Jakarta (parade.id)- Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) mendesak pengusutan tuntas kekerasan aparat dan pengepungan kampus UGM dalam aksi Hari Pahlawan, 10 November 2026, di Yogyakarta. Mereka juga menuntut pembebasan peserta aksi yang masih ditahan, penghentian militerisasi ruang sipil, dan pencabutan UU Partai Politik serta UU Pemilu.
Tuntutan itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang dirilis di Jakarta, Kamis (12/11/2026). KP-KGS terdiri dari Konfederasi KASBI, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), dan Serikat Mahasiswa Progresif (Sempro).
Perwakilan KP-KGS, Sunarno dari KASBI, menegaskan bahwa kekerasan di Yogyakarta tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal.
“Kekerasan aparat terhadap peserta aksi adalah pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ini harus diusut tuntas,” kata Sunarno.
Menurut KP-KGS, kekerasan itu merupakan bagian dari menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai kondisi ini tidak lepas dari penguasaan negara oleh oligarki untuk kepentingan akumulasi modal.
“Dari pemilu ke pemilu, rakyat hanya menyaksikan persaingan antarpartai oligarki. Syarat membangun partai dan ikut pemilu terus dipersulit oleh UU Partai Politik dan UU Pemilu, sehingga hanya oligarki dan sekutunya yang bisa menjadi peserta pemilu,” ujar Sunarno.
Lima tuntutan KP-KGS
- Mengusut tuntas kekerasan aparat dan pengepungan kampus UGM dalam aksi 10 November 2026 di Yogyakarta.
- Membebaskan mahasiswa dan peserta aksi yang masih ditahan serta menghentikan kriminalisasi terhadap mereka.
- Menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan TNI ke barak.
- Mewujudkan dan menaikkan Upah Layak Nasional.
- Mencabut UU Partai Politik dan UU Pemilu yang menghalangi partisipasi politik rakyat.
Dua versi kronologi
Direktur LBH Yogyakarta, Kharisma Wardhatul, sebagaimana diberitakan Magdalene, menyatakan aksi berlangsung tanpa hambatan berarti hingga sekitar pukul 19.30 WIB. Bentrokan baru terjadi ketika polisi, TNI, dan kendaraan taktis dikirim ke kawasan Malioboro antara pukul 20.00 dan 21.00 WIB. Aparat kemudian menyisir dan menangkap orang, tidak hanya peserta aksi, tetapi juga warga yang melintas.
Polda DIY menyampaikan narasi berbeda. Dalam rilisnya, kepolisian menyebut sekitar 100 orang berkumpul di depan kantor DPRD DIY, menembakkan petasan, serta melempar molotov dan batu.
KP-KGS menilai klaim itu, kalaupun benar, tidak membenarkan kekerasan berlebihan. Menurut mereka, kepolisian mengerahkan empat SSK PHH Brimob, 60 personel SPP Brimob, 858 personel Satgas PAGAR, dan kendaraan taktis untuk menghadapi sekitar 100 orang. KP-KGS juga menyatakan pelibatan TNI dalam penanganan aksi massa tidak dapat dibenarkan.
Puluhan korban luka dan penangkapan
Kepala Dinas Kesehatan DIY, Gregorius Anung Trihadi, sebagaimana diberitakan Beritasatu, menyebut ada 33 korban luka, lima di antaranya menjalani rawat inap. Sebuah unggahan di Threads juga melaporkan seorang peserta aksi harus dioperasi karena tengkoraknya retak dan selaput otaknya robek akibat terkena selongsong gas air mata. Laporan ini belum terverifikasi secara independen.
Polda DIY mencatat 157 orang ditangkap, dan 154 di antaranya telah dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan dalam tindak pidana. KP-KGS menilai angka itu menunjukkan hampir seluruh penangkapan dilakukan secara serampangan. Pihak UGM menyebut ada delapan mahasiswanya yang ditangkap.
KP-KGS merujuk Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pikiran, serta Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang menyampaikan pendapat di muka umum.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2026, mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi di sejumlah daerah. Tuntutan mereka beragam, antara lain kenaikan upah minimum, percepatan reformasi kepolisian, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penghentian program MBG dan KDMP, pemberantasan korupsi, penarikan militer ke barak, dan penurunan pajak rakyat. Di Yogyakarta, aksi itu berujung pada kekerasan aparat dan pengepungan kampus UGM.