digital Economy and SMEs INDEF, Izzudin Al Farras, menyoroti ketimpangan penyaluran kredit. Kredit perbankan tumbuh 13,65 persen pada Agustus 2026, jauh di atas 7,5 persen pada Agustus 2025. Namun kredit UMKM hanya tumbuh 2,38 persen. “Artinya kredit tidak mengalir ke UMKM, tetapi ke korporasi besar. Ini akan memperbesar ketimpangan,” katanya.
Izzudin menyebut suku bunga acuan tinggi di 5,75 persen sejak Juni 2026, berlawanan dengan tren global. Ia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen turun sekitar 10 poin sejak awal tahun, sementara indeks penjualan riil turun hampir 5 poin persentase. “Meski BPS mencatat konsumsi tumbuh sekitar 5 persen, optimisme konsumen tidak terartikulasi seperti itu,” ujarnya. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB turun dari 53 persen menjadi 51 persen, dan pendorong pertumbuhan lebih banyak dari belanja pemerintah, investasi, dan ekspor.
Pada pinjaman daring (peer-to-peer lending), 66 persen penyaluran bersifat konsumtif, jauh dari target OJK untuk sektor produktif minimal 40 persen. Tiga dari empat rupiah pinjaman mengalir ke Pulau Jawa, yang kontribusi ekonominya sekitar 56 persen. Ia juga meminta pemberantasan pinjol ilegal diperkuat. “Jangan sampai masyarakat menggali lubang untuk menutup lubang, dan lubang yang digali justru lebih dalam,” katanya.
Izzudin merekomendasikan agar pengadaan MBG diwajibkan melibatkan UMKM dan petani lokal, serta agar kontrak pengadaan pemerintah dapat menjadi agunan kredit modal kerja UMKM. Ia juga mengusulkan:
- stimulus yang lebih tepat sasaran untuk sektor pertanian dan wilayah yang tertinggal, seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua;
- penyederhanaan KUR berdasarkan kebutuhan pembiayaan daerah;
- sanksi otomatis bagi fintech lending dengan TWP90 di atas 5 persen;
- insentif pembiayaan produktif di luar Jawa.
Ia turut menyinggung komunikasi publik pejabat, termasuk isu rencana kenaikan pajak UMKM yang kemudian diluruskan oleh otoritas terkait. “Komunikasi kebijakan pemerintah harus diperbaiki,” ujarnya.
Terkait ekonomi digital, Izzudin menyebut transaksi e-commerce tumbuh pesat pada 2025 dibanding 2024. Ia memperkirakan tren itu berlanjut dan dikuasai dua kelompok besar, TikTok-Tokopedia dan Shopee. Dengan kekuatan pasar tersebut, ia menduga tarif layanan berpotensi naik lagi.
Diskusi ini ditutup dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Rekomendasi INDEF diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah menghadapi triwulan IV 2026 hingga 2027.