Site icon Parade.id

Kritik Keras Kebijakan Jokowi atas Omnibus Law oleh Sekjend GSBI

Foto: logo Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)

Jakarta (parade.id)- Sekjend Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Emelia Yanti mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi semakin hari semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Emelia saat aksi bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), Senin (10/10/2022), di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Silang Monas, Jakarta Pusat.

Salah satunya yang dianggap semakin menyengsarakan rakyat adalah dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

“Ini menjadi sumber masalah yang dihadapi oleh buruh. Dua tahun terkahir buruh tidak mengalami kenaikan upah. Omnibus Law sumber malapetaka bagi buruh, karena Jokowi dan partai pendukungnya memaksakan lahirnya UU itu. UU itu bukan untuk buruh. Sebagai contoh bahwa untuk upah buruh agar sejahtera, agar upah agar naik, dan lain-lain, tapi itu bohong,” kata dia, dalam orasinya.

Omnibus Law juga kata dia bukan untuk kepentingan pemuda maupun pelajar. UU itu diciptakan hanya untuk melayani kapitalis dan asing, yang dikenal dengan imprealis.

“Maka, Jokowi harus mencabut Omnibus Law UU Ciptaker itu. Siapa pun nanti pengganti Jokowi, kita akan tetap menuntut agar dicabut UU itu,” tegasnya.

Hal lain disinggung olehnya adalah kenaikan harga BBM subsidi. Ia mengatakan kenaikan itu bukan untuk perbaikan ekonomi.

Jokowi dianggapnya berbohong atas hal itu. Tapi ia heran, kebijakan itu malah didukung oleh pendukung dan partainya.

(Rob/parade.id)

Exit mobile version