Palur (parade.id)- Hari ini, Kamis (27/10/2022), Staf Ahli Gubernur Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ridha Saleh bertemu Dedi Askari dari Komnas HAM, membahas eskalasi konflik yang terjadi di wilayah tambang Poboya, Mantikulore. Pertemuan diadakan di Kantor Komnas HAM perwakilan Sulteng, Mantikulore, Palu.
Dalam pertemuan itu, Ridha Saleh menyampaikan bahwa lokasi tambang yang dikelola PT Citra Palu Mineral (CPM) dan Adijaya Karya Makmur (AKM) masih banyak sub kontraktor, kaliki (perendaman) serta para pemodal yang bermain.
“Sedangkan yang menjadi eskalasi konflik, karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang melibatkan penambang dan buruh,” kata dia.
Ada upaya dari pihak perusahaan untuk membuka koperasi bagi masyarakat. Dimana, hasil pengolahan emas masyarakat dapat dijual kembali kepada PT CPM, namun tidak berjalan, karena banyak pemodal yang turut bermain, sehingga tidak mendapat hasil maksimal untuk diolah koperasi.
Selain itu, lanjut dia, terdapat warung-warung, para pembeli dan lain-lain yang memiliki kepentingan dan semuanya menerima manfaat dari lahan tambang. Padahal harapan yang mereka miliki berasal dari hasil kaliki dan tromol agar terciptanya perputaran ekonomi masyarakat.
“Konflik pertama terjadi, disebabkan PT CPM melarang masyarakat untuk menambang. Larangan tersebut karena PT CPM mendapat teguran dari Pemda setempat, mengingat kegiatan penambangan masyarakat dapat membahayakan masyarakat sendiri,” ungkapnya.
Pada dasarnya, kata dia, masyarakat tidak diberikan izin oleh pemerintah dengan alasan persoalan menambang merupakan kontrak karya, bukan tambang rakyat. Oleh sebab itu, PT CPM hanya bisa memberikan peluang pengolahan melalui koperasi.
“Dengan harapan, hasil emasnya bisa dijual kembali ke PT CPM. Namun terlalu banyak yang bermain dan mempunyai kepentingan seperti lembaga adat, masyarakat buruh, pemodal kaliki dan lain-lain,” terangnya.
“PT CPM sudah menyediakan satu tempat untuk warga, yaitu di Kijang atau Km. 30, dengan mempersiapkan alat material, sedangkan masyarakat menyediakan lokphon atau penampungan dengan perjanjiannya adalah pukul 18.00 WITA, kegiatan sudah selesai,” sambung dia.
Akan tetapi, kata Ridha, masyarakat atau para pemodal melakukan protes, dengan alasan tanah yang disediakan tidak layak diolah untuk tromol, kecuali perendaman.
“Sementara, pihak-pihak yang mengolah di perendaman hanya orang/warga yang bermodal, bukan masyarakat biasa. Di sisi lain, masyarakat juga tidak menginginkan tanah tersebut, karena setelah diolah kadar emas yang dihasilkan kurang memuaskan,” ia menyampaikan.
Sementara itu, Dedi Askari mengatakan bahwa dalam meraih kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, PT CPM telah memenuhi permintaan masyarakat, di antaranya telah menerima dan mempekerjakan karyawan setempat dan menyediakan ruang kerja di Lahan Km. 30, seperti Kaliki atau perendaman yang juga telah membantu para buruh atau pekerja warga setempat.
Perkembangan terakhir situasi Poboya
Dilaporkan, kondisi terkini terpantau tidak ada kumpulan warga atau massa. Dan untuk akses jalan menuju perusahaan PT CPM masih tertutup, namun masih bisa dilewati kendaraan roda dua.
Beberapa ratus meter dari titik pemalangan tepatnya, di jl. Vatumorangga masih terdapat tumpukan kayu dan batu yang menutup akses jalan, namun masih dilewati warga menggunakan roda dua maupun roda empat. Sampai saat ini situasi masih aman dan kondusif.
Sebelumnya, viral video kericuhan di lokasi Tambang Emas Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kerusuhan di kawasan Tambang Emas Poboya sebelumnya pernah terjadi pada 18 September 2022 lalu.
(Verry/parade.id)