Jakarta (parade.id)- Menyoal aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM subsidi dari banyak elemen masyarakat belakangan ini, Ketum DPP KNPI Putri Khairunnisa mengingatkan agar tidak melakukan tindakan anarkis maupun vandalisme. Kalau ada demikian, ia menolaknya secara tegas.
“Kendati begitu, DPP KNPI menghargai hak demokrasi elemen masyarakat melakukan demonstrasi. Yakni menyampaikan aspirasi di muka umum dengan cara yang baik,” kata dia, kepada media, Rabu (7/9/2022).
Kenaikan harga BBM ini menurut Nisa, sapaan akrabnya, adalah cara jangka pendek untuk menyelesaikan masalah mendasar. Pemerintah, parlemen serta seluruh stakeholder perlu memikirkan solusi bernas, berjangka.
Sebab sambungnya, puluhan tahun dan hingga detik ini produksi minyak dalam negeri anjlok dikarenakan sumber daya energi fosil semakin menipis bahkan telah pada level kritis.
“Makanya yang urgent itu, paradgima transisi energi yang harus kita segerakan. Dalam hal transisi energi ini, DPP KNPI mendesak dan mendorong RUU EBT segera di sahkan menjadi UU,” tegasnya.
Nisa pun mengakau dapat memahami keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM dengan menggantikan subsudi melalui penyaluran bantalan sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Keputusan itu kata dia sebagai bentuk mitigasi resiko mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang penuh dengan ketidakpastian hingga detik ini.
“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM supaya tidak dikorup, sehingga tepat sasaran” terangnya.
Selain itu, Nisa meminta Kementerian Sosial agar memiliki data update masyarakat yang berhak penerima BLT. Selain itu menurutnya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk menjamin stabilitas harga-harga pangan.
“Menjaga daya beli masyarakat yang memang didominasi oleh sektor konsumsi,” pungkasnya.
(Rob/parade.id)