Jakarta (parade.id)- Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari para penyintas, keluarga korban pelanggaran berat HAM, serta jejaring organisasi masyarakat sipil dan individu dari berbagai latar belakang, menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Kebudayaan, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 RI, yang dinilai bertanggung jawab atas berbagai kejahatan kemanusiaan selama rezim Orde Baru.
Dalam pernyataannya, Koalisi menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut bukanlah penghormatan, melainkan justru menodai perjuangan korban dan pejuang HAM yang selama puluhan tahun menuntut keadilan dan pengungkapan kebenaran. Koalisi juga menolak agenda sistematis negara yang dinilai tengah berupaya merombak narasi sejarah resmi Indonesia dengan menyingkirkan suara dan kesaksian korban pelanggaran HAM berat. Demikian dilansir laman KontraS.
Aksi ini secara khusus ditujukan kepada Fadli Zon, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), yang memiliki kewenangan mengusulkan nama calon Pahlawan Nasional kepada Presiden. Koalisi mengecam Fadli Zon karena dinilai aktif mendorong wacana tersebut dan menyebarkan narasi menyesatkan, termasuk pernyataannya di media dan akun resmi Instagram @kemenkebud yang menyangkal terjadinya perkosaan massal dalam Peristiwa Mei 1998.
Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap penyintas kekerasan seksual dan penyangkalan atas fakta sejarah yang telah diverifikasi lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Koalisi menilai, keterlibatan Fadli Zon dalam proyek revisi sejarah ini merupakan bagian dari strategi sistemik untuk mencuci tangan negara atas kejahatan masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru yang penuh praktik represi, kekerasan negara, penghilangan paksa, dan pembungkaman kebebasan sipil. Dalam aksi tersebut, peserta membawa poster, spanduk, dan materi visual seruan perlawanan, serta menggelar pertunjukan teatrikal, pembacaan kutipan buku, dan diskusi terbuka tentang kekerasan sistematis era Orde Baru.
Sebagai bagian dari aksi, Koalisi juga menyerahkan dua buku dokumentasi sejarah berjudul “Kita Merawat Ingatan: Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto” (2.183 halaman) dan “Kita Merawat Ingatan: Dengarkan Suara Korban, Jangan Putihkan Dosa Orde Baru” (473 halaman) kepada Direktorat Sejarah Kementerian Kebudayaan. Kedua buku tersebut memuat kesaksian korban, data investigatif, dan rekomendasi dari lembaga-lembaga kredibel seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, TGPF, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, yang menegaskan negara tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya Mei 1998.
Koalisi juga mengingatkan bahwa hingga kini pemerintah belum menunjukkan itikad serius menindaklanjuti berkas-berkas pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Kejaksaan Agung, sebagaimana diamanatkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dalam aksi tersebut, Koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
– Mengecam dan menolak keras pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998.
– Menuntut Fadli Zon mencabut pernyataan tersebut, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf secara terbuka kepada korban.
– Mendesak pembatalan pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua GTK dan menolak pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
– Menuntut Kementerian Kebudayaan menghentikan proyek penulisan “sejarah resmi” Indonesia yang dinilai berpotensi mengaburkan fakta sejarah pelanggaran HAM berat.
– Mendorong penulisan sejarah nasional yang partisipatif dan inklusif dengan menempatkan suara korban sebagai bagian sentral memori kolektif bangsa.
– Mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dengan membentuk Tim Penyidik ad hoc sesuai mandat UU Pengadilan HAM.
– Menolak segala upaya rehabilitasi politik terhadap figur bermasalah dari rezim Orde Baru, termasuk wacana gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
– Menyerukan kepada masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas korban untuk terus mengawal narasi sejarah bangsa agar tidak jatuh ke dalam revisi yang menyesatkan dan ahistoris.
Koalisi menegaskan pentingnya pengungkapan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa yang adil dan bermartabat.*